Ditemukan 754 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-11-2010 — Putus : 14-10-2011 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 B/PK/PJK/2010 Tanggal 14 Oktober 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. METEC SEMARANG;
102 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atauseharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak,15tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini dan potonganharga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."
Register : 21-09-2011 — Putus : 02-12-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 18 /Pdt.G./2010 /PN.Ska Tanggal 2 Desember 2010 — BUDI KOSASIH vs NY.AUGUSTINA JUWONO, dk
77 — 28
77 — 28
Fotocopy surat mengenai kekosongan jabatan di CV DutaWang Mandiri Colomadu Karangnayraseeseeeseeeees BuKtI.T.6.19. Fotocopy mengenai tentang rapat CV Duta Wang MandiriColomadu KarangnayraseeseseeeeeeBUKti.T 7.20. Fotocopy mengenai pengunduran diri Sdr Budi Kosasihdari CV Duta Wang Mandiriowe oom BUKtL TB21. Fotocopy. suratkewarganegaraanColomadu KarangnayraRepulbik Indonesia dari31Pengadilan Negeri I Surakarta No. 7124 tanggal 06Januari 1968 osasescsmsarecs Bukti. T.9.22.
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
24 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajaksekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaranBKP terhadap peredaran seluruhnya.Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dariHalaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 416/B/PK/PJK/2017pengenaan Pajak Pertambahan WNilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan.6.19
Register : 04-06-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb Tanggal 10 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Fransisca Siambaton, SH
Terdakwa:
Ligito Alias Legi bin Ali Usman
66 — 15
Fransisca Siambaton, SH
Terdakwa:
Ligito Alias Legi bin Ali Usman
66 — 15
.: PDM1053/L.6.19/Eoh.2/05/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yangpada pokoknya sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa LIGITO ALIAS LEGI BIN ALI USMAN telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP dalam DakwaanPertama Primair Penuntut Umum;2.
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1637 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IL JIN SUN GARMENT;
34 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatanpemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamangka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberiJasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasukpajak yang dipungut menurut UndangUndang ini danpotongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf c:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:c.
Register : 13-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pkb Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
Daniel Merdeka Sitorus
Terdakwa:
Abib Novaraudi Bin Saudi
84 — 24
Daniel Merdeka Sitorus
Terdakwa:
Abib Novaraudi Bin Saudi
84 — 24
Perk: PDM1245/L.6.19/06/2020, yang pada pokoknyamenunitut:1. Menyatakan Terdakwa ABIB NOVARAUDI BIN SAUDI telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diaturdan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam SuratDakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABIB NOVARAUDI BIN SAUDIberupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetapditahan.3.
Register : 05-12-2016 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po Tanggal 22 Agustus 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
16 — 0
16 — 0
Naning Toko Amarta Rp. 5.000.000,-6.19. Sri Uteran Rp. 3.000.000,-6.20. Adik Etik Jakarta Rp. 2.000.000,- 6.21. KSP Arta Mandiri (Hendra) Rp. 2.000.000,- 6.22. Mas Andy Widodo Rp. 500.000,-6.23. Bpk. Katenan SMKN 1 Jenangan Ponorogo Rp. 1.00.000,-6.24. Peni (Shely) Jl. Batoro Katong, ponorogo Rp. 3.000.000,-6.25. Jumakir MKN 1 Jenangan, Ponorogo Rp. 1.500.000,-6.26. KSP Jalan Jenderal Sudirman Ponorogo Rp. 6.000.000,-6.27.
Register : 07-09-2010 — Putus : 27-12-2010 — Upload : 11-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 641/PID.B/2010/PN.SKY Tanggal 27 Desember 2010 — ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNG CIK
82 — 15
82 — 15
SP.Han/21/VII/2010/Reskrim, sejaktanggal 04 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 157/N.6.19/07/2010 sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 September2010;3 Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : Print89/SPP/N.6.19.6/Ep.2/08/2010 sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September2010;4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 07 September 2010 Nomor : 686/Pen.Pid/2010/PN.Sky, sejak tanggal 07 September
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutbertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.6.19.
Putus : 25-01-2010 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 889K/PDTSUS/2009 Tanggal 25 Januari 2010 — TRI SUSILOWATI ; PT INTEGRAL INVESTAMA FUTURES
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
IE William Iskandar, sebagai HRD yangbaru, padahal proses Mediasi masih berlangsung' diSudinnakertrans Jakarta Barat dan belum ada keputusan yangbersifat tetap ;6.19.Bahwa Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransrnigrasiPemerintah Kodya Jakarta Barat pada tanggal 15 Mei 2008, telahmengeluarkan Anjuran Tertulis No. : 694/08836, yang isinyasebagai berikut :a. Agar pengusaha PT.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SAJANG HEULANG
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untukkegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligusuntuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapatdikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;6.19
Putus : 08-10-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. STEADFAST MARINE VS 1. MARULLAH, DKK
141 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
ribu rupiah);6.14.Penggugat XIV Upah Proses 12 x Rp2.875.000(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);6.15.Penggugat XV Upah Proses 12 x Rp2.375.000(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);6.16.Penggugat XVI Upah Proses 12 x Rp4.000.000(empat puluh delapan juta rupiah);6.17.Penggugat XVII Upah Proses 12 x Rp1.815.000 = Rp21.780.000(dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);6.18.Penggugat XVIII Upah Proses 12 x Rp2.000.000 = Rp24.000.000(dua puluh empat juta rupiah);6.19
Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129/B/PK/PJK/2015 Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MATTEL INDONESIA
32 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.
Putus : 28-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150/B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK\ VS PT NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
162 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/Pdt/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — PT. BANGUN MAKMUR SEJATI VS PT. BANGKA GADING VICTORY,, dk
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/364/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.17.Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/433/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.18.Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/426/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.19
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pkb Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Giovani, S.H, M.H
Terdakwa:
1.Sarmain Bin Jama Ani
2.Laila Binti Darmawan
54 — 22
Giovani, S.H, M.H
Terdakwa:
1.Sarmain Bin Jama Ani
2.Laila Binti Darmawan
54 — 22
menyesali perbuatannya, merasa bersalah terhadap anaknyadan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanPara Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkansurat dakwaan NO.REG.PERK.PDM835/L.6.19
Register : 14-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 2 Nopember 2017 — PT.WARINGIN AGRO JAYA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (KLHK)
867 — 729
867 — 729
(PutusanMahkamah Agung RI No. 1794K/Pdt/2004, hal. 84).hal 41 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI6.18 Bahwa, asas Precautionary Principle pada pokoknya adalahsuatu asas kehatianhatian yang bertujuan untuk menjaga danmempertahankan keselamatan dan mencegah segala sesutauyang akan berakibat terganggunya/hilangnya keselamatan itu;6.19 Bahwa, dari pembahasan di atas secara tegas terlihat asaskehatihatian (precautionary principle) sebagaimana diterapkanoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung
kembalikelapa sawit pada bekas areal yang terbakar dengan biaya danbeban TERGUGAT, sendiri bukan menjadi beban dan tanggungjawab PENGGUGAT, sehingga tidak ada alasan hukum kepadaPENGGUGAT, untuk meminta ganti rugi kepada TERGUGAT.Bahwa dalil PENGGUGAT, tentang asas kehatihatian dalamrelevansinyadengan kasus Mandalawangi di Pengadilan NegeriBandung tidak mempunyai korelasi dan akibat hukum dengan kasuskebakaran kebun kelapa sawit milik TERGUGAT,30.1 Bahwa dalil PENGGUGAT, dalam posita angka 6.14 s/d 6.19
Prinsip tersebut hanyaditerapbkan dalam kondisikondisi tertentu yang tidak dijumpaidalam dalil gugatan PENGGUGAT.Bahwa dalil PENGGUGAT, tentang asas kehatihatian dalamrelevansinya dengan TERGUGAT, sangat keberatan atas dalilgugatan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam positaangka 6.19. karena sebagaimana telah TERGUGAT, jelaskanpada jawaban bagian eksepsi diatas, dalildalil gugatan yanghal 109 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKIdiajukan PENGGUGAT, justru mencampuradukan antara daliperbuatan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.
Register : 17-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biayayang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yangHalaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/201 7dipungut menurut UndangUndang ini dan potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf c:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:c.
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 B/PK/PJK/2014 Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan atas koreksi positif Pajak masukan sebesarRp526.701.162, atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajakyang digunakan untuk unit kegiatan yang menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN padaperusahan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) dapatdibenarkan, karena dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali dalam butir 6.10 sd 6.19 dan 6.21 serta butir 10 sampai dengan 12oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan