Ditemukan 5026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Penelusuran terkait : Delegasi dalam muktamar islah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 19 Maret 2013 — BEKER SIMON, SE
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya sesuai yang ditetapkanJudex Facti tersebut di atas (Vide point 5), hasilnya akan tetap sama/identik (vide uraianselanjutnya), sebab a quo. persepsi yang ada di benak Judex Factifakta/peristiwa dari perbuatan yang dinyatakannya bersalah diidentikannya dengankegiatan Pengadaan Barang/Jasa;Judex Facti Keliru Menginterpretasi Kewenangan Pengguna Anggaran Atas DanaPenunjang Kegiatan DPRD ;Bahwa menurut Hukum Administrasi Negara, kewenangan dalamsuatu. jabatan dapat diperoleh secara atribusi, delegasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. ARMADA PANGALOAN
140 — 32
  • Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate. Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara. Bahwa Saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukumotonomi daerah. Bahwa Menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalahharus berdasarkan kerugian yang nyata dan pasti. Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
160 — 73
  • merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kKewenanganHalaman 188 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
171 — 98
  • merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam UndangHalaman 188 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
135 — 11
  • Bukittinggi.Bahwa pihakphak yang terkait dengan penggunaan dana hibah ini adalahKONI Kota Bukittinggi selaku penerima hibah, Cabor atau kontingen yangakan melakukan pertandingan dengan membawa nama Kota Bukittinggl,dan panitia kontingen yang dibentuk oleh KONI Kota Bukittinggi.Bahwa pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KotaBukittinggi ada keterlambatan, ini disebabkan Ketua Umum Kontingen pakTri yang merupakan Kapolres Bukittinggi pindah tugas ke Banjar Masin,dan Ketua umum tidak ada memberi delegasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 10 Nopember 2016 — - Dra. Bincar Wirdani Lubis, M.Si
89 — 32
  • Pendasteran Tarigan, SH, MS, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan sesuai dengan berita acara dalampenyidikan;Bahwa saksi adalah ahli HAN ;Bahwa ahli bertugas sebagai dosen sejak tahun 1984 s/d sekarang ;Bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukumkeuangan dibagi 3 sumber yaitu 1.Atribusi (bersamaan dengan dibentuknyalembaga keuangan), 2.Delegasi (kewenangan dari lembaga lain dilimpahkan kebarang lain ini dari
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
185 — 43
  • Ketika sudah selesai masapemeliharaan PPHP baru bertugas untuk memeriksa semuakelengkapan dokumen sebelum diserahterimahkan dari penyediajasa kepada pengguna jasa.Bahwa bisa, seperti PPK memberkan tugas kepada stafnya, atauPPTK untuk memeriksa dan melaporkan apa saja yang terjadidilapangan kepada PPK jika suatu waktu PPK mengalami kesibukandisaat bersamaan tapi diluar dari Tim teknis tidak boleh diberkantugas (Delegasi) tersebut.Bahwa Dalam hal verifikasi yang harus dilakukan PPK harusberdasarkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
226 — 63
  • Disebutkan juga bahwa wewenangadalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secarayuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undangundang yang berlaku untuk melakukan hubunganhubungan hukum; Bahwa wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapatdimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yangmemperoleh wewenang tersebut tidak sanggup melakukannya sendiri.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
189 — 91
  • Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kKewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 6 September 2016 — - RISWAN,SPd
89 — 28
  • Perlengkapan PendukungTeknik Permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara tahunanggaran 2014.Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor/902/504/Subbag Umum/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 dikaitkan dengan jeniskewenangan, maka terdakwa RISWAN, SPd memiliki Kewenangan berdasarkandelegasi.Menimbang, bahwa pengertian kKewenangan yang diperoleh secara delegasiadalah kewenangan diperoleh atas delegasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
81 — 45
  • Jika memangsudah imbreak atau beralih, maka harus diperjelas dulu didaftar dimana inbreak tersebut, jika semua sudah jelas, maka BUMN PT berhak melakukantindakan, jika belum ada imbreng atau belum ada delegasi dari MenteriKeuangan, apakah perseroan dapat melakukan akuisisi terhadap asetasetPJKA. syarat sahnya sebuah penetapan adalah apabila : dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, ada motivasi dan pertimbangan, sesuai syarat danprosedur, sesuai dengan peraturan umumnya, sehingga yang pertamadikeluarkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
301 — 94
  • ;Halaman. 517 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.e 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Nomor :281/SPPD/DN/KKP2011 tanggal 13 Mei 201 1;e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : /SPPT/DN/MKP2011 bulan Mei 2011 yang menunjuk IR.JERO WACIK, SE untuk keperluan mengadakan kunjungankerja ke Denpasar Bali, menyerahkan gamelan kepadaPasraman Widya Graha Kepasekan Mahagatra PasekSanak Putu dan menghadiri opening gala dinner sekaliguswelcoming remark untuk para delegasi
    merupakan jabatan yang dianggapahli di bidang tugastugas Kementerian, sehingga seorangMenteri dianggap sebagai orang yang paling tahu di bidangnya.Jabatan Menteri diambil berdasarkan kompetensi keahlianyang dimiliki oleh orang tersebut di mana dia menjadi seorangpemimpin pada Kementerian tersebut ditunjuk sesuai dengandengan keahlian yang dimilikinya.Sumber kewenangan ada 2 macam, namun dalam konsep laindikenal ada 3 macam sumber kewenangan, menurut ahlisumber kewenangan tersebut adalah Atributif, delegasi
    danHalaman. 1169 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1170ada lagi yakni Mandat, namun Ahli berpendapat bahwa hanyaada dua sumber kewenangan yakni Atributif dan Mandat.Bahwa Atributif adalah sumber kewenangan yang diperolehlangsung berdasarkan UndangUndang sedangkan Delegasiadalah Sumber Kewenangan yang mutlak diperoleh dariAtributif atau. berdasarkan UndangUndang kemudiandilimpahkan kewenangan tersebut kepada orang lain, yangmana penerima delegasi bertanggungjawab atas delegasi yangditerima
    dari pemberi delegasi, sedangkan mandat adalahmerupakan bentuk penugasan.Bahwa Atribusi pengertiannya adalah =memperolehkewenangan sedangkan delegasi adalah melimpahkankewenangan yang diperolehnya melalui atribusi tersebut.Bahwa there is no authority without responsibility artinya tidakada kewenangan yang tidak ada pertanggungjawabannya,sehingga sumber kewenangan yang diperoleh akan selaludibarengi dengan pertanggungjawaban atas kewenangantersebut.Dalam pendelegasian kewenangan, terhadap mereka
    JERO WACIK, SEuntuk keperluan mengadakan kunjungan kerja ke Denpasar Bali,menyerahkan gamelan kepada Pasraman Widya GrahaKepasekan Mahagatra Pasek Sanak Putu dan menghadiri openinggala dinner sekaligus welcoming remark untuk para delegasi yanghadir pada acara global spa summit 2011 yang ditandatangani olehIR.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
300 — 126
  • ;Halaman. 517 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.e 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Nomor :281/SPPD/DN/KKP2011 tanggal 13 Mei 201 1;e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : /SPPT/DN/MKP2011 bulan Mei 2011 yang menunjuk IR.JERO WACIK, SE untuk keperluan mengadakan kunjungankerja ke Denpasar Bali, menyerahkan gamelan kepadaPasraman Widya Graha Kepasekan Mahagatra PasekSanak Putu dan menghadiri opening gala dinner sekaliguswelcoming remark untuk para delegasi
    merupakan jabatan yang dianggapahli di bidang tugastugas Kementerian, sehingga seorangMenteri dianggap sebagai orang yang paling tahu di bidangnya.Jabatan Menteri diambil berdasarkan kompetensi keahlianyang dimiliki oleh orang tersebut di mana dia menjadi seorangpemimpin pada Kementerian tersebut ditunjuk sesuai dengandengan keahlian yang dimilikinya.Sumber kewenangan ada 2 macam, namun dalam konsep laindikenal ada 3 macam sumber kewenangan, menurut ahlisumber kewenangan tersebut adalah Atributif, delegasi
    danHalaman. 1169 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1170ada lagi yakni Mandat, namun Ahli berpendapat bahwa hanyaada dua sumber kewenangan yakni Atributif dan Mandat.Bahwa Atributif adalah sumber kewenangan yang diperolehlangsung berdasarkan UndangUndang sedangkan Delegasiadalah Sumber Kewenangan yang mutlak diperoleh dariAtributif atau. berdasarkan UndangUndang kemudiandilimpahkan kewenangan tersebut kepada orang lain, yangmana penerima delegasi bertanggungjawab atas delegasi yangditerima
    dari pemberi delegasi, sedangkan mandat adalahmerupakan bentuk penugasan.Bahwa Atribusi pengertiannya adalah =memperolehkewenangan sedangkan delegasi adalah melimpahkankewenangan yang diperolehnya melalui atribusi tersebut.Bahwa there is no authority without responsibility artinya tidakada kewenangan yang tidak ada pertanggungjawabannya,sehingga sumber kewenangan yang diperoleh akan selaludibarengi dengan pertanggungjawaban atas kewenangantersebut.Dalam pendelegasian kewenangan, terhadap mereka
    fotokopi taginan hotel Inna Grand BaliBeach sejumlah Rp12.000.000;2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Nomor :281/SPPD/DN/KKP2011 tanggal 13 Mei 2011;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : /SPPT/DN/MKP2011 bulan Mei 2011 yang menunjuk IR.JERO WACIK, SE untuk keperluan mengadakan kunjungankerja ke Denpasar Bali, menyerahkan gamelan kepadaPasraman Widya Graha Kepasekan Mahagatra PasekSanak Putu dan menghadiri opening gala dinner sekaliguswelcoming remark untuk para delegasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2022 — Putus : 13-07-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 13 Juli 2022 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HERU ISBAGIO Als JACK
154 — 62
  • Soetomo Surabaya
- 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit
- 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
- 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
- 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019
- 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/ 2015 tanggal
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
93 — 13
  • Dan kewenangan yang dimaksudkan oleh Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah kewenangan yang ada padajabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturanperundangundangan (atribusi, delegasi, mandat) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Kesempatan adalahpeluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantumdi dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dipegang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
169 — 106
  • Oleh karena itu,dengan memperhatikan dan tanggungjawab tersebut di atas, sepanjang tidakmelakukan intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan pada masingmasingpejabat penerima delegasi, KPA tidak memiliki tanggungjawab atas terjadinyakesalanhan dalam pelaksanaan kewenangan oleh pejabat bawahannya yangmungkin dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 14-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NURMALINA HADJAR,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,BAcc
171 — 138
  • Gunung MaduHalaman 191 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN GnsPlantations (PT.GMP) Lawan Muhammad Jimmy Goh Mahsun,Dkk, dimanaperkara tersebut adalah perkara Terdakwa; Bahwaada Penyitaan Asset Tanah A.N M.Jimmy Goh Mahsun Oleh PengadilanNegeri Menggala Sebagai Penerima Delegasi Dari Pengadlan Negeri JakartaSelatan Atas Eksekusi Putusan No:434/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel Pada Tanggal 24Juli 2018, dan benar asset milik Terdakwa tersebut sudah disita; Bahwa ada Penyitaan Asset Tanah berupa kebun sawit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
144 — 64
  • Oleh karena itu, denganmemperhatikan peran dan tanggungjawab tersebut di atas, sepanjang tidakmelakukan intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan padamasingmasing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memilikitanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenanganoleh pejabat bawahannya yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinyakerugian negara.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-02-2022 — Putus : 13-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 13 Juli 2022 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HENDRA DWI PRASETYO
231 — 108
  • Soetomo Surabaya
- 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit
- 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
- 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
- 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019
- 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk
Tanggal 7 Oktober 2014 — dr. H.YUENDRI IRAWANTO,M.Kes
75 — 28
  • Kemudian kewenangan bersumber dari delegasidimana kewenangan tersebut berasal dari delegasi jabatan di atasnya, sepertiPA mendelegasikan penggunaan dana ini kepada KPA tapi terbataskewenangan apa yang didelegasikan, hal ini terlihat dalam konsiderenpenunjukan KPA, maka penunjukan KPA dalam hal ini sah.