dengan alas hak berupa SHM Nomor5/1969, Persil 66D 1, Kohir Nomor 142 adalah tindakan melawan hukumyang merugikan kepentingan Para Penggugat karena ternyata SHMNomor 5/1968 tersebut Tidak Diakui Sebagai Produk Badan PertanahanKota Makassar oleh karena skala dan gambarnya tidak tercatat dalamwarkah buku tanah;Menyatakan batal dan tidak berlaku seluruh pecahanpecahan dari SHMNomor 14/Daya dan SHM Nomor 15/Daya dan SHM Nomor 16/Daya,yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat karena berasal dari hibah dan

TPK/2021/PT BDGBahwa Terdakwa dan Priyadi Kardono sudah lama saling mengenal karenakeduanya samasama tergabung dalam komunitas Masyarakat AhliPenginderaanJauh Indonesia (MAPIN) dan juga samasama anggotaKeluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) ;Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaan deng.bidang bisnis penjualan data citra satelit skala tinggi maupu menengah yarbernama PT.WAINDO SPECTERRA.

Salah satu hasil mengenaioptimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besesekitar Rp80.000.000.000,0@elapan puluh milyar rupiah) dikarenakanperubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputusoptimalisasi ini akan digunakan untuk pengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempatdiRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WUJANARTO selaku Pth.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) BIG) menemui PRIYALKARDONO dan saat itu ANTONIUS

Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : SR373/D5/02/202Itanggal06 Mei 2021 yaitu sejumlahRp137.751.858.765,54eratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus limapuluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enampuluh lima rupiah lima puluh empat sen ), yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO. aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaandengan bidang bisnis penjualan data citra satelit skala

TPK/2021/PT BDGhasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaranyang cukup besar sekitar Rp80.000.000.00@@@pan puluh milyarrupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi1:50.000dan diputuskanoptimalisasiini akan digunakan untukpengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat diRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selakuPlh.

Adapun anggaran kegiatan terdiri dariRp45.000.000.000,0@ntpat puluh lima milyar rupiah) hasil revisiPetunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rp73.000.000.000,00(tujuh puluh tiga milyar rupiah hasil optimalisasi kegiatan pemetaanRBI skala menengah ;Usulan optimalisasi anggaran yang dimuat dalam Revisi DIPA itukemudian diteruskan ke DitJen Perbendaharaan dan disetujui daydipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT.

Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujun puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tuobuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.

Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tubuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.

Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tuobuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.

dan Terdakwasudah mengetahuinya kalau kebun Terdakwa termasuk dalam kawasancagar alam dusun besar Reg.61 karena sebelumnya Terdakwa sudahdiberi tahu oleh pihak yang berwajib atau balai BKSDA tetapi Terdakwatetap saja tidak memperdulikannya karena Terdakwa bersikeras jikakebunnya tidak termasuk kawasan cagar alam dusun besar Reg.61karena Terdakwa merasa kebun tersebut sudah mempunyai suratsuratyang sah, padahal kebun tersebut berdasarkan peta tata bataskawasan cagar alam danau dusun besar Reg.61 Skala

: 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);

MKSyang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan tujuan untukmengembangkan potensi' kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses' pendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tanggamiskin dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)dengan system dana bergulir tersebut, pada Kecamatan Kajuara dibentukkelompok simpan pinjam yang salah satunya

MKSyang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan tujuan untukmengembangkan potensi' kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses' pendanaan' usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tanggamiskin dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)dengan system dana bergulir tersebut, pada Kecamatan Kajuara dibentukkelompok simpan pinjam yang salah satunya

Photo copy Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 50.000, tahun 2003;---------------12. Photo copy Foto Peta Hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kab. Tana Toraja;----------------13. Photo copy Foto Patok kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan;------------------14.

Produksi;Bahwa ahli melakukanpengukuran denganmenggunakan alat berupaGPS merk garmin. seriMontana 650, sedangkanuntuk menentukan posisitonggak tebang dilakukandengan cara melakukanploting hasil pengukuranpada peta tata bataskawasan hutanLatimojong KabupatenTana Toraja Propinsi Dati IlSulawesi Selatan skala 1:20.000 tahun 1984.

Makputusan tersebut tidakmembatalkan yang sudahada sebelumnya;e Bahwa proses Penetapankawasan hutan adalahdimulai dari Penunjukankewasan Hutan, TataBatas Kawasan Hutan,Penetapan Kawasanhutan;e Bahwa sumber data yangahli gunakan dalammelakukan olah TKPadalah :e Peta rupa bumi Indonesiaskala 1: 50.000 per tahun2013;e Peta kawasan hutan dankonservasi perairan diwilayah Provinsi Sulawesiselatan skala 1 : 250.000,(lampiran SK Menhutnomor : SK434 /MenhutII/2009, tanggal 23 Juli2009);e Bahwa ada kegiatanrekonstruksi

Tana Toraja,perinal Permintaan Ususl Daftar Namanama yang berada dalamkawasan Hutan, kemudian diberi tanda bukti T.10;Photo copy Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja ProvinsiSulawesi Selatan Skala 1 : 50.000, tahun 2003, kemudian diberi tandabukti T.11;Photo copy Foto Peta Hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PerkaraLokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kab.

Tana Toraja,perihal Permintaan Usul Daftar Namanama yang berada dalam kawasanHutan;Photo copy Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja ProvinsiSulawesi Selatan Skala 1 : 50.000, tahun 2003;Photo copy Foto Peta Hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PerkaraLokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kab. TanaToraja;13. Photo copy Foto Patok kayu yang baru dipasang yang dipindahkan olehDinas Kehutanan;14.

Menurut adatkebiasaan masyarakat adat di Bali, pengangkatan anak secara adat dilakukan secaraterang dan tunai artinya diumumkan dalam masyarakat adat, sehingga masyarakatmengetahui telah terjadi perbuatan hukum pengangkatan anak, dan juga telahdilakukan upacara pemerasan yaitu upacara upasakti niskala dan skala ; Menimbang, bahwa pada masyarakat adat di Banjar Kelodan, Desa Nyanglan,Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung khususnya, adat kebiasaanmasyarakat dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan

RUDIA ADI PUTRA,M.AG tersebut dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa Para Pemohontelah menerima penyerahan calon anak angkat dari Ibu kandungnya bernama SITILAYIN MUTHOHAROH pada tanggal 18 April 2011 di Rumah Sakit Harapan Bunda dankemudian anak tersebut setelah tiga bulanan tepatnya pada tanggal 27 Juli 2011terhadap anak tersebut dibuatkan banten (sesajen) sejak dari kelahiran, kepus puser,hingga tiga bulanan, sekaligus membuat upacara Pemerasan yaitu upacara upasaktiNiskala dan Skala

mengetahui apa yang dikehendaki oleh Para TerdakwaHalaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUSLH/2016/PT PTKterhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun atas tuntutanPenuntut Umum, akan tetapi perlu dijelaskan disini, bahwa pengertian PelakuUsaha Perkebunan dalam Pasal 1 butir ke8 Undang undang Perkebunanadalah Pekebun dan atau perusahaan yang mengelola Usaha Perkebunansedangkan pengertian Pekebun adalah Orang perseorangan Warga NegaraIndonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala

usaha tidakmencapai skala tertentu (pasal 1 butir ke9) jadi tidak semata mata merupakanpetani atau harus memiliki pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudoleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan putusanPengadilan Negeri Sintang tanggal 14 April 2016 Nomor 10/Pid.SusLH/2016/PN Stgyang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Tingkatbanding tentang alasan dan dasar yang dikemukakan

Tentunya ini merupakan suatu pengaturanyang tidak masuk akal dan tidak mungkin dapat diterapkan,terlebih pada kawasan tersebut telah didirikan sebagai tempatusaha skala kecil dan besar oleh masyarakat;(f) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasal 44 ayat (1) huruf(e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat(3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 telahbertentangan dengan Pasal 51 PP 26/2008;Hal. 15 dari 32 hal. Put.

Perda Prov Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur urusanyang menjadi kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan "skala" yaituskala Pusat, skala provinsi dan skala kabupaten/kota.

tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap rodukSNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukanpengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, danHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Banmelakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahanbangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam halini saksi mengatakan bahwa H.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasimasyarakat dalam bentuk usulan pembangunan dengan SkalaPrioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRDKota Bontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulanproyek dengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannyakepada Walikota Bontang; Bahwa

Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayaroleh Pemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yangdikerjakan oleh kotraktor;3.

Jember atas nama RAWUNG HARIEJOHANES, lelu melinat skala yang tertera dalam sertifikat tersebutkemudian disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya, maka diperolehbahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebut adalah 12 (duabelas) meter kea rah timur ditarik dari dasar bangunan paling luar;Pihak Badan Pertanahan Nasional Jember kemudian melakukanpengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasar bangunan palingluar pada sebelah timur yaitu tembok, sampai sejauh 12 (dua belas)meter, ternyata

Jember atas nama RAWUNGHARIE JOHANES, lelu melihat skala yang tertera dalam sertifikattersebut kemudian disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya, makadiperoleh bahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebut adalah 12(dua belas) meter kea rah timur ditarik dari dasar bangunan paling luar;ePihak Badan Pertanahan Nasional Jember kemudian melakukanpengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasar bangunan palingluar pada sebelah timur yaitu tembok, sampai sejauh 12 (dua belas)meter, ternyata

Setelah pihak Badan PertanahanNasional Jember kemudian melihat sertifikat tersebut, dari skala yang terteradalam sertifikat tersebut kemudian disesuaikan dengan ukuran yangsebenarnya maka diperoleh bahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebutadalah sejauh 12 (dua belas) meter ditarik dari dasar bangunan paling luar.Setelah dilakukan pengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasarbangunan paling luar pada sebelah timur yaitu tembok, hingga sejauh 12 (duabelas) meter, ternyata letak tunggak

sebagai berikut12aFhotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 743/KptsII/1996 tentangPemberian hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas areal Hutan seluas + 299,975(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar diPropinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Arara Abadi, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1 ;Fhotocopy Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT.ARARA ABADIPropinsi Dati I Riau luas 299,975 Ha skala

Industri Pt.Arara Abadi (Unit Minas I) sepanjang 89.455,42 (Delapan puluh sembilan ribui empatratus lima puluh lima empat puluh dua perseratus ) meter di Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T5 ; Fhotocopy Peta Penetapan Sebahagian Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Minas I ) pada Kelompok Hutan MinasKabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi daerah tingkat I Riau Skala

hutan Tanaman IndustriPT.ARARA ABADI (Unit Melibur) sepanjang 55,925,50 (Lima puluh lima ribusembilan ratus dua puluh lima, lima puluh perseratus )meter Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T7Fhotocopy Peta Hasil Penetapan batas sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Melibur) pada Kelompok Hutan SungaiMandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau Skala

ARARA ABADI (Unit Minas I) padaKelompok Hutan Sungai Mandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi DaerahTingkat I Riau Skala I : 50.000, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapatditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T10 ; Fhotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Areal yang di gugat Perdata diPN.Dumai Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.DUM pada areal Konsesit HPHTI PT.ARARAABADI Area Duri Distrik Duri II Kec.Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau,telah bermaterai cukup dan sesuai

ARARAABADI Distrik Duri II yang di Gugat dipengadilan Negeri Dumai Desa Tasik serai,Beringin dan Malibur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Skala I : 50.000, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T12 ; Fhotocopy Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemaanfaatan Hasil Hutan kayu pada HutanTanaman Industri dalam Hutan Tanaman Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008s/d 2017 PT.ARARA ABADI Area Duri, Minas dan Siak Propinsi Riau, telah bermateraicukup dan sesuai

dimanaTermohon mengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian yangdidasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang hasilnyadituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;Bahwa sungguh keliru, apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selakupelaksana pengadaan tanah dan mengadakan musyawarah penetapan gantikerugian yang didasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP);Bahwa Termohon dalam hal ini BUKAN PIHAK PELAKSANA DALAMPENGADAAN TANAH SKALA

Manager UPP JARINGAN BANGKA BELITUNG) yangmemerlukan tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum lebih dari 5 (lima) hektar atau bukan melalui pengadaantanah secara langsung (dalam hal ini bukan Pengadaan Tanah Skala Kecil),tentunya Termohon sebagai pihak lembaga pertanahan sebagai PelaksanaPengadaan Tanah akan menggunakan mekanisme tahapan penyelenggaraanpengadaan tanah berpedoman Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

dari 5 (lima)hektar sebagaimana ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum jo Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diaturPengadaan Tanah Skala

Oleh karenanya berdasarkan penjelasan point 5 dan poin 6, Termohon Ilmelaksanakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan mekanismePengadaan Tanah Skala Kecil/ hanya membutuhkan tanah yang luasnya tidaklebih dari 5 (lima) hektar yang dapat dilakukan langsung dengan jual beli, tukarmenukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;.

Presiden nomor 148 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 53 PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6halaman 29 dari 38 halaman Putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN MtkTahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,diatur Pengadaan Tanah Skala

Titik 4 berada pada koordinat S 00 14 17,27, E 101 35 08,38;setelah dilakukan overlay titik koordinat geografis tersebut diatas terhadapPeta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 250.000 Lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016,bahwa lokasi titik koordinat geografis tersebut diatas Benar berada padakawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tesso Nilo Blok III dan berada di arealHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.

Nomor : SK . 903 / Menlhk / Setjen / Pla. 2 / 12 / 2016adalah :e Melakukan Pengukuran, Pemetaan dan Inventrisasi pada bidangKehutanan;e Mengumpulkan data Pengukuran yang ada di Bidang Planalog;e Menyelesaikan masalah tumpang tindin kawasan hutan dari pihakpertama dan Pihak Ketiga;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIke Mengumpulkan, Mempelajari, Menganalisa, serta Menelaah bahan bahan Terkait Penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sertaPemetaan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Skala

Selain itu, Berdasarkan Pengamatan di TKP JenisPepohonan yang telah ditebang oleh Tersangka MASRAN MANIK danSdr SUPRI (Melarikan diri), adalah pohon Mahang dan meranti denganditemukan bekas Pemotongan dengan Menggunakan Mesin Chainsaw.Adapun Batang batang Pohon Tersebut adalah Jenis Mahang denganDiameter lebih kurang 20 cm;Bahwa setelah Koordinat Ahli Ploting ke Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau dengan Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK . 878 / Menhut II / 2014 tanggal

Dari pemeriksaan didapatkan:0 Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanandarah 90/60 mmHg, denyut nadi 88x/menit, pernapasan 24x/menit,suhu ketiak 36C, skala nyeri 3, berat badan 15 kg. Tingkatperkembangan sesuai dengan skala Tanner 1 (satu).

Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan BahanBakar Minyak sebagai bahan bakar dan tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau menguasaireceiving terminal;Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 2103 K/PID.SUS/2014(4).

sarana dan fasilitas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan Peraturan Menteritersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan APMSdan AMT tidaklah sejajar atau memiliki peran dan fungsi yang samadengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karenaAPMS dan AMT adalah perpanjangan tangan dari Badan UsahaPemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) sebagai penyalur yangmelakukan pendistribusian BBM kepada pengguna skala

No. 2103 K/PID.SUS/2014transportir, dimana Judex Facti dalam pertimbangan tersebut justrumenjelaskan tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)oleh APMS dan AMT kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil,transportasi dan rumah tangga;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan PenyaluranBahan Bakar Minyak Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan kegiatanpenyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak pada

Hubertus Wowor alias Ade Lam;Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah suatu kegiatan pengangkutanBBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan dengan tujuan komersial dan bukansebagai suatu kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak kepadapengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga.Hal. 18 dari 33 hal. Put.

Benar Penggugat dan Tergugat berselisin dan bertengkar namun masihdalam skala kecil dan masih damai setelahnya.5. Bahwa Tergugat marah dan merusak barang karena Penggugat memakiTergugat dengan sebutan setan , Tergugat bekerja sebagai buruhbangunan sehingga tidak setiap hari dapat pekerjaan yang menghasilkanuang, Tergugat tidak pernan mengusir Penggugat, justru Penggugatsendirilah yang mengatakan akan pergi meninggalkan rumah sehinggaTergugat menimpalinya kalau mau pergi ya silahkan.6.

Benar Penggugat dan Tergugat berselisin dan bertengkar namunmasih dalam skala kecil dan masih damai setelahnya.5.

Bahwadalam ketentuan pasal 108 Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan bahwa yang dilarang adalah Setiap Pelaku UsahaPerkebunan;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Ayat (8) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebundan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.Sedangkan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang