Dan setelah SPM ditanda tanganioleh KADIS selanjutnya saksi meminta rekomendasi ke Bagian AdministrasiPembangunan dengan melampirkan :a Foto Kopi SPPb Foto Kopi Kwitansic Foto Kopi SPMd Foto Kopi Faktur Pajak (PPh/PPn)e Foto Kopi KontrakBahwa setelah lengkap maka AP menerbitkan Rekomendasi dan surat rekomendasi APtersebut saksi bawa ke DPKAD untuk menerbitkan SP2D dan setelah terbit SP2D makatugas kami sebagai bendahara telah selesai.

Untuk yang bersifat rutin dipersiapkan dokumennya laludiajukan ke DPKAD sedangkan yang bersifat program kami merencanakanproses pengadaan (misalnya pengadaan obat) kemudian kalau sudah clearproses pengadaannya baru bisa mengajukan anggaran itu ke DPKAD.Bedanya kalau yang sifatnya rutin, hanya dilampirkan dokumen pendukungbersama surat permintaan pencairan ke DPKAD sedangkan untuk programharus didahului proposal perencanaan, mempersiapkan pengadaannya baru terakhir usulan penganggaran; Bahwa uang

Kaur setelah DPKAD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana(SP2D) dana KJM tahun anggaran 2009 di cairkan oleh Bendahara PengeluaranDinas Pendidikan Kab.

Kaur setelah DPKAD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana(SP2D) dana KJM tahun anggaran 2009 di cairkan oleh Bendahara PengeluaranDinas Pendidikan Kab.

., M.M. selaku Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;

Fotokopy dari fotokopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antaraPemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Yayasan Ratu Samban,Nomor : 9.424/0853/DPKAD, Nomor 39/YYSRS/6/2015 tertanggal 15Juni 2015, Kwitansi Nomor : 09/KW/BTL/Bend.PPKD/2015, tertanggalJuni 2015, Kode Rekening : 1.20.00.00.5.1.4.05.01 tentang PemberianDana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepadaYayasan Ratu Samban Tahun 2015, yang diterima dan ditanda tanganioleh Plt.

Kaur setelah DPKAD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana(SP2D) dana KJM tahun anggaran 2009 di cairkan oleh Bendahara PengeluaranDinas Pendidikan Kab.

hubunganpekerjaan namun saksi tidak menerima gaji dari terdakwa begitu jugasebaliknya saksi tidak menggaji terdakwa melainkan samasamamenerima gaji dari Pemerintah serta antara saksi dengan terdakwa tidakada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaanpekerjaan pembangunan jalan ini berdasarkan SK Bupati tapi nomor dantanggalnya saksi lupa dengan tugas melakukan proses pencairan danakegiatan tersebut serta melaporkan keuangan kepada DPKAD

DirekturPT.Karya Pribadi Pusaka;Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan tentang berita acara hasilpekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh 4 orang dari P2HP;bahwa yang mengantar berkas dan mengurus proses pencairan ke saksiHalaman 82 dari 179 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN Pikadalah anak buah Kasmadiansyah setelah terlebin dahulu diverifikasi olehPPK selanjutnya SPM dan kwitansi pembayaran ditandatangani olehPengguna anggaran yakni Agus Setiyadi selanjutnya saksi membuat suratpengantarnya ke DPKAD

(23) Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor: 900/87/DPKAD/II/2011 tanggal . Pebruari 2011 tentang Penarikan Sisa Dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008.
(24) Foto Copy Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor: 900/190/BPKAD tanggal 16 Maret 2017 tentang Penagihan SPJ KPU TA. 2009.

Jadi ada hutang budi dengan Wawan.Bahwa kalau ploting tidak dilaksanakan khawatir dikriminalisasi, ancamansecara langsung tidak ada, namun tandatanda kasus ada.Bahwa yang menyebabkan Wawan masuk dalam kegiatan di Tangselkarena suami dari Walikota tangsel.Bahwa saksi tidak tau Wawan memploting.Bahwa saksi tidak tau Wawan dapat menyusun plotingan, karena saksitidak pernah memberikan DPA ke WawanBahwa yang punya DPA : Dinasdinas, DPKAD dan Bappeda, saksi tidaktau DPA dapat keluar.Bahwa saksi dalam pertemuan

Dokumen dibawa ke DPKAD, lalu ditandatangani Yuyus jamaliusselaku Kuasa BUD agar uang di kasda dicairkan ke PT MikindoAdiguna Pratama pada bank Jabar banten no rek 000.889.145.1001senilai Rp.4.138.649.428 setelah dipotong pajak.Bahwa proses pencairan tersebut sama dengan proses pencairanpelunasan uang alkes senilai Rp.18.487.368.000, sesuai SP2d tanggal21 Desember 2012 ;Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tidak ada tanggapan ;9.

BPP di Lontar.Bahwa saksi diperntah terdakwa mengurus pencairan alkes 2012 APBDPdua kali pencairan.Bahwa saksi mengurus pencairan sampai DPKAD/BUD.Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa gaji Rp. 1,7 juta, ditambahRp.3 juta uang pencairan. Saksi juga menerim uang dari YA.Bahwa perusahaan saksi (PT.Dini Usaha Mandiri) pernah diikutkan danmenang lelang mendapat 1% dari riil cost.Halaman 151 dari 442 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.

Dini Usaha mandiri menang lelang namun yangmengerjakan proyek adalah Yuni Astuti Javamedika, lalu saksi dimintaDadang Prijatna menagih pencairan Uang Muka 20% ke Dinkes PropinsiBanten dengan menandatangani Berita Acara pembayaran, kwitansipembayaran, SPM, SPP 1, SPP 2 dan SPP 3 serta BA tujuanpembayaran, lalu dokumen tersebut saksi serahkan ke bendahara Dinaskesehatan Propinsi banten sdri Ida untuk disampaikan ke DPKAD, lalusaksi Mununggu uang masuk.Bahwa sebelum dana masuk ke perusahaan saksi menandatangani

Bukan untuk di APBDperubahan.Bahwa dalam rapat APBD perubahan Tb.Chaery Wardana mengkritisi,tinggi gedung Rumah sakit tidak boleh tinggi dari gedung Walikota, tongsampah harus kuat.Bahwa saksi bergerak setelah ada pagu anggaran.Bahwa verifikas anggaran : Di DPKAD : perkalian standar belanja.Bahwa dalam RKA : harus ada TOR.Bahwa saksi ikutt rapat di the esat dan ritz carlten, November 2012,dalam pra KUA PPAS.Bahwa rapat di KUA PPAS Tb.Chaery Wardana bicaraBahwa peran saksi : pada ketersediaan anggaran.Bahwa

Mengkoordinasikan kegiatan dan acara yang akan dihadiri WaliKota;d) Mendampingi kegiatan dan acara resmi Wali Kota; Bahwa dasar pengangkatan sebagai ajudan Wali Kota Tanggerangadalah Surat Keputusan SEKDA nomor:800/Kep.107UM/SETDA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011; Bahwa tahun 20112012 saksi pernah mengkoordinasikan dengancara menelpon maupun sms dengan telpon KHUSUS AJUDAN no.08119408068 kepada SKPD yang lain : SEKDA, Dinas Pendidikan,Dinas Bina Marga, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, Wakil WaliKota, Bappeda, DPKAD

dan beberapa Dinas lain saksi lupa; Bahwa saksi pernah mengkoordinasikan dengan mengundangmelalui teloon maupun sms untuk rapat di THE EAST KUNINGAN,dan untuk di Riz Carlton saksi lupa, saksi mengundang kepadaSKPD yaitu : SEKDA, Wakil Walikota, Dinas Pendidikan, Dinas BinaMarga, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, BAPEDA, DPKAD, DinasKebersihan, dan dinas lainnya saksi lupa, mengundang untukkegiatan pembahasan progress kegiatan / evaluasi kegiatan SKPDmasingmasing tersebut, dan diadakan di THE EAST

DESY YUSANDI tidak ada.; Pada antara tahun 20112012 pada saat saksi sebagai salah satuajudan Wali Kota Tangerang Selatan biasanya waktunya pagi atausiang kadang di kantor wali Kota maupun didalam mobil Wali KotaTangerang Selatan memerintahkan saksi untuk menghubungi SKPDuntuk mengikuti rapatrapat dengan perkataan may kasi tahu PakWakil, Pak SEKDA, Bappeda, DPKAD, Dinas Tata Kota, DinasKesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, dan SKPD lainnyasaksi lupa untuk rapat di THE EAST jam sekian.....

dimanfaatkan ;Bahwa terdakwa pernah berkonsultasi dengan saksi ;Bahwa terdakwa juga pernah mengkonsultasikan harga kepadaSaksi ;Bahwa terdakwa pernah menghadap kepada saksi denganmembawa brosurbrosur ;Bahwa brosur brosur yang dibawa oleh terdakwa saat itu berasallebih dari satu perusahaan ;Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Survey ;Bahwa saksi tidak pernah mempelajari HPS ;Bahwa terdakwa tidak pernah membawa HPS kepada Ssaksi ;Bahwa Saksi tidak pernah ke Propinsi ;Bahwa saksi pernah mendapat info dari DPKAD

Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di DPKAD Kab. Rejang Lebong( sekarang BPKD ) sebagai staf sejak bulan januari tahun 2016 s/d bulan juli tahun 2017 sebesar Rp3.000.000. ( belum di potong pajak ).Cc. Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku kKepala DPKAD Kab. RejangLebong ( sekarang BPKD ) sejak bulan Agsustus tahun 2016 s/d sekarang sebesar Rp 10.000.000.( belum di potong pajak ).d. Gaji pokok di tambah tunjangan jabatan selaku kepala BPKD kab.

M.Si Als IWAN Bin MUSA berdasarkan Surat KeputusanBupati Rejang Lebong Nomor : 820/138/KEP/BID.I/BKD/2016 tanggal 01 Agustus 2016 ditunjuk sebagaiKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Rejang Lebong yang pada saatini telah berganti nama menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);4, bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)juga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain :a.

keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;16.Saksi HAIRIL ANWAR Bin ILHAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan;Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaanpekerjaan pembangunan jalan ini berdasarkan SK Bupati tapi nomor dantanggalnya saksi lupa dengan tugas melakukan proses pencairan danakegiatan tersebut serta melaporkan keuangan kepada DPKAD

semuaanggarannya ditransfer ke rekening Kasmadiansyah selaku Kuasa DirekturPT.Karya Pribadi Pusaka;Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan tentang berita acara hasilpekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh 4 orang dari P2HP;bahwa yang mengantar berkas dan mengurus proses pencairan ke saksiadalah anak buah Kasmadiansyah setelah terlebin dahulu diverifikasi olehPPK selanjutnya SPM dan kwitansi pembayaran ditandatangani olehPengguna anggaran yakni Agus Setiyadi selanjutnya saksi membuat suratpengantarnya ke DPKAD

ditransfer dari kas daerahPemda Soppeng ke rekening Kas Desa Pattojo mulaitanggal 19 Agustus 2016, dengan sebelumnya mengajukanpermohonanan pencairan dana ke Dinas DPMD (DinasPemberdayaan masyarakat dan Desa) dengan 2 (dua)tahap pencairan, dari jumlah tersebut digunakan untukoperasional perkantoran Rp. 277.868.805, kemudian untukpemberdayaan (fisik dan pemberdayaan lain sepertiBimTek) Rp. 564.500.546, sedangkan untuk total dana DDRp. 655.062.000, masuk ke kas desa mulai tanggal 22 Juli2016 dari Dinas DPKAD

dugaan tindakpidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPDDinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten MalukuBarat Daya Tahun Anggaran 2012;Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan perkaradugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunankonstruksi runway Bandara Moa Tiakur yang dibiayai dari APBD KabupatenMaluku Barat Daya Tahun 2012;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan BupatiMaluku Barat Daya Nomor :021.2.02 tanggal 27 Januari 2009 dan tupoksi sertakewenangan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 dalam pasal 9 jo pasal 20 huruf (a,b,c,d dan e) tentangPerbendaharaan adalah :Sesuai pasal 9 ayat (2) yakni ;1.

Dapil) untuk melakukankegiatan dengan masyarakat dalam rangka mendengar aspirasi;Bahwa sebagai anggota DPRD Provinpi Maluku saksi pernah berkunjung kedaerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat masa reses (tiga kali dalamsetahun) dan melaksanakan fungsi pengawasan yaitu pada tahun 2011 danunsur SKPD yang menjadi mitra saksi selaku Anggota DPRD Provinsi MalukuHalaman 240240240 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusKomisi C yaitu : Dinas Perhubungan, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas PU,Dinas DPKAD

ditandatangani oleh Pihak ketiga, PPTK dan PA; Dalam lampiran BAP terdapat bukti pembayaran yang ditandatanganioleh Pihak Penyedia Jasa kemudian ditandatangani oleh KPA setelahitu BAP dikembalikan ke administrasi keuangan untuk pembuatanSPP dan SPM serta kwitansi; Setelah itu SPP ditandatangani olen PPTK, SPM ditandatangani olehKPA, sedangkan kwitansi ditandatangani oleh penyedia jasa danKPA, kemudian dikembalikan kepada keuangan untuk ditandatanganioleh Bendahara; setelah selesai semua dokumen diantar ke DPKAD

Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dana tersebutawalnya Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi bulan Januari 2008 meminjamkanuangnya kepada PT JTT sebesar Rp102.140.000,00 (seratus dua juta seratusempat puluh ribu rupiah), dengan demikian uang Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah), sebagai pengembalian uang yang dipinjamkan kepadaPT JTT dan sisanya sebagai hutang pribadi Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi;Bahwa pinjaman PT JTT kepada DPKAD

melalui Dinas Perhubungan DIYogyakarta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal31 Desember 2008, melalui Saksi Supri Pujiastuti, A.Md, telah dikembalikanlangsung ke DPKAD ; Bahwa terkait dengan dana BOK yang telah dibayarkan kepada PT JTT,selanjutnya digunakan untuk tranSaksi tertentu, seperti pembayaran hutangkepada Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi Rp20.000.000.00,Rp102.140.000,00, Rp75.000.000,00 atau jumlah lainnya, dipinjamkan kepadaKoperasi Pemuda Rp25.000.000,00, Rp450.000.000,00

Bahwa dana yang disetujui DPKAD dengan suratnya No. 05/SPD/2008 dan No. 32/SPD/2008, tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp11.936.585.780,00 (sebelas milyarsembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratusdelapan puluh rupiah), alokasi dana BOK dengan mekanisme Uang Persediaan(UP) adalah sebagai uang negara, sebagian besar dari dana tersebut untukHal 357 dari 412 Hal. Pts. Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.

ratus tiga puluh empat rupiah), tidakrelevan dan tidak adil diterapkan pada perkara Terdakwa sekarang ini mengingathal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara sekarang ini ;Menimbang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa Poerwanto yang dilakukansecara melawan hukum tersebut tidak secara nyata telah merugikan keuangan negarasebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, namun berdasarkan faktafaktahukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :1.Bahwa dana yang disetujui DPKAD

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan non eselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktober s.d.Desember 2010 (triwulan IV).1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan/lauk pauk bulanOktober s.d.

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan non eselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktober s.d.2401 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (124.125.126.Wat128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.Desember 2010 (triwulan IV).1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan / lauk pauk bulanOktober s.d.

Rizky Nugraha;

39. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2010;

40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2010;

41. 1 (satu) eksemplar Fotocopy salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003-DPKAD/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna