Dalam hal ini,Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjaminkebenaran end users dan data yang disampaikan ke Bank BNI;2) Bahwa pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan adanyaJaminan Pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai Fasilitas KreditBNI yang diikat secara fidusia notariil;3) Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan Jaminan Tambahanberupa:a) Surat Pengakuan Hutang Notaril yang ditandatangani oleh pihakyang berwenang di Primkopau Cilangkap;b) Surat Kuasa dari Primkopau kepada

Dalam hal ini,Hal. 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjaminkebenaran end users dan data yang disampaikan ke Bank BNI;2) Bahwa pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan adanyaJaminan Pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai Fasilitas KreditBNI yang diikat secara fidusia notariil;3) Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan Jaminan Tambahanberupa:a) Surat Pengakuan Hutang Notaril yang ditandatangani oleh pihakyang berwenang di Primkopau

Bank Arya Panduarta Tbk,yang keseluruhan akta perjanjian kreditnya dibuat dihadapan notaris Mirah DewiRuslim Sukmadjaya.SH pada tanggal 14 Nopember 1996, sebagaimana tertuangdalam akta dibawah ini:e Akta perjanjian kredit atas permintaan (Demand Loan) yang dibuat secaraNotaril No. 16 tertanggal 14 Nopember 1996 jo perobahan terhadap perjanjiankredit atas permintaan No. 26 tanggal 28 Januari 1998;e Akta perjanjian kredit Fixed Loan yang dibuat secara Notaril No. 17tertanggal 14 Nopember 1996 jo perobahan

.= Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan di daftarkan padakantor jaminan fidusia dan di asuransikan serta diatur dalam UndangUndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dugaan pelanggaran pasal11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 (BATAL DEMI HUKUM),.= Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib di lengkapi suratsurat yang di aturdalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tertanggal 22 Juni 2011tentang pengaman eksekusi Jaminan Fidusia.

Deti atas dasar Akta Surat Kuasa Notaril Nomor 3, tanggal 18April 2011;Hal. 4 dari 25 hal Put.

Nomor 454 K/Pdt/2016dibeli dengan fasilitas kredit ini, yaitu: Nomor mesin: 4D3363696, nomor rangka: MHMMF349E3R052692; Nomor mesin: 4D34373736, nomor rangka: MHMFE349E3R053732;Diikat fidusia notaril masingmasing Rp102.200.000;6. Bahwa jelas, isi perjanjian kredit di atas adalah perjanjian pembiayaan,dan baru akan bisa dicairkan kreditnya setelah jaminan berupa BPKBdiserahkan atau diterima oleh Termohon Kasasi ;7.

PenyelenggaraanSistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk InformasiElektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4),Informasi Teknologi merupakan alat bukti Nukum yang sah, sebagaiperluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku diIndonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakan sistemelektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril

atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah dan telahdiakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratanalat bukti tersebut sebagai informasi elektronik yang berkedudukan sebagaialat bukti yang sah tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut, apalagi buktitersebut bukanlah alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat didalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau aktayang dibuat oleh pejabat

Nomor : 11 tanggal 762012yang dibuat dihadapan Bachrudin, SH, M.Kn Notaris di kota Banjarbaru(selanjutnya disebut SKMHT).Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut dibuatlah AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 181/2012 tanggal 7 Juni 2012 dihadapanBACHRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kota Banjarbaru (Selanjutnya disebut APHT);Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.Plw/2017/PN Bjb9.10.Ade.12.Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril

Tergugat II dengan menandatanganiSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 11 tanggal 762012 yangdibuat dihadapan Bachrudin, SH, M.Kn Notaris di kota Banjarbaru (Selanjutnyadisebut SKMHT) ;Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut dibuatlah AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 181/2012 tanggal 7 Juni 2012 dihadapanBACHRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kota Banjarbaru (Selanjutnya disebut APHT);Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril

Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebutmerupakan hasil cetak Informasi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat(1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologi merupakan alat bukti hukumyang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yangberlaku di Indonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakansistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril

(satu) miliar delapan ratus juta), dan telah diserahkanPenggugat ( Bank Tabungan Negara) sebagai Kreditur, dan telah diterimaPenggugat (Sebagai Debitur) dari Tergugat (Sebagai Kreditur), sejumlah sepertitersebut di atas, dan untuk itu telah dibuat Akta Notaril Perjanjian KreditNo.1120140207000020,tanggal 17 4=Februari 2014, dan untuk itutanah/bangunan Sertifikat Hak Milik No.94.an Penggugat, dijadikan sebagaijaminan dan dibebani hak tanggungan;Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya

Tanda ada buktipemalsuan tersebut seharusnya suatu surat wajib dianggap benardan sesuai.Selanjutnya, terkait mengenai Surat Penyerahan Mutlak HartaTidak Bergerak tanggal 19 Desember 1974, kemudian padatanggal 24 Juni 1996 di buatkan menjadi akta notaril oleh NotarisS.

Tobing dengan telah di naiknya menjadi Akta Notaril olehNotaris berdasarkan Surat Keterangan Waris Notaris tersebutmenjadi sebuah akta otentik.Halaman 47 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Padt.G/2018/PN.

Tpg49.Seorang pejabat Notaris dapat proses pembuatan akta notarissudah tentu dan pasti memiliki persyaratanpersyaratan yang bakuuntuk membuat akta notaril dan atas hal tersebut sepenuhnyatelah di atur dalam Undangundang Jabatan Notaris.50.Maka dari itu tidaklah mungkin dan sangat tidak masuk akalapabila Notaris S.

mohonputusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidanganperkara ini dianggap termuat dalam putusan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Turut Tergugat HI telah mengajukan eksepsi yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan, karena22Penggugat tidak menyebutkan bentuk transaksi jual beli , apakah jual beli dibawah tanganatau jual beli Notaril

(tiga puluh milyar rupiah) yangdibuktikan dengan Akta Notaril yang selanjutnya harus tercermin dalamlaporan keuangan setiap tahun. Untuk tahap pertama setoran modalHal. 6 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010minimal sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) harus tercerminpada tahun 2001 ;4. Telah menyerahkan Personal Guarantee atas nama : Sdr. Raja Sapta Aji ; Sdr. Sutrisno Lukito Disastro ; Sdr. Candra Wijaya ;" Sdr.

(tiga puluh milyar rupiah) yangdibuktikan dengan Akta Notaril yang selanjutnya harus tercermin dalamlaporan keuangan setiap tahun. Untuk tahap pertama setoran modalminimal sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) harus tercerminpada tahun 2001 ;4. Telah menyerahkan Personal Guarantee atas nama : Sdr. Raja Sapta Aji ;# Sdr. Sutrisno Lukito Disastro ; Sdr. Candra Wijaya ;" Sdr. Hasanuddin Tisik ;Bahwa dalam rekomendasi syarat penarikan kredit untuk pengambilalihan/pembelian asset dari PT.

Telah menyertakan pernyataan kesediaan para Pemegang Sahammenyediakan equity minimal Rp. 30 milyar yang dibuktikan denganAkta Notaril, yang selanjutnya tercermin dalam laporan keuangansetiap tahun.

yangberwenang, kirimkan SP3K kepada calon Debitur untuk ditandatangani,menerima SP3K yang sudah ditandatangani oleh calon Debitur, periksadan lakukan verifikasi ulang kelengkapan persyaratan kredit, membuatsurat pemberitahuan kekurangan persyaratan BJB Consumer Mortgagekepada Calon Debitur, siapkan proses pengikatan kredit terhadapdokumen kredit yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan keputusankredit, membuat surat permohonan pembuatan akta perjanjian kredit(apabila pengikat dilakukan secara notaril

)dan pengikatan agunan calon debitur dan suami/istri calon debitur.Staf Adminitrasi :menerima akta PK (jika pengikatan PK Notaril) danpengikatan agunan dari Notaris/ PPAT, membuat dokumen realisasi kreditseperti kwitansi kredir, provisi, tanda terima agunan, surat kuasa dan lainlain dan serahkan bukti bukti realisasi kredit untuk mendapatpengesahan dari Pemimpin KCP.Pemimpin KCP : terima bukti bukti realisasi kredit dari staf administrasidan melakukan pengesahan.5.

yangberwenang, kirimkan SP3K kepada calon Debitur untuk ditandatangani,menerima SP3K yang sudah ditandatangani oleh calon Debitur, periksadan lakukan verifikasi ulang kelengkapan persyaratan kredit, membuatSurat pemberitahuan kekurangan persyaratan BJB Consumer Mortgagekepada Calon Debitur, siapkan proses pengikatan kredit terhadapdokumen kredit yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan keputusankredit, membuat surat permohonan pembuatan akta perjanjian kredit(apabila pengikat dilakukan secara notaril

) danpengikatan agunan calon debitur dan suami/istri calon debitur.Staf Adminitrasi :menerima akta PK (jika pengikatan PK Notaril) danpengikatan agunan dari Notaris/ PPAT, membuat dokumen realisasi kreditseperti kwitansi kredir, provisi, tanda terima agunan, surat kuasa dan lainlain dan serahkan bukti bukti realisasi kredit untuk mendapatpengesahan dari Pemimpin KCP.Pemimpin KCP : terima bukti bukti realisasi kredit dari staf administrasidan melakukan pengesahan.5.

) danpengikatan agunan calon debitur dan suami/istri calon debitur.Staf Adminitrasi :menerima akta PK (jika pengikatan PK Notaril) danpengikatan agunan dari Notaris/ PPAT, membuat dokumen realisasi kreditseperti kwitansi kredir, provisi, tanda terima agunan, surat kuasa dan lainlain dan serahkan bukti bukti realisasi kredit untuk mendapat pengesahandari Pemimpin KCP.Pemimpin KCP : terima bukti bukti realisasi kredit dari staf administrasidan melakukan pengesahan.5.

Hukum danKepatuhan Bank BJB (Persero) terkait kajian hukum pembelian unitsatuan rumah susun non hunian (kantor) TTower, sebagaimana yangdimintakan oleh Terdakwa dalam Memo Nomor : 6687/GAPROC/M/2012tanggal 6 November 2012, Bien Subiantoro selaku Direktur Utama danArie Yulianto selaku Direktur Konsumer Bank BJB (Persero) Tbklangsung menanda tangani lembar persetujuan tanggal 6 November2012, dimana Direksi memberikan persetujuan kepada Ketua TimPengadaan untuk melakukan pengikatan jual beli secara notaril

Menandatangani akta jual beli secara notaril di hadapan pejabatyang berwenang;Hal. 22 dari 379 hal. Put. Nomor 2301 K/Pid.Sus/20167.

Menandatangani akta jual beli secara notaril di hadapan pejabatyang berwenang;g. Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh proses kegiatanpengadaan tanah kepada Direksi;Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 416/SK/DIRUM/2011 tanggal 11Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan, dalam Bab III dijelaskanbahwa prosedur pengadaan tanah dan/atau bangunan yang berlaku diintern Bank BJB (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:1.

Menandatangani akta jual beli secara notaril di hadapan pejabatyang berwenang;7. Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh proses kegiatanpengadaan tanah kepada Direksi;Bahwa dalam memutuskan pembelian unit satuan rumah susun nonhunian (kantor) T Tower, Terdakwa tidak menunggu hasil kajian dariDivisi Hukum dan Kepatuhan Bank BJB (Persero) Tok, yang seharusnyamerupakan salah satu pedoman terhadap langkah langkah yang akandilakukan oleh Tim Panitia Pengadaan.

Nomor 2301 K/Pid.Sus/2016status hukum tanah terhadap bangunan yang akandiadakan;Bahwa pada Nomor 3.1 Pedoman PengadaanNomor 415 disebutkan melakukan pengikatan jualbeli atas tanah secara Notaril.

Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)tersebut adalah dilakukan secara notaril yang berlaku sebagai buktiotentik dan sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870KUHPerdata;16. Bahwa Terlawan selaku Kreditur telah memberikan seluruh dokumenyang berkaitan dengan perjanjian kredit yang merupakan hak dariTerlawan Il selaku Debitur baik berupa perjanjian kredit,syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitasperbankan, akta pemberian hak tanggungan dan sertifikat haktanggungan;17.

terlebin dahulu oleh Termohon Keberatan.Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatanperjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadapSPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatanbahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehinggaTermohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujuiseluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kreditsecara notaril

sesuai dengan Hukum Acarayang berlaku dilndonesia.(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undangundang ini.(4) Ketentuan mengenai informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuuntuk :a) Surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalambentuk tertulis ; danb) Surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndangharus dibuat dalam bentuk akta notaril

Selamat bahkan tidak perlu dibicarakan kembali merketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan bisudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalarselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril. DengSPPK tersebut diatas oleh Termohon Keberatan beserta Alm.

yang berlaku diIndonesia;3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang ini;Hal. 27No.1049/Padt.G/2021/PA.GM.4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalambentuk tertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril

Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN Nomor 11 Tahun20011 Tentang Pedoman Organisasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PAN ;Menyatakan Tergugat I (DPPPAN) tidak beritikad baik kepada Penggugatsehingga memaksa Penggugat untuk membuat Perjanjian di depan Notaril yangditunjuk oleh DPPPAN sebagaimana amar keputusan pada poin kedua dalamSurat keputusan Nomor PAN/A/Kpts/ KUSJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA ProvinsiNanggroe