Bengkulu Selatantahun 2012 adalah selaku Koordinator Tim Teknis Perencanaan berdasarkanSurat Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BengkuluSelatan Nomor: 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;e Bahwa disamping selaku koordinator tim tekhnis saksinjuga menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK)Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;e Bahwa kronologis terjadinya kegiatan

perintah dari Bupati;Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu)lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAANKANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli), adalah benar barang buktitersebut saksi yang membuat berdasarkan Daftar Nama Tulisan Tangan CalonPenyedia Barang yang ditandatangani Terdakwa;Bahwa daftar namanama tersebut dibuat sebelum penandatanganan SPK(kontrak);Bahwa tim perencana tekhnis

Putusan No.002/G/2016/ PTUN.SMG Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kapasitasTim Visitasi dalam rangka memberikan penilaian atas permohonan izinoperasional haruslah tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2)dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 TentangKlasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang telah mengatur secara limitatifsyaratsyarat untuk memperoleh Izin Operasional baik secara tekhnis maupunadministratif, maka oleh karena itu terkait adanya

diajukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelahdinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa LovitaAristyani Alias Opi Binti Aris Muklis sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

., sebagai Kepala BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Terdakwaseharusnya mengetahui tekhnis pelaksanaan roda pemerintahan diPemkab. Langkat, yang pada kenyataan Terdakwa Drs. SuryaDjahisa, M.Si., tidak pernah berkoordinasi atau berkonsultasi dengansaksi Drs. Masri Zein selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkatdan selaku atasan langsung Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si.

Indramayu Nomor,:36ITahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK pad a Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu besertalampirannya;Semuanya dikembalikan kepada saksi H.Sudarman Bishis,SP.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendellaporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;269.

Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada OinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aOistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution.269. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602n57Oistanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.

Indramayu Nomor :36lTahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPembantu PPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Indramayu beserta lampirannya;SEMUANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SUDARMANBISHIS, SP.267. Asli 1 (Satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. GeomatikaMulti Solution;269.

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran

Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 17 Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SertaRevisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko; 77.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21Mei 2010 tentang Pelantikan Saudara Adi Suprayetno dalam jabatanKepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang

WIdjanarko Puspoyo ; Bahwa untuk Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan SILO saksi tidak tahu ;Bahwa SILO ini berada dibawah Direktorat SDM dan Umum ;Bahwa Direktorat SDM dan Umum dalam mengelola anggaran BULOG untuk kepentinganrutin jalannya perusahaan seperti ATK, perumahan kemudian pergudangan tetapi kalaukeperluankeperluan khusus itu biasanya ada di masingmasing Divisi ; Bahwa Divisi tekhnis misalnya untuk peralatan yang bukan disediakan secara umum untukkeseluruhan staf harus ada pengajuan

dari masingmasing Divisi ;Bahwa Anggaran SILO dari APBN ;Bahwa pada waktu itu ada rapat dengan pendapat dengan DPR kemudian disitu ada usulanusulan mengenai kegiatankegiatan BULOG dan diajukan anggaran, setelah itu di DPR adapembahasan akhirnya disetujui untuk pengadaan SILO melalui anggaran APBN ;Bahwa berdasarkan catatan SILO yang telah dibangun ada 12 unit dari 3 lokasi yaitu diJawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; Bahwa setelah SILO ini dicatat maka SILO dikelola oleh Divisi Tekhnis untukpemanfaatannya

Lumban Tobing sebagai KepalaHalaman 84 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN PlgBPKAD, Koordinator bidang anggaran, sedangkan Terdakwa Ikhwanuddintidak termasuk dalam team TAPD;Bahwa kaitannya dengan apa yang diprogramkan didalam APBD itu adabantuan posnya kemudian terkait dengan terdakwa lkhwanuddin sebagaikepala Kesbangpol;Bahwa saksi selaku ketua TAPD ini adalah menyusun plafon anggaran jaditidak ada detail tekhnis anggaran, itu dikumpul oleh masingmasingkoordinator, kalau untuk kontrol

saksi tidak mengetahui tentang persyaratan calonpenerima hibah karena ini dilaksanakan oleh instansi, tekhnis kami dari TAPDhanya sampai plafonplafonnya saja tapi secara sepintas ada beberapa halbahwa calon penerima hibah tidak boleh berulang menerima, setelah itu adasyarat beberapa tahun sudah terdaftar pada pemertintah daerah tapi saksitidak tahu persis ;Bahwa saksi tahu jika ada Permendagri yang mengatur tentang persyaratancalon penerima hibah ;Bahwa saksi telah diperiksa oleh kejaksaan sebanyak

, tekhnis itu tugasnya SKPD, TAPD tidak lagi disitu dan saksitidak melakukan verifikasi dan tidak melaporkan kepada Gubernur;Bahwa dari apa yang sudah menjadi anggaran tadi, saksi atau tim TAPDlainnya tidak ada kontrol, karena TAPD itu hanya mengantarkan sampaimenjadi APBD kalau pelaksanaan itu tugas masingmasing SKPD;Bahwa terdakwa Ikhwanuddin pada saat itu sebagai kepala Kesbangpol dantidak terdakwa tidak menjadi salah satu diantara koordinator, terdakwasebagai pengguna APBD;Bahwa dalam penggunaan

Bahwa sebagai ahli saya tidak memasuki wilayahwilayah tekhnis tentangbagaimana itu diatur tetapi secara konsepnya saya memahami karena ahlimerupakan bagian dari penyusunan ketentuanketentuan itu, salah satucontoh misalnya ahli adalah ketua tim penyusunan UU No.17 tahun 2003, UUNo.1 tahun 2004 dan No.15 tahun 2004.

;Bahwa hubungan SKPD dengan pengelolaan keuangan adalah SKPD ituyang dipersepsikan sebagai peran pemegang menteri tekhnis tetapi dia tidakterlalu besar sehingga dia kemudian disana melakukan bukan sebagaikuasanya menteri tetapi sebagai pengguna anggaran, mestinya setiap SKPDitu menurunkan karena didalam suatu organisasi tadi pola bahwa Presiden,Menteri Keuangan dan Menteri Tekhnis itu akan tercermin didalam SKPD;Bahwa perbedaan BPKAD, PPKD dan BUD adalah Peran menteri keuanganitu adalah menyusun

memperlihatkankontrak itu ke BP MigasBahwa saksi mempresentasikan untuk menjelaskan maksud dari kontraktersebutBahwa ruang lingkup kontrak adalah kegiatan memasok tenaga kerja, alatberat, barangbarang yang habis digunakan seperti pupuk.Bahwa dalam presentasi saksi menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalahruang lingkup pekerjaan sipil.Bahwa saksi mengetahui bahwa AFE adalah yang disetujui BP Migasdengan nilai 7,2 atau 7,5 US DollarBahwa saksi mempersiapkan untuk proses prakualifikasi dan prosestenderBahwa segi tekhnis

Pak Bachtiar datang ke Indonesia tahun2009 setelah proses tender selesai dilakukan dan telah adapemenangnyaBahwa ruang lingkup pekerjaan pimpinan tim tekhnis sipil tahun 2005 s/d2007 adalah: kegiatan lingkungan hidup seperti biore mediasi, pembuatanjalan, perwatan jalan, dan pekerjaan sipil secara umumBahwa saksi mengetahui maksud pekerjaan bioremediasi mencakupkegiatan pencampuran tanah yang terkontasminasi, dicampur pupuk danair, dibolak balik agar bekteri bekerja.Bahwa maksud dari tujuan kegiatan

(satu milyardsembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ; Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ;Halaman 81 dari 190 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.

alokasi dana Desa yang tidak bisatersalur ke masingmasing Desa dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupapenghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis

Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ; Bahwa yang menjabat saat itu adalah Bapak Drs.Abraham Niak selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAset Daerah ; Bahwa yang mengajukan SPP adalah

dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupaHalaman 85 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.penghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis

Produksi dan Industri (EKSPIN) TempatPemungutan Hasil Hutan (TPHH) Katingan Kuala mempunyai tugas membantu DinasKehutanan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis

Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN Plkmelaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang kehutanan sesuai denganketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis dibidang kehutanantertentu, meliputi : Melaksanakan tertib peredaran dan pengangkutan hasil hutan diwilayah

Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.183.000.000,e Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBI Undiksa sebesarRp.50.000.000,Total anggaran Rp.8.846.449.000,= Bahwa benar selanjutnya saksi tandatangani draft surat tersebutmenjadi surat Nomor: 606/H.48/TU/2010 tertanggal 09 Maret 2010.Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkan dokumenpendukung antara lain:e Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasi T.A 2009e RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkan= Bahwa benar Secara tekhnis

dalam pengusulan tersebut sudahmelampirkan harga tanah yang diterangkan oleh Kades Jinengdalem dalamsuratnya Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkanbahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are .= Bahwa atas dasar keterangan Kades Jinengdalem Sdr. 1 NENGAH NAWAmenerangkan bahwa dia pernah dihubungi oleh saksi secara lisan untukmembuatkan surat keterangan harga tanah di Desa Jinengdalem, adalahketerangan yang tidak benar, karena terkait dengan tekhnis

Hanya saja munculnya luasan tanah 3 Hektar untuk 2010 dan 12 Hektaruntuk 2011 dan akan dianggarkan melalui 2 (dua) tahun anggaran yang lebih bisamenerangkan adalah yang membuat draft surat permohonan penetapan Bupatitersebut, karena secara tekhnis saksi tidak paham dan hanya tandatangan saja.= Bahwa benar terkait keterangan dari Sdr.Prof. 1 KETUT SUMA yang menerangkandiperintahkan oleh saksi untuk membuat proposal kegiatan pengadaan tanah gunadata pendukung dalam mengajukan surat penetapan lokasi

liter perdetik;Bahwa seingat saksi yang meneken kontrak pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang adalah saksi lalu saksibawa ke Jakrta bersama dengan Terdakwa Zulfadii;Bahwa seingat saksi yang berinisiatif pergi ke Jakarta adalah saksi yang datang ke PT Brawijaya untuk melihatproses pembuatannya;Bahwa seingat saksi gambar untuk pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang tidak ada perubahan namun yangmengalami perubahan hanyalah volumenya saja;Bahwa seingat saksi saudara Martin datang hanya sebagai tekhnis

pendapat bahwa keterangan saksi benar.TRI MAIDIANSYAH, S.T., BIN (ALM) WASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dihadapanpersidangan pada hari ini;Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang;Bahwa jabatan saksi dalam hal pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang adalah sebagai koordinator dari teaminsfektor;Bahwa seingat saksi yang saksi awasi adalah masalah tekhnis

Maka oleh karena itu dengan adanya Penetapan Pengadilantersebut adalah merupakan suatu tindakan tekhnis Peradilan, sehjinggaPenggugat mengajukan gugatan ini.

rekanan sedangkan pembayaran tetapdilakukan karena FHO bukan salah satu syarat pencairan yang ditetapkan dari DPPKAD;Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan pada saat saksi menjabatselaku PPK karena FHO tidak menjadi salah satu syarat pencairan dikeuangan;Bahwa Pokja Ill melakukan rapat penyampaian hasil evaluasipelelangan yaitu pada saat rapat evaluasi kualifikasi, Gunawan, SKMmenyampaikan hasil evaluasi pelelangan untuk dibahas secarabersamasama, yang dibahas adalah hasil evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis

tanggal 30 Desember 2010; Bahwa benar pada saat itu Pak Ramdani mengajak saya untuk mencairkan Cekyang sudah ditandatangani oleh Pak RAMDANI dan lou VAYA , selanjutnya PakRAMDANI mengatakan kepada saya bahwa Cek ini adalah Uang kegiatanHarmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 20072027pada BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, dan Kegiatan Kordinasi Pemantapan SailIndonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tekhnis

Bahwa sebelum izin lokasi tersebut diterbitkan sebelumnya juga telahdiperoleh Pertimbangan Tekhnis dari Kantor Pertanahan KabupatenPasaman barat No. 03.400.9.1/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, danBerita Acara Peninjauan Lokasi dari Dinas Kehutanan KabupatenPasaman Barat, bulan Maret 2011;.

MABRURbertanggung Jawab atas Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Kegiatan sebagaimanayang telah tercantum dalam DIPA pada Tahun Anggaran 2006 yang dibantu olehPenguji dan Pembuat SPM, Bendaharawan, Tim Tekhnis, Panitia PelelanganPekerjaan, Staf adminitrasi lainnya; Bahwa yang menunjuk Terdakwa Il. T.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanyamengajukan gugatan untuk mewakili Kepentingan