Ditemukan 828 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 420/Pid.B/2014/PN.TBT Tanggal 8 Oktober 2014 — NANDO SEMBIRING alias NANDO;
32 — 7
32 — 7
Melawan hukum dalam arti formil adalah segalatindakan/perouatan yang bertentangan dengan ketentuan perundargundangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalamarti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuanaturan tertulis juga dapat diarikanbertentangan dengan aturanketentuan yang tidak tertuis yang manaperouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau perouatan tersebut bertentangan dengan
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
110 — 23
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
110 — 23
Penetapan tertuis yang juga mencakup tindaka faktual;b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;f.
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Tng Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
15 — 3
dilaksanakanakan tetapi tidak berhasil rukun lagi/ gagal:;Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan senantiasa berusahamenasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap hidup rukun danmempertahankan keutuhan serta membina rumah tangga, namun tidakberhasil;Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan olehnya sendiri dalam persidangan ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah didengarketerangannya dan memberikan jawaban secara tertuis
Register : 31-01-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mnk Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 21
44 — 21
Sesungguhnya adalah sebuah keanehan dan kemustahilan darigugatan yang berperihal : Gugatan Wanprestasi dan TuntutanGanti Rugi, sebab mana mungkin pemerintah daerah provinsiPapua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,hendak membayar hakhak pihak ketiga atau pihak mana punketika tidak ada sebuah Perjanjian Tertuis atau Kontrak secaraTertulis yang dibuat baik di hadapan pejabat public (notaris)Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2019/PN.Mnkmaupun karena suatu Putusan
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN Parigi Nomor 5/PDT.G/2016/PN PRG Tanggal 2 Agustus 2016 — ZAINAB MAKARAMA
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
126 — 10
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
126 — 10
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.PrgMenimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban Gugatan yang sama secara tertuis tertanggal 10 Mei 2016yang menyatakan halhal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI PARIGl TIDAK BERWENANG UNTUKMENGADLI PERKARA A QUO1.
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.Prgmembuktikan bahwa Penetapan Lelang tersebut berarti juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di sebutkan dalampasal 1 angaka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN,yaiutu : Keputusan Usaha Negara adalah suatu penetapan tertuis yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbukan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.3.
Register : 23-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1194/Pdt.G/2015/PA.Pdg Tanggal 25 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 6
34 — 6
Oleh karenaitu beban pembuktian terhadap kebenaran nafkah lampau sebagaimanatercantum dalalm dalil Penggugat tersebut, dibebankan kepada Penggugat.Sedangkan kepada Tergugat juga patut dibebankan pembuktian terhadapdalildalil bantahannya dengan menyatakan Tergugat tidak melalaikan dantetap memberikan nafkah kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti diajukan Penggugat berupanafkah lampau, baik bukti tertuis maupun dari saksisaksi, tidak adasatupun alat bukti dapat menguatkan dalil gugatan
Register : 25-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
14 — 5
2021/PA.Kis.Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknyasecara lisan tanggal 22 Juni 2021 yang pada intinya tetap dengan jawabannyadan gugatan reknpensi terdahulu;Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihakdipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan bukti tertulis dan saksisaksi;Bukti Tertuis
Register : 28-01-2010 — Putus : 07-05-2010 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/G/2010/PHI/PN.BDG Tanggal 7 Mei 2010 — SAIFUL ANWAR; HENDRA KURNIAWAN; LAWAN; PT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA;
150 — 25
150 — 25
berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangonsebagaimana dalam pasal 65 ayat (14) PKB tersebut, sehingga PKB disebutOVERLAPPING dengan UU No. 13 tahun 2003, namun sepanjang mogokkerja tersebut dilakukan melalui prosedur maka hal itu dianggap sah ;Bahwa didalam UU No. 13 tahun 2003 tidak mengatur sanksi mogok kerjayang tidak prosedur, tetapi diatur dalam Kepmentrans No. 232 tahun 2003tentang akibat mogok tidak sah dikatagorikan mangkir setelah oleh Perusahaandipanggil 2 kali secara patut dan tertuis
Register : 12-02-2009 — Putus : 08-10-2009 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/ PDT.G/2009/PN.JKT.PST. Tanggal 8 Oktober 2009 —
101 — 21
101 — 21
., akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari HakimMediator tertanggal 05 Mei 2009 yang kesimpulannya bahwa usaha perdamaian tidaktercapai, maka pemeriksaan perkara ini dimulai denganmembacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2009 dimana PihakPenggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi gugatannya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat danKuasa Turut Tergugat telan mengajukan Jawabannya secara tertuis tertanggal
Register : 23-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 432/Pid.Sus/2016/PN.Bjb Tanggal 10 Januari 2017 — Dian Anggraini Als Dian Als Ceper Binti Suwarno
45 — 24
45 — 24
mempunyai hak untuk melakukan perouatanperbuatan seperti yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perouatan yang diatur dalamperundangundangan secara tertulis dimana apabila perouatan tersebut dilakukanmaka dapat dipidana dan melawan hukum dalam art materil yaitu meskipunperouatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara tertuis
Putus : 08-09-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 8 September 2016 — J U W A R I melawan SUSETYANINGSIH dkk
56 — 27
56 — 27
Kartu Keluarga atas nama Bambang Widoyoko, suami dari AtlitLariana Oktaviani (Tergugat Ill) terbitan tahun 2013, didalamkolom orang tua tertuis nama .NGASMANI danSUSETYONINGS IH;5. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Atlit Niken Nilasari(Tergugat Il) tanggal 18 Agustus 2014 yang diketahui oleh RTdan RW setempat yang menerangkan bahwa Tergugat Il danTergugat Ill benar anak dari Alm.
Putus : 21-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2012 Tanggal 21 September 2012 — LESTARIA Br. GINTING VS ERNAWATY Br. BUKIT dan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARO
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ginting, dan Masmin Bangun (Alm.) juga tidak pernahmendapatkan izin menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi apabilaseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajibmengajukan permohonan secara tertuis kepada Pengadilan, mengingat halhaltersebut di atas, maka sudah barang tentu, menurut hukum tentang perkawinanMasmin Bangun (Alm.) dengan
Register : 23-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA BIMA Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Bm Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 77
107 — 77
jawabannya secaratertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasan paraPenggugat/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/ Kuasanyatersebut, para Penggugat / Kuasanya telah menyampaikan Replik secaratertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasan yangdikemukakan oleh para Tergugat / Kuasanya, kecuali yang secara tegastelah diakuinya;Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikanduplik secara tertuis
Register : 01-09-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN SELONG Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sel Tanggal 4 Mei 2017 — - AMAQ HIDAYATI,dkk
melawan
- INAQ TERUM,dkk
dan
- JAELANI,dkk
58 — 21
58 — 21
Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat poin ke11, 12, yang menyatakanTergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah objek sengketa tanopa alas hak yangjelas; Bahwa sebagaimana kami dalilkan sebelumnya, bahwa antara Tergugat 1darTergugat 2 dengan Para Penggugat telan ada kesepakan lisan, yangkemudian dituangkan secara tertuis pada tanggal 28 Nopember 2011 seradikuatkan denga faktafakta lainnya, maka jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2menguasai objek sengketa secara sah berdasarkan hokum; Bahwaberdasarkanhal
Register : 28-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mrj Tanggal 19 Oktober 2016 — YUSMEN,
BUPATI DHARMASRAYA c.q. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
117 — 29
117 — 29
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN MrjMenimbang, bahwa berdasarkan laporan tertuis dar Mediator tersebuttertanggal 22 Juni 2016 proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasilmencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara a quodilaniutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal 27 Jui 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Terlebinh
Register : 02-06-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Smp Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 2
21 — 2
hasilnya dibagi sesuai bagian masingmasing Penggugat danTergugat ;Menimbang bahwa mengenai sepeda motor Vario tahun 2015 yangdidalilkan Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama TergugatRekonpensi membantahnya, Tergugat mendalilkan bahwa sepeda motortersebut telan kredit sejak Mei 2015 sebelum Penggugat dan Tergugatmenikah pada Agustus 2015 dan atas nama ibu Tergugat yaitu Sanimayang kredit juga atas nama Sanima ;Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut PenggugatRekonpensi mengajuka bukti tertuis
Register : 27-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 247/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 30 April 2015 — 1. TITIN, 2. ISMAIL, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
74 — 63
74 — 63
Kemudian PengadilanTata Usaha Negara, sesuai pasal 50 Undang Undang No. 5 tahun 1986bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 5 tahun 1986tentang pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang UndangNo. 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikanKeputusan Tata Usaha Negara adalah : Suatu penetapan tertuis
Register : 22-09-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 691/Pdt.G/2010/PAJP Tanggal 13 Februari 2012 — Mora Dharma Silitonga bin Iwan Setiawan;
Nunien Devi Prahesty binti Kadarisman
60 — 19
60 — 19
Menolak dalildalil gugatan Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohonmengajukan Reflik secara tertuis sebagai berikut :1.
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Plg Tanggal 13 Desember 2016 — Pembanding VS Terbanding
102 — 29
102 — 29
praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan, dengan menganjurkan perbaikan surat gugatan sepanjang perbaikanyang menyangkut masalah formal gugatan dan bukan perbaikan yangmengandung perubahan materiil atau pokok perkara;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan (vide BeritaAcara Sidang tanggal 13 Januari 2016), kuasa hukum Terbanding/PemohonKonvensi menyampaikan perbaikan surat permohonannya secara tertulis didepan sidang mengenai identitas nama Terbanding/Pemohon Konvensi,semula tertuis
Register : 24-06-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn Tanggal 22 September 2014 — MUHAMMAD ALINAFIAH MATONDANG
LAWAN
PT. INTEERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE
82 — 19
82 — 19
buruhyang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnyadan pelaksanaannva diatur dalam perianiian keria bersama, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama";Menimbana. bahwa syarat pekerial buruh manakir yang dikualifikasimengundurkan diri dapat disederhanakan sebagai berikut: Bahwa pekeria/ buruh yang bersangkutan mangkir selama 5 (lima) hari keriaatau lebih secara berturut turut; Bahwa tidak ada keterangan secara tertuis