Ditemukan 6228 data
111 — 30
mengetahui tentang RKAP;Bahwa untuk penentuan besaran volume target RKAP untuk KR KR tidakterlepas dari mekanisme RKAP;Bahwa pada sekitar bulan SeptemberOktober dari pusat Direktorat keuanganmenyuruh KRKR untuk menyampaikan RKAP tahun yang akan datang,angkaangka itu nanti akan dibahas di Raker untuk ditetapbkan mana yangdisepakati oleh KR dan Kantor Pusatdalam hal ini Direksi, nanti setelahdisepakatioleh SHS, angkaangka itu nanti akan dibawa ke pemegang saham,nanti di pemegang saham akan dilakukan rapat tekhnis
, dirapat tekhnis nantiangkaangka itu bisa juga bergerak kalau pemegang saham menganggapangkaangka itu dikatakan kurang menantang nanti setelah rapat tekhnisdiperoleh angka yang sudah disepakati dengan SHS maka akan dilakukan PraRUPS setelah Pra RUPS dan di Pra RUPS angakanya sudah pasti lalu diRUPS dan di RUPS itulah RKAP disahkan;Bahwa penentuan volume dan varietas atas jenis subsidi diketahui oleh saksiberasal dari hasil pembahasan antara kantor pusat dan daerah, di raker itulahyang dilakukan
SHS;Bahwa dalam oprasional saksi adalah penanggungjawab tekhnis;Bahwa tim verifikasi dibentuk untuk membentu PPK;BaalBahwa untuk pertanggungjawaban adalah Menteri dan secara fisik yangbertanggungjawab adalah PT.
419 — 920
Tenaga kerjaAsing yang bekerja sebagai ABK dengan perusahaan PBR danperusahaan negara Thailand berada pada direksi;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tenaga kerja asingyang bekerja sebagai ABK ada dijelaskan mengenai hakhak dari ABK;Halamani33dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tersebut adadijelaskan hak terkait dengan gaji ABK asing akan tetapi secara tekhnissaksi tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tekhnis
pembayaran gajiABK Asing;Bahwa saksi menjelaskan secara tekhnis hakhak ABK saksi tidak tahu;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membawamasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PBR ke negaraIndonesia tetapi yang jelas TKA asing tersebut dengan alat apungdimana TKA asing tersebut bekerja;Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya perjalanan dari negara asalTKA sampai negara Indonesia di perusahaan PT.
PBR Benjina karena semuanya itu urusan direksi; Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai komisarismelaksanakan kewenangan seperti melakukan pengawasan dan tidakmencampuri halhal yang bersifat tekhnis operasional perusahaan; Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalahmengawasi jalannya organisasi perusahaan yang harus berjalan sesuaidengan peraturan perundangundangan terutama ijinijinnya, tetapi tidakmengurusi langsung ijinijinnya tersebut; Bahwa saksi menjelaskan status perusahaan
139 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 788 K/Pdt.Sus/201114karena pembuatan Dokumen Penawaran telah ditangani oleh Tim Tekhnis dibawahkordinasi Sdr. Sukarno ;Terhadap halhal yang tertuang dalam diktum tersebut diatas,dapat diterima bahwatelah cukup alasan bagi Pemohon untuk menyatakan tidak terlibat dalam upayapersekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor VII H.Ismail Ibrahim,Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor II PT Karya Bunga Pantai CeriaGroup.
39 — 15
SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
134 — 18
Bahwa Saksi selaku pengawas lapangan sesuai Surat Keputusan dari Kepala DinasKimpraswil Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas pokok : untuk membantuasisten Pejabat Pembuat Dokumen dalam pelaksanaan tugasnya, melakukankegiatan rutin kelapangan, membuat laporan harian, laporan mingguan danlaporan bulanan atas pekerjaan di lapangan, melaporkan kegiatan rutin mengenaiperkembangan pekerjaan di lapangan kepada Asisten Pejabat Tekhnis Kegiatanselaku pejabat pembuat komitmen minimal setiap minggu, kecuali adanyaperkembangan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
413 — 350
putusan yang dibuat oleharbitrer atau majelis arbitrase didasarkan oleh tipu muslihat dari salahsatu pihak dalam pemeriksaan, adalah arbiter atau majelis arbitrase nyakarena dialah yang paling tahu mengenai tipu muslihat itu;Bahwa menurut Ahli, apabila Arbiter atau Majelis arbitrase tidak ikutdigugat, jika putusan pembatalannya dikabulkan dan memerintahkanarbiter atau majelis arbiter melakukan pemeriksaan ulang maka adakemungkinan dia tidak mau melaksanakan atau menolak putusantersebut dan secara tekhnis
IRWAN, SH
Terdakwa:
RAHMAWATI AZIKIN ALIAS RAHMA BINTI AZIKIN
137 — 10
Sinjaitengah ; Tidak ada, dan saya yakin tidak ada yang beranimengeluarkan administras itersebut tanpa sepengetahuansaya Saya merasa bahwa berkas tersebut diedit karena sayatidak pernah menngeluarkan berkas tersebut tanpa sayakenal betuk identitas, tempat usaha maupun orangnya; Untuk biaya pajak dipotong langsung oleh kas Negara,sedangkan untuk biaya pelepasan hak dan biayapertimbangan tekhnis dibayarkan kepada BPN; Saya tidak mengenalinya sama sekali dan bukanmerupakan warga saya di Desa Kalobba
77 — 8
Dari segi ekonomiharus membayar pajak ; Bahwa pengawasan dibidang pertambangan itu meliputipengawasan tekhnis dan pengawasan admjnistrasi ;Bahwa ahli pernah melakukan peneguran terhadap76penambang yang tidak memenuhi ketentuan dilakukandengan teguran pertama, kedua dan ketiga hinggapencabutan ijin ;Bahwa permohonan JIUP, pihak Distemben pernahmenolak permohonan~ misalnya apabila ia sudahmenunggak dan sebagainya ;Bahwa syarat peralihan dari KP ke IUPpersyaratannya yang harus dipenuhi menurut' undangundang
73 — 3
dibayarkan barulah alat berat tersebut dapatbekerja;Bahwa, saat pekerjaan dimulai saksi tidak pernah ke lokasi lagi jadi saksi tidaktahu sejauh mana dan bagaimana ceritanya;Bahwa, terakhir kali saksi kelokasi lahan tersebut pada saat pekerjaan akandimulai karena pada saat itu ada syukuran dengan pemotongan kambing dansetelah itu saksi tidak pernah lagi kelokasi lahan tanah tersebut dan saksi tidaktahu apakah ada somel dan alat alat berat lainnya;Bahwa, saksi tidak tahu sejauh mana dan bagaimana tekhnis
68 — 13
Sedangkan panjang jalanyang tidak di rabat beton: 358,70 ml (meter lari) = darikeseluruhan panjang jalan yang diukur;e Untuk pekerjaan pasangan batu kali pada titik STA 0 + 662s/d STA 0 + 676,70 volume yang didapatkan sebesar 12,21m3;e Untuk pekerjaan pasangan batu' kali pada lokasi antaratitik 22 dan 23 (berdasarkan gambar tekhnis dokumen SPPBpekerjaan tersebut) volume yang didapatkan 12,04 M3;Bahwa Pengerjaan yang diupah adalah pekerjaan yang sesuaidengan RAB dan yang tidak diupah adalah pengerjaan
125 — 29
membuatrencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untukpedoman pelaksanaan kegiatan ;Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masingmasing agar memahami tugasnya ;Memberi petunjuk dan bimbingan pada bawahan berdasarkanpembagian tugas dan mengecek hasil secara langsung ataumelalui laporan untuk mengetahui kelancaran sertahambatan yang terjadi;Membina dan memotifasi bawahan dalam upaya peningkatanproduktifitas kerja dan pengembangan karirnya ;Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tekhnis
82 — 59
Nomor :59/G/2010/PTUN JKTUniversitas Yarsi dan mengetahui obyek sengketa iniadalah peralihan hak atas tanah ; Bahwa perolehan hak atas tanah prinsipnya adalah tunaidan terang, jelas subyek dan obyeknya, jelasidentitasnya, letaknya dan batasnya ; Bahwa perolehan hak atas tanah diperoleh antara laindari hibah, wasiat, jual beli ;Bahwa bila ada kesalahan batas atau kesalahan subyeknyamaka dapat dibatalkan sedangkan bila adakesalahandiobyeknya dapat diperbaiki, unsur unsurnya dapat dilihat di Petunjuk Tekhnis
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
NUR ABIDIN Alias BIDIN
382 — 61
Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahuimenyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahlisebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi danpenjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis
93 — 17
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS); Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);v Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis
119 — 223
Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.dengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat lllsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawabpada pengawasan operasional dan administrasi proyek ;
Bahwa obyek gugatan ini pada dasarnya bersumber dari adanya PerjanjianPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugatdengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dunas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat Il1sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
414 — 16
Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Saksi hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Bahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun II Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan tersebut bekas HPH PT.
90 — 42
selaku Sekdes Kertajaya adalah membantu tugastugas Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan jugasaksi selaku Sekdes adalah membuat proposal dan LPJ setiappenggunaan anggaran yang diterima oleh Desa Kertajaya daripemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;Bahwa saksi pernah membuat proposal pengajuan anggaran Dana DesaTahap tahun 2016 sebesar Rp 426.159.600, dalam pelaksanaanprogram penggunaan Dana Desa tersebut saksi selaku Sekdes ditunjuksebagai PTPKD (Pelaksana Tekhnis
124 — 75
kantorcamat Ratu Samban Bengkulu kerja mendahului , adapunpembayarannya akan dianggarkan dalam APBD tahun 2005 haltersebut disetujui oleh bapak Walikota (Chalik Efendi)sehingga bapak Syarifuddin (alm) telah melaksanakanpekerjaan tersebut sekitar bulan Agustus/September 2004; Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek kantor camatRatu Samban yang dilaksanakan oleh bapak Syarifuddin (alm)selaku pelaksana, namun mengenai administrasi yangdikerjakan oleh Rustiani selaku persero komidter dan kalaumengenai tekhnis
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
169 — 173
tetapidiatur dengan RV, dimana perlawanan yang diajukan olehpihak ketiga atas putusan dengan dasar pembuktian yangmana Pelawan akan membuktikan apakah haknya dilanggar,dengan tetap mengacu pada sita eksekusi (Pasal 228 Rbg)dan perlawanan atas sita jaminan (Pasal 230 Rbg), danMenimbang, bahwa dalam buku II edisi 2007 terbitanMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Pengadilan hal.101103, yangmerupakan panduan tekhnis
59 — 16
Cerdas di Kecamatan Boliyohuto ; Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan PNPM GSC berasal dana APBNdan Dana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dananya berasal dari APBD danAPBN; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Ketua UnitHal 38 s/d Hal.73Putusan NO.04/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOPengelola Kegiatan (UPK) ; Bahwa Saksi adalah selaku Camat Boliyohuto tahun 2010 sampai sekarang ; Bahwa peranan saksi selaku Camat dalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat berdasarkan Petunjuk Tekhnis