Hal ini sejalan dengan pertimbangn Majelis Hakim dalam putusanhal 39 yang menyatakan bahwa : Perbuatan Turut Tergugat I dalammelakukan perubahan nama atas sebidang tanah seluas 3535 m2 berdasarkan Risalah Lelang adalah Tidak Melawan Hukum ; Merujuk ketentuanketentuan mengenai lelang sebagaimana diatur dalam : Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No. 304/KMK 01/2002 jo No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yangditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ; Pasal

23 ayat 2 Keputusan Menkeu No. 304/KMK 01/2002ditegaskan yang menentukan nilai limit adalah Penjual ; Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No. 35/PL/2002 yang menegaskan* Penjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang ; Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK. 07/2006 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang ; Pasal 1 butir 26 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK. 06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ; aNilai limit

Menkeu No. 304/KMK.01/2002 tanggal13 Juni 2002 sebagaimana diubah dengan Kep. Menkeu No.450/KMK.01/2002 tanggal 28 Oktober 2002 ~=tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, karena dengan berlakunyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka KeputusanMenteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 sebagaimanadiubah dengan Kep. Menkeu No. 450/KMK.01/2002 tanggal28 Oktober 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdinyatakan tidak berlaku.13.

Menkeu No. 304 / KMK.O01 / 2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, sebagaimana diubah dengan Kep.Menkeu No. 450 / KMK01/2002 tanggal 28 Oktober 2002 jo Kep.DJPLN No. 35/PL/2002tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelag, jo Stb 1908 189jo.Stb 194056 dan Eksekusi Lelang dilakukan meskipun telahdiberitahukan masih ada sengketa / gugatan di PengadilanNegeri Tegal sebagaimana tersebut dalam Reg.Perkara No. 22 /Pdt.G / 08 / PN.Tgl, sehingga Pelaksanaan lelang dengan hasilPenetapan

diperhitungkan menurut Terbanding sebesar Rp160.631.445,00, sedangkan menuruthon Banding sebesar Rp179.402.845,00, dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Pajakakan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp18.771.400,00;a berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP88/WPJ.20/7/2012tanggal 23 April 2012 diketahui nilai sengketa atas Koreksi Positif atas Pajak Masukan yangit diperhitungkan sebesar Rp18.771.400,00 dengan alasan pemeriksa sebagai berikut :erdasarkan Per Menkeu

Keputusan Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari 2000 tentang Pedomanenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang pajaklan penyerahan tidak terutang pajak.

melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk penyerahan yangerutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah PM yang dapat dikreditkan untuk penyerahanang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan PMKada penjelasan tersebut dinyatakan bahwa apabila PKP melakukan penyerahan yang terutang dan tidakerutang pajak yang PM nya tidak diketahui dengan pasti maka penghitungan dilakukan berdasarkanMK Nomor 78/KMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 jo Keputusan Menkeu

Pengadilan Negeri Pematangsiantar;e Bahwa, sejak tanah dibeli tahun 1982 hingga saat ini, sertifikat tanahtersebut masih atas nama pemilik lama yaitu : 1.Hajjah Sawiyah(Tergugat 1), 2.Yahfin Siregar (Tergugat Il), 3.Alfian Arifin Siregar(Tergugat III), 4.Aefina Sari Siregar (Tergugat IV), 5.Aswin Syahril SiregarTergugat V), 6.Amrin Siregar (Tergugat VI), 7.Jonansyah Siregar(Tergugat VII), 8.Taswin Siregar (Tergugat VIII) dan 9.Abu HanifahSiregar (Tergugat IX) ;e Bahwa, memperhatikan peraturan bersama Menkeu

Pengadilan Negeri Pematangsiantar;e Bahwa, sejak tanah dibeli tahun 1982 hingga saat ini, sertifikat tanahtersebut masih atas nama pemilik lama yaitu : 1.Hajjah Sawiyah(Tergugat 1), 2.Yahfin Siregar (Tergugat Il), 3.Alfian Arifin Siregar(Tergugat Ill), 4.Aefina Sari Siregar (Tergugat IV), 5.Aswin Syahril SiregarTergugat V), 6.Amrin Siregar (Tergugat VI), 7.Jonansyah Siregar(Tergugat VII), 8.Taswin Siregar (Tergugat VIII) dan 9.Abu HanifahSiregar (Tergugat IX) ;e Bahwa, memperhatikan peraturan bersama Menkeu

BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK Kantor Wilayah Jakarta I
2.PEMERINTAH RI CQ MENKEU RI CQ KPKNL JAKARTA I
3.Direktur Utama PT. Balai Lelang Cahaya Sakti

No.396/PDT/2016/PT.DKI20 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan UsahaPerasuransian Dan Perusahaan Reasuransi (selanjutnya disebutKeputusan Menkeu No. 422), yang dapat disimpulkan bahwaPenghentian Perlindungan harus diawali dari kehendak baik itudari Penanggung ataupun Tertanggung, yang artinya kehendaktersebut haruslah terjadi sebelum adanya klaim dari pihaktertanggung atau sebelum tertanggung meninggal dunia.

Agoes Soegiarto, sebab adanyakehendak dalam Penghentian Pertanggungan sebagaimana diaturdalam Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No. 422 tidak datangdari pihak manapun dalam Gugatan a quo, sehingga tidakmemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No. 422yang mengharuskan adanya kehendak. Oleh karenanya jelasdengan meninggalnya Alm. Agoes Soegiarto, maka kewajibanTergugat hanyalah membayar klaim dan tidak dapat melakukanpenghentian perlindungan.23.

Pernyataan Tergugat dalam Surat Keputusan Penolakan Klaim yangberbunyi : ...Klaim meninggal dunia yang diajukan kepada kami tidakdapat dipenuhi, dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1)Keputusan Menkeu No. 422 untuk Penghentian Perlindungan tidakdapat dikenakan terhadap pengajuan klaim meninggalnya Alm.

Judex Facti Lalai dan keliru dalam menafsirkan mengenai kewajibansebagaimana dalam Pasal 3 Kep Menkeu Nomor 1264/KMK.04/2002dan Pasal 4 Kesepakatan Bersama;B.2.1 Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugatdianggap tidak dapat menyediakan tempat dengan berakhirnyaikatan sewa kontrak dengan Bulog Jaya: Secara materiil, sekalipun Perjanjian sewa tempat dan/atauperjanjian sewa tanah masingmasing berakhir di tahun 2004dan 2005, tetapi fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernahmengeluarkan barang timbunan

Judex Facti berakhir, quad non sesungguhnyamasih berlaku secara materiil karena tidak pernah adarealisasi pengeluaran barang yang ditimbun di TPP maupunturunan suratmenyurat atau sesuatu yang dipersamakandengan pemberitahuan, untuk mengeluarkan barangtimbunan; Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk menyediakan tempat justru ditolakdengan sengaja oleh Termohon Kasasi, hal mana jelasbertentangan dengan Asas Pemerintahan Yang Baik danmenyebabkan cacatnya Surat Kep Menkeu

peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa peraturan mengenai nasib barangbarang timbunan sejakkurun 2003 sampai dengan 2011 mengacu pada Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor 235/KMK.05/1996 tentang Barang YangDinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, danBarang Yang Menjadi Milik Negara sebelum berlakunya PMK Nomor62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang YangDinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, danBarang Yang Menjadi Milik Negara;Pasal 3 ayat (1) Kep Menkeu

Nomor 235/KMK.05/1996:Pejabat Bea dan Cukai segera memberitahukan secaratertuliskepada pemilik Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai sebagaimanadimaksud Pasal 2, bahwa barang tersebut akan dilelang bilaKewajiban Kepabeanannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60(enam puluh) hari sejak disimpan di TPP;Pasal 4 ayat (2) Per Menkeu Nomor 62/PMK.04/2011:Barang tidak dikuasai yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannyasetelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atautempat lain

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negerimelakukan Error in Objecto terhadapSK = Menkeu 1007/KMK.04/1985.Pendapat Judex Facti PengadilanNegeri yang diperkuat oleh PengadilanTinggi telah menerima SK Menkeu1007/KMK.04/1985 sebagai dasar delikmelakukan pembagian biaya pungutPajak Bumi dan Bangunan. SKMenkeu 1007/KMK.04/1985 mengaturHal. 85 dari 79 hal. Put.

Bup. 973/Kep.63Dipenda/2004 dilaksanakanberdasarkan SK, Menkeu setiap pertriwulan, sebagaimana ditujukkan didalam novum. Judex Facti tidakmendalami lahirnya SK Bup yangmengatur pembagian biayapemungutan pajak secara keseluruhanmulai dari tahun 1985 sejak pertamakali adanya pembagian biayapemungutan sampai dengan tempusdelicti a quo.

Bahwa Judex Facti melakukankekhilafan yang nyata dalam menilaiterhadap SK Menkeu = 83/KM.K04/1985. Barang bukti berupa kwitansi86 kwitansi No. 1 sampai dengan No.113 digunakan sebagai alat bukti untukmendapatkan pembuktian materialdelik, perbuatan menguntungkan dirisendiri yang bertentangan dengan SKMenkeu 83/KM.K 04/1985.

Judex Factitidak mendalami SK Menkeu 83/KM.K04/1985 dan asal muasal kwitansi kwitansi penerimaan biaya pungut,besaran nominal yang tercantumdalam kwitansi kwitansi dilihatsebagai bukti delik, padahal jika dilihatdari persentase penerimaan yangditetapkan oleh Dirjen Pajak, makanominal ini menjadi wajar dan sesuaidengan aturan yang berlaku.

Bahwa Judex Facti telah melampauibatas wewenangnya dalammemberikan pandangan terhadappenggunaan biaya pungut Pajak Bumidan Bangunan yang diatur dalam Pasal4 SK Menkeu 83/KM.K 04/1985 dan diSubang diatur pada SK. Bup. 973/Kep.63 Dipenda/2004. Sedangkanmengenai penggunaan biaya pungutPajak Bumi dan Bangunan telah diaturdalam peraturan perundangantersendiri ;6. Bahwa Judex Facti melakukankekhilafan yang nyata dalam menilaikeuntungan pribadi dalam SK. Bup.973/Kep.63 Dipenda/2004.

Tidak terdapat alasan untukmengabulkan keberatan Pemohon Banding;bahwa pada Masa Pajak Pebruari 2009 tersebut, seluruh penyerahan Barang Kena Pajak(berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude Palm Kernel Oil, Palm Kernel Expeller daMaterial) dan Jasa Kena Pajak yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutangPajak Pertambahan Nilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa penyerahan ysPPNnya harus dipungut sendiri) dan penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sesuaidengan SK Menkeu No. 291/

Menkeu jo. Pasal 11 Kep. DJPLN dimaksud, yang mengatur kemungkinanpenundaan dan pembatalan pelaksanaan lelang dalam hal perkara a quo ;18. Bahwa sangatlah beralasan kekhawatiran Penggugat terhadap objek perkaraberalih atau berpindah tangan oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk dapatmeletakkan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan Lt. 94 m2 SHM No. 9492/Jagakarsa a.n Penggugatyang terletak di JI. Moh. Kahfi Gg.

Menkeu jo. Pasal 11 Kep. DJPLN dimaksud, yang mengatur kemungkinanpenundaan dan pembatalan pelaksanaan lelang dalam hal perkara a quo ; 18. Bahwa sangatlah beralasan kekhawatiran Penggugat terhadap objek perkara beralih atauberpindah tangan oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk dapat meletakkan Sita Jaminan atasTanah dan Bangunan Lt. 94Im2 SUM No. 9492/Jagakarsa a.n Penggugat yang terletak di JI. Moh. Kahfi Gg.

peraturan pelaksanaannya.KONTRAKTOR harus) mematuhi kewajibankewajiban yangditentukan oleh undangundang sehubungan dengan pelaporantahunan; pengenaan pajak dan pencatatan dan pembukuan;Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa KBH Blok B mewajibkanPemohon Peninjauan Kembali untuk mematuhi ketentuan UndangUndangPajak Penghasilan dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada kepadaPemerintah Indonesia;Konsep dari uniformity principle dikenal pertama kali Tahun 1982melalui surat dari Menteri Keuangan (Menkeu

) kepada MenteriPertambangan dan Energi (MPE), sebagaimana salinannya terlampir(Surat Menkeu No.

Surat Menkeu No. S443a tersebut tidakmemliki kekuatan hukum dan hanyalah merupakan surat pribadi dari satupejabat Pemerintah Indonesia ke pejabat lainnya. Hal ini tidak dikenal dalampembentukan suatu undangundang dan tidak pula bermaksud demikian.Konsep ini menggambarkan bahwa tampaknya Menkeu hendak memperjelasbahwa pembagian tertentu yang telah disetujui dari produksi minyak dan gasyang telah disepakati dalam kontrak bagi hasil tidak akan terpengaruhHal. 33 dari 52 hal. Put.

No. 584/B/PK/PJK/201 1dengan ketentuanketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan UndangUndang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti Tahun 1970;Terlebih lagi, Surat Menkeu No. S443a dikeluarkan sebelum UndangUndang Pajak Penghasilan yang berlaku pada Tahun 1984 dandiperuntukkan bagi perlakuan pajak atas biaya berdasarkan undangundangsebelumnya, yaitu Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan UndangUndangPajak atas Bunga, Dividen danRoyalti 1970. Surat Menkeu No.

Saksi SHALAHSYAMLAN dan Terdakwa NUR KODIM menyampaikan dengan mengarahkan bahwa40 (empat puluh) lembaga sekolah akan menerima dana bantuan berupa hibah untukbuku perpustakaan tahun 2008 dengan sumber DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)namun Terdakwa sebagai salah satu pejabat pengadaan barang dan jasa pada DinasPendidikan Kabupaten Pamekasan yakni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)tidak menjelaskan mekanisme pelaksanaan terhadap dana tersebut sebagaimana yangterdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menkeu

AHMADHIDAYAT sebagai syarat pencairan Dana Infrastruktur Sarana danPrasarana turut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yangdilakukan oleh 40 lembaga sekolah dengan menandatangani SPM sehinggaDana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun 2008 cair, dengan demikianpenggunaan dana tersebut dilaksanakan tidak tepat sasaran sebagaimanadalam peraturan Menkeu No.81/PMK.07/2008 tanggal 26 Mei 2008tentang alokasi dan pedoman umumpenggunaan dana infrastruktur sarana dan prasarana TA.2008 ;e Bahwa

perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menkeu No.81/PMK.07/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang alokasi dan pedoman umumpenggunaan dana infrastruktur sarana dan prasarana TA. 2008 sebagaimanapasal 10 dan Keppres 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir denganpenetapan presiden No. 95 tahun 2007 yang sebagaimana pasal 6 huruf bdan pasal 39 ayat (1) ;e Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut, Negara dalamhal

AHMAD HIDAYAT sebagai syarat pencairanDana Infrastruktur Sarana dan Prasarana turut bertanggungjawab terhadappelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 40 lembaga sekolah denganmenandatangani SPM sehingga Dana Infrastruktur Sarana dan PrasaranaTahun 2008 cair, dengan demikian penggunaan dana tersebut dilaksanakantidak tepat sasaran sebagaimana dalam peraturan Menkeu No.81/PMK.07/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang alokasi dan pedoman umumpenggunaan dana infrastruktur sarana dan prasarana TA.2008;Bahwa

akibat perbuatan Terdakwa dalam pencairan dana InfrastrukturSarana dan Prasarana TA.2008 untuk peningkatan mutu pendidikan dalamBentuk BUKU PERPUSTAKAAN, dalam pelaksanaannya tidak mengacupada mekanisme yang ditentukan pengadaan barang/jasa secaraSWAKELOLA, dan dengan tidak terlaksananya pengadaan barang /jasasecara Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,dikerjakan dan diawasi sendiri oleh penerima bantuan ;Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menkeu No.81 /PMK

Pasal 8 : Klausula Publikasi ; Pasal 9 :Komunikasi ; Pasal 10 : Force Majeur ; Pasal 11 : LaranganGratifikasi ; Pasal 12 : LainLain ; Pasal 13 : Penutup ;2) Bahwa Tergugat telah melanggar Anggaran Dasarnya sendirisebagaimana termuat dalam : Akta Pendirian Nomor :01 tanggal01061999 ( satu juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluhSembilan ), yang dibuat dihadapan IDA SOFIA , SH Notaris di Jakarta ;3) Bahwa Tergugat telah melanggar UU RI Nomor 25 tahun 1999 jo PP RINomor 38 tahun 1999 jo Keputusan Menkeu

Wanprestasi:;Pasal 7: Pertanyaan dan Jaminan; Pasal 8: Klausula Publikasi; Pasal 9 :Komunikasi; Pasal 10: Force Majeur; Pasal 11: Larangan Gratifikasi; Pasal 12: lainLain; Pasal 13 Penutup;Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga mendalikan bahwa Tergugattelah melanggar Anggaran Dasarnya sendiri sebagaimana termuat dalam AktaPendirian Nomor O01 tanggal 01061999 serta Tergugat melanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun tahun 1999 Jo Peraturan PemerintahRI Nomor 38 tahun 1999 Jo Keputusan Menkeu

ternyata Penggugattidak menyatakan pasal pasal mana yang telah tidak ditepati oleh Tergugat baikpasal yang ada dalam perjanjian maupun pasal yang ada dalam Anggaran Dasarsebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01061999 ;Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga tidak menguraikan perbutanmelawan hokum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat karena melanggarUndang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun tahun 1999 Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 38 tahun 1999 Jo Keputusan Menkeu

Tidak terdapat alasan untuk mengabulkan keberatan Pemohon Banding;bahwa pada Masa Pajak Juni 2009 tersebut, seluruh penyerahan Barang Kena Pajak(berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude Palm Kernel Oil, Palm Kernel Expeller daMaterial) dan Jasa Kena Pajak yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutangPajak Pertambahan Nilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa penyerahan ysPPNnya harus dipungut sendiri) dan penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sesuaidengan SK Menkeu No. 291/KMK

Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres No.26 Tahun 1998 (vide bukti P68) Juncto Keputusan Menkeu Nomor 179 Tahun 2000 (vide Bukti P69),terbukti bahwa SertifikatSertifikat Deposito termasuk dalam programpenjaminan TERGUGAT Ill, yang sesuai hukum menimbulkan kewajibanpembayaran oleh TERGUGAT Ill kepada PENGGUGAT, yang sesuaihukum wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT Il, sesuai tata cara yangdiatur dalam Keputusan Menkeu Nomor 179 Tahun 2000.PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWANHUKUMHal. 8 dari 58

Unibank TbkBeku.Dengan demikian sehubungan dengan hal tersebut di atas, kamitidak dapat melakukan pembayaran atas kewajiban hak tersebutmelalui Program Penjaminan Pemerintah.12.Bahwa sebagai tanggapan atas surat TERGUGAT Il Nomor PB1729/PKB/BPPN/0802 tertanggal 30 Agustus 2002 (vide Bukti P71) yangnyatanyata bertentangan dengan Keppres No.26 Tahun 1998 (vide BuktiP68) Juncto Keputusan Menkeu Nomor 179 Tahun 2000 (vide Bukti P69), PENGGUGAT kemudian melalui kuasa hukumnya telahmengirimkan surat kepada

No.1409 K/Pdt/2008TERGUGAT Il tetap berpegang pada surat TERGUGAT Il kepadaPENGGUGAT Nomor PB1729/PBK/BPPN/0802 tanggal 30 Agustus2002, (vide Bukti P71).14.Bahwa walaupun PENGGUGAT telah mengajukan klaim pembayaransecara patut kepada TERGUGAT Il, sesuai dengan KetentuanPembayaran Kewajiban Bank Umum dalam rangka pelaksanaan programpenjaminan TERGUGAT Ill sebagaimana diatur dalam Keppres No. 26Tahun 1998 (Vide Bukti P68) juncto Keputusan Menkeu Nomor 179Tahun 2000 (vide Bukti P69) dan telah pula diterima

olehTERGUGAT Il, ternyata sejak klaim pembayaran diterima olehTERGUGAT Il sampai dengan diajukannya Gugatan ini, TERGUGAT Ilbelum juga melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.15.Bahwa melalui surat Nomor PB1729/PKB/BPPN/0802 tertanggal 30Agustus 2002 (vide Bukti P71), TERGUGAT Il telah menolak melakukanpembayaran kepada PENGGUGAT dengan alasan bahwa kewajibanatas SertifikatSertifikat Deposito yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak termasuk dalam program penjaminan TERGUGAT Ill, sesuaidengan Keputusan Menkeu

Nomor 179 Tahun 2000, padahalsebagaimana telah PENGGUGAT utarakan dalam butir 8 di atas terbuktiSertifikatSertifikat Deposito adalah masuk dalam program penjaminanTERGUGAT Ill sesuai dengan Keppres No.26 Tahun 1998 (vide Bukti P68) Juncto Keputusan Menkeu Nomor 179 Tahun 2000 (vide Bukti P69)dan karenanya pembayarannya adalah menjadi kewajiban TERGUGATIll16.Bahwa dengan tidak dibayarnya klaim atas SertifikatSertifikat Depositoyang diterbitkan TERGUGAT yang seharusnya menurut hukum wajibdibayar oleh

Account Description Debet Credit100301 Kas Site Tunai XXX345190 Hutang Lancar Lainlain XXX Sengketa Pajak mengenai Kredit Pajak Masukan:Menurut Terbanding:Bahwa koreksi fiskal positif atas Pajak Masukan jasa manajemensebesar Rp47.558.300 berdasarkan Per Menkeu Nomor 78/KM.03/2010 tanggal O05 April 2010 juncto Kep Menkeu Nomor575/KMK.04/2000 tanggal O01 Januari 2000 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha KenaPajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak DanPenyerahan

Jadi jasa Manajemen Fee merupakanbentuk transfer knowledge dalam rangka mencapai outputmaksimal dalam hal ini berupa peningkatan penjualan minyaksawit yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga PajakMasukan atas perolehannya dapat dikreditkan seluruhnya;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerapan dasarhukum PMK Nomor 78/KM.03/2010 tanggal 5 April 2010 junctoKEP Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari 2000tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak MasukanBagi PKP yang melakukan

melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM untukpenyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui denganpasti, jumlah PM yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yangterutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yangdiatur dengan PMk";Bahwa pada penjelasan tersebut dinyatakan bahwa apabila PKPmelakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajakyang PM nya tidak diketahui dengan pasti maka penghitungandilakukan berdasarkan PMK Nomor 78/KMK.03/2010 tanggal 5April 2010 juncto KEP Menkeu

Nomor 575.KMK.04/2000 tanggal01 Januari 2000.Pada Pasal 1 KEP Menkeu Nomor 575.KMK.04/2000, PKP yang menggunakan Barang Modal untukkegiatan usaha menghasilkan BKP/JKP yang penyerahannyaterutang PPN dan tidak terutang PPN atau dibebaskan dari PPNdapat mengkreditkan PM atas perolehan barang modal tersebutHalaman 9 dari 50Halaman.

dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B";Bahwa seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (berupa : Crude Palm Oil,Palm Kernel, Shell Palm dan Material) dan Jasa Kena Pajak (berupa :Ongkos Angkut dan Kompensasi atas Pemakaian Fasilitas Bersama) yangPemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak PertambahanNilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri, dan penyerahan yang PPNnya tidak dipungutsesuai dengan SK Menkeu

Pasal43, Pasal 44 dan Pasal 45 SK MENKEU No. 300/KMK.01/2001 tanggal 13 Juni2002;Bahwa Terbantah Il sebagai Pejabat lelang (penjual) sesungguhnyadapat mengetahui setidaktidaknya dapat menduga kalau harga obyek lelangsebesar Rp 287.200.000, (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus riburupiah) adalah nilai yang ditetapkan sejak tahun 1997 sedangkan penjualannyatahun 2006 setelah tenggang waktu 9 tahun lamanya, sehingga harganyasangat tidak wajar dan telah menimbulkan kerugian bagi para Pembantah

MENKEU RI No. 300/KMK.01/2002);Bahwa para Pembantah dan Il oleh karena itu pula menolak danmembantah dengan keras permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah untuk selanjutnya memiliki tanah dan bangunan rumah di atasnya yangmenjadi hak para Pembantah dan Il karena Risalah lelang No. 440/2006tanggal 23 November 2006 bukan merupakan tanda bukti hak atas pemilikantanah dari Terbantah sebagai pembeli sehingga Risalah lelang No. 440/2006tanggal 23 November 2006 adalah bukan sebagai suatu alas hak

Sengketa Pajak Mengenai Kredit Pajak Masukan:Menurut Terbanding:Bahwa koreksi fiskal positif atas pajak masukan jasa manajemen sebesarRp47.558.300,00 berdasarkan Per Menkeu Nomor 78/KM.03/2010tanggal 05 April 2010 juncto Kep Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000tanggal 01 Januari 2000 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukanpenyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutangpajak;Alasan Banding menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding

melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM untukpenyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti,jumlah PM yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutangpajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur denganPMk";Bahwa pada penjelasan tersebut dinyatakan bahwa apabila PKPmelakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajak yangPM nya tidak diketahui dengan pasti maka penghitungan dilakukanberdasarkan PMK Nomor 78/KMK.03/2010 tanggal 5 April 2010jJuncto KEP Menkeu

Pada Pasal 1 KEP Menkeu Nomor 575.KMK.04/2000, PKPyang menggunakan barang modal untuk kegiatan usahamenghasilkan BKP/JKP yang penyerahannya terutang PPN dan tidakterutang PPN atau dibebaskan dari PPN dapat mengkreditkan PMatas perolehan barang modal tersebut yang besarnya sebandingdengan prosentase penggunaan barang modal yang digunakan untukkegiatan menghasilkan BKP dan JKP yang penyerahannya terutangPPN;Halaman 9 dari 55 Halaman.

Putusan Nomor 879/B/PK/PJK/2017Bahwa koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan Management Feedidasarkan pada ketentuan PMK 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak MasukanBagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan YangTerutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju denganpenerapan dasar hukum PMK Nomor 78/KM.03/2010 tanggal 5 April2010 juncto KEP Menkeu Nomor 575.KMK.04/2000 tanggal 01Januari 2000

Yani.5) Surat Keputusan Bersama Menhankam/Panglima AngkatanBersenjata, Menhub dan Menkeu Nomor Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.6) Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor Kep/12/IV/1977 tanggal13 April 1977.7) Surat Walikotamadya KD TK II Semarang Nomor Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977.8) Perjanjian untuk pelepasan tanah Nomor Akta 63 tanggal 15 April1977 Notaris 1 Mulyani dan Nomor Akta 24 tanggal 3 November1977.9) Surat Pernyataan/Perjanjian

Yani.Surat Keputusan Bersama Menhankam/Panglima Angkatan Bersenjata,Menhub dan Menkeu Nomor Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor Kep/12/IV/1977 tanggal 13April 1977.Surat Walikotamadya KD TK II Semarang Nomor Sek.1/20/21/UM.77tanggal 30 Maret 1977..