Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm) SULAIMANSYAH
255 — 179
  • Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);b. Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negen di PusatPendidikan dan pelatihnan Badan Pengawas Keuangan daPembangunan (BPKP) tahun 2007;c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010;d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
178 — 66
  • ,Ph.D;Bahwa pekerjaan saksi Kepala BKKBN Pusat;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik;Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang TigaTahunan Plus Inserter T.A 2015, karena terdakwa selaku PenggunaAnggaran (PA) dalam kegiatan tersebut;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala BKKBN Pusat dengan dasarpengangkatan adalah Keppres RI NO 56/M/2015 Tanggal 06 Mei 2015dan berlaku pada tanggal 26 Mei 2015 dalam
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 20-02-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 24 Februari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Daster Sitohang, SH
Pembanding/Terdakwa : NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos Alias NANI
61 — 24
  • Atas setiappenyerahan tersebut, tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajin kepihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan danpenyerahan barang dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2006 sampaidengan tahun 2010 dan sebagian besar belum dibayar oleh Pemda Kab.Merauke ;e Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulitbuaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80tahun
    Tahun 2010 sebesar Rp. 20.649.667.500, (duapuluh milyard enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluhtujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumber dariDPA SKPD Setda Kabupaten Merauke dari pos mata anggaran belanjapenunjang tugas pemerintahan ;e Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barangberupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampaidengan Tahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada pasal 20 Keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 27-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 18/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 18 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, MH
71 — 37
  • JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kabupaten Merauke, pengambilansouvenir kulit buaya tersebut tidak langsung dilakukan pembayaran, namunmenunggu adanya anggaran atau tersedianya anggaran terlebih dahulu barudilakukan pembayaran kepada pengrajin souvenir kulit buaya.e Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atauHal. 4 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2015/PT JAPtahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres
    JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kabupaten Merauke, pengambilansouvenir kulit buaya tersebut tidak langsung dilakukan pembayaran, namunmenunggu adanya anggaran atau tersedianya anggaran terlebih dahulu barudilakukan pembayaran kepada pengerajin souvenir kulit buaya.e Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80Tahun 2003, tentang Pedoman
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
PITRIA ERWINA, SH
Terdakwa:
HENDRA SATRIAWAN,SE,MM.
142 — 94
  • kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 16-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
152 — 174
  • Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengantahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah,karena pekerjaan tersebut di tunjuk langsung sesuai dengan SPK (SuratPerintah Kerja) yang dilampirkan dalam SPM (Surat Perintah Membayar),untuk keperluan belanja pengadaan barangbarang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
247 — 162
  • pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan danpelaku tindak pidana korupsi, misainya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
77 — 49
  • tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa Mahkamah konstitusi mengakui kewenangan BPKPdalam melakukan audit investigasi mengakui kewenangan BPKP dalammelakukan audit investigasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKPuntuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
126 — 52
  • berikutkelengkapannya.Mempelajari ketentuanketentuan yang berlakuterkait dengankasus tersebut.Menghitung besaran kerugian keuangan Negara/ daerah ataskasus tersebut.e Bahwa dari hasil evaluasi dan analisa terhadap dokumen ataupundatadata yang ada (diterima) dari penyidik, ditemukan adanyadugaan adanya penyimpangan dari ketentuan yang ada, antara lain :1.Pasal 17 ayat (2) dan ayat (8), Pasal 18 ayat (2) PeraturanPemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
194 — 101
  • pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan danpelaku tindak pidana korupsi, misainya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Tanggal 18 Agustus 2015 — Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA. M.Kes,.MH
80 — 45
  • antara pengrajin souvenir kulit buaya dengan Drs.JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kabupaten Merauke, pengambilan souvenirkulit buaya tersebut tidak langsung dilakukan pembayaran, namun menunggu adanyaanggaran atau tersedianya anggaran terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran kepadapengrajin souvenir kulit buaya.Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres
    antara pengrajin souvenir kulit buaya dengan Drs.JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kabupaten Merauke, pengambilan souvenirkulit buaya tersebut tidak langsung dilakukan pembayaran, namun menunggu adanyaanggaran atau tersedianya anggaran terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran kepadapengerajin souvenir kulit buaya.Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — HERRY SUPRIYANTO, SH. MH BIN ASMANUHADI
98 — 18
  • Waktu membuat HPS berdasarkan Keppres No. 54 tahun 2010 Pasal66 menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari,sementara dalam pengadaan ini barang yang diadakan sifatnyabarang khusus yang memerlukan waktu yang cukup, paling tidak 20(dua puluh) hari untuk pembuatan HPS terhadap barangbarang yangakan diadakan.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
164 — 49
  • CMMA dan selanjutnya diusulkan sebagaipemenang; Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP tanggal 19Februari 2016 pada jawaban atas pertanyaan nomor 22, yangmenyatakan:Untuk kegiatan yang saya laksanakan dalam Pengadaan DnvingSimulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) di Korps Lalu LintasTA 2011, sepengetahuan saya realisasinya tidak sesuai denganKeppres No. 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010, karenatahapan tahapan yang diatur sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 danPerpres No. 54
    PA kemudian melakukan investigasi yang bisa dilakukan denganinspektorat;Bahwa jika sudah dilakukan pelaksanaan kontrak oleh penyedia barangjasa maka jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak makayang berhak membatalkan penetapan pemenang adalah PA/ KPA;Bahwa berdasarkan pembatalan kontrak dari PA/ KPAtersebut kemudianPPK bisa melakukan pembatalan kontrak;Bahwa pengadaan barang jasa yang dilakukan di POLRI selama dananya bersumber dari APBN baik sebagian atau seluruhnya maka tundukkepada Keppres
    Dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak diaturmengenai batasan keuntungan untuk penyedia barang jasa, akan tetapidalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 muncul mengenai hitunganbatasan keuntungan sebesar 15% karena desakan dari masyarakatketika melakukan sosialisasi draft perpres tersebut. ltupun dengankalimat contohnya dalam pekerjaan konstruksi keuntungan dapatdiberikan maksimal sebesar 15%;Bahwa batasan keuntungan tersebut adalah jika tidak ada dalam hargapasar;Bahwa penentuan HPS diperbolehkan menggunakan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 17 Januari 2019 — Pidana - RONI M. NAPU,ST
227 — 57
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO bin M. MOERADI;
182 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 441 K/PID.SUS/2016halaman 168 baris kelima dari atas menyatakan pekerjaanTerdakwa semuanya terealisir;Selanjutnya pada baris ke12 dari atas, saksi TEGUH UJIANTOjuga menegaskan SEPENGETAHUAN SAKSI, TIDAK MELIHATPENYIMPANGAN BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 54 TAHUN2010:Bahwa selain itu, saksi yang melakukan pengecekan barang, yaitusaksi IMAM SUROSO dalam Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor82/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. halaman 172 baris ke14 daribawah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
146 — 137
  • terlebihdahulu oleh petugas bawahan saksi ;Bahwa semua format permohonan hak atas tanah sudah di siapkanoleh BPN melalui koperasi ;Bahwa terhadap saksi (dibacakan BAP Ramdhani Soelaeman) yangdatang untuk konsultasi yaitu untuk menanyakan hal pelepasan hakkemudian dijelaskan yaitu salah satunya dapat diberikan kepadamasyarakat luar asalkan WNI ;Bahwa saksi menegaskan pelepasan SPH terserah kepada pemeganghak sebelumnya karena merupakan hak mutlak pemegang bekaspemegang HGU sebelumnya dan berdasarkan Keppres
    Keppres No. 32 tahun 1979 tentang Pokok pokok Kebijaksanaandalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi, halhalbarat pasal 1 ayat (1).3. Pasal 21 UU No. 5 tahun 1969 tentang Peraturan Dasar PokokAgraria.4.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 1 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
112 — 46
  • atau tidakcukup tersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.e Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengantahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng.
124 — 29
  • Waktu membuat HPS berdasarkan Keppres No. 54 tahun 2010 Pasal66 menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari,sementara dalam pengadaan ini barang yang diadakan sifatnyabarang khusus yang memerlukan waktu yang cukup, paling tidak 20(dua puluh) hari untuk pembuatan HPS terhadap barangbarang yangakan diadakan.3.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap
Tanggal 4 Maret 2015 — - YASOZISOKHI ZEBUA, S.H - Drs.WARYOTO, M.Si
137 — 73
  • tidaktersedia atau tidak cukup tersedia dan Peraturan Pemerintan Nomor 58Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAPBD.e Bahwaterhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaanbarang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010,tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
    Putusan No : 19/Pid.sus TPK/2015/PT JAP.38Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAPBD.Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaanbarang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010,tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
264 — 59
  • Kepulauan Riau antara lainadalah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara.Bahwa regulasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas dantanggungjawab dalam perhitungan kerugian keuangan Negara,adalah Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP),Bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) sebagaimana telah diubah terahir denganPeraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005 tentang PerubahanKeenam Keppres