Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-03-2011 — Putus : 24-01-2012 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 32/Pdt.G/2011/PN Pdg Tanggal 24 Januari 2012 — Ir. ALIDIN AZIZ GLR.SUTAN MALELO melawan A. NURANI CS
53 — 19
53 — 19
Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbulDalam perkara Ini dalam kedua tingkatnya , untuk bandingditetapkan sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh riburupiah ) ;10. Bahwa dikarenakan amar putusan Pengadilan Tinggi PadangNo.143/PDT/2010/PT.PDG tanggal 9 November 2009 perdataNo.59/Pdt.G/2009/PN. PDG menyatakan gugatan penggugat tidakdapat diterima, maka secara hukum penggugat dapatmengajukan kembali gugatan dimaksud ;11.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/Pdt/2012 Tanggal 24 September 2013 — PANITIA PEMBANGUNAN SDN PAHANDUT I ,dk ; PARIS DEWEL SIMON,dk
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;b.
Register : 18-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — UNIVERSITAS SRIWIJAYA., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
197 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 ayat (2) Perma HUM (vide Bukti P11) menegaskanbahwa batu uji dalam proses pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang adalah peraturanperundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkandengan objek yang diuji:10. Dalam perkara a quo, Objek Permohonan adalah peraturanmenteri yang ditetapkan oleh menteri yang merupakan pembantuPresiden. Dengan demikian, secara hierarkis, peraturan menteriberada di bawah peraturan presiden, peraturan pemerintah danundangundang;11.
Register : 16-04-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 701/Pdt.G/2020/PA.SIT Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
Maka Pasal 132 KHI,Pasal 73 Ayat (1) UU No. 07 Tahun 1989 merupakan ketentuan khusus untukperceraian, ketentuan lebih tinggi tingkatnya dari ketentuan Pasal 118 ayat (1)juncto Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tig. Pelaksanaan UU No.1Tahun 1974 ttg.
Register : 02-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 — IRIGASI SAMOSIR, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT yang diwakili oleh KEPALA STAF ANGKATAN LAUT;
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e apabila antara pihakpihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 14-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2017 Tanggal 14 Februari 2016 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH
DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA, vs SANTOSA WIDJAJA,
153 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian jugaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No 1860 K/Pdt/1984menyatakan bahwa putusan yang tidak cukup pertimbangan(onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan oleh pengadilanyang tingkatnya lebih tinggi.. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 menegaskanputusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadialasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan.
Register : 18-11-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 069/G/2016/PTUN.SMG Tanggal 17 April 2017 — dr.Hj.Purwanti Nurlela,Sp.PK binti M. Thamrin Melawan I. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara II. Suyati Binti Sumarjono
253 — 156
253 — 156
dua yang bersifat materiil, yang bersifat formil itumisalnya berbentuk tertulis, harus berdasarkan perundangundangan yang lebih tinggi sedang yang berkaitan denganmateriil Keputusan TUN harus memiliki tiga sifat sekaligus seringdisebut konkrit individual dan final konkret artinya tujuannya jelasindividual sasarannya tegas final artinya mampu menimbulkanakibat hukum, kurang satu keputusan TUN maka KTUN cacatAhli menerangkan bahwa keputusan TUN yang bersifat aktejustru keputusan yang paling tinggi tingkatnya
Putus : 11-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 PK/Pdt/2016 Tanggal 11 Nopember 2016 — TAN ENG LIP,
VS
PT PRIMA JAGATNUSA, DKK
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1330 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — PT. CHAMP RESTO INDONESIA VS 1. CHOLID SAYUTI, DKK
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1330 K/Padt.SusPHI/2017Tergugat dengan Para Penggugat putus, dan memiliki kekuatanhukum yang tetap;Secara juridis UU Nomor 2 Tahun 2004 adalah sebuah undangundang yang derajatnya lebih tinggi dari HIR (Het Herziene vorIndonesische Regeling) atau RIB;UU Nomor 2 Tahun 2004 derajatnya lebih tinggi dari ketentuanketentuan hukum acara perdata lainnya yang tingkatnya berada dibawah undangundang;Berdasarkan faktafakta yuridis tersebut, maka kewenangan MajelisHakim untuk menjatuhkan putusan sela berdasarkan
Putus : 23-12-2010 — Upload : 18-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 PK/Pdt/2010 Tanggal 23 Desember 2010 — MUIYAH, dkk VS MARKILAH, dkk
179 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan suatu buktihukum yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon memohonkepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranyamengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di SurabayaNomor: 96/PDT/2007/PT.SBY tanggal 24 Mei 2007 jo Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 653 K/Pdt/2008tanggal 17 September 2008 ;Adanya pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 11-10-2017 — Upload : 03-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — PT SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP VS 1. ERNA SETYAWATI,DKK
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
a.Sebagai Pengadilan Negara Tertinggii Mahkamah Agung merupakanpengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapanhukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semuahukum dan undangundang diseluruh wilayah RI diterapkan secara adil,tepat dan benar";35.Alasan Pengajuan Peninjauan kembali adalah berdasarkan pasal 67.eUndangUndang nomor 14 Tahun 1985 yaitu : Apabila antara pihakpihakyang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama tingkatnya
Putus : 07-05-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Kdr Tanggal 7 Mei 2015 — FATIJAH
lawan SOEKARNO
50 — 18
lawan SOEKARNO
50 — 18
Melainkanpembatalan sesuatu hak yang disebabkan karena penerima hak tidakmemenuhisyaratsyarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusanpemberian hak yang bersangkutan.Sedang perubahan hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (2)pasal ini adalah permohonan perubahan status hak atas tanah darihak yang lebih lemah menjadi hak yang lebih kuat, misalnya dari hakpakai untuk ditingkatkan menjadi hak guna bangunan.Demikian pula sebaliknya dari hak yang lebih kuat akan dijadikanhak yang tingkatnya lebih
Putus : 28-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — 1. NURMI,DKK VS PT SURYA PASIFIC SEJAHTERA
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;eapabila antara pihakpihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 23-06-2011 — Putus : 24-11-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.PSB Tanggal 24 Nopember 2011 —
40 — 20
40 — 20
Syafruddin dengan Murni adahubungan kerja dan ada hubungan family ;Bahwa bangunan tersebut waktu saksi linat ada 4 pintukalau tingkatnya saksi tidak tahu ;2d2. Saksi YUSUFBahwa saksi tidak tahu apakah Ujang Restu itu pernahpunya usaha Kontraktor ;Bahwa hubungan H. Midwar dengan Alm. H.Syafruddinkata H. Alm.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 1938 — 803
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Di sini,secara vertikal sinkronisasi dilakukan dan berpedoman pada asas /exsuperior derogat legi inferior yang artinya peraturan perundangundanganyang tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan pengaturan perundangundangan yang tingkatnya lebih rendah. Harmonisasi berasal dari kataharmoni artinya sebagai pernyataan rasa, aksa, gagasan, dan keselarasanatau keserasian.
Register : 13-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg Tanggal 25 April 2017 — SURANTINI
VS
PT. NIAGATAMA ARSARAYA
162 — 73
162 — 73
membayar upah kepada PENGGUGAT sebagai pihakpekerja, padahal Pengadilan Hubungan Industrial belum memutuskanhubungan kerja antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, putus danmemiliki kekuatan hukum yang tetap.Halaman 7 dari 44 Putusan No. 74/Pdt.Sus PHI/2016/PN.Smg.e Secara juridis UU No.2 tahun 2004 adalah sebuah undangundang yangderajatnya lebih tinggi dari HIR (Het Herziene vor Indonesische Regeling)atau RIB.UU No. 2 tahun 2004 derajatnya lebih tinggi dari ketentuanketentuanhukum acara perdata lainnya yang tingkatnya
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
178 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintan Daerah bertanggung jawab atasketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraanpelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program JaminanKesehatan.(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikankesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhiketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraanpelayanan kesehatan;Sehingga tidak dapat dibenarkan Penerbitan Perdirjampelkes Nomor5 Tahun 2018 hanya karena persoalan anggaran, terlebih lagibertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatnya
Register : 09-08-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 142/PDT/2018/PT PBR Tanggal 9 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat I : H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF
Terbanding/Penggugat : Eddy Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
Turut Terbanding/Tergugat III : MADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASHELFINE, SH,MH
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
52 — 47
Terbanding/Penggugat : Eddy Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
Turut Terbanding/Tergugat III : MADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASHELFINE, SH,MH
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
52 — 47
menyandarkanbahwa putusan Pidana dapat menggugurkan secara merta Hak atas tanahPengugat Dalam Rekonpensi , karena yang berlaku dalam perkara iniadalah hukum pembuktian formil;15.Bahwa terkait dengan penilaian bukti hak, pada dasamya sertipikat yangmemiliki kekuatan hukum kekal/permanen adalah Sertipikat Hak Miliktentunya dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik atas tanah Pengugat dalamRekonpensi , sementara Sertipikat Hak Guna Bangunan kalahHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT PBRkuat/derajat/tingkatnya
Register : 15-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kpn Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
SUMANTINI
Tergugat:
1.RUPINI
2.GIMUN
4.YUNI
5.Sudarman
110 — 97
SUMANTINI
Tergugat:
1.RUPINI
2.GIMUN
4.YUNI
5.Sudarman
110 — 97
Dalam buktibukti diatastergambar pula hibah tersebut berlangsung saat Penggugat Konvensi masihberusia kurang lebih sekitar 16 (enam) belas tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P6 berupa SuratPernyataan Pemberian Kuasa Mengurus Sertifikat oleh Sumantini (PenggugatKonvensi) kepada Pak Maulud Suwarno pada tahun 1989, terhadap keduabidang tanah yang diperolehnya melalui hibah tersebut telah pernah diupayakanuntuk tingkatnya status haknya menjadi hak milik namun sampai dengansekarang niatan
Register : 10-02-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 585/Pdt.G/2016/PA.Sda Tanggal 19 September 2016 — PENGGUGAT & TERGUGAT
14 — 7
14 — 7
Pertimbangan TERGUGAT:a.Hasil dari 3 project tadi jika sudah selesai pengerjaannya kurang lebihsekitar Rp. 170 an juta yang akan TERGUGAT terima sebagai hasilbekerja TERGUGAT sedangkan pengeluaran TERGUGAT sekitar 6070 juta jadi sangat layak menurut TERGUGAT untuk diperjuangkan.Jika 3 project ini sukses akan disambung dengan projectproject yanglain.Dari sisi pembayaran tidak ada masalah karena TERGUGAT jugabekerja sama dengan perusahaan yang sama hanya tingkatnya di lokalsurabaya sedangkan project