Ditemukan 596 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : concrete concerta contrete concro concerto concretor concret concerete
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
169 — 78
  • Concreto mixer milik sendiri;2. Stamper mesin milik Sendiri;3.
    Concreto vibrator milik sendiri.Bahwa terdakwa membandingkan antara antara koefisien pada DokumenPenawaran yang terdakwa ajukan dengan owner estimate.Bahwa yang menjadi anggota Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan)dalam Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada DinasPariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan TahunAnggaran 2018, yaitu Pak SIGIT dan Pak DIAN.Bahwa persyaratan untuk mengajukan penawaran mengikuti PekerjaanPenataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 25 April 2019 — - MAHSAR TORADA,S.E.,S.H.,M.H.,
103 — 19
  • Jikamotif dapat dibuktikan, maka motif dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasarpemberatan atau peringanan penjatuhan pidana in concreto. Kiranya motif yang patutdisadari dapat digunakan sebagai dasar pemberatan (Adami Chazawi, Hukum PidanaKorupsi Di Indonesia (Edisi Revisi), Cetakan ke1, Penerbit PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk
Tanggal 27 April 2015 — HENDRI FRANKLIN,ST Bin DANIEL IJAB
47 — 17
  • tidak disyaratkan tetapi pengujian mutu beton bisa denganmenggunakan alat Hammer Test ;Bahwa ahli Kusnanto dan ahli tidak tahu campuran beton tetapi untukmengujinya ahli Kusnanto telah membuat pembanding ;Bahwa panjang cukup, lebar kurang dalam RAB 3 meter ;Bahwa cara pelaksanaannya adalah disiapkan lantai kerja sesuai kontrakpasir urug tebal 5 cm, siapkan pembesian wiremesh dipasang sesuai gambarrencana, kemudian material semen, pasir, batu pecah volume campuransesuai kontrak dimasukkan kedalam concreto
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARUN HI. HASIM alias HARUN
90 — 31
  • Jika motif dapatdibuktikan, maka motif dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasarpemberatan atau peringanan penjatuhan pidana in concreto. Kiranya motifyang patut disadari dapat digunakan sebagai dasar pemberatan (AdamiChazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi), Cetakan ke1,Penerbit PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
457 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 582 K/Pdt.Sus/201 11.6.1.7.ditentukan oleh undangundang yang berlaku sehingga hal itu cukupberalasan menurut hukum bahwa Permohonan Keberatan a quo dapatditerima ;Sedangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri, makasesuail ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005,berbunyi :Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha pelaku usaha tersebut ;In concreto, Permohonan Keberatan diajukan di Pengadilan
    No. 582 K/Pdt.Sus/201 12s2.4.2.0.2.6.yaitu :Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelakuusaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelakuusaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidaktertulis;Artinya, para pihak yang membuat perjanjian harus secarasadar mengerti dan mengetahui bahwa ia saling mengikatkandiri untuk maksud dan tujuan tertentu dalam suatu perjanjian;In concreto, dugaan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undangundang No.5 Tahun 1999, mutlak harus dibuktikan
    Sedangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri, makasesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005,berbunyi :Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha pelaku usaha tersebut ;In concreto, Permohonan Keberatan diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Pelaku Usaha.
    tertulismaupun tidak tertulis;Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undangundang No.5Tahun 1999 secara tegas memberikan pengertian perjanjian,yaitu :Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelakuusaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelakuusaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidaktertulis ;Artinya, para pihak yang membuat perjanjian harus secarasadar mengerti dan mengetahui bahwa ia saling mengikatkandiri untuk maksud dan tujuan tertentu dalam suatuperjanjian;In concreto
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
150 — 66
  • Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in concreto atau2. Peraturannya sudah ada akan tetapi belum jelas.Pengadilan atau Hakim itu merupakan unsur yang cukup penting tidaksaja didalam penemuan hukum tapi juga didalam mengembangkanhukum ( Kusuma Atmaja, 1999 :98 ). Fakta sosial dan perubahan jamanyang dinamis menyebabkan perasaan hukum masyakarat selalu akanberubah.
    Maka diperlukaninterpretasi yang tepat untuk dapat memecahkan persoalan hukum yangdihadapinya dan disisi lain dapat memberikan kepastian hukumsebagaimana yang menjadi kehendak undangundang.Doktrin memberikan cara dengan melakukan penafsiran dan penemuanhukum untuk menemukan hukum baru yang diterapbkan pada kasuskonkrit (law in concreto) atau secara tegas adalah merupakan suatuproses konkretisasi dan individualisasi peraturan yang bersifat umum (lawin absracto) dengan mengingat peristiwa konkrit.Bahwa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - MEILAN R. HALUTI alias MEILAN
125 — 42
  • Jika motif dapat dibuktikan, maka motifdapat dipertimbangkan oleh hakim sebagi dasar pemberatan atau peringananpenjatuhan pidana in concreto. Kiranya motif yang patut disadari dapat digunakansebagai dasar pemberatan (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia(Edisi Revisi), Cetakan ke1, Penerbit PT.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - ROSTIN AHMAD alias TINI
133 — 48
  • Hlm. 194/227penjatuhan pidana in concreto. Kiranya motif yang patut disadari dapat digunakansebagai dasar pemberatan (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia(Edisi Revisi), Cetakan ke1, Penerbit PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
144 — 46
  • Bahwa untuk memastikan apakah PT.Dian Sentosa melaksanakan JMF32.33.dimaksud, maka terdakwa Felix Erwin Simanjuntak menceknya ke AMP danbertemu dengan saksi Imam Pangestu dan hasil pengecekan yangdilakukannya ternyata bahan material untuk asphal concreto sesudahsesuai dengan JMF demikian juga temperaturnya yakni; pada saat diatasdump truck tapi masih di AMP suhunya 150C, kemudian saatpenghamparan bervariasi yakni ada yang 110C130C dan ada juga antara115C125C tapi yang paling rendah 110C, kemudian
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
142 — 66
  • Kelalaianobyektif menurut pengertian adalah kesalahan pada umumnya, dengan ukuranbagaimana biasanya masyarakat umum bertindak sewajarnya dalam keadaan yangin concreto atau nyata terjadi (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asasasas HukumPidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Februari 2011, halaman 7273). Ataudengan kata lain, ketika Terdakwa tidak dalam kedudukan dan jabatan. Apakah orangmau memberikan hadiah atau janji kepada Terdakwa apabila tidak mendudukijabatan tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
206 — 127
  • Keberatan a quo diajukan kePengadilan Negeri masih berada dalam tenggang waktu yangditentukan oleh undangundang yang bertaku sehingga hal itu cukupberalasan menurut hukum bahwa Permohonan Keberatan a quo dapatditerima.Sedangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri, makasesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2005,berbunyi:Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha pelaku usaha tersebut".In concreto
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN TBT
Tanggal 22 September 2016 — GUNAWAN PRASETIO
267 — 85
  • yang di atasnya berdiri pabrik penggilinganpadi dan beberapa rekening milik Terdakwa adalah dipergunakan gunatransaksi Narkotika, sedangkan menurut keterangan Terdakwa bahwa 17mobil yang disita Penyidik BNN adalah disewa dari Saksi Hendry Widjayadan beberapa rekening milik Terdakwa dipergunakan untuk usaha kilangpadi;Menimbang, bahwa berkaitan terhadap faktafakta hukum tersebut diatas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakahkemudian perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
135 — 46
  • Jika motif dapat dibuktikan, maka motif dapatdipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar pemberatan atau peringan pidananin concreto. Kiranya motif yang patut disadari dapat digunakan sebagai dasarpemberatan.Yang dimaksud unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi mengandung arti bahwa terdapat fasilitas atau kemudahan sebagaiHal. 152 dari 579 hal. Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgakibat penyalahgunaan wewenang.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
549 — 215
  • Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan padaumumnya, dengan ukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindaksewajarnya dalam keadaan yang in concreto atau nyata terjadi (Prof. Dr.Wiryono Projodikoro, SH, Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, RefikaAditama, Bandung, Februari 2011, halaman 7273) ;Menimbang, bahwa Prof.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
258 — 126
  • Hukum Admisnitrasi Negara adalah hukum yangbersifat in concreto sedangkan Hukum Tata Negara bersifat inabstaracto.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
262 — 94
  • Hukum Admisnitrasi Negara adalah hukum yangbersifat in concreto sedangkan Hukum Tata Negara bersifat inabstaracto.