Ditemukan 7068 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
521 — 352
Terhadap kegiatankegiatan tersebut kemudiandirinci dalam matriks kegiatan sebagaimana halaman II46untuk pembentukan satgas kebakaran dan pengadaansarana pemadam kebakaran akan dilaksanakan padatahun 2000 sedangkan pelaksanaan patroli secara rutindilaksanakan skala harian terutama musim kemaraudengan cakupan seluruh lahan perkebunan;2.
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
SUEKA BONAFIDE BARON KABAN, SH
186 — 46
Status lahan dan pemanfaatan lahan sekitar.Melakukan pengukuran topografi terhadap seluruh calonlokasi, dengan skala 1:1000, untuk memperkirakan besarnyadaya tampung bila dipergunakan metoda landfilling.e Menganalisa kesesuaian lahan sebagai TPA, di dasarkanpada SNI 3241 1994 tentang Pemilihan Lokasi TPA diIndonesia. Melakukan analisa umur dan kapasitas lahan calon lokasiTPA baru. Bahwa Saksi tidak ada waktu yang mengikat untuk menyelesaikanPerkerjaan Penyusunan Studi Kelayakan TPA Sampah.
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
111 — 182
danPemberdayaan Masyarakat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,Kepala Desa berwenang:a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;Cc memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;d. menetapkan Peraturan Desa;e menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;f membina kehidupan masyarakat Desa;g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
96 — 28
Melakukan pengukuran topografi terhadap seluruh calonlokasi, dengan skala 1:1000, untuk memperkirakan besarnyadaya tampung bila dipergunakan metoda landfilling.e Menganalisa kesesuaian lahan sebagai TPA, di dasarkanpada SNI 3241 1994 tentang Pemilihan Lokasi TPA diIndonesia. Melakukan analisa umur dan kapasitas lahan calon lokasiTPA baru. Bahwa Saksi tidak ada waktu yang mengikat untuk menyelesaikanPerkerjaan Penyusunan Studi Kelayakan TPA Sampah.
61 — 11
Sumatera Barat) tersebut adalah :e Telah dilakukan Surve detail di lokasi calon penerimaan bantuanpembangkit Listrik tenaga Air skala kecil (pikohidro) oleh Tim SurveDinas ESDM Prop. Sumatera Barat bersama dengan Konsultan yangHalaman 64dari 244 Putusan No.35/Pid.Sus/T PK/2015/PN PDGakan membangun pikohidro tersebut yang didampingi oleh Tim SurveDinas Pertambangan dan Energi Kab. Sijunjung pada tanggal 9 Maret2012 di Jorong Tandikek Nagari Timbulun kec.
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
336 — 55
Pemberatasan Tindak Pidana korupsi dihubungkan dengan faktafakta persidangan perkara a quo , maka diketahui nilai kerugian negara dalamperkara a quo merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yangsignifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri,maupun orang lain, terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sarana atauteknologi cangih, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
173 — 84
Peraturan BupatiTangerang Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2012 tentang petunjuk teknisPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala kecilPemerintah Kabupaten Tangerang;Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 menyatakan:1) Dalam
57 — 15
+@ 3,7 cm, plastik bening warna kuning Lembar Lingkaran, +@ 3,7 cm, plastik bening warna merahManik manik 2 oe eeeMangkok Neraca Tuas/Neraca dengan penyeimbang Jepit Tuas /Dudukan Neraca63646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596o7Penggantung Mangkok Neraca Bak Plastik Cakram 2 warna @ 5 cmCakram 2 warna @ 3 cmCakram 6 warna @ 5 cmCakram 6 warna @ 3 cmCakram 2 warna (elektrik)Cakram 6 warna (elektrik)Pemukul Balingbaling Batang Bayangbayang I Batang Bayangbayang IIPapan Skala
51 — 10
Halaman 221 dari 306e Tahun 2008 kegiatan dimulai dengan rapat usulan pengadaanbarang dari Ketua Kejuruan dan Instruktur masingmasingjurusan di BLK sebanya 12 kejuruan kepada Terdakwa selakuKasi Pelatihan;e Diadakannya rapat membahas standart peralatan pelatihanberbasis kompetensi dan standard peralatan tempat ujkompentensi dan dari rencana pengembangan BLK PropinsiKalimantan Selatan melalui kunjungan ke perusahaaan ataulembaga latihan sejenis;e Mengambil skala prioritas untuk pengadaan peralatan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
65 — 38
dan DPRDmembahas rancangan oprioritas dan plafonHalaman 17 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRAyat (2):Ayat (3):Ayat (4):Ayat (5):anggaran sementara yang disampaikan olehkepala daerah.Pembahasan prioritas dan plafon anggaransementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Julitahun anggaran sebelumnya.Pembahasan prioritas dan plafon anggaransementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagaiberikut:a. menentukan skala
HENDRAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SLAMET Bin H. SARIP
132 — 36
1 (satu) Peta Nilai Tanah Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Skala 1 : 5000;
1 (satu) bendel Kasbuk Desa Baru Tahun 1977 Petapan;
1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No
Register : 10-07-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 25-11-2016Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2013 — - Ir. MS PETRUS MANIK, MM Als MANIK
87 — 358Dusun Sei Skala Kec. Selesai Kab.Langkat, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangandengan sebenarnya dipersidangan.Bahwa benar saksi Pada tahun 2007 s/d bulan Juni 2011, saksi menjabat sebagai KepalaDinas Tanaman (KDT) rayon Sei Serdang (AfdV s/d AfdIX) Kebun Kwala Sawit Kec. BatangSerangan Kab.Langkat.Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai KDT adalah sbb :Putusan.
Register : 10-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020Putusan PN BENGKULU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
AHYADI Bin TAMRIN
126 — 71pembinaan masyarakat desa dan,e Memberdayakan masyarakat desaBahwa wewenang Kepala Desa adalah :e Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;e Menetapkan Peraturan Desa;e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina kehidupan masyarakat Desa; Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;e Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
309 — 46Pemberatasan Tindak Pidana korupsi dihubungkan dengan faktafakta persidangan perkara a quo , maka diketahui nilai kerugian negara dalamperkara a quo merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yangsignifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri,maupun orang lain, terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sarana atauteknologi cangih, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala
Register : 09-05-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-03-2013Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 25 September 2012 — APRILIYANTONI, A.MD
67 — 25sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;129Bahwa saksi saat ini saksi bekerja sebagai Ketua GOW Kota Palangkaraya sejaktahun 2006 sampai sekarang:Bahwa GOW adalah wadah organisasi perempuan diKota Palangkaraya; Bahwa saksi terpilih menjadi Ketua dan Sekretaris Painem,BendaharaBahwa bantuan tidak sama setiap tahun dan sesuai dengan proposal yang diajukanGOW disetujui oleh Pemerintah daerah;Bahwa proposal merupakan uraian kegiatan dan rencana kegiatan dan harus sesuaitarget Pemda dan skala
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
133 — 43HARIADI (Alm), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi menjelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauHalaman 33 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai
Register : 11-03-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 31-10-2014Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 18 Juli 2013 — SUDIRMAN,SE alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH DAWAMI
102 — 20; Bahwa betul Barang bukti (B.101109) tentang pengembalian uang ke kasNe Qara; 222 $2 nnn nn nn nn nn nnn nn nnn nen n nee n eeBahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi susulan pasca gempa bumi2007 khususnya untuk Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidakdibenarkan untuk kepentingan yang lain selain untuk rumah tinggal; Bahwa dengan kearifan lokal dalam kaitannya dengan Rehabilitasi danRekonstruksi; Dalam hal ini kearifan lokal intinya adalah kewenangan Pokmasuntuk menetapkan skala
Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-06-2014Putusan PN MEMPAWAH Nomor 300/PID.B/2013/PN.MPW
Tanggal 30 April 2014 — terdakwa I. HERI Bin ZAKARIA terdakwa II. PARDAN Bin SAMAN
184 — 284hidup kembali sampai dengansekarang ;Bahwa pergerakan nomor Handphone Terdakwa I berada di daerahdaerah yang Ahlisebutkan terjadi pada tanggal 19 Desember 2012 ke Sungai Batang jam 09.00 wib,Sungai Pinyuh jam 07.00 wib, ke Galang jam 15.00 wib, di Kuala Mempawah 09.59 wibdan banyak waktu tentang Terdakwa I berada di daerah tempat Kuala Mempawah; Bahwa data yang Ahli dapatkan dalam bentuk angka dan dimensi yaitu sampai 3 dimensisehingga jika bicara digital tidak bisa muncul jarak dengan menggunakan skala
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
642 — 945Setelahdilakukan pengukuran maka akan dibuat namanya peta bidang, makanya tadisaya katakan peta bidang itu hasil dari pemetaan, bisa satu bidang atau lebihterhadap tanah yang sudah ditetapkan yang ada didalam gambarnya padasuatu kertas dengan suatu skala tertentu;Bahwa NIB adalah kelanjutan dari peta bidang, jadi kalau sudah dilakukan petabidang maka akan diterbitkan namanya NIB (Nomor Identifikasi Bidang).
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
150 — 25Jadi dia hanya bersifat pokokpokok kebijakanpemerintah, dokumen (seperti dokumen perancangan saja) jadi hanyamenyampaikan bagaimana dilaksanakannya yang nanti akan disusun;Bahwa untuk PPAS itu Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara, itudokumen yang menunjukkan skala prioritas dari anggaran yangkemudian prioritas terhadap program yang akan diadakan sertaberapa jumlah pelapor yang disampaikan;Bahwa ke 2 Dokumen itu adalah Kebijakan Umum Anggaran KUA danPPAS berbeda dengan dokumen keuangan lain, jadi
PUTUSAN NO.110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.hukum karena nanti masih ada proses penganggaran dan dasarhukumnya didalam RAPBDP;Bahwa kalau diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden No. 16 Tahun2010 demikian juga mengacu pada Pasal 20 Ayat 3 UndangUndangNo. 17 Tahun 2003 bahwa pembahasan disampaikan kepadaPemerintah Daerah sebagai mitra kerjanya kemudian disampaikanbagaimana aspirasi yang muncul karena nanti salah satunyadisampaikan soal prioritas program, jadi setelah skala atas prioritasyang ditetapkan