., maka untukmenghindari adanya tumpang tindin keputusan (overlapping) atas duagugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, makapatut dan berdasar hukum jika gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);B.

dan lengkap mengenai subyek hukum dalam perkara aquo, haltersebut dapat di lihat dari pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor04/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 43 (empat puluhtiga) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam),yaitu sebagai berikut :Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 30 PK/TUN/2017Menimbang, bahwa berdasarkan fakatafakta hukum diatas, MajelisHakim Berkesimpulan bahwa memang telah terjadi overleving atautumpang tindin

JadiMajelis berpendapat supaya tidak terjadi tumpang tindin dalam penyelesaian suatupermasalahan serta dengan berdasarkan ketentuan pasal 142 Rbg diatas, makaseharusnya ia Tergugat digugat dimana dia berpempat tinggal ;Menimbang,. bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak sempurna makaMajelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara selebihnya danmenyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tidak dapat diterima, maka pihakPenggugat

Cimenyan (Turut Tergugat I) dan telahditerbitkan yang kedua/tumpang tindin (overlap) diatas Sertipikat Nomor :433/Desa Cimenyan atas nama Aaron Tigor Martahi S. yaitu Sertipikat HakMilik Nomor : 1391/Desa Cimenyan SU. tanggal 07/02/2011 Nomor :00180/2011 Luas : 2.275 M?

Djalil Hasan yang telah dijual kepada Tergugat XII.Bahwa, posita gugatan penggugat sama sekali tidak menguraikan bagianmana tanah yang tumpang tindin?, apakah sebagian atau seluruhnya?,berapa luas tanah milk Penggugat yang tumpang tindih dengan tanah atasnama M. Djalil Hasan?Bahwa dari rincian persil dan objeknya saja sudah berbeda maka sesuaiYurisprudensi MA No.1149K/Sip/1975 Tanggal 17 april 1979 yangmenyatakan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketanya, makagugatan tidak dapat diterimab.

dengan SHM433 milik Penggugat, saya melihat pondasi batu kali diatas tanah terperkaramerupakan batas tanan SHM No.432 yang tumpang tindin dengan perkaraNo.257 dengan tanah SHM 1867 kepunyaan Pak Rambert ;Bahwa Awalnya saksi dan Pak H.

Dalam Pokok Perkara Bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIItidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun Para Tergugatlainnya sehubungan dengan proses jual beli atas sebidang tanah SHMNo. 1613/Desa Cimenyan yang tumpang tindin dengan SHM NO.433/Desa Cimenyan.

Dalam Pokok PerkaraBahwa tidak ada tumpang tindin antara SHM No. 433/Desa Cimenyandan SHM No. 432/Desa Cimenyan milik Penggugat yang berasal dariPersil 114C dengan SHM No. 1613/Desa Cimenyan milik Tergugat VIIIyang berasal dari Persil 115C. Sehingga jelas berbeda persilnya.Bahwa atas tanah sebagaiman SHM No. 1613/Desa Cimenyan telahdilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 September 2011 oleh Desa.Bahwa Tergugat VIII membeli tanah objek sengketa dari H.

tersebut diatas, ternyata terdapatsanggahar/keberatan dari PT Gunung Subur Sentosa yang jugamengklaim bahwa diatas tanah aquo terdapat tanah milik PT GunungSUDUS SENLOSA janm eens reer cement nenmeneninBahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.217 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugatsesuai berkas permohonan nomor : 7239/2013 tanggal 04 April 2013 tidakdapat diproses lebih lanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat tumpang tindin

Remu Selatan dan SHM Nomor 501yang telah tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat maka Majelis Hakimmenilai Tergugat I, Tergugat Il, Turut tergugat dan Turut Tergugat II telahmelakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan pihak Penggugatdengan demikian maka petitum angka 3 gugatanPenggugat haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat,Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena yang diminta untuk dinyatakantidak sah dan batal demi hukum seluruh bukti bukti hal

Remu Selatan, surat ukur nomor130/RS/2006 tanggal 27 september 2006 tertanggal 17 November 2006 atasnama Paulus George Hung, telah tumpang tindin seluas 16. 878 m2 dengantanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi karena sebagian arealpada Sertifikat tersebut tepat berada di atas GS Nomor 18/BPN/1990 milikPenggugat dan juga tumpang tindin dengan SHM Nomor 152 milikMOHAMMAD RIVAI (asal usul tanah berasal dari PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) demikian pula untuk tanah milik Penggugatyang

Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota SorongNo.356/92.71/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Pemberitahuanhasil pengukuran dan pengecekan data fisik, yang mana diidentifikasibahwa tanah milik PENGGUGAT tumpang tindin karena berada diatasGS18/1990 dan berada diatas sertifikat;a. M.152/Remu Selatan NIB. 33.03.06.03.02218 SU. 00215/1997luas 62.512 M2 atas nama MOHAMMAD RIZA RIVAI overlap 62.512 M2 ;b.

Bahwa dalil Para Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Obyek sengketatersebut oleh Tergugat, maka terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikPara Penggugat ; Halaman 18 dari 37 halaman/Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.

Bahwa dari peta bidang tanah tersebut, terdapat tumpang tindin sebagian SertipikatHak Milik atas nama Penggugat dan Penggugat 2 dengan Sertipikat Hak Milik atasnama Tergugat Il Intervensi (vide bukti T11=bukti P3), yang mana selamapersidangan berlangsung Para Pihak tidak pernah membantah tentang adanyatumpang tindih sertipikat tersebut: 7. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi tersebut (vide bukti T1dan bukti T. Il.

Nomor 3613 K/Pdt/201631.32.tumpang tindin hak atas tanah diatas tanah sengketa yaitu: SHM Nomor1869 atas nama Tandeanus seluas 13.356 m? selaku Penggugat denganSHM Nomor 414 seluas 8.271 m?, SHM Nomor 864 seluas 6.032 m? danSHM Nomor 1360 seluas 790 m?

berhasil membuktikan secara hukumadalah pembeli yang beritikat baik dan patut dilindungi undang undang (videyurisprudensi tetaop Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251K/Sip/1958, tanggal 26 Oktober 1958, (pembeli yang telah bertindak denganitikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslahdianggap sah), dengan demikian keberadaan SHM Nomor 414, SHM Nomor864, dan SHM Nomor 1360 yang diterbitkan sebelum tanggal 31 Oktober2011 tidak dapat diterima kebenarannya;Bahwa tumpang tindin

Putusan Nomor 521 K/TUN/2016Objek sengketa yang sejatinya menumpang tindin dengan Sertipikat HakMilik Penggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu:e Asas Kepastian Hukum;Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam

berkesesuaian dengan hasil cek plot pengembalian batasyang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat terdapat tumpangtindih antara sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 10875/LR atas nama Drs.Robert Eka Putra dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11008/LR atas namaEndy Mardeny, S.H. tidak berdasarkan hukum dikarenakan alasanalasanhukum yaitu:14.18.16.Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013 Termohon Kasasi/Penggugattelan melakukan permohonan pengembalian batas dan telah dinyatakantidak terdapat tumpah tindin

Dalam surat tersebut antara lain disebutkankeberadaan SK. 378 Objek Sengketa yang mengatur objek yangtumpang tindin dengan kawasan usaha Perkebunan atau hutan yangtelah dilepaskan untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan SuratKeputusan Tergugat No. SK. 151/KptsI/1998 tanggal 27 Februari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan S.Akar S.

No. 281/K/TUN/2010pengurusannya dengan sengaja dan permohonannya tidakdengan itikad baik adalah bukan karena kesalahan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding Il, apalagi jika dikaitkandengan tumpang tindin areal dari Pemohon Il Kasasidahulu Tergugat Il Intervensi/Pembanding adalah tidak benardan tidak berdasar ;c.

Bjbtindin dengan tanah milik Penggugat yang sah diatas, sehingga SuratKeterangan Tanah tersebut mengandung cacat hukum;Bahwa, ternyata pada tanggal 05 Nopember 2001 Tergugat Iluga melakukanperbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat, sebab Tergugat IIdengan tanpa setahu dan seizin Penggugat telah membuat dan menerbitkanSurat Keterangan Tanah Nomor : 253 / AGR / KLU / XI / 2001 tanggal 05Nopember 2001 atas nama Tergugat Il (SUDNONO) yang letak fisik lokasitanahnya melapisi atau tumpang tindin

dengan tanah milik Penggugat yang sahdiatas, sehingga Surat Keterangan Tanah tersebut mengandung cacat hukum;Bahwa, ternyata pada tanggal 10 Nopember 2001 Tergugat Ill juga melakukanperbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat, sebab Tergugat Illdengan tanpa setahu dan seizin Penggugat juga telah membuat danmenerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 273 / AGR / KLU / XI / 2001tanggal 10 Nopember 2001 atas nama Tergugat Ill (NELLY YANA) yang letakfisik lokasi tanahnya melapisi atau tumpang tindin

beralasan pula jika sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Bahwa turut Tergugat IlI/Kantor Pertanahan Kota Manado bedasarkanperintah dari Kantor Pertanahan Propinsi dan Pusat, bersamasamadengan petugas dari Kantor Wilayah dan Kecarnatan serta, Kelurahantelah pula melakukan pendataan dan pemelitian lokasi SHM No.259/PaalDua atas nama Albert Bernard Sumual tersebut, hasilnya membuktikanbahwa SHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual tersebuttelah tumpang tindin

tanah SHMNo.1883/Ranomuut dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh turutTergugat Ill Kantor Pertanahan Kota Manado berdasarkan keputusan turutTergugat III sesuai SK No.128.520.118.12004 tanggal 24 Nopember 2004sangat jauh + 15 tahun setelah terbit surat turut Tergugat Ill No.570751tanggal 24 Oktober 1991 dan surat Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.730.33II20.DV tanggal 4 oktober 1994, kedua surat mana menyatakanSHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual/ Tergugat telah17.18.tumpang tindin

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seakanHalaman 16 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Japakan tanah milik Tergugat sesuai Sertifikat HGU No.01Tahun 1999 atau Sertifikat HGU No.24 tahun 2016terjadi tumpang tindin dengan tanah yang diklaimsebagai miliknya tersebut, karena Penggugat telahmenjual sebagian dari tanah milik Tergugat tersebutsecara kaplingkapling.

tanah yang dilakukan oleh Laurens Hamadikepada PUSKOPADDAM XVII / Trikora, Laurens Hamadimenerima ganti rugi Rp 66.000.000,00 sehingga inimembuktikan bahwa surat tanggal 15 September 1983 yangdigadanggadang Penggugat sebagai surat sakti dari PetrusHamadi diberikan kepada orangtua Penggugat sebenarnyasurat itu tidak pernah ada, dan itu merupakan rekayasa danakalakalan Penggugat untuk digunakan mengelabui oranguntuk mendapatkan keuntungan.Bahwa sangatlah tidak benar Hak Guna Usaha No.1/Vimtumpang tindin

Karnaen/ PPATSCamat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Baru kemudian setelahtanah Penggugat disatukan /diperluas jadi dibangun tambak udang barulahmuncul klaim pengakuan dari Erwin Solihin yang mengakui tanah Penggugatbertumpang tindin dengan Sertifikat nomor.141/Muara Blok Pandan PanjangKecamatan Malingping Kabupaten Lebak atas nama Erwin Solihin Hartanasehingga permohonan penerbitan Sertifikat Penggugat seluas 2500 M2 tidakdikabulkan oleh Tergugat dengan dalih tumpang tindih, padahal keduasertifikat

tersebut beralasan dan dapatdibuktikan oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quountuk mengesampingkan dan menolak dalildalil PENGGUGAT,karena sesungguhnya PENGGUGAT tidak pemah menderitakerugian apa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata UsahaNegara;Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalilPENGGUGATpada point 3 posita Gugatan, karena secara faktaPENGGUGAT telah mengetahui jauh sebelumnya secara nyataadanya persoalan tumpang tindin

Johan Rosedengan No. 60/2016; bahwa sebagaimana buktibukti tersebutmaka dalil PENGUGAT yang menyatakan baru mengetahui sejakDesember 2018 adanya tumpang tindin (overlap) denganSertifikat 141 milik TERGUGAT II INTERVENSI telah terbantahkan,dan patut untuk di tolak;Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas rnaka TERGUGATIl INTERVENSI telah membuktikan bahwasanya PEGGUGATmengetahui perkara a quo sudah sejak lama tidak sebagaimanaHalaman 29 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUNSRGPENGGUGAT katakan

No. 39/B/2014/PT.TUN.JKTmemiliki sertifikat yang tumpang tindin dengan Penggugat / Terbandingsehingga tidak tepat penggunaan Pasal 71 Peraturan Kepala BPN Nomor3 Tahun 2011 untuk membatalkan sertifikat Penggugat / Terbanding; Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalamkontra. memori bandingnya, Penggugat / Terbanding mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :1.

pemerintah sebagaimanadimaksud pasal 1 angka 3 UU No. 41 tahun 1999 jugabukan izin kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimanadimaksud pasal 11 ayat 2 PP No. 7 tahun 1990;e Propensi Riau belum memiliki RTRW untuk penentuankawasan hutan karena RTRW yang terdahulu sudahdaluwarsa, kalaupun RTRW yang terdahulu masih berlaku,RTRW yang terdahulu tersebut tidak pernah dijadikanacuan untuk membuktikan bahwa areal yang dikelolaKoperasi Serimpi Jaya tersebut adalah kawasan hutan ;e Areal HPHTI cendrung tumpang tindin

untukmemeriksanya.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa yang sebelumnya telah terbit Keputusan TataUsaha Negara yang lain dan berdasarkan pemeriksaan setempat terjaditumpang tindin

Demikian pula amat tidakjelas apakah Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tahun 1964 tersebut telahbertumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh ParaTergugat Intervensi ;b. Pada dalil gugatan disebutkan luas tanah yang telah dikuasai dandipegang haknya atau yang ternyata dalam ,Sertifikat Hak Pakai No.1/Tahun 1964 sebagai 6.852 M2 (6.713 M2). Sedangkan luas tanah yangdimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III Intervensi ialah masingmasingseluas 822 M2 dan 1.178 M2.

mengenai perbedaan luas tanah dalam akta jual belidan sertifikat hak milik yang disebabkan oleh Kadir kota tidak terbukti;Menimbang bahwa setelah mencermati bukti suratsurat, Saksisaksi baikyang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dan memperhatikanHalaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2021/PN Thnsegala sesuatu dalam persidangan serta pemeriksaan setempat Majelis Hakimberkesimpulan inti permasalahan dalam perkara a quo adalah keberadaan ataprumah milik Tergugat Il tumpang tindin

Dan Pasal653 KUH Perdata menyatakan Tidak seorang pun diperbolehkan mengalirkanair atau kotoran melalui selokanselokan di pekarangan tetangganya, kecuali iamempunyai hak untuk itu.Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 652 KUH Perdata, makaTergugat maupun Tergugat II yang tidak mengatur atap rumah sebagaimanamestinya sehingga atap tersebut tumpang tindin dengan atap rumah Penggugatyang menyebabkan talang air milik Penggugat tidak mampu untuk menampungair hujan yang berlebih;Menimbang berdasarkan keterangan

danpatut menurut hukum, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 telahdilakukan mediasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang,berdasarkan undangan Nomor 289/61.05/300/XII/2014 tertanggal 12Desember 2014. dihadiri oleh Para Tergugat dan Penggugat 2 Konpensi.Bahwa telah dilakukan pengembalin batas oleh BPN Sintang, dalam BeritaAcara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 23/BA61.05/2015 yangintinya, Bahwa tanah yang dimohon rekontruksi/Pengukuran oleh olehTergugat 2 Konpensi tidak terdapat tumpang tindin