Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan AirLimbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi SumateraUtara, tanggal 20 Desember 2016, selama pemeriksaan dan sampaiperkara ini berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang PenetapanTarif Air Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang PenetapanTarif Air Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan Tarif Air Minumdan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan TarifAir Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum TirtanadiProvinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;Halaman 3 dari 6 halaman.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukit P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah berdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/688/KPTS/TAHUN 2014dari Partai Bulan Bintang ; 2. Bahwa pengugat memiliki kepentingan dalammengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negaraatas SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARANomor 188.44/1224/KPTS/2018 tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan PenggantianAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Labuhanbatu Selatan, 4 September 2018 ;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, KeputusanTergugat Nomor : 188.44/1224/KPTS/2018 tentangPeresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPenggantian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telahbertentangan dengan peraturan perundangan yangberlaku yakni:a.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanTergugat Nomor 188.44/1224/KPTS/2018, tanggal 4September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanbatuSelatan, 4 September 2018 ; 3.

P17, sebagaimana tersebut dibawah ini ;1.Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/1224/KPTS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLabuhan Batu Selatan tertanggal 04 September 2018.OU nineties (Bukti P2.

Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1224/KPS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRDKabupaten Labuhanbatu Selatan. .............. (Bukti TIIInt8);9. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Bulan Bintang Hasil Muktamar IV. .....

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

kepada Termohon sebagaipembayaran gant kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9.270m2 berdasarkan:Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/688/CTSPEM/VI2016 Tanggal: 06 Juni2016, dengan batasbatas yang jelas yaitu: Sebelah Utara : Tebun Saul Sebelah Selatan : Jalan Transmigrasi Sebelah Timur : Achmad Bashi Sebelah Barat : ArbainMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmelampirkan buktioukti berupa:1.Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukt P1;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan

Tentang Objek GugatanYang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;ll. Tentang Tenggang Waktu1.

/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 telah bersifat konkrit,individual, dan final;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat konkrit dalam artian, bahwatelah ada wujud nyata dari objek gugatan, yang dalam hal ini telahberbentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/698/

KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum KotaMedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat individual dalam artian SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016 disampaikan kepada Ketua DPC APINDOKota Medan sebagai tembusan surat;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat final dalam artian, SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TahunHalaman

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember2016;.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah MinimumKota Medan tahun 2017 adalah menyangkut kepentingan umum dalamrangka pembangunan dibidang ketenagakerjaan;3. Bahwa kemudian adapun Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tersebut adalah menyangkut nasibratusan ribu pekerja/ouruh Kota Medan;4.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pat.PKons/2021/PN Tis Tahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013,tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;16.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten KapuasHalaman 4 dari 133 Putusan Nomor

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Namun faktanya terdakwa telah ada mengundurkan dirisebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas masa bhakti tahun 2009 sampai dengantahun 2014 sejak tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian diresmikan perberhentiannyaberdasarkan SKGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1Agustus 2013.

Dengan demikian status terdakwasebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas sebelumnya, berhubunganlangsung dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang masih aktif menjalankanfungsi dan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas tersebut setelahkeluarnya SK Gubernur Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1 Agustus 2013tersebut sampai dengan berakhirnya masa bhakti anggota DPRD KabupatenKapuas priode tahun 20092013 yakni sampai dengan keluarnya SK GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014 tangga 11 Agustus 2014

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundelasli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Yosep Lie 039 9.269 127.572.151,00 Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor

188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhnadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan Khenoki Warowu;b.

MenyatakanTergugat Seluruhnya ;Penggugat untuk seluruhnya;batal e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013,Tentang PeresmianPemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat,Tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia,Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu i e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat yang

Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabute Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman KudusDaeli, Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor : 170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKAbupaten Nias Barat yang Pindah Partai

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/G/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 28 Agustus 2013, tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat

Nomor 9Tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim juga tidak melihatadanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuanPasal 2 dan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ketentuannormatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat diPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah :e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama YamotuhoGulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan KhenokiWarowu;b.

NIP.19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :Status Kepegawaian Penggugat terdapat 2 ( dua ) produk hukum yangberbeda dikeluarkan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atauPejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/446/2014 tanggal, 4

Putusan Nomor 355 K/TUN/20164.2.yang tindak lanjutnya terbitlah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/446/2014, tanggal 4 September 2014tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang satu sama lain duaKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara selaku Pejabat PembinaKepegawaian yang substansinya berbeda yang merugikan hakPenggugat sebagai PNS ;Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnyaTidak Sampai Kepada Pengambilan Keputusan

Menghapus Hak Penggugat untuk mendapat imbalan danperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sejakKeputusan Tergugat No.188.44/446/2014 tanggal, 4September 2014, Penggugat dihentikan menerima gaji dantujuan lainya, padahal Keputusan Bupati Barito SelatanHalaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Nomor 29 Tahun 2014 tanggal, 2 Juli 2014 perihalPencabutan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor988/BKPP/III/2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS kepada Ir.

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 04 september2014 dalam konsideran menimbang yang menunjuk dasar suratBupati Barito Selatan No.800/308III /BKPP tanggal 14 Mei 2014Halaman 6 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.AMIN SUBAGIO, MP. tanggal 4 September 2014 dengan surat biasa. Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan di atas, di mana objek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutundangundang, mestinya menurut hukum layak ditolak pengujiankeabsahannya.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Penyampaian nilai gant rugi dari Badan Pertanahan Nasional KabupatenBulungan tertanggal 1 Februar 2021 , diberi tanda bukti P3;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P4;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan

Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P5;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P6;Fotocopy Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/37/DTK09/VIIV2018 Tanggal:31 Agustus 2018dengan ukuran luas 13.016 m2 atas nama lrang Tinggang, diben tandabukti P7.Penetapan Nomor 18/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukt P5Menimbang, bahwa fotokopi buktioukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukt' P4 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa nilai

Drs.Halaman 6 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDNFOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11Februari 2019, Penggugat terima salinan keaslian Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas namaDrs.

Masa Jabatan 20142019 tanggal 23 September 2014,sehingga sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama .

Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten NiasSelatan dari Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan dengan masajabatan periode 20142019 berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/695/KPTS/2014 tanggal 23 September2014;2.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atasnama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan atas namaEFFENDI tanggal 11 Februari 2019;2.

Bukti P6Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas namaDrs.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan perpanjangan = Izin UsahaPertambangan (IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor : 188.44/968/DPE/2016Tanggal, 25 Oktober 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT. SuksesLogindo Alam ;5.

Terpadu Satu Pintu ProvinsiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Oktober 2017 dan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor:188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016 berakhir pada tanggal 6 Juni2018.

Sukses Logindo Alam yaitu sampaidengan tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalamKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016.b.

Bahwa, karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi SecaraAfiliasi Nomor: 188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiSecara Afiliasi Kepada PT.

Permohonan Telah Lewat Waktu Bahwa surat permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Produksi secara Afiliasi Nomor : 188.44/968/DPE/2016 tanggal 25Oktober 2016 atas nama PT.

dan Berita Acara RapatPleno tanggal 28 April 2015, yang menetapkan Tergugat sebagai Ketua KPIDaerah Sumatera Utara Periode 20122015 serta perubahan struktur penyusunanpembidangan dalam Susunan Organisasi KPI Daerah Sumatera Utara, jelasmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat masih sah menjabatsebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara periode20122015, berdasarkan Perpanjangan masa keanggotaan dan Jabatan sesuaidengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang PerpanjanganMasa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara Periode Tahun 20122015; Bahwa, atas keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentangPerpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia DaerahProvinsi SumateraUtara Periode Tahun 20122015, maka kemudianTergugat beserta 5 (lima) Anggota Komisioner KPID Sumatera Utarayang lain, yaitu: Drs.

Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn., sebagai Anggota Bidang KelembagaanKomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;Bahwa, Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno 28April 2015, dilaksanakan tanpa mengundang Penggugat yang sampaisaat ini masih menjabat Ketua KPID SumateraUtara, Periode20122015, sesuai dengan amanat dan maksud dari Surat KeputusanGubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan KomisiPenyiaran Indonesia Daerah

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April2015, pada Diktum Kesatu yang berbunyi: Perpanjangan MasaKeanggotaan Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara periode tahun 20122015 ..... dstnya, bukanperpanjangan periode seperti yang disebutkan dalam Berita AcaraRapat Pleno Tanggal 24 April 2015; Bahwa, Rapat Pleno Anggota KPID SumateraUtara, tanggal 24 April2015 dan tanggal 28 April 2015, melanggar Surat KeputusanGubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal22 April 2015,

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, berbunyi Apabilabelum ada pengesahan anggota baru, anggota lama masihmenjalankan tugas dengan tetap diberikan hakhaknya secara penuhsampai terpilihnya anggota baru; Bahwa, berdasarkan isi dari Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, makasangat jelas tidak ada perubahan Struktur di dalam SusunanOrganisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraPeriode Tahun 20122015; Bahwa, selain itu Rapat Pleno pada

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalHalaman 5 dari 13 HalamanPutusan No. 149/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas namaDrs. H. A.

Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015 ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, SE tanggal 28Desember 2015 22n nn nn nnn nnn nn nnn nnn cence cn enceDALAM POKOK PERKARA ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.

Menyatakan batal objek sengketa berupa :1.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A.

Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015 ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, SE tanggal28 Desember 2015 ; 7222222 nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn rene nnn3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :1.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A.

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P4Penetapan Nomor 4/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 55.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukti P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukt' P3 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diben tanda bukti P3;4.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P4;5.