Ditemukan 609 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinggalnya tingganya tongkatnya tangkainya tangkapnya tangkalnya
Penelusuran terkait : Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta terhadap pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama Atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan inidimuat dalam Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya,telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.106.Bahwa dalam praktek peradilan, seperti di tulis oleh M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 18-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Juli 2019 — JULIA SUPARDI >< TIM KURATOR PT. Jaya Smart Technologi, PT. Royal Standard, Untung Sastrawijaya dan Irma Halim (Dalam Pailit) ; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
535 — 310
  • hasilnya untuk diperuntukan bagi pembayaran/ pelunasanutang PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) kepada pemegang jaminantersebut;Bahwa tidak menghilangkan hakhak hukum TERGUGAT selaku KreditorPemegang Hak Jaminan Kebendaan untuk mendapatkan pelunasanpiutangnya dari harta yang telah dijaminkan diatur juga dalam Pasal 1134KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.Pasal 1134 KUHPerdata;Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus
Register : 21-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 33/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 7 Oktober 2015 — Ir. JOHNY HENDRIK
129 — 68
  • PupukKaltim; Bahwa karena PD ITA ESA sudah naik tingkatnya sebagai distributor pupuk (Lini Ill), makaPD ITA ESA ditunjuk oleh Pemda untuk menyalurkan dana subsidi pupuk dalam perjanjiankerjasama Nomor HK.6 Tahun 2010 dan Nomor HK 16 Tahun 2010 untuk mengkoordinirpengecer pupuk dalam hal pengadaan pupuk urea dan non urea di Kabupaten Rote Ndao;menyalurkan subsidi pupuk urea dan non urea kepada para petani/kelompok taniberdasarkan notabukti pembelian pupuk dari pengecer; Bahwa pelaksanaan program subsidi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
Misriani Ilyas, SP.MSi
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
ADAM MUHAMMAD
895 — 464
  • menjadi caleg terpilin, sebagai KPU/Tergugat tidak perlu melakukantindakantindakan klarifikasi, karena penetapan dirinya setelah sebagai calegterpilin otomatis batal demi hukum ;Bahwa pejabat TUN sebelum menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara,wajib menunggu keputusan dari mahkamah partai, atau terlebin dulu, menurutahli terhadap suatu proses yang sedang berjalan di Mahkamah Partai itu tentuharus ada proses finalnya, jika tingkatan final itu di Pengadilan Negeri makaPengadilan Negerilah sebagai tingkatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
136 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permohonan Keberatan adalah suatu Permohonan yang berisikeberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan PerundangUndangan yang didduga bertentangan dengan suatu PerauranPerundang Undangan yang tingkatnya lebih tinggi yang diajukan keMahkamah Agung untuk mendapatkan Putusan;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) SEKARANG PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK VS I. JOKO PRIANTO, DKK., II. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;
464 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, berdasarkan Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
962 — 1668 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah diProvinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, KotaSurakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya, yaitu UndangHalaman 138 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 15-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
219 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanatelah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebelumnya, salah satu alasanpermohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali a quoadalah berdasarkan Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung,sebagai berikut:Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanyaberdasarkan alasanalasan sebagai berikut :e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau. sama tingkatnya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 26/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : H.Baharuddin
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Hj. Darmawati Diwakili Oleh : H.Baharuddin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri Diwakili Oleh : PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri
Terbanding/Penggugat I : Binner Sianipar,S.H. Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat II : Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat III : Rudiman Pitua Raja S Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional CQ Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
116 — 34
  • sesuai daftar aset milik para tergugat kepada oranglain yang setiap hasil.....Bahwa Hal tersebut terkesan mengadaada dan tidak berdasar hukum,Turut Tergugat Itidak menemukan sama sekali dalam gugatan fakta hukumatau dasar hukum serta dokumen terkait yang mengatakan danmenguatkan dalil gugatan Para Penggugat itu sendiri;Bahwa pada pasal 1134 ayat 2 Kitab UndangUndang Hukum Perdataberbunyi sebagai berikut :Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh UndangUndang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2008 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191PK/PDT/2008
Tanggal 28 Nopember 2008 — PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V. TIEKA JAYA ; KOLEMAN dahulu KHO BUN HUAT ; KARYANTO dahulu KWEK JANG TEK ; HASYIM SUDIYONO, dkk.
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • )dan Surat Kapolda Riau (bukti P43), namun semua anjuran baik inimeskipun dari atasannya tidak ada yang diperhatikan Tergugat , inibetulbetul sikap arogansi ;bahwa para Penggugat telah menegur dengan suratsuratnyasebagaimana tersebut dalam gugatan butir 10.a s/d 10.r (bukti P43.as/d P43.q), yang hingga saat ini diabaikan oleh Tergugat dan III, danakibatnya para Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit ;bahwa tanah hak yang dimiliki para Penggugat adalah HakGuna Bangunan yang lebih tinggi tingkatnya
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
440 — 48
  • tidak ada peraturan dasar makaberlakunya UU Administrasi Pemerintahan, jika mengacu kepadaketentuan pasal 75 ayat 1 bahwa ada rumusan norma kata dapat rasadapat ini menurut adalah satu rumusan norma disrisioner bukanmandaitori dimana jika masyarakat yang merasa kepentingan dirugikandapat mengajukan kata dapat silakan mengajukan atau tidak, karenajikamengajukan pada saat UU Administrasi Pemerintahan diterbitkanmemangkas untuk tidak jalan panjangnya sisi positif hanya satu tingkat,kalau sisi negatif tingkatnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 31-07-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1260/PID.B/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2012 — terdakwa : Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA bin TEGUH SANTOSO
421 — 217
  • Pebruari 2009 ;e Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab kepala Devisi yaitu :Mengelola kredit yang bermasalah dari point 3 sampai 5, kredityang sudah menjadi AYDA, pembinaan, penyelamatan,restrukturisasi dan penyelesaian kredit ;e Bahwa benar pada saat saksi menjabat kepala Devisi, penjualanAYDA sudah berdasarkan dengan SOP ;e Bahwa benar prosedur penjualan AYDA kalau memang asset itusudah diambil alih dan sudah dioper kreditnya maka bank tidakberhak melakukan penjualan, penjualan itu berdasarkan SOPada tingkatnya
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 14 Maret 2018 — JAMAL DARANI ,DKK MELAWAN SOEWANTO, DKK
73 — 41
  • Apabila antara pihak pihak yang sama, atas dasar yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
65 — 22
  • Nomor : 234 / tahun 2012 tanggal 7Mei 2012;h) Surat keputusan kepala dinas pendidikan Kota BontangNomor : 420 / 229 / SK.DISDIK tanggal 9 April 2012;Bahwa saksi menjelaskan untuk program yang dilakukan hanyakegiatan sempoa saja yaitu berhitung cepat, dan tidak ada lagikegiatan yang lain;Bahwa saksi menjelaskan lupa untuk jumlahnya karena tidakmenentu siswa yang ikut pelatihan tiap tahunnya;Bahwa saksi menjelaskan normalnya 15 (lima belas) bulan yang ditempuh dalam 5 (lima) tingkatan, yang setiap tingkatnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
379 — 361
  • Selain itu, bilaterjadi kebakaran, api tidak sama panasya antara yang di tengah dandi pinggirnya, sehingga kalaupun terjadi subsiden itu tingkatnya akanberbedabeda dan tidak akan sama rata. Karena tingkat panas yangbervariasi maka kalaupun terjadi subsiden akan sangat sulitditentukan besarnya subsiden, karena kalau patok itu hanya ada disatu titik saja maka titik yang lain bagaimana, pada jarak 1 km daripatok subsiden bagaimana, dan pada jarak yang lain bagaimana?
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
63 — 12
  • Nomor : 234 / tahun 2012 tanggal 7Mei 2012;h) Surat keputusan kepala dinas pendidikan Kota BontangNomor : 420 / 229 / SK.DISDIK tanggal 9 April 2012;Bahwa saksi menjelaskan untuk program yang dilakukan hanyakegiatan sempoa saja yaitu berhitung cepat, dan tidak ada lagikegiatan yang lain;Bahwa saksi menjelaskan lupa untuk jumlahnya karena tidakmenentu siswa yang ikut pelatihan tiap tahunnya;Bahwa saksi menjelaskan normalnya 15 (lima belas) bulan yang ditempuh dalam 5 (lima) tingkatan, yang setiap tingkatnya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
66 — 17
  • Nomor : 234 / tahun 2012 tanggal 7Mei 2012;h) Surat keputusan kepala dinas pendidikan Kota BontangNomor : 420 / 229 / SK.DISDIK tanggal 9 April 2012;Bahwa saksi menjelaskan untuk program yang dilakukan hanyakegiatan sempoa saja yaitu berhitung cepat, dan tidak ada lagikegiatan yang lain;Bahwa saksi menjelaskan lupa untuk jumlahnya karena tidakmenentu siswa yang ikut pelatihan tiap tahunnya;Bahwa saksi menjelaskan normalnya 15 (lima belas) bulan yang ditempuh dalam 5 (lima) tingkatan, yang setiap tingkatnya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
165 — 40
  • Jika seorang calon peserta didik memperoleh sertiifikat/piagam lebih dari1 pada cabang kejuaraan yang sama, diambil salah satu saja, yaitukejuaraan yang tingkatnya paling tinggi ( memiliki skor paling tinggi );b. Untuk kejuaraan beregu sertifikat / piagam kejuaraan hanya diakui maksimal 5peserta.3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
169 — 26
  • Jika seorang calon peserta didik memperoleh sertiifikat/piagam lebih dari1 pada cabang kejuaraan yang sama, diambil salah satu saja, yaitukejuaraan yang tingkatnya paling tinggi ( memiliki skor paling tinggi );b. Untuk kejuaraan beregu sertifikat / piagam kejuaraan hanya diakui maksimal 5peserta.3.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
240 — 119
  • Dimana sejak masuk sampai tahun 2015apapun operasi dilakukan kecuali mengeluarkan nanah di gusi semua alatdipakai alat Saksi sendiri tidak pernah disediakan oleh RSUD ;Bahwa terhadap pasien Dokter Spesialis Bedah Mulut dilakukan operasiergantung tingkatnya, untuk pasien trauma itu harus segera dilakukanoperasi, selain tidak trauma dapat dijadwalkan operasinya ;Bahwa terhadap alat milik pribadi Saksi yang digunakan oleh RSUDsebelumnya tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa danPenerima