Hafsah untuk memeriksa kebenaran sertifikat hak milik terdakwa serta BeritaAcara engukuran Balik Batas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ErikMuliawan, dan hasilnya tanah milik Terdakwa sesuai SHM 28213 posisinyaberada di Parit Seruat dan bukan di Parit Nabe, dan Berita Acara PengukuranBalik Batas yang dikeluarkan oleh pihak BPN menyatakan Bahwa setelahdilakukan ploting oleh bagian pemetaan terindikasi tumpang tindin denganHM.2347 dengan Nomor GS.2496/1998 maka peta bidang hasil pemngembalianbatas

DA/218/SK/HM/1980 adalah semuanya di luar areal/tidak masukdalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo.Sosialisasi Hukum dimaksudkan agar masyarakat Desa Tegalrejo yang selalumempermasalahkan keabsahan SHGU No, 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XIIdengan dalin ada permasalahan tumpang tindin dan sebagainya menjadi jelasdan faham bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih diarealperkebunan sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo masihsah berlaku.7.

Bahwa ternyata pula, sebagian lainnya dari areal yang diberikan HakGuna Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal19 April 1988 Nomor 35/HGU/DA/88 tersebut, tumpang tindin dengan arealyang telah lebih dahulu ditegaskan sebagai objek /andreform gunadibagikan sebagai tanah pertanian kepada para petani, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 Nomor SK.208/DJA/1981, yaitu pada sebagian tanah Negara bekas hak erfpacht verp.nomor 770, 784, 984, 985,

Jawa Timur tanggal 18101980 Nomor DA/218/SK/HM/1980 dan merasa terhadap sertipikatsertipikattersebut masuk/tumpang tindin ke dalam areal lahan SHGU Nomor 2/DesaTegalrejo milik PTPN XII.

Yarneti (istri Penggugat) oleh putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi perkara No. 04/G/2016/PTUN.Jbi,tanggal 29 Juni 2016 telah dibatalkan dan dicabut dan pula dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Medan Perkara No.145/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 20 September 2016, dan kini masihdalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penggugat, karena sertipikattersebut diatas atas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat telahterjadi tunpang tindin (overlapping) dengan sertipikat hak

pengukuran yang saksi lakukan tidak sama dengan apa yangada didalam Sertidikat 414; Bahwa hasil dari pengukuran yang saksi lakukan, saksi serahkan kepadakepada atasan saksi yaitu Pak Jasmin; Bahwa selanjutnya gambar hasil pengukuran yang saksi buat dibawa Kekantordan diplot dengan Peta Master digital Kecamatan Mestong; Bahwa setelah diploting dengan Peta Master yang berada di Kantor BPNMuaro Jambi, ternyata letak tanah SHM 414 sebagaimana ditunjukkan oleh IbuNeta dan Pak Jeri terindikasi tumpang tindin

baik dan kosong tanpa dibebani suatu hakapapun yang melekat di atasnya;Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, makapetitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu: Menyatakan SertifikatHak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 76 dari 31 halaman Put No. 49/PDT/2017/PT JMBMenimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil Tergugat danTergugat Il bahwasanya SHM 414 tumpang tindin

Bahwa objek sengketa T1 s.d.T6 data fisik maupun data yuridis juga tumpang tindin dengan objek fisikdikuasai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding berdasarkanLetter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron (bukti P20);Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran sertifikat objeksengketa (T1 s.d.

Penetapan batasbatasnya;Dikarenakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961diabaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Gambar SituasiT.16 s.d. 7.21, maka terjadi tumpang tindin antara tanah milik ParaPenggugat/Pembanding (tanah negara) Gambar Situasi Nomor 276/P/1995dan tanah Letter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron/P20) denganSertifikat objek sengketa bukti T1 s.d. T6;Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran Sertifikat objeksengketa T1 s.d.

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin

Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.

Secara hukum PengadilanNegeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah membuat keliru atasputusan, membuat tumpang tindin wajah hukum di Negara RI yang samasama kita cintai ini, dengan demikian Mahkamah Agung RI dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang jo.

WatiSusanto, tidak tumpang tindin dengan tanah Sdri. Aidjah bt. Menir yangtelah diover garap oleh Sdr. Unggul dan selanjutnya dijual kepada PT.Taman Kencana. Dan dalam laporan yang sama disarankan pula agartanah sengketa dikembalikan kepada yang berhak dan bila PT.

, atau dikenal sebagai tambak Genteng, telah terjadierror in subjekto, dan telah terjadi tumpang tindin atau kesalahanadministratif, sebab objek sengketa yang dimaksud, sudah dikuasai olehWatinah sebelum Indonesia Merdeka, hingga gugatan diajukan dankepemilikannya telah dikuatkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 88 Desa Banjarpanji, Gambar Situasi tertanggal 14 Juli 1994 Nomor5116/1994 luas 43.430 m?

bahwa karena pokok gugatan adalah mengenaipengosongan tanah dan bangunan yang dikuasi oleh para Tergugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan mengenai kewarisan, sehinggadengan demikian gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan kewarisansehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum danpatut untuk ditolak; Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tumpang tindih;Menimbang, bahwa yang menjadikan alasan eksepsi para Tergugat yaitupetitum gugatan tidak jelas dan tumpang tindin

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Rlyang mengadili perkara ini telah melampaui kewenangannyasehingga salah dalam menerapkan hukum karena perkara inimerupakan sengketa kepemilikan dimana Penggugat dan II harusmembuktikan terlebih dahulu hak dan letak tanah miliknya yangtumpang tindin dengan sertifikat obyek sengketa, khususnyaPenggugat II yang alas haknya hanya merupakan Akta Jual Beli.Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan

Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat , yangbertumpang tindin dengan sebagian tanah milik Penggugat tersebutyaitu lebih kurang 20.000 m?

No. 591 PK/Pdt/2012Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Aren yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 1991 tumpang tindin (overlapping) dengan SertifikatHGB Nomor 18/Pondok Aren yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli1985, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Arenadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehinggadengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Pondok Jaya jugaadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo padahalaman 33 alinea Il menyatakan sebagai berikut;Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pendapat diatas, terbukti bahwapenguasaan tanah obyek sengketa oleh keturunan alm.Amaq Samilahtersebut adalah tidak melawan hukum sebab didasarkan jual beli yangsah, sehingga dengan demikian Majlis Hakim menilai Penggugat tidakdapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;Pertimbangan hukum tersebut kontradiksi dan tumpang tindin denganpertimbangan

saat itu saksi dirangkul oleh ANGGER kemudian ANGGER mengatakan AYOMELU AKU SIK dan saat itu saksi di bawa oleh ANGGER ke belakangpanggung yaitu halaman rumah orang yang berjarak kurang lebih 100Meter, kKemudian saksi dan ANGGER berhadapan dan saat itu SdrANGGER bilang KOK KOWE JOGETE KOYOK NGONO kemudiansaksi menjawab LHA KOWE KOK YO NGONO kemudian salingberpegangan baju dan saat itu AGGER berhasil membanting saksi danhalaman 9 dari 28 Putusan No.138/Pid Sus/2015/PN Wngsaksi saat itu terjatuh di tindin

Terbanding Nomor KEP00003/WPUJ.22/KP.0503/2010 tanggal 1Oktober 2010;Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00003/WPuJ.22/KP.0503/2010diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2010 yang mana memutuskan yangsemula tertulis Masa Pajak Desember 2007 menjadi Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, sedangkan pada saat itu masih berlakuSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor00013/507/07/436/09 tanggal 30 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007, sehingga telah terjadi tumpang tindin

Pemohon Peninjuan Kembali vide bukti PLW3; yang dikeluarkan olehDinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,tertanggal 22 Februari 2005, sampai saat ini Ploting Area tersebut masihatas nama PT Mulia Surya Bara, sehingga adalah keliru apabila Judex Factimenyebuutkan bahwa terhadap lokasi Pertambangan in litis obyek a quoadalah milik PT Indexim Coalindo, karena letak dan posisi Koordinatnyaberbeda dengan milik dari Pemohon Peninjuan Kembali:Bahwa terhadap areal yang terjadi tumpang tindin

Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari aturanaturan hukum tersebut di atas, setiapbadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalahlingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara telahmempunyai kompetensi atau kewenangan masingmasing, sehingga tidakterjadi tumpang tindin

Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo