Ditemukan 578 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3195 K/Pdt/2015 Tanggal 15 Maret 2016 — H. MOCH. ZAKI, selaku Direktur perusahaan CV Jaya Hikmah VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. KANTOR PUSAT DI SURABAYA c.q. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. KANTOR CABANG DI TULUNGAGUNG dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANWIL X DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG, dkk.
47 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertifikat Hak Milik Nomor 167, tanggal 6 September 1995 teruraidalam Gambar Situasi Nomor 3783 tanggal 25 Juli 1995 luas tanah927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) meter persegi tercatat atas namaMoch. Zaki (bukti: P8);3. Sertifikat Hak Milik Nomor 172, tanggal 27 Juni 1996 terurai dalamGambar Situasi Nomor 2486 tanggal 25 April 1996 luas tanah 1.365(seribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi tercatat atas namaSofan Zaldy (bukti: P9);4.
Putus : 23-09-2013 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 78/PDT.G/2013/PN.Dpk Tanggal 23 September 2013 — IVONE FELICIA INTAN D.S. also NYI RATU EPON IRMA FELICIA IVONE NATA SASTRANAGARA GELAR INTAN DUANAPAKEN. vs TEDDY SOEMANTRY, SH, dkk,
128 — 91
128 — 91
menyatakan "Bahwa Pembantah tidak berkualitas sebagaipemilik/oemegang hak yang sah/kuasa dari tanah sengketa, karena tanahtersebut berasal dari tanah ex Eigendom Verponding No.6014, serta tidakdikonversi, jadi tanah ini adalah tanah yang langsung dikuasai Negara;Menurut Keppres 32 Tahun 1979 tidak secara otomatis berhak atas tanah yangbersangkutan karena sejak tanggal 20 September 1980 harus ada keputusanpemberian hak baru dari yang berwajib/yang berwenang cq Pemerintah";Keputusan Mahkamah Agung RI No.3783
Register : 08-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 55/PDT/2018/PT YYK Tanggal 7 Juni 2018 — M. ARIELAL FATHONIE,S.IP. MELAWAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.,
53 — 38
53 — 38
Bahwa setelah memahami dan menyepakati syaratsyarat dan ketentuanketentuan dari fasilitas kredit yang akan diterima sesuai dengan SKK No.YGC/6/503/R tanggal 26 April 2016, Penggugat dan Tergugat kemudiansaling mengikatkan diri pada PK No. 2016/3783 27042016.. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengajukan permohonanpenambahan dan perpanjangan kredit melalui surat No. 001/PK1/CVAPRA/IV/2017 tanggal 12 April 2017 kepada Tergugat, Tergugatmenanggapi melalui SKKNo.
Register : 22-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT AMBON Nomor 9/PDT/2018/PTAMB Tanggal 14 Mei 2018 — 1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Maluku, sebagai Pembanding I/ dahuluTergugat III; DKK
M e l a w a n :
Rudolf Simauw, sebagai Terbanding / dahulu Penggugat;
112 — 55
112 — 55
atas nama A.Versteegh yang luasnya 76 Bouw sesuai dengan Akta Nomor : 32 tanggal 22Mei 1914 yang telah tercatat sejak zaman Kolonial Hindia Belanda yang tidakmungkin Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mencampuradukkan TanahDati atau Tanah Dusun dengan Tanah Hak Hak barat, karena register tanahDati maupun sejenisnya dan Erfacht dikeluarkan Pemerintah HindiaBelanda, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalamHalaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/Pat/2018/PT AMBPutusannya Nomor 3783
Putus : 27-01-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1212 K/Pdt/2014 Tanggal 27 Januari 2015 — PEMERINTAH NEGERI HATU, DKK
VS
Hi. SAID LATURUA, SE
164 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena hukumseluruhnya serentak menjadi tanah Negara, sehingga oleh karena tanah tersebutmenjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara karena terkena ketentuantentang tanah partikelir, selain itu tidak pernah ada atau tidak mungkin adatanah adat yaitu tanah dati diatas tanah Negara atau sebaliknya sebab aturanyang mengatur mengenai hak itu sudah sangat jelas dimana masingmasingtunduk pada aturan hukum yang berbeda hal ini dipertegas dalam YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3783
Putusan No.1212 K/Pdt/2014hak Belanda berupa eigendom, yang kemudian setelah habis masa berlakunyaobjek menjadi tanah Negara;e Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14Juni 1989 dan Nomor 3738 K/Pdt/1987 tanggal 14 Februari 1990 menentukanantara lain di atas tanah yang pernah diterbitkan hak eropa misalnya Opstal,Erpacht, Eigendom dan lainlain tidak mungkin lagi akan melekat hakhaklainnya, misalnya hak tanah adat, logika hukumnya ketika di atas tanahtersebut terbit hakhak
Register : 19-12-2014 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 915/Pdt.G/2014/PN.DPS. Tanggal 24 Agustus 2015 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI melawan Perseroan Terbatas (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT BALI RESORT & LEISURE COMPANY),
123 — 81
123 — 81
yang didirikan diatas diatas ketiga bidang tanah tersebutdiatas dahulu dikenal dengan nama UBUD HANGINGGARDENS dan sekarang dikenal dengan nama HANGINGGARDENS UBUD .Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahan, seluas 750 M2( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta bangunan yang berdiridiatasnya, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di DesaBuahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.( batasbatas tanah akan diajukan menyusul )Sebidang tanah hak milik No. 3783
No. 915/Pdty.G/2014/PN.Dps.5050yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri,terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, KabupatenGianyar, Propinsi Bali.Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas 7500M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama AdeChairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan KutaSelatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas 5000M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 99/Pdt/2014/PT.DPS Tanggal 16 Oktober 2014 —
151 — 122
151 — 122
(batasbatas tanah akandiajukan menyusul)Sebidang tanah hak milik No. 3783/Desa Ungasan, seluas 7500 M2 (tujuhribu lima ratus meter persegi), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri,terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,Propinsi Bali.
Propinsi Bali.Bangunanbangunan yang berdiri diatas ketiga bidang tanah huruf (a), (b)dan (C) tersebut diatas dahulu dikenal dengan nama UBUD HANGINGGARDENS dan sekarang dikenal dengan nama "HANGING GARDENSUBUD;d) Sebidang tanah hak milik No. 1195/Desa Buahan, seluas 750 M2 (tujuhf)ratus lima puluh meter persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya,tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan,Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.Sebidang tanah hak milik No. 3783
Register : 22-09-2011 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 382/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Tanggal 16 Mei 2012 — PT. DELIMA CAHAYA >< GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
288 — 64
288 — 64
Foto copy Surat Tergugat Nomor 3783/076.35 tanggal 15 Juli 2010 tentangpenyelesaian biaya jasa cleaning service dan perawatan Gedung Nyi AgengSerang 2008 kepada BPKD, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T 14; 5. Foto copy Nota Dinas Tergugat kepada Skretaris Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor 6429/076.35 tanggal 6 Desember 2010 tentang laporanpenyelesaian taguhan pemellharaaniperawatan gedung Nyi AgengSerang Tahun 2008, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T 15;16.
Register : 29-05-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 21-08-2023
Putusan PN DONGGALA Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl Tanggal 16 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.SEPTIAWAN RIDHO PERMADI, S.H.
2.MUFLIH GUNAWAN, S.H.
Terdakwa:
1.AMIR Alias ATONG
2.TAMING Alias ADI
42 — 14
1.SEPTIAWAN RIDHO PERMADI, S.H.
2.MUFLIH GUNAWAN, S.H.
Terdakwa:
1.AMIR Alias ATONG
2.TAMING Alias ADI
42 — 14
uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter);
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna merah, nomor polisi DC 3783
Register : 28-12-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL Tanggal 10 Maret 2022 — Penggugat:
U.D Sari Alam Supplier
Tergugat:
PT Beringin Floratama Megah
25 — 6
U.D Sari Alam Supplier
Tergugat:
PT Beringin Floratama Megah
25 — 6
tanggal 3 Januari dengan nomor faktur 0004026, tanggal 3 Januari dengan nomor faktur 0004027, tanggal 3 Januari dengan nomor faktur 0004028, tanggal 3 Januari dengan nomor faktur 0004030, tanggal 26 Februari 2019 dengan nomor faktur 2535, tanggal 26 Februari 2019 dengan nomor faktur 2536, tanggal 26 Februari 2019 dengan nomor faktur 2537, tanggal 3 Maret 2019 dengan nomor faktur 3780, tanggal 3 Maret 2019 dengan nomor faktur 3782, tanggal 3 Maret 2019 dengan nomor faktur 3783
Register : 07-09-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PA MUNGKID Nomor 1686/Pdt.G/2022/PA.Mkd Tanggal 6 Oktober 2022 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 5
31 — 5
Menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugatdan Tergugat sebagai berikut :
- Mobil Hyundai Atoz tahun 2001, nomor Polisi AA 8597 PK, menjadi bagian dan milik Tergugat;
- Sawah dengan SHM nomor 3783, atas nama Samiik, seluas lebih kurang 250 m2 beralamat di Dusun Kenatan RT.2, RW.12, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dengan batas-batas, sebelah Barat dengan Raminah, Timur dengan Haiban Budi P, Selatan Dimyati dan Utara Sutiyono, menjadi
Putus : 09-05-2011 — Upload : 19-09-2012
Putusan PN DENPASAR Nomor 02/Pid.Sus/2011/PN Dps Tanggal 9 Mei 2011 — Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM
55 — 23
55 — 23
Nyoman Wardawan.1 (satu) Iembar surat Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri No. 3783/setneg/ setmen/ KTLN/2/2008 tanggal 29 Pebruari 2008.1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/291/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2008.1 (Satu) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri No. 099/468/SJ tanggal 25Pebruari 2008.1 (satu) lembar Nota Dinas No. 045.2/214/Il/Dispar tanggal 18 Pebruari2007.2 (dua) lembar Boarding Pass 1814067 an. Dra.
Register : 07-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 215/PDT/2019/PT BDG Tanggal 4 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : dr. UMMIE WASITOH, SpPD.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : H. JUJUN JUNAEDI
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
73 — 36
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : H. JUJUN JUNAEDI
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
73 — 36
Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3783/Baleendah, atas nama Drs. Achmad Zainal Wahid,seluas 87 M2;4.4. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3783/Baleendah, atas nama Drs. Achmad Zainal Wahid,seluas 500 M2.Bahwa uraian tersebut di atas dengan jelas telah memberikankeyakinan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4528/Baleendah, NIB.10.14.30.03.07393, terletak di Blok Listrik Persil No. 104 S.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1598 K/Pdt/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, DKK VS ARI MS HIDAYAT FABER, SPd., DKK
343 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
2Nopember 1976, yang menyebutkan sebagai berikut: Penilaian alat buktiyang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta sematamata,tunduk pada kasasi Berdasarkan hal tersebut, maka segala uraianmengenai fakta serta alat bukti yang akan dikemukakan oleh Para PemohonKasasi dalam perkara a quo haruslah dianggap sebagai bentuk penilaianyuridis dan bukan penilaian fakta sematamata;Permohonan Para Pemohon Kasasi untuk dilakukan pemeriksaan setempatdi tingkat kasasi sesuai dengan yurisprudensi Nomor 3783
Hal ini sesuaidengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 TentangPemeriksaan Setempat dan Yurisprudensi Nomor 3783 K/Pdt/1987 yangkaidah hukumnya sebagai berikut : Mahkamah Agung sebelum mengambilputusan akhir dapat menetapkan dalam putusan selain untuk mengadakanpemeriksaan tambahan yang dilakukan Mahkamah Agung sendiri agarmengetahui dengan jelas objek sengketa yaitu status dan lokasi tanah sertahalhal lain yang bersangkutan dengan tanah sengketa yang dipandangperlu.
Register : 15-11-2017 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Amb Tanggal 4 September 2018 — Stella Geertruida Tupenalay, 56 tahun beralamat di Kantor Pemerintah Negeri Halong, jln. Wotermongonsidi Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalam kapasitas selaku Raja Negeri Halong yang dalam hal ini, bertindak guna dan untuk kepentingan Pemerintah dan warga masyarakat Negeri Halong ; ------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT; --------------------------------------
Melawan : ---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Marthina A. H. Lisapaly / Simatauw, beralamat di Rt.06/04 Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ; --------------------------------------
Selanjutnya disebut TERGUGAT 1 ; --------------------------------------------------
2. Markus Nitalessy, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala Kota Ambon ; -------
Selanjutnya disebut TERGUGAT 2; --------------------------------------------------
3. Pieter Nitalessy,disebut Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
Selanjutnya TERGUGAT 3 ; -------------------------------------------------------------
4. Marthin Tanihaha, Pimpinan PT. Delapan Beringin beralamat di Jln.Woltermongonsidi Mal Ambon City Center ; ----------------------------------------
Selanjutnya disebut TERGUGAT 4 ; --------------------------------------------------
5. PT BLITSS VELAGE, beralamat di ACC Passo ; --------------------------------------
Selanjutnya disebut TERGUGAT 5 ; --------------------------------------------------
6. PT Citra Land, beralamat di Ciputra Word Jakarta 1, DBS TOWER LT 39. Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 3 âÃÂà5 Jakarta cq. Citra Land Ambon Jln. Woltermonginsidi Lateri âÃÂàAmbon ; ---------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut TERGUGAT 6 ; --------------------------------------------------
7. PT. Moderen Multi Guna beralamat di Jln. Samratulangi No 126 Ambon ; -----
Selanjutnya disebut TERGUGAT 7 ; --------------------------------------------------
8. Pemerintah RI, cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, cq. KAKANWIL BPN Provinsi Maluku, cq. KAKAN Pertanahan Kota Ambon di Ambon beralamat di jln. Jenderal Sudirman, Tantui Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; ----------------------------------
Selanjutnya disebut TERGUGAT 8 ; --------------------------------------------------
9. Penggugat tidak menggugat pihak lainnya/penghuni yang menerima hak dari para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 karena bersandar pada Yurisprodensia Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971 âÃÂàHanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya âÃÂà; -------------------------------------
356 — 1039
356 — 1039
ulayat atas tanah bekas Erfpacht No.QIAMDON 5 n= noe een nnn nnn nnn nnn nnn nme nnn non non ne nr ee nee ne nee nnn nee nen een neeBahwa dengan adanya konversi yang dilakukan atas objek tanah tersebutmembuktikan eksistensi tanah Recht Van Erfacth No. 2/Ambon diatas objekyang disengketakan oleh Penggugat, maka tidak dapat dibenarkan apabilaPenggugat mendalilkan objek tersebut merupakan tanah adat atau datimaupun hak ulayatnya, mengingat hal ini telah dipertegas dalamYurisprudensi Mahkamah Agung No. 3783
Putus : 15-06-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 965 K/PDT/2017 Tanggal 15 Juni 2017 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG, CQ. WALIKOTA SEMARANG DI SEMARANG, CQ. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG, dk. VS ARIF KURNIAWAN, dkk.
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
1409 10012011 21.420.000H 9560 US325 1024/1572 04022011 28.037.000Rp. 49.457.000 H 9589 US326 024/2713 24062010 .950.000 H 9541 QA397 1024/1570 02022011 6.3,40.000 H 9585 HS328 024/1577 11022011 18.365.000 H 9538 UH399 1024/3810 06122010 4.945.000 H 9585 HS330 1024/1408 10012011 6.070.000 H 9594 JS331 024/1576 08022011 1.700.000 H 9589 UA332 024/1560 25012011 1.045.000 Rp 40.215.000 H 9538 UH333 1024/3656 28072010 7.000.000 H 9589 HS334 (024/528 10012011 42.810.000 Rp 49.810.000 H 9541 QA335 024/3783
Register : 19-12-2014 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 914/Pdt.G/2014/PN Dps. Tanggal 24 Agustus 2015 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI MELAWAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT. BALI RESORT & LEISURE COMPANY);
144 — 79
144 — 79
(batasbatas tanahakan diajukan menyusul);e) Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas 7500 M2 (tujuhribu lima ratus meter persegi), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri,terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,Propinsi Bali (batasbatas tanah akan diajukan menyusul );f) Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 (imaribu meter persegi), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak diDesa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Propinsi Bali;Bangunanbangunan yang berdiri diatas ketiga bidang tanah huruf (a),(b) dan (c) tersebut diatas dahulu dikenal dengan nama UBUDHANGING GARDENS dan sekarang dikenal dengan nama HANGING GARDENS UBUD ;d) Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahan, seluas 750 M2(tujuh ratus lima puluh meter persegi) beserta bangunan yang berdiridiatasnya, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di DesaBuahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;e) Sebidang tanah hak milik No. 3783
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
260 — 168
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
260 — 168
22.964.500,000102107509 9508 RLATUCONSINA10. 627928010303 LUHUKAYARY 11/122017 2.240.000,00 2.240.000,000103006863 9581 JAN1. 627928340600 24/01/2018 66.315.747,00 66.315.747,000102067585 1001 AELESILOLO P12. 627928340600 07/03/2018 63.572.000,00 63.572.000,000102150032 1498 Z, MATAKENA13. 627928340300 05/04/2018 18.420.500,00 18.420.500,000102113086 1483 JSOPAMENA14, 627928340600 23/04/2018 11.148.200,00 11.148.200,000103011565 3726 WATTIMURY M15. 627928340600 25/04/2018 6.750.762,00 6.750.762,000103011543 3783
22.964.500,000102107509 9508 RLATUCONSINA10. 627928010303 LUHUKAYARY 11/122017 2.240.000,00 2.240.000,000103006863 9581 JAN1. 627928340600 24/01/2018 66.315.747,00 66.315.747,000102067585 1001 AELESILOLO P12. 627928340600 07/03/2018 63.572.000,00 63.572.000,000102150032 1498 Z MATAKENA13. 627928340300 05/04/2018 18.420.500,00 18.420.500,000102113086 1483 JSOPAMENA14, 627928340600 23/04/2018 11.148.200,00 11.148.200,000103011565 3726 WATTIMURY M15. 627928340600 25/04/2018 6.750.762,00 6.750.762,000103011543 3783
22.964.500,000102107509 9508 RLATUCONSINA10. 627928010303 LUHUKAYARY 11/122017 2.240.000,00 2.240.000,000103006863 9581 JAN1. 627928340600 24/01/2018 66.315.747,00 66.315.747,000102067585 1001 AELESILOLO P12. 627928340600 07/03/2018 3.572.000,00 63.572.000,000102150032 1498 Z MATAKENA13. 627928340300 05/04/2018 18.420.500,00 18.420.500,000102113086 1483 JSOPAMENA14, 627928340600 23/04/2018 11.148.200,00 11.148.200,000103011565 3726 WATTIMURY M15. 627928340600 25/04/2018 6.750.762,00 6.750.762,000103011543 3783
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2430 K/Pdt/2015 Tanggal 30 Desember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT DAN LEISURE (PT BALI RESORT DAN LEISURE CO., Ltd), Dkk vs ADE CHAERANI NUR SAFITRI, pendiri PERSEROAN TERBATAS (PT) BUAHAN
269 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
269 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
(batasbatas tanah akan diajukan menyusul);Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 3783/Desa Ungasan, seluas 7.500 meterpersegi (tujuh ribu lima ratus meter persegi), tertera atas nama Ade ChairaniNursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, KabupatenBadung, Propinsi Bali (batasbatas tanah akan diajukan menyusul);Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 5272/Desa Ungasan, seluas 5.000meter persegi (lima ribu meter persegi), tertera atas nama Ade ChairaniNursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
Nomor 2430 K/Pdt/2015e)Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 3783/Desa Ungasan, seluas 7.500meter persegi (tujuh ribu lima ratus meter persegi), tertera atas nama AdeChairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan,Kabupaten Badung, Propinsi Bali;Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 5272/Desa Ungasan, seluas 5.000meter persegi (lima ribu meter persegi), tertera atas nama Ade ChairaniNursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, KabupatenBadung, Propinsi Bali;Sebidang Tanah
Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3378 K/Pdt/2015 Tanggal 11 Mei 2016 — I. EMIL LUMBANTOBING, DK VS TIOMAR br HUTAGALUNG
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenTapanuli Utara (Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat Il) adalahmerupakan pelanggaran terhadap ketentuan diktum 2 Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;Sejalan dengan ini, maka bersama dengan ini kami memohon dalammemori kasasi ini untuk dilakukan kembali pemeriksaan setempat denganmelibatkan pihakpihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan NasionalKabupaten Tapanuli Utara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 3783