menghapuskan piutang, yang mana perbuatan terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00wib sdr MUHAMMAD FARIZ ALDIFAR Als ALDI (Daftar Pencarian Orang)menelfon terdakwa ALFALAH Als AL Bin SAMSURI dan memberitahuterdakwa bahwa MUHAMMAD FARIZ ALDIFAR Als ALDI (DaftarPencarian Orang) ke Tanjung Balai Karimun naik Kapal Miko Nathalia.Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN TbkDan sekira pukul 13.15 wib saat tiba di pelabuhan Domestic

Termohondiwajibkan memperlihatkan/ menunjukkan ada datadataLNGEU dalam proposal Mitsubishi dalam membuatkesimpulannya;Termohon menyebutkan informasiinformasi terkaitkapasitas kilang dan Domestic Market Obligation (DMO)sebagai informasi yang diambil dari LNGEU, padahalinformasi terkait kapasitas kilang adalah informasi yangsudah diketahui oleh Para Pemohon ketika LNGI (indukperusahaan LNGEU) dan Pemohon Il menjajakikemungkinan mengadakan jual beli gas berdasarkan EA,sedangkan Domestic Market Obligation

Dalam presentasi tanggal 7 Februari 2006, tidakmenyinggung DMO (Domestic Market Obligation), namunsetelah melakukan due diligence dan dari aspek komersialmelinat adanya DMO, maka dalam proposal tanggal 16Maret 2006, Mitsubishi menyinggung tentang DMO yaitudalam hal overcome DMO Issue (butir 9.5.(6) huruf bhalaman 234).207. Kesimpulankesimpulan tersebut tidak mempunyai dasar samasekali, tetapi hanya didasarkan pada perkiraan, asumsi dan tidakHal. 425 dari 446 hal.

Hasil due diligenceLNGInternational tidak relevan dan tidak merubah ataupunmenambah halhal yang ditawarkan oleh Mitsubishi.SEHUBUNGAN DENGAN PERTIMBANGAN Termohon Kasasi BAHWADALAM PRESENTASI TANGGAL 7 FEBRUARI 2006 TIDAKMENYINGGUNG DMO (DOMESTIC MARKET OBLIGATION), NAMUNSETELAH MELAKUKAN DUE DILIGENCE DAN DARI ASPEKKOMERSIAL MELIHAT ADANYA DMO, MAKA DALAM PROPOSALTANGGAL 16 MARET 2006, MITSUBISHI MENYINGGUNG TENTANGDMO YAITU DALAM HAL OVERCOME DMO ISSUE212.213.Bahwa Termohon Kasasi telah mengabaikan

buktibukti hukum,dan telah memutarbalikkan faktafakta serta tidak ada bukti atastuduhan yang menyatakan bahwa proposal Mitsubishi yangmencantumkan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO)adalah hasil due diligence terhadap LNGInternationalsebagaimana terdapat dalam butir 9.5.(6) huruf b halaman 234Putusan, dan karenanya Pemohon Kasasi dan Pemohon KasasiIl menolak dan membantah pertimbangan Termohon Kasasi yangdiambil alin oleh Judex Factie tersebut.Perlu Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II tegaskan

kembalibahwa ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) (kewajibanalokasi pemasaran dalam negeri) adalan kebijakanpemerintah/bersifat umum yang dapat diakses secara umum pula,dan tidak merupakan milik LNGEU/LNGInternational dan tidak adarelevansinya dengan proses due diligence.

salah satudari 17 badan khusus di United Nations, berkantor pusat di Geneve, Swiss,dengan Anggota : 185 negara, termasuk Indonesia.bahwa dalam OECD Transfer Pricing Guidelines, Chapter VI, Para 6.8menyebutkan sebagai berikut :beceeeeaes A trademark is a unique name, symbol or picture that the owner orlicensee may use to identify special products or services of a particularmanufacturer or dealer and, as a corollary, to prohibit their use by otherparties for similar purposes under the protection of domestic

termasuk membawahi Assistant DirectorSales & Marketing (Yanty) dan Reservation Manager (Eric Sutana Hadi,Saksi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi);Bahwa Saksi menyatakan bekerja di PT Sejahtera Indoco sejak Mei2015 sampai Mei 2019, keluarkarena resign;Bahwa Saksi menyatakan bahwa dalam proses penerimaan karyawanbaru, penguasaan bahasa Inggris aktif pasif menjadi syarat mutlak bagikaryawan baru;Bahwa Saksi menyatakan bahwa Yanty bertanggung jawab menanganimarket Cina / Asia Pacific tidak termasuk domestic

Indowine from Domestic Liability Company IntoForeign Direct Investment Company (PMA), yang terjemahannya dalambahasa Indonesia, Nota Kesepakatan Perjanjian Kerjasama PT. Indowinedan Resolusi Perubahan Status Hukum PT.

tidak dapat dikreditkan akan memberikan keadilan kepada semuausaha sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimanaditentukan dalam Pasal 16B UndangUndang PPN dan Pasal 27 ayat(1) UUD 1945;Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law,yakni tidak membedakan status orang atau perusahaan (apakahorang/perusahaan kecil atau besar), jenis kegiatan usaha (apakahusaha perdagangan, pabrikan, operasi dll), kepemilikan (apakahorang/perusahaan adalah pribumi/domestic

berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikanproduktivitas dan pertumbuhan ekonomi.Harusnya penetapan UMSP memperhatikan acuan sebagai berikut :1 Inflasi DKI Jakarta Januari 2013 hingga Desember 2013 sebesar 8,00%menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta(Sumber : press releaseBadan Pusat Statistik Jakarta, Bukti P21);2 Kenaikan Kebutuhan Hidup Layak 2014 naik sebesar 16,23% dibandingKebutuhan Hidup Layak 2013 (Putusan Dewan Pengupahan, tanggal 25Oktober 2013,Bukti P22);3 Pendapatan Domestic

telahmelakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap,sebagaimana Tergugat buktikan berdasarkan faktafakta sebagaiberikut:1) Adapun tahap (Pertama) Tergugat melakukan pembayaran denganjumlah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) yangdibuktikan dalam dokumen informasi transfer, tertanggal 4 Okotber2018.2) Selanjutnya pada tahap pelunasan Tergugat telah melakukanpembayaran dengan jumlah sebesar Rp 63.466.000, (Enam PuluhTiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dibuktikandalam dokumen Domestic

pembayaran kepada Penggugat secara bertahap,sebagaimana Turut Tergugat buktikan berdasarkan faktafakta sebagalberikut:1) Adapun tahap (Pertama) Tergugat melakukan pembayaran denganjumlah sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) yangdibuktikan dalam dokumen Informasi Transfer, tertanggal 4 Oktober2018.2) Selanjutnya pada tahap pelunasan Tergugat telah melakukanpembayaran dengan jumlah sebesar Rp.63.466.000, (Enam PuluhTiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dibuktikandalam dokumen Domestic

CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 493.535.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertangal 17 September 2014;

CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) invoice pembongkaran dan pembangunan jempatan pada KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard tertangal 15 April 2015;

Pasal 2 ayat (3) ICCPR;Pemulihan termasuk konpensasi, tetapi dapat juga mencakup permintaanmaaf secara terbuka bila dianggap perlu, dengan jaminan bahwa haltersebut tidak terulang lagi;Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahananyang tidak sah berhak mendapatkan ganti rugi (kKonpensasi), sebagaimanadi atur dalam Pasal 9 Ayat (5) ICCPR (Konvenan Hakhak Sipil danPolitik);Hukum Internasional menganggap penahanan sewenangwenang adalahpelanggaran, walaupun dibolehkan oleh hukum domestic

dankomitas; sebagai balasan untuk pemberian imunias, maka negaranegaralain atau pemegang kedaulatan negaranegara tersebut saling memberikanimunitas di dalam wilayah mereka; (iii) fakta bahwa pada umumnyakeputusan pengadilan nasional tidak dapat dilaksanakan secara praktisterhadap negara asing atau negara yang berdaulat, atau usaha untukmelakukannya dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bersahabat; dan(iv) sengketa yang menyangkut kebijakan suatu negara asing tidaksepantasnya diadili di pengadilan domestic

All equipment to be installed in the vessel (such as wnches,anchors, pumps, windlass, main switchboard, shafting andpropellers, ropes, chains, safety equipment, communication andnavigation equipment, electrical items, ventilation facilities,domestic equipment etc)d.

1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017

23. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017

24. 1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunan rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic

Tri Andika,SH.MH, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2017 padaKementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat PPLP Satker PSPLPPropinsi Bengkulu, ada pekerjaan Penyusunan Ranperda Bidang AirLimbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 sedangkantahun 2018 saksi tidak lagi mengikutinya.Bahwa menurut saksi sebelumnya saksi dihubungi oleh Kasatker yangbernama Azwar Alpian melalui telpon untuk bertemu, kemudian sekitarawal bulan April

Tahun2017.21. 1 (Satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.22. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 201723. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi BengkuluNomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 201724. 1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunanrancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic

Butir ketiga dari rekomendasi tersebut menyebutkan:Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities tobe confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender todemonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extentthat such a requirement is consistent with the principles of their domestic law.Sementara itu, Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC menyatakan bahwa:....Consider taking such measures

Its provisionscriminalise domestic andforeign bribery, diversion ofproperty by public officials,trading in influence, illicitenrichment, moneylaundering and concealmentof property. 64 Kembali pada pengaturan di Indonesia, Dalam Pasal ayat (3) UUD 1945 telah menegaskanbahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.

In domestic trade, tax neutrality is achieved in principle bythe multistage payment system: each business pays VAT to itsproviders on its inputs and receives VAT from its customers onits outputs. To ensure that the right amount of tax is remitted totax authorities, input VAT incurred by each business is offsetagainst its output VAT, resulting in a liability to pay the netamount or balance of those two. This means that VAT normallyflows through the business" to tax the final consumers.

Pengolahan Gabunganpep pp JO PPN OPP PPN OPP PPN OPP PPN cPO o q 200 2q q q 200) 20 20 2TBS 100 q 100 q 700) og 100 o 100Pupuk dill 50 gj q q 50 5 Qo 50 5Net 50) q 100 20 50) 4) 100 20 50 1 a a ee i rey Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law yakni tidak membedakan status orang atauperusahaan (apakah orang/perusahaan kecil atau besar), jeniskegiatan usaha (apakah usaha perdagangan, pabrikan, operasi ell),kepemilikan (apakah orang/perusahaan adalah pribumi/domestic

Foto copy Domestic Transfer, diberi tanda T.I28;29. Foto copy Laporan Rekening Koran Tabungan, atas namanasabah Hasnawati Sinaga, diberi tanda T.I29;30.

Konawe 2020;

40

1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban anggaran penunjang kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020;

41

Laporan realisasi fisik keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2020 Bidang Cipta Karya pada kegiatan pembangunan System Pengelohan Air Limbah Domestic Setempat (SPALD-S) tahun 2020;

Keputusan bisnisharus dimotivasi oleh ekonomi bukan oleh pertimbangan pajak.Wajib Pajak wajib pajak dalam situasi yang sama, yangmelakukan transaksi yang serupa harus terkena tingkat pajakyang sama pula);Bahwa selanjutnya terkait dengan Basic Neutrality Principlesdalam OECD International VAT/GST Guidelines dinyatakan seseeeees In domestic trade, tax neutrality is achieved in principleby the multistage payment system: each business pays VAT toits providers on its inputs and receives VAT from its customerson

Dimana dalam surat tersebut, Tergugat pada intinya menyatakanbahwa tindakan Tergugat yang meminta paspor Penggugat bukan karenarute domestic yang akan Para penggugat jalani, melainkan sebagaitindakan klarifikasi data diri penumpang (in casu Penggugat ).Kemudian pada tanggal 24 November 2016, Penggugat kembalimengirimkan surat kepada Tergugat.

membawa narkotika pada hariSabtu sekitar pukul 14.45 Wita atas nama Terdakwa, Rustam Nawawi AliasRustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah, untukmenindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim langsung melakukankoordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar Udara InternasionalZainuddin Abdul Madjid dan disepakati bahwa petugas dari BNN ProvinsiNTB akan berpurapura menjadi petugas Bandara yang nantinya akanmengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminalkedatangan domestic