lengkap maka Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menolakdan mengembalikan dokumen serta tidak menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D), menurut Majelis Hakim keterangan tersebut merupakankesimpulan belaka saksi dan Terdakwa, karena bisa saja terjadi walaupundokumen tidak lengkap pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), apalagi dinubungkan dengan keterangansaksi Salama Igirisa bahwa pernah terjadi dokumen tidak lengkap lalu Sekdamemanggil pak Asrul dari PPKAD

konsultan pengawas, dan rekanan yang mengerjakan gerdungBappeda yakni berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK yang diserahkankepada pejabat penatausahaan keuangan sebagai verifikator dan tim verfikatordiberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPP selasai dibuat SPP terebut dikiimkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, laludiverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saksi penadatangan SPP tersebutdikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskkan ke PPKAD

tanggal 11 Mei 2016

tanggal 11 Mei 2016

Noorhayati Saleh kepada pihak rekanan,kemudian rekanan mengantar SPPLS dan SPMLS tersebut ke Dinas PPKAD(Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Banjar dandiverifikasi oleh staf bagian keuangan DPPKAD kemudian terbitlah SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah(BUD) selanjutnya rekanan membawa SP2D tersebut ke Bank Kalsel CabangPutusan No.32/Pid.Sus/TIPIK OR/2013/PN.Bjm.

NADYA PARKATAMA telah membuat kesepakatan sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Nomor: 558.1/0144/SETDishub tanggal 25Januari 2010 dan diketahui oleh Kepala Dinas PPKAD Kota Banjarbaru;Bahwa dalam Akta Perjanjian Nomor: 558.1/0144/SETDishub tanggal 25Januari 2010 disebutkan bahwa CV. NADYA PARKATAMA melakukan uji petikHalaman 117 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.,~,~selama 4 bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian dimaksud denganketentuan CV.

NELSONSIANTURI, saksi hanya menanda tangani saja dan saksi tidak tahutentang addendum;Bahwa sebagai PPTK betanggung jawab kepada Pengguna anggaran(terdakwa);Bahwa Pengguna Anggaran tidak pernah mengadakan rapat denganPPTK, saksi hanya mendapat pengarahan dari Ketua Panitia pengadaan;Bahwa tanggal pelaksanaan lelang pengadaan saksi tidakmengetahuinya;Bahwa sebelum barang diterima di jambi ada pemeriksaan barangdilakukan di Jakarta oleh Nelson Sianturi selaku tim teknis bersama timdari Biro Aset PPKAD

meminta semua aset yang masih dalam masalah harusdicatat ditahun 2012 tersebut ;Bahwa yang menjadi masalah aset pembebasan lahan bandarabobong karena menggunakan uang APBD dan merupakan aset yangbermasalah ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapinya sebagaiberikut :v Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai SekretarisDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Pencatatan Asetsudah sejak tahun 2006 dan karena ada kendala tentangpencatatan aset dan bukti, sehingga dibentuklah Dinas PPKAD

perjalanandinas Nomor ULP.2/102/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan tujuan perjalanan dinas keJakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterimasebesar Rp13.904.000,00; Halaman 192 dari 250 Putusan No. 57/PIDSUSTPK/2015/PN.KPGBahwa benar pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Alor kembalimengalokasikan dana hibah untuk ULP Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan BupatiNomor 1 Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,00 sebagaimana DPA Murni tahunanggaran 2013 Dinas PPKAD

atas perintah Bupati Alor, maka Terdakwa ABDUL DJALAL,S.T dan Terdakwall MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku ketua dan sekretaris ULPmenyerahkan dana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)kepada pihak ketiga dalam bentuk pinjaman tanpa peruntukan yang jelas dan bukanuntuk operasional ULP, bahwa namun demikian pengembalian Dana Hibah ULP Halaman 214 dari 250 Putusan No. 57/PIDSUSTPK/2015/PN.KPGKabupaten Alor yang dipinjamkan sebesar Rp450.000.000,00 tersebut kepadaBandahara Dinas PPKAD

Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).Hal. 35 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.Gto27.26.12.26.13.26.14.26.15.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VIl/2011 tertanggal ...

Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihalLaporan Hasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ...

Elsuma Consultant, paketpekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilai anggaranRp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituukan ke Kadis PPKAD ~ Gorontalo Utara, Nomor/Sek.Verifikasi/VIl/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal LaporanHasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatanganioleh Tim Verifikasi tanggal ...

Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VIlV2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihalLaporan Hasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ...

Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).32. Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).33.

SbyBahwa atas dasar penyempurnaan itu kemudian DPRD menetapkanKeputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan atas penyempurnaanRaperda tentang APBD/PAPBD;Bahwa setelah ditetapbkan, kemudian PPKD memberitahukan kepada seluruh SKPD untuk menyusun Rancangan DPA SKPD, setelahmenyerahkan Rancangan DPA SKPD kepada PPKAD, TAPDmelakukan verifikasi Rancangan DPA bersama dengan SKPD, setelahDPA dilakukan verifikasi kemudian PPKD mengesahkan RancanganDPA SKPD dengan persetujuan Sekda, mekanisme tersebut diatassemuanya

MM Dunda Limboto dan tugas saksi melakukan verifikasi atas dokumentagihan yang akan diajukan untuk proses pembayaran dari Dinas PPKAD Kab.Gorontalo; Bahwa saksi pada waktu itu hanya melakukan verifikasi berkas dan tidak adakewenangan untuk turun langsung mengecek hasil pekerjaan; Bahwa saksi mengetahui memang ada penertiban dari PLN dimana saat ituPLN temuannya bahwa rumah sakit menambah daya listrik secara ilegal; Bahwa yang mengetahui ada penertiban PLN adalah saksi, Wadir Keuangan,PPTK Proyek,

;Dengan terbitnya DPA setiap SKPD menjadikan DPAsebagai acuan untuk mengajukan permintaanpembayaran masingmasing kegiatan ke bagianKeuangan selaku Pejabat Pengelola KeuanganHalaman 93 dari 221Putusan No.53/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnDaerah (PPKAD ) dan selaku Bendaharawan UmumDaerah (BUD) ;Bahwa khusus untuk kegiatan pencairan anggaranBagian Keuangan selaku Kuasa Pengguna anggaran(KPA) Sekretariat Daerah sebagai berikut:Setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan SekretarisDaerah

HENRY FARMANtersebut.Adapun prosedur serta syaratsyarat pengajuan pencairan danaadalah sebagai berikut :Syaratsyarat pencairan uang muka 30% antara laine Perincian Penggunaan uang muka ; Surat jaminan pelaksanaan ;e Surat jaminan uang muka ;Halaman 85 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGSetelah diproses dan diteliti di KantorPerhubungan ~ selanjutnya oleh BendaharaPengeluaran mengantar ke Dinas PPKAD untukproses selanjutnya ;Proses pencairan dana Termin 70% dengan syaratsyarat sebagai

rekanan yang mengerjakan gerdungBappeda yakni berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK (Pejabat pembuatkomitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaan keuangan sebagai verifikatordan tim verfikator diberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPP selasai dibuatSPP terebut di kirimkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali,lalu diverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saksi penadatangan SPP tersebutdikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskkan ke PPKAD

berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK(Pejabat pembuat komitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaankeuangan sebagai verifikator dan tim verfikator diberikan ke operator untuk mengetik Putusan No. 37/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 68SPP, setelan SPP selasai dibuat SPP terebut di kirimkan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakantidak ada masalah saksi penadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada timverifikator kKemudian diteruskkan ke PPKAD

002716-53-6, No Seri : 54366741 Nama : ADD DESA PALU REJO ( Foto Copy) ;

Gunung Bintang Awai ( asli) ;

kemampuan keuangan daerah.Pencairan :1) Calon penerima mengajukan surat permohonan pencairan danakepada Bupati melaui kepala SKPD;.2) Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkanRAB, rekening Bank, foto copy KTP ketua, sekretaris danBendahara;3) Dokumen yang harus dilengkapi oleh calon penerima : Kwitansirangkap 3 (tiga) bermaterai, NHPD, Pakta Integritas, BA Serahterima hibah dan NPWP.Pelaporan :Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaanhibah kepada Bupati melalui PPKAD