tetap terkait PEMBATALAN NIKAH antara Tergugat II dan TurutTergugat yang dilaksanakan secara Islam oleh karenanya jika dilihat dariKewenangan Mengadili (attributie van rechtsmacht) atas perkara a quo makaPengadilan Negeri Manado TIDAKLAH BERWENANG MENGADILI perkara in litisa quo melainkan kewenangan dari PERADILAN AGAMA untuk memeriksa sertamengadilinya; yang apabila Pengadilan Negeri Manado meneruskan untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo maka hanya akan menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

Nomor 960k/Pdt/2016dengan GS Nomor 1576/1991, pada saat dilakukan pengukuran ulangtanggal 14 Agustus 2012 oleh petugas ukur bernama Arif Permana tidakbertumpang tindin dengan SHM Nomor 793/Kelurahan Demang LebarDaun dengan Surat Ukur Nomor 148/DL.Daun/2008 milik Termohon KasasiI/Terbanding /Tergugat , namun kondisi pada saat Pemeriksaan Setempattanggal 16 Desember 2014 telah membuktikan bahwa tanah milik PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah dikuasai oleh TermohonKasasi I/Terbanding I

kemudian di tahun yang samaPenggugat menerbitkan sertifikat dengan No 825/Malili Surat Ukur No00312/Malili/1985 Puncak Indah Kelurahan Malili Kabupaten Luwu TimurProvinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pembayaran pajak yang menandakansebagai wajib pajak atas objek tersebut dengan no SPPT : 73.24.180.019.0010299.0 sampai saat ini;Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat, makaPenggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak Pakai tersebutsehingga mengakibatkan tumpang tindin

Utara : Ramli S , Pandero (A.Makkaraka) Sebelah Timur : Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebelah Selatan: Jalan Sebelah Barat : Abdul Salam (Vide bukti P1) Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian danpenetapan batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang di uraikan dalamSurat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 31 Maret 1989 dan ternyata telahditerbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat atas nama Pemerintah KabupatenLuwu Timur yang mengakibatkan tumpang tindin

dapat membuktikan bahwa tanahyang dikuasai oleh Tergugat II adalah sah milik Tergugat II didasarkan SertifikatHak Pakai Nomor 13/Kelurahan Vim tanggal 11 Mei 1988, bahwa terhadapSertifikat Hak Milik Nomor 02760/Kelurahan Vim tanggal 16 Agustus 2007 milikPenggugat yang terbit kemudian dan ternyata tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat Il sehingga menjadi tanah objek sengketa, maka sertifikat yangterbit lebih dulu in casu milik Tergugat Il adalah yang sah, oleh karena terhadaptanah milik Tergugat

Lebih tepatnya bidang letak dan batas tanahmilik Penggugat sebenamya tumpang tindin dengan bidang tanah milikSiti Ruhajiyah Sertifikat Hak Milik No. 5191/Mampang, bukan denganbidang tanah milik Tergugat dan Tergugat Il. Hal ini dapat Tergugat dan Tergugat Il buktikan di persidangan dengan menunjukkan PetaBidang Tanah Online Badan Pertanahan Nasional dari aplikasi intemet :SENTUH TANAHKU BPN RIP ;.

Bahwa letak bidang dan batas tanah milik Penggugat sebenamya adalahtumpang tindin dengan bidang tanah milik Siti Ruhajiyah Sertifikat HakMilik No. 5191/Mampang, bukan dengan bidang tanah milik Tergugat danTergugat Il.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut membuktikan dengan sendirinya(feitelljk grond) bahwa batas batas tanah kepemilikan Penggugat seluas3.460 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) sama sekalitidak dapat membuktikan adanya tumpang tindin dengan batasbatastanah dengan milik Tergugat II Intervensi seluas 16.500 M2 (enam belasribu lima ratus meter persegi), sehingga dengan demikian gugatanPenggugat adalah tidak berkualitas dan kabur (Obscuur Libel) ;4.

sengketa pokokdalam gugatan rekonpesi berkaitan serta berhubungan hukum dengan apa yangHalaman 21 dari 23 HalamanPutusan Perdata Nomor 100/Pat.G/2019/PNMdndisengketakan dalam gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonpensiberalasan dan dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata diperiksa secarabersamaan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa pokok dalam gugatanrekonpensi berhubungan hukum dan bersangkut paut dengan sengketa pokokdalam gugatan konpensi, untuk itu guna menghindari uraian pertimbangan yangtumpang tindin

ABOSUTE ) yang seharusnyamenurut hukum adalah PENGADILAN NEGERIBENGKAYANG, dan adalah hal yang patut menurut hukumapabila gugatan PENGGUGAT DITOLAK atausetidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.GUGATAN KURANG PIHAK ( PLURIUM LITISCONSORTIUM )Bahwatidakditariknyapemilik SHM No 1599/DesaKarimunting a.n DESSY NATALIA, SHM No.1588/DesaKarimunting a.n TJANGNGAK TJHENG, SHM No.1589/DesaKarimunting an BONO RUSTAFA, sebagai para pihak dalamgugatan aquo terhadap obyek sengketa yang di klaimPENGGUGAT telah tumpang tindin

Bahwa agar tidak menjadi suatu upaya hukum yang siasia karenaadanya tumpang tindin hak milik tanah sebagaimana dimaksud dalamobjek gugatan dengan tanah yang disebut Termohon Kasasi sebagai HakHalaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 408 K/TUN/2015Miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 108 tanggal 28 Agustus2003 atas nama Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi seharusnyaterlebin dahulu dapat membuktikan hak kepemilikannya sesuai denganHukum Keperdataan yang berlaku;.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar tidak terjaditumpang tindin (overlaping) antar putusan dan demi terjaganyaKepastian Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PenggugatNe bis In Idem dan mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat III denganHalaman 23 dari 51 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Bitmenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;b.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar tidak terjaditumpang tindin (overlaping) antar putusan dan demi terjaganyaKepastian Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PenggugatNe bis In Idem dan mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat III denganmenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;b.

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatankarena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara SertipikatHak Milik Nomor 1390/Cipeucang, tanggal 5 Februari 2014 Surat UkurNomor 237/Cipeucang /2013 tanggal 20 Nopember 2013, luas 5.170 M?,atas nama 1. Muljono Martoatmodjo, 2. Deden Arfianto, 3. Ety Sofiawati(objek sengketa) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Cipeucang, tanggal3 Februari 1983, Gambar Situasi Nomor 585/1983 tanggal 20 Januari 1983,luas 5.200 M?

No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago,SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanan terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago,SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaraHalaman 102 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.103memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

Sengketa dari saudara PUNDING secara tunai, denganHalaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2018/PN PikSertifikat Hak Milik No. 1280, ukuran luas 960 M2 Tahun 1992 yangterletak di Jalan Junjung Buih Ill C Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya;Bahwa sebelum melakukan pembayaran pembelian tanah kami jugatelah melakukan cros cek surat Sertifikat Milik tanah tersebut ke KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya untuk memastikanbahwa tanah tersebut tidak tumpang tindin

Ill C Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya; Bahwa sebelum melakukanpembayaran pembelian tanah kami juga telah melakukan cros cek suratSertifikat Milik tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan NasionalHalaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2018/PN PikKota Palangka Raya untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidaktumpang tindih surat menyurat ataupun kepemilikannya; Setelah kamimelakukan cros cek di Badan Pertanahan Nasional Palangka Rayatanah tidak tumpang tindin

telah tercantum dalamputusan tingkat banding, itu salah besar karena PemohonKasasi menguasai objek sengketa dilindungi dengan hak yang sah sesuaiSK terakhir kami yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522/I/559/KPTS/2.09/IV/2005 tanggal 30 April2005, berlaku enam bulan berarti sampai dengan bulan Oktober 2005,scdangkan tanggal 22 Agustus 2005 diterbitkan oleh Bupati Kapuas IzinUsaha Budi Daya Perkebunan (IUBP) PT Graha Inti Jaya, maka kamiberpendapat itu adalah turnpang tindin

;Menimbang, bahwa setelah membaca materi gugatan Penggugat dalamRekonpensi beserta tuntutannya ternyata mengandung materi yang samadengan perkara No. 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang dalamtahap kasasi sehingga untuk menghidari tumpang tindin putusan terhadapperkara yang sama maka gugatan rekonpensi dari Penggugat dalamRekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Terdapattambahan rekeningrekening / pospos belanja yang tidak jelas indikatorkinerjanya dan tidak jelas/konkrit rencana penggunaannya sehingga dapatmenimbulkan tumpang tindin pembebanan.Bahwa penunjukan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA selaku Pengguna Anggarandan LITA EKARINA sebagai pemegang kas untuk TA. 2005, dilihat darijabatannya itu, mereka seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinyadalam pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD secara benar.

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat obyeksengketa dengan Sertipikat Hak Milik No. 216/Desa Tangkil milik Penggugat;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat Hak MilikNo. 216/Desa Tangkil (dahulu SHM No. 545/Hambalang) Surat Ukur tanggal.11072017, No. 53/Tangkil/2017 Luas. 3.660 m2 (Tiga ribu enam ratus enampuluh meter persegi) penerbitan sertipikat pengganti sertipikat hilang tanggal.2212002

Hingga saatini saksi masih menggarap bersama Iwan anak dari Saksi Oding;Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2008 dan 2014 Tergugatmenerbitkan kedua obyek sengketa yang tumpang tindin sebagian denganSertipikat milik Penggugat. Hal mana sesuai dengan bukti P7 berupa Peta Plotingdan fakta di lapangan dari hasil pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua Majelis menyimpulkansebagai berikut : 222 2 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nee1.

Bahwa kaplingan tanah yang bertumpang tindin dengan SuratKeterangan Tanah atas nama Tergugat adalah:a. Ir. M. Nizar Agus..... 1.200 m2 ( 2 kapling )b Ir.B Suyitno.............. 1.200 m2 ( 2 Kapling)C Syafril NS BE........... 600 m2 ( 1 Kapling )d. Syofyana Yanti........ 1200 m2 ( 2 Kapling )e M . Ukar Bac seluas . 600 m2 ( 1 Kapling )f. Wafda M.ATrif........... 1.200mz2 ( 2 Kpling )Total tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat adalah seluas6.000 m2 (10 kapling).7.

No.08/SKT/TM/2018 pada tanggal 11 Juli 2018dan kemudian diketahui oleh Camat Siak Hulu yaitu Tergugat IIl denganNo.Reg 66/SH/2018 tanggal 12 Juli 2018;Bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat yang dikeluarkanoleh Tergugat Il dan diketahui oleh Tergugat III tersebut bertumpang tindihdengan tanah yang Penggugat beli dari Kaplingan PLN yang telah Penggugatpagar tersebut, sebanyak 10 kapling yaitu seluas 6.000 meter perseg;Bahwa kaplingan tanah yang bertumpang tindin dengan SuratKeterangan Tanah

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

yangberiktikad baik melakukan perkebunan kelapa sawit di KabupatenNunukan, dan justru membantu Tergugat pada saat itu.Bahwa fakta lainnya, berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugat jelasjelas telah menyatakan bahwa area kebun kelapa sawit Penggugatyang telah ditanami pohon kelapa sawit merupakan hak dariPenggugat dan justru seharusnya menyediakan lahan pengganti atasarea pekebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHKHTIPT AHL, hal mana merupakan bagian dari penyelesaian ataspermasalahan tumpang tindin

sehingga pengusahatidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan agarpengusaha tidak takut untuk menanamkan investasinya di ProvinsiPapua maupun Provinsi Irian Jaya Barat.Halaman 55 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD137.138.139.Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas kepastian hukum olehTergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan faktabahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugatlah yang seharusnyamenyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yangtumpang tindin

Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas ketidak berpihakan olehTergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan faktabahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugatlah yang seharusnyamenyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yangtumpang tindin dengan IUPHHKHTI PT AHL, hal mana merupakanbagian dari penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih antaralahan perkebunan Penggugat dengan IUPHHKHTI PT AHL.154.

Bahwa sebagaiamana telah Tergugat uraikan diatas mengenaipermasalahan tumpang tindin lahan PT.

Tapi sepanjang belum dicabut belum dibatalkan diforum ini suka tidak suka mau tida mau harus dilindungi olen negara.Ketika dia menerbitkan tumpang tindin maka secara hukum First comefirst to first sebelum dibatalkan atau dicabut pengadilan dan durasinyamasih ada jjin yang pertama kita anggap jin yang kuat ;Bahwa terkait penilaian terhadap pemberian ijin itu untuk satu wilayahHalaman 188 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMDjuga dilihat dari hak prioritas berlaku untuk jenis usaha yang samaataukah itu