Ditemukan 868 data
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI.
85 — 43
- 1 (satu) lembar hasil print catatan PPKAD 2015 pada komputer I dengan nomor lokasi : 12 22 0713 01 15 05 dan kode barang : 02 06 03 02 02 0008.
82 — 43
lengkap maka Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menolakdan mengembalikan dokumen serta tidak menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D), menurut Majelis Hakim keterangan tersebut merupakankesimpulan belaka saksi dan Terdakwa, karena bisa saja terjadi walaupundokumen tidak lengkap pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), apalagi dinubungkan dengan keterangansaksi Salama Igirisa bahwa pernah terjadi dokumen tidak lengkap lalu Sekdamemanggil pak Asrul dari PPKAD
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
UNGGUL SITORUS,ST.MT
18 — 0
tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) set Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani oleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran
- 1 (satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%
- 1 (satu) set Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0138/SPD/BL/2016 TA. 2016 ditandatangani Kadis PPKAD
1.Thesa Tamara Sanyoto SH
2.Dwi Kurnianto SH.,MH
3.Grhady Dwi Hartanti SH
4.JOHAN WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
MULIADI Bin H. IBERAHIM (Alm)
70 — 345
Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 159.402.581,20 -, Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap I TA. 2019 untuk Desa Sawaja Kecamatan Candi laras Utara, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala Desa Sawaja MULIADI Tanggal 19 Maret 2019.
Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 318.805.162,40 Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap II TA. 2019 untuk Desa Sawaja Kecamatan Candi laras Utara, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala Desa Sawaja MULIADI Tanggal 13 Juni 2019.
Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 318.805.162,40 Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap III TA. 2019 untuk Desa Sawaja Kecamatan Candi laras Utara, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala Desa Sawaja MULIADI Tanggal 28 Oktober 2019.
36 — 8
Noorhayati Saleh kepada pihak rekanan,kemudian rekanan mengantar SPPLS dan SPMLS tersebut ke Dinas PPKAD(Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Banjar dandiverifikasi oleh staf bagian keuangan DPPKAD kemudian terbitlah SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah(BUD) selanjutnya rekanan membawa SP2D tersebut ke Bank Kalsel CabangPutusan No.32/Pid.Sus/TIPIK OR/2013/PN.Bjm.
113 — 45
meminta semua aset yang masih dalam masalah harusdicatat ditahun 2012 tersebut ;Bahwa yang menjadi masalah aset pembebasan lahan bandarabobong karena menggunakan uang APBD dan merupakan aset yangbermasalah ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapinya sebagaiberikut :v Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai SekretarisDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Pencatatan Asetsudah sejak tahun 2006 dan karena ada kendala tentangpencatatan aset dan bukti, sehingga dibentuklah Dinas PPKAD
Terbanding/Terdakwa : AHMAD JAYADIE BIN M. ARSYAD
70 — 32
NADYA PARKATAMA telah membuat kesepakatan sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Nomor: 558.1/0144/SETDishub tanggal 25Januari 2010 dan diketahui oleh Kepala Dinas PPKAD Kota Banjarbaru;Bahwa dalam Akta Perjanjian Nomor: 558.1/0144/SETDishub tanggal 25Januari 2010 disebutkan bahwa CV. NADYA PARKATAMA melakukan uji petikHalaman 117 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.,~,~selama 4 bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian dimaksud denganketentuan CV.
101 — 32
NELSONSIANTURI, saksi hanya menanda tangani saja dan saksi tidak tahutentang addendum;Bahwa sebagai PPTK betanggung jawab kepada Pengguna anggaran(terdakwa);Bahwa Pengguna Anggaran tidak pernah mengadakan rapat denganPPTK, saksi hanya mendapat pengarahan dari Ketua Panitia pengadaan;Bahwa tanggal pelaksanaan lelang pengadaan saksi tidakmengetahuinya;Bahwa sebelum barang diterima di jambi ada pemeriksaan barangdilakukan di Jakarta oleh Nelson Sianturi selaku tim teknis bersama timdari Biro Aset PPKAD
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM.
91 — 37
- 1 (satu) lembar hasil print catatan PPKAD 2015 pada komputer I dengan nomor lokasi : 12 22 0713 01 15 05 dan kode barang : 02 06 03 02 02 0008. Disimpan pada direktori D: Kewajiban Pemda 2010-2014 > kewajiban terbaru 2014;
- 1 (satu) bundel file yang di print dengan jenis print Canon Ip 2770 berisi REGISTER RAWAT INAP 2013 (sumber: computer Ruang Rekam Medik, Direktori : D > Data Kr. Bau/ Kr. Bau.
56 — 3
Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).32. Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).33.
88 — 17
SbyBahwa atas dasar penyempurnaan itu kemudian DPRD menetapkanKeputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan atas penyempurnaanRaperda tentang APBD/PAPBD;Bahwa setelah ditetapbkan, kemudian PPKD memberitahukan kepada seluruh SKPD untuk menyusun Rancangan DPA SKPD, setelahmenyerahkan Rancangan DPA SKPD kepada PPKAD, TAPDmelakukan verifikasi Rancangan DPA bersama dengan SKPD, setelahDPA dilakukan verifikasi kemudian PPKD mengesahkan RancanganDPA SKPD dengan persetujuan Sekda, mekanisme tersebut diatassemuanya
94 — 18
MM Dunda Limboto dan tugas saksi melakukan verifikasi atas dokumentagihan yang akan diajukan untuk proses pembayaran dari Dinas PPKAD Kab.Gorontalo; Bahwa saksi pada waktu itu hanya melakukan verifikasi berkas dan tidak adakewenangan untuk turun langsung mengecek hasil pekerjaan; Bahwa saksi mengetahui memang ada penertiban dari PLN dimana saat ituPLN temuannya bahwa rumah sakit menambah daya listrik secara ilegal; Bahwa yang mengetahui ada penertiban PLN adalah saksi, Wadir Keuangan,PPTK Proyek,
89 — 14
Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).Hal. 35 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.Gto27.26.12.26.13.26.14.26.15.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VIl/2011 tertanggal ...
Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihalLaporan Hasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ...
Elsuma Consultant, paketpekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilai anggaranRp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituukan ke Kadis PPKAD ~ Gorontalo Utara, Nomor/Sek.Verifikasi/VIl/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal LaporanHasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatanganioleh Tim Verifikasi tanggal ...
Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VIlV2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihalLaporan Hasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ...
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SAHRUL BADRI,ST
17 — 0
tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) set Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani oleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran
- 1 (satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%
- 1 (satu) set Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0138/SPD/BL/2016 TA. 2016 ditandatangani Kadis PPKAD
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
HOTMAN SIMANJUNTAK
18 — 0
tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) set Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani oleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran
- 1 (satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%
- 1 (satu) set Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0138/SPD/BL/2016 TA. 2016 ditandatangani Kadis PPKAD
208 — 53
RektorUniversitas Darussalam Ambon di Tulehu, yang diberi bukti P 53.d ;Halaman 77 dari 145 Hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb91.Fotocopy Surat kabar Siwalima Selasa tanggal 22 Maret 2016, LSM desaKejati Maluku usut dana hibah unidar, yang diberi bukti P 53.e ;92.Fotocopy Surat kabar Siwalima Rabu tanggal 16 Maret 2016 Diduga, DanaHibah Unidar diselewengkan, yang diberi bukti P 53.f ;93.Fotocopy Surat kabar Suara Maluku Rabu, tanggal 23 Maret 2016 Didugasalah gunakan kewenangan Kepala PPKAD
162 — 151
Pulau Morotai, adalah :e Dokumen kelengkapan berupa SPP dan SPM telah ditandatangani olehPengguna Anggaran (Kepala Dinas PPKAD Kab.
58 — 52
HENRY FARMANtersebut.Adapun prosedur serta syaratsyarat pengajuan pencairan danaadalah sebagai berikut :Syaratsyarat pencairan uang muka 30% antara laine Perincian Penggunaan uang muka ; Surat jaminan pelaksanaan ;e Surat jaminan uang muka ;Halaman 85 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGSetelah diproses dan diteliti di KantorPerhubungan ~ selanjutnya oleh BendaharaPengeluaran mengantar ke Dinas PPKAD untukproses selanjutnya ;Proses pencairan dana Termin 70% dengan syaratsyarat sebagai
65 — 16
;Dengan terbitnya DPA setiap SKPD menjadikan DPAsebagai acuan untuk mengajukan permintaanpembayaran masingmasing kegiatan ke bagianKeuangan selaku Pejabat Pengelola KeuanganHalaman 93 dari 221Putusan No.53/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnDaerah (PPKAD ) dan selaku Bendaharawan UmumDaerah (BUD) ;Bahwa khusus untuk kegiatan pencairan anggaranBagian Keuangan selaku Kuasa Pengguna anggaran(KPA) Sekretariat Daerah sebagai berikut:Setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan SekretarisDaerah
90 — 35
kemampuan keuangan daerah.Pencairan :1) Calon penerima mengajukan surat permohonan pencairan danakepada Bupati melaui kepala SKPD;.2) Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkanRAB, rekening Bank, foto copy KTP ketua, sekretaris danBendahara;3) Dokumen yang harus dilengkapi oleh calon penerima : Kwitansirangkap 3 (tiga) bermaterai, NHPD, Pakta Integritas, BA Serahterima hibah dan NPWP.Pelaporan :Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaanhibah kepada Bupati melalui PPKAD