Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1584 K /Pid.Sus/2011
Tanggal 15 Nopember 2011 — IR. PONTIUS BATUBARA bin G. BATUBARA
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Spesifikasi Tekhnis KeteranganHarga/ JumlahUnit1 Jaring 15 Unit 5.455.000 81.825.000LingkarBahan NilonWarna PutihUkuran 2%2 Jaring 120 Piece 225.000 27.000.000UdangBahan Nilon MultiWarna Merah JambuUkuran 1%42 Inche Hal. 42 dari 54 hal. Put.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 02-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 184/Pdt.G/2014/PN.Plg
MURTINA - LAWAN - PT. Kencana Internusa Artha Finance, DKK
114 — 34
  • Menimbang, bahwa dalam buku II pedoman tekhnis Pengadilan, Mahkamah Agungmengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untukkepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banya. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu peraturanperundang perundangan.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Sbg
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
296 — 102
  • tahapantahapannya adalah sebagaiberikut: Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan padatanggal 6 Mei 2020 Pukul 00.00 Wib sampai 13 Mei 2020 Pukul 23.59Wib Pemberian Penjelasan pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 10.00 Wibsampai 12 Mei Pukul 11.00 Wib Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.01Wib sampai 18 Mei 2020 Pukul 10.59 Wib Pembukuan Dokumen Penawaran pada tanggal 18 Mei 2020 Pukul11.00 Wib sampai 22 Mei 2020 Pukul 23.59 Wib Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Tekhnis
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lelang
Register : 05-03-2014 — Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 25 Juni 2014 — PT. BUNGA PERMATA; MELAWAN 1. KELOMPOK KERJA XXI PENGADAAN JASA LAINNYA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM; 2. PT. ROYAL GENSA ASIH;
142 — 69
  • Tergugat pada tanggal 03Januari 2014 ; 2 Bahwa Penggugat mengajukan penawaran dengan dokumen yang lengkap sesuaidengan dokumen pengadaan Nomor : 11/DOK.LEL/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014 yang diterbitkan oleh Tergugat, baik dokumen penawarandikirmkan kepada LPSE Kota Batam dalam kode pelelangan nomor :23923206 dengan system online maupun diserahkan secara fisik/manualkepada Tergugat pada saat agenda klarifikasi tertanggal 21 Januari 2014 ;3 Bahwa setelah dilakukan evaluasi, baik evaluasi administrasi, tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K/PID.SUS/2011
Tanggal 3 April 2012 — Drs. H. SUHAELI, M.Si. bin (alm.) H. NAWAWI
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1450 K/PID.SUS/201142Bahwa Surat Keputusan yangdikeluarkan Terdakwa adalah untukmelaksanakan program Bupati yangmata anggaran sudah tersedia untuksubsidi Tunjangan Khusus KepalaSekolah, Guru, Pembinaan Kesiswaanserta Operasional Sekolah SMP, SMKdan SMA Unggulan KabupatenIndramayu ;Bahwa Surat Keputusan Terdakwaadalah kebijakan tekhnis, bukankebijakan strategis yang menjadiwewenang Bupati dan DPRD.Kebijakan tersebut adalahmelaksanakan Program Pemda yangtelah dituangkan dalam RAPBD danmenjadi APBD
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 13-12-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 262/Pid.B/2019/PN Plp
Tanggal 18 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.Erlysa Said, S.H.
2.Irmawati, SH
Terdakwa:
JUMRIATI alias JUM
64 — 29
  • Saksi IV : Dwi Arief Budiman (verbalisan) , di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa Terdakwa Jumriati aliasJum dan Saksi Rintho; Bahwa dalam memeriksa Terdakwa dan Saksi Rintho, Saksi tidakpernah memaksa, menekan, maupun memberi arahan kepada Terdakwadalam memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPenyidikan; Bahwa tekhnis pemeriksaaan terhadap Terdakwa Jumriati dan SaksiRintho adalah dengan cara Saksi terlebin dahulu bertanya
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 11/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ASTUSTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU Diwakili Oleh : ANDI WALINGA ,SH
Terbanding/Terdakwa : ASTUSTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU
113 — 73
  • Pengadaan Yang Membuat PenawaranHingga Kontrak Kerja,Itu Semua Sesuai Dengan Arahan Kepala BidangFispra,Selaku Penanggung Jawab Langsung/PPTK(Sdr.ANSAR,B,Sip,M,Ap).Yang Juga Menjelaskan Dalam Penyaksiannya,Bahwa Dalam MengurusKontrak Kerja Antara Pihak BAppeda Kab.Takalar dan UD AZMANTravel,Sdr.HASANUDDIN,ST Selaku Pejabat Pengadaan,Tidak PernahBertemu Dengan Pemilik UD Azman Travel,Dan Hanya MengerjakanSesuai Arahan Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi,Bappeda TakalarSebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
    AQuo beberapa pejabatyang berwenanglah yang mengatur sedemikian rupa,mulai dari ProsesPembuatan Kontrak Yang Diarahkan Langsung Oleh Kepala BidangSelaku PPTK Kepada Pejabat Pengadaan,Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan yang ditanda Tangani Berita Acaranya oleh Tim PHO seolaholah Pekerjaan telah terlaksana,Begitu pula dengan Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan Yang Ditanda Tangani MasingMasing oleh KepalaBadan/Dinas Bappeda selaku PPK/KPA dan Kepala Bidang Selaku PPTT(Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 03-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 3 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) vs PT Karya Murni Anugerah, dkk.
127 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikemukakan oleh Pemohon Keberatan/Terlapor Il tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi,oleh karenannya Pemohon Keberatan/ Terlapor ilmengemukakan bahwa permasalah mengenai koreksikesamaan penulisan dokumen lelang serta penawaranharga merupakan domain dari Panitia PengadaanBarang/Jasa in casu Pelelangan Umum Paket PekerjaanTanggul Pengaman Jalan Inspenksi (TPul) Teluk TahunaSegmen Muara Towoe Pelabuhan Lama KabupatenKepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009, baik dalamevaluasi administrasi maupun evaluasi tekhnis
    dikemukakan oleh PemohonKeberatan/Terlapor IV tidak dipertimbangkan oleh MajelisKomisi, oleh karenannya Pemohon Keberatan/TerlaporIV mengemukakan bahwa permasalah mengenai koreksikesamaan penulisan dokumen lelang serta penawaranharga merupakan domain dari Panitia PengadaanBarang/Jasa in casu Pelelangan Umum Paket PekerjaanTanggul Pengaman Jalan Inspenksi (TPul) Teluk TahunaSegmen Muara Towoe Pelabuhan Lama KabupatenKepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009, baik dalamevaluasi administrasi maupun evaluasi tekhnis
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SERANG Nomor 05/Pid.SUS-TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 27 September 2016 — Ir.IING SUWARGI Bin SAMBAS SURYADI
105 — 38
  • S1 jurusan Tecnik Sipil di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta,Specialis Ecote Nasional des Travaux Public de Etat (ENTPE)jurusan Hindraulika di Lyon Perancis ;sebagai Kepala Balai Sungai selanjutnya Kepala Balai Irigasi kemuidanKepala Balai Sungai selanjutnya Kepala Balai Irigasi Kemudian KepalaBalai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik,Kepala Bagian TU ,KepalaBidang Tata Operasinal dan sekarang Kepala Bidang PelayananPenelitian ;Bahwa ahli pernah diminta oleh Kepala Dinas SDAP untuk memberikaadvis tekhnis
    yang dikeruk 66.000 m3 yang dibuangseharusnya angkanya sama ;Bahwa menurut konsultan Pengawas tidak terjadi penyusutan tapikekurangan pekerjaan, dan dalam kenyataannya yang dikeruk 66.000m3 sedangkan yang dibuang 37.000 m3, menurut ahli jangka waktupenyusutan terjadi sekitar satu tahun ;Bahwa dalam jangka watu 3 bulan masih dalam jangka waktupengerukan bisa terjadi penyusutan buangan sampai 35 % karena bisadiambil orang dan terjadinya penyusutan yang tidak dapat diprediksi ;Bahwa permintaan advuis tekhnis
    maksudnya adalah untuk melihatapakah pekerjaan secara tekhnis itu sudah benar atau tidak ;Bahwa secara advis tekhnis pekerjaan sudah selesai tetapi ahli tidakbisa menghitung volume buangan yang 37.000 m 3 tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatasTerdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;2.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. H. HABIR PONULELE, MM
162 — 95
  • temuan BPK sedangkan untuk tahun2010, 2011, dan 2012 adalah dari arahan penyidik sehingga pada saat kami ada uang makaTerdakwa cicil ;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas disusaikan dengan acara yang Terdakwahadiri Terdakwa membawa kepala dinas yang terkait dengan itu misalnya Terdakwa ada acara74dengan Kementerian Pertanian maka Terdakwa membawa Kepala Dinas Pertanian, dalamrangka Transmigrasi Award Terdakwa membawa Kepala Dinas Transmigrasi, dan lainsebagainya karena ini menyangkut tekhnis
    walapun Terdakwa diundang Terdakwa membawapejabat tehnis untuk mendapingi Terdakwa sehingga dapat menjelaskan secara tekhnis ;Bahwa untuk perjalanan dinas setiap dinas memiliki DPA masingmasing begitupun jugaTerdakwa sebagai Bupati juga memiliki DPA sendiri ;Bahwa karena tugas dan kesibukan Terdakwa biasanya Terdakwa mendahulukan mereka untukmengurus kebutuhan dan kegiatan Terdakwa disana baik itu penginapan maupun SPPDTerdakwa sehingga merekalah yang mengurus SPPD Terdakwa untuk ditandatangani
    H.HABIR PONULELE, MM melakukan perjalanan dinas, disesuaikan dengan acara yangTerdakwa hadiri, dimana Terdakwa membawa kepala dinas yang terkait dengan acara tersebut,misalnya Terdakwa ada acara dengan Kementerian Pertanian maka Terdakwa membawa KepalaDinas Pertanian, dalam rangka Transmigrasi Award Terdakwa membawa Kepala DinasTransmigrasi, dan lain sebagainya karena ini menyangkut tekhnis walapun Terdakwa diundangTerdakwa membawa pejabat tehnis untuk mendapingi Terdakwa sehingga dapat menjelaskansecara
    tekhnis ;Bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi SUAIB MUDO, GUSLANARSYAD, FITRI YANTI, HASAN BASRI, MUHAMMAD REZA, AHMAD S.MARDJANU,AKRIS FATTAH, TAMRIN H.SAMAUNA, dan ALY LASAMAULU, diterangkan bahwauntuk perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah, setiap dinas memiliki DPA masingmasing begitupun juga Terdakwa Drs.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-05-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 64/PID.B/2015/PN DPU
Tanggal 9 Juli 2015 — - MAMAN Als. MAMAN SANTRA
88 — 44
  • perijinan hutan dan hasil hutan dan tandalegalitas serta monitoring penerimaan Negara di Sektor Kehutanan;Bahwa ahli telah memiliki sertifikat sebagai Wasganis PHPL (PengawasTenaga Tehnis Pengelola Hutan Produksi Lestari);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benarketerangan saksi di BAP Penyidik;Bahwa kapasitas saksi sebagai ahli karena saksi memiliki sertifikasisebagai wasganis PHPL (Pengawas Tenaga Tekhnis
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 22-11-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Clp
Tanggal 25 Januari 2017 — 1.Broto manik moyo bin sagi eko Mulyawan 2.Hery Priyono Bin Sapar. 3.Subki Bin Toha. 4.Arif Supriyadi Bin Sakam 5.Paidi Bin Mulyadi
87 — 19
  • disiapkan 4 (empat) tabung gas LPG kosong ukuran 12(dua belas) Kg, setelah itu masingmasing dipasang regulator ketabungtersebut, selanjutnya stop kran yang ada pada tangki timbun dibuka danlangsung mengisi sendiri kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu keran ditutupkembali dan regulator dilepas, selanjutnya dilakukan penimbangan denganalat ukur timbangan manual yakni berupa timbangan duduk dan timbangangantung yang kedua bentuk alat ukur tersebut bukan alat ukur yang ditetapkandan memenuhi syarat tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bna
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
LUKMAN bertindak untuk dan atas nama PT RAYUSI UTAMA
Tergugat:
1.Cq Gubenur Provinsi Aceh
2.Cq Bupati Kabupaten Aceh Singkil
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab Aceh Singkil
90 — 12
  • Inwandi, karena Penggugat tidak mengetahuibagaimana tekhnis pembangunan tersebut, Penggugat menyuruh Saksiuntuk menjawab pertanyaanpertanyaan dari Sdr.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 25 Nopember 2015 — YOHANA RETTOB; VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
83 — 43
  • Bukti T 910.Bukti T 1011.Bukti T 11Keputusan Kepala BKN No.13 tahun 2003 tentangpetunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah No. 9tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS, (fotokopi darifOtOKOPI) 5 2+ nnn nnn nae nnn nn nee en nnn nec ne onKeputusan Kepala BKN No.14 tahun 2003 tentangpetunjuk tekhnis pemberhentian dan pemberhentianpension PNS serta janda/duda sebagai pelaksanaantentang wewenang pengangkatan, pemindahan danpemberhentian PNS, (fotokopi dari fotokopi) ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-09-2007 — Upload : 14-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127K/PID/2005
Tanggal 27 September 2007 — Ir. JOHANNES NAPITUPULU
134 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1127 K/Pid/2005pada tanggal 11 Februari 2002 sesuai Kontrak No.10/Pemb/TK/II/2002 dan Surat Perintah Kerja ditandatangani tanggal 8 Februari2002 sedangkan ijin prinsip dari DPRD belum ada pada waktu itusehingga dasar dan petunjuk tekhnis (operasional) pekerjaan proyekini dikerjakan tanpa dasar hukum apapun, baik bestek yang teruraikandalam perjanjian pemborongan maupun bestek gambar.Bahwa Drs.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
ADI PURNOMO, DKK
Tergugat:
PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
84 — 17
  • tanpa adanya peringatan dan atau pemberiansanksi oleh Tergugat memerintahkan Para Tergugat,Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja terus menerus adalah dalilyang tidak benar karenanya Tergugat menolak dalil Para Penggugat, karenafaktanya Para Penggugat tidak senantiasa terus menerus dan dapat izinkapan saja bahkan berharihari,obermingguminggu dan bahkan berbulanbulan dengan tanpa adanya sanksi apapun dari TergugatBahwa fakta lainnya adalah jika kendaraan yang di bawa Para Penggugatmengalami hal tekhnis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-10-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 6 Januari 2020 — Penggugat:
1.MUNAWIR
2.UCI ARSO
3.ANASIRWAN
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KIWU KABUPATEN DOMPU
137 — 52
  • DEDI YANTO/ObjekSengketa, yang diterbitkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu yangsemestinya adalah tanggal 25 September 2019 bukan tanggal 25 agustus2019 adalah murni kekeliruan tekhnis panitia dalam pengetikan dan ataumenulis bulan; sebagaimana termuat dalam berita acara penetapan calonKepala Desa Kiwu yang berhak dipilin tanggal 25 September 2019sebagai dasar penerbitan surat keputusan/objek sengketa;dan kalau diperhatikan secara seksama dalam frasa menimbang huruf adalam Surat Keputusan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 342/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk
Tanggal 10 Agustus 2016 — SYAHRIL Bin SATAR
397 — 7
  • SYAHRIL Bin SATAR yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa SYAHRIL Bin SATARsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur orang perseorangan sebagaimana dimaksuddalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 13 /PDT/2019/PT. MTR.
Tanggal 13 Maret 2019 — 1. H. M. IZZUL ISLAM,dk sebagai Para Pembanding M E L A W A N 1. IR. TEDY YUSALDI selaku Direktur PT. De Bale Property, dk, sebagai Para Terbanding
65 — 37
  • Izzat Husain, mengingat TERGUGAT IlREKONVENSI sangat memahami kondisi daerah dimaksud,sehingga pada saat itu PENGGUGAT REKONVENSI menyetujuirencana pembebasan lahan tersebut, dengan biaya biayapembebasan ditanggung oleh PENGGUGAT REKONVENSI;Bahwa, FAKTANYA dalam proses pembebasan tersebut seluruhmekanisme dan tekhnis pembebasan, termasuk penunjukan NotarisHalaman 42 dari 54 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.MTRBambang Gede. S.H., seluruhnya dilakukan oleh TERGUGAT IlREKONVENSI dan Sdr.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
77 — 12
  • Tebing Sungai Lawe Alas, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam(Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 pada DinasPengairan Aceh No. 029.48/IALHPK/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang didalamlampirannya menyebutkan bahwa volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe AlasDesa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV), Kabupaten Aceh Tenggara (BencanaAlam) sudah diselesaikan 100% oleh Penggugat dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yangbelum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis