Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-07-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 10 Juli 2017 — SHARIFA
395 — 433
  • olehterdakwa tersebut, bahwa menurut terdakwa nantilah setelah proyek yangdijanikan La Ode Rafiun kepada terdakwa dengan nilaiRp1.400.000.000,00. diberikan, barulah terdakwa akan mengembalikandana sebesar Rp280.000.000,00 tsb;Bahwa yang menyusun namanama pada SK Pengurus YayasanYAPENTIM tersebut adalah saksi sendiri;Bahwa sebelum saksi menerima dana dari Anggaran Pembangunan UnitSekolah Baru (USB), saksi dan terdakwa lbu Sharifa mengikuti BimbinganTekhnis di Jakarta yakni bimbingan mengenai Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — ROCHMAN, S.Sos.
88 — 20
  • dipersidangan telah menghadirkan saksipokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis
    Tjutju Nurdin;Bahwa tanda tangan terdakwa tidak bisa mencairkan dana;Bahwa dengan pemeriksaan ini terdakwa merasa terganggu;Bahwa dengan pemeriksaan ini terdakwa merasa menyesal;Bahwa terdakwa mengharapkan persidangan ini segera selesai dan mengharapkanhukum yang adil dan seadiladilnya;Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan dana Bansos kepada Walikota;Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan dana Bansos kepada Sekretaris daerah;Bahwa terdakwa tidak mengetahui realisasi Bansos sudah ada petunjuk tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 10 Februari 2016 — dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno
107 — 29
  • SMGe Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan UPT Teknis adalahpelaksana sebagian kegiatan tekhnis operasional dan/ kegiatan tekhnispenunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan,dan berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umumdi Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 ayat (2) bahwa UPT DinasKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Puskesmas,Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas.
    Jadisesuai dengan Perda No. 19 Tahun 2011 Dinas Kesehatan bukanmerupakan UPT Tekhnis karena Dinas Kesehatan tidak melakukanpelayanan retribusi langsung kepada pasien sehingga Dinas Kesehatantidak berhak mendapatkan insentif retribusi pelayanan kesehatan.e Bahwa saksi menerangkan pernah menerima uang Insentif capaian kinerjapada tahun 2014 yang terdiri dari Triwulan Pertama tahun 2014 Rp.11.900.000, yang saksi ketahui pada saat ditunjukkan bahwa uang Insentiftersebut mendasari sesuai dengan Surat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 — PRAMUDYA SATRIA PERWIRA anak dari RUDI EKO .
144 — 70
  • Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.DWI ROMADONNA,SH
2.JEMMY RUDOLF MANURUNG, SH
Terdakwa:
ABDUL LATIF Bin AMIR TOHIR Alm
150 — 90
  • SAFRUDIN selaku Kasi Ekbang dan PTPKD(Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa) merangkap Ketua TPK(Tim Pelaksana Kegiatan) selaku pelaksana pembangunan fisikberdasarkan pengajuan dari TPK, sedangkan untuk alokasi pemberdayaandiserahkan kepada Drs.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 5 Mei 2015 — HERMAN Alias HERMAN Bin LAPADI Alias Hi HERMAN
94 — 16
  • SYARIF, bertempat di Hotel Pantai Wisatamenandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa (KPBJ) Nomor : 027 / 08 /SPMK / APBN / Disbun / 2010 tanggal 07 Juli 2010, yang disaksikan olehIRWAN LABELO ,Tim Tekhnis Kegiatan Gernas Kakao tahun anggaran 2010pada Dinas Perkebunan Kab.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL
Tanggal 21 Nopember 2016 — Hj. ROSNA BINTI SYAHIDAN
127 — 66
  • Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal17 Januari 2011. 79.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja KegiatanDiLingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenMukomuko.77.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. DASRIL ANWAR, MS
204 — 52
  • Tugas saksipertanggungjawabkan kepada pengendali tekhnis Sdr. DANNY ARMIN.Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Surat Nomor :034.PANNAS.INASGOC/02/2016 tanggal 2 Februari 2016 perihalPenambahan Review Harga Satuan Kontrak/Perjanjian PengadaanBarang/Jasa Untuk Peyelenggaraan Asian Games 2018 dan berdasarkanSurat Tugas Nomor : ST29/INSMENPORA/II/2016 tanggal 4 Februari2016, saksi ditugaskan sebagai Ketua Tim (Sdr. DANNY ARMYN selakuPengendali Tekhnis dan Sdri.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 29-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ENDANG PUJIASTUTI sh
Terdakwa:
AMRINUDIN, SH Bin M. YASIN
123 — 99
  • JUNAIDI, S.Sos Bahwa jabatan saksi di Sekretariat DPRD Rejang Lebong pada tahun 2010adalah sebagai Kasubbag,Saksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yangnomornya Saksi tidak ingat lagi pada tangal 6 mei 2010 selain itu Saksiditunjuk sebagai PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan) berdasarkan suratkeputusan Sekretaris Dewan Nomor Saksi tidak ingat lagi dengan jenis kegiatanadalah Pemeliharaan dan Perawatan pengadaan suku cadang kendaran dinas sukucadang kendaraan dinas ,selanjutnya pengadaan
    CILWAN Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengansaksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) di Sekretariat DewanRejang Lebong sejak 1 April 2010 sampai dengan 31 Desember 2010; Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) adalah:Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;Melaporkan Pekembangan pelaksanaan kegiatan;Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Penguna Anggaran
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 16-12-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 16 Desember 2015 —
47 — 15
  • PelayananPerizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati SerdangBedagai, sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan tahun 2012.Bahwa Tupoksi terdakwa selaku Kasi Pelayanan Perizinan diatur didalam pasal76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 5 tahun2010, tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 10tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada OrganisasiLembaga Tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 19-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 2 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
Drs. MUSLIHIN MATTAU.
166 — 43
  • Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
  • 1 (satu) eksamplar asli petunjuk teknis Pengendalian dan Pelaporan Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
  • 3 (tiga) lembar surat perintah tugas HENDRIK,ST.MSP dengan nomor :073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015, selaku Kordinator Kota pelaksanaan pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan No.3122-INO;
  • 1 (satu) eksamplar asli surat edaran Nomor : 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 29-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
GALUH BASTORO AJI SH MH
Terdakwa:
Drs. M. SUWARDI LATIF, MM Bin ABDUL LATIF
114 — 66
  • JUNAIDI, S.Sos Bahwa jabatan saksi di Sekretariat DPRD Rejang Lebong pada tahun 2010adalah sebagai Kasubbag,Saksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yangnomornya Saksi tidak ingat lagi pada tangal 6 mei 2010 selain itu Saksiditunjuk sebagai PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan) berdasarkan suratkeputusan Sekretaris Dewan Nomor Saksi tidak ingat lagi dengan jenis kegiatanadalah Pemeliharaan dan Perawatan pengadaan suku cadang kendaran dinas sukucadang kendaraan dinas ,selanjutnya pengadaan
    Bin ALIUN HAMIDI Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengansaksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) di Sekretariat DewanRejang Lebong sejak 1 April 2010 sampai dengan 31 Desember 2010; Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) adalah:Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;Melaporkan Pekembangan pelaksanaan kegiatan;Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - WALMAN SIMANJUNTAK
117 — 35
  • Melva Silalahi;Bahwa terdakwa hanya menerima hasil pelaporan pelaksanaan karena untukpemantauan di lapangan di laksanakan oleh sub teknis yang terkait;Bahwa terdakwa pernah melakukan peninjauan ke Puskesmas Cengkareng,terdakwa melihat terdapat genangan air pada lokasi pekerjaan Pengadaan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL);Bahwa terdakwa tidak ingat kapan menerima laporan pekerjaan kegiatan IPAL,namun sebelum dilakukan penagihan pekerjaan oleh kontraktor, saksi menerimalaporan dari Suku Dinas Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Agustus 2014 — PT DWIPA MANUNGGAL KONTENA, dan kawan Melawan PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
112 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tetapMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/Sip/1970, tanggal 9Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:"Menurut Pasal 123 HIR, pihakpihak yang berperkara, kalau dikehendaki bolehdibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakandengan surat kuasa khusus/istimewa";Bahwa suatu surat kuasa khusus harus memenuhi syaratsyarat khusus.Syaratsyarat khusus bagi suatu surat kuasa khusus menurut Mahkamah Agungdalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
65 — 17
  • Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Maret 2013 — DEDE PRIHANTONO, SH
125 — 37
  • Terdakwa Dede, Saksi Sutarna, Saksi Arif, surat panggilantersebut yang menandatangani Saksi atas nama Andri Kurnia, yang menulis diamplopnya Saksi, sedangkan peranan Saksi Arif mengetik surat panggilantersebut, Saksi Sutarna yang menstempel pake logo kejaksaan.e Bahwa sebelumnya Saksi Arief telah membuat telaahan sebelum SuratPanggilan tersebut dibuat (sekitar tanggal 0710 September 2012) sebanyak 2Hal. 41 dari 98 halaman,Putusan.No.75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST(dua) lembar sebelum mengikuti Diklat Tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD HERIADI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUSLIMIN BUHIM Alias JIMMY BUHIM
197 — 123
  • Baubau.Adapun dasar hukum dan hubungan koordinasi UPTD TPI Wameo dengan DinasPerikanan Kota Baubau yaitu Peraturan Walikota Baubau Nomor : 95 Tahun 2017tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SertaTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Wameo pada DinasPerikanan kota Baubau.Adapun hubungan koordinasi pelaksanaan tugas pengelola TPIl Wameo secaravertikal langsung kepada Kepala Dinas melalui bidang perizinan dan pengelolaanTPI Wameo, namun secara horisontal tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — RUSLAN AUHASBA, SE
111 — 11
  • Kasi Pengangkutan Sampah DKPPKabupaten Rokan Hilir yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 238Tahun 2015 tanggal 9 April 2015 diangkat selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggaran 2015 ;Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) Terdakwa memiliki tugas antaralain: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
    kata Setiap Orang adalah manusia /orang siapa saja sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dankewajiban, yang diajukan ke persidangan Pengadilan karena didakwatelah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan ini PenuntutUmum telah mengajukan seorang Terdakwa pelaku Tindak PidanaKorupsi yaitu Ruslan Auhasba dengan identitas seperti tersebut diatas,cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)maupun surat dakwaan dengan jabatan atau kedudukan selaku PejabatPelaksana Tekhnis
    No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.PbrMenimbang, berdasarkan halhal tersebut diatas nyata dan benar Terdakwatelah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dimana Terdakwa telah membuatpertanggungjawaban bersamasama dengan saksi Afrizal, saksi Asnawati, SEyang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran yang sebenarnya atas KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggran 2015pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pasar
    perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yang telah merekayasa dokumen serta membuat dokumendokumen yang tidak sebenarnya yang kemudian ikut menandatangani dokumenkwitansi pembayaran yang tidak benar tersebut untuk pencairan anggaranbersamasama dengan saksi Afrizal selaku Bendahara Pengeluaran, saksiAsnawati,SE selaku Pj.Kasubbag Keuangan dan saksi Iwan Kurnia selaku KuasaPengguna Anggaran adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsiterdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    yang akan digunakan untukPertanggung Jawaban dengan melampirkan kwitansi pengeluaran yang tidakbenar tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas jikaperbuatan Terdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa telah melanggar beberapa peraturan perundangundangan sekaligusyang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Pendidikan
Register : 24-05-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk
Tanggal 13 Desember 2016 — Drs.Muhammad Taufik, MM dan MS. Darmadi S.PD, MM
257 — 163
  • Dekan terdiri dari Pembantu Dekan yang berperan untukpenyelenggara Tekhnis perkuliahan ;Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Kabiro Akademik UniversitasKarimun adalah Terdakwa Il MS.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1359 K /Pid.Sus/2011
Tanggal 7 Juni 2012 — H. MUHAMMAD NURDIN ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan penunjukan langsung dibolehkan apabila memenuhi persyaratandalam Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan *Dalam keadaan tertentu dan keadaankhusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukanlangsung terhadap (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baiktekhnis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara tekhnis dapatdipertanggungjawabkan, sementara itu tidak ada suatu keadaan tertentu dan keadaankhusus yang dijadikan alasan untuk