Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 149/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : SITTI AMINAH M Binti MUH. BAKKARENG Diwakili Oleh : JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag., M.H.
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Enrekang
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
Terbanding/Tergugat III : NUR HASANAH
49 — 35
  • Dan sarat dalam mengajukan gugatanjuga tidak terpenuhiOleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatanPelawan harus didasarkan pada :a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAKBENAR, danb. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;maka petitum yang diajukan Pelawan merupakan petitumatau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;Berdasarkan halhal tersebut, gugatan Pelawan a quotelah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatanperlawanan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehinggasangat
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Bagus Ferryanto,SH
Tergugat:
1.Ir. Solikhin
2.Djazim Chamimi
3.Suharningsih
46 — 12
  • inibertindak berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 05 Mei 2017Nomor 02 (vide bukti surat P.3) sehingga bertindak untuk atas dan namaTergugat Il, mengikatkan diri untuk menjual kepada Pihak Kedua(Penggugat) sebidang tanah hak milik SHM Nomor 01859/Kajen (videbukti Surat P.4);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari AktaPerjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 29 Agustus2017 Nomor 58 (vide bukti Surat P.2) Majelis berpendapat Akta tersebuttelah memenuhi unsurunsur sarat
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-08-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Bdw
Tanggal 24 Agustus 2017 — SUTARJO Bin SINAL
74 — 15
  • atau setidaktidaknya harusdibatalkan, Terdakwanya telah mencabut keterangan BAPdidepan sidang dan telah didampingi oleh Penasehathukunya dan ironisnya juga saksisaksi a charge yaituKACUNG Bin SUYANTO serta MISNADI P.SERIN alias ENDINtelah mencabut keterangannya didepan persidangan dandengan Surat Pernyataan (vide bukti T2 dan T3) karenatidak sesuai dengan keterangan yang diberikannyasehingga menunjukkan atau sebagai petunjuk secaraterang benderang BAP dan pemeriksaan Tahap II diKejaksaan diduga sarat
Pengadilan PN DEMAK
Register : 19-04-2013 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 71/Pid.B/2013/PN.Dmk
Tanggal 24 Mei 2013 —
38 — 4
  • Bahwa bagaimana mungkin orang yang datang secara bersamasama pada waktuyang sama ke tempat yang sama, tetapi masingmasing menerangkanmenyebutkan waktu kedatangan yang berbeda, sehingga keterangan tersebutdinilai sarat kepentingan dan tidak obyektif, oleh karena itu keterangan keduasaksi tersebut patut diragukan kebenarannya sehingga tidak dapat membuktikan alibi Terdakwa, maka keterangan kedua saksi tersebut, harus dikesampingkan.Begitu pula dengan keterangan saksi RENI NOVIA ISHARNINGSIH (ibukandung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 245/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Tergugat : DRS. GUSRI BIN PAPENG
Terbanding/Penggugat I : H. MUSTARI KASIM
Terbanding/Penggugat II : IWAN. M
Terbanding/Turut Tergugat I : AMIN Bin H. ABU SALO
Terbanding/Turut Tergugat II : MULI Binti H. ABU SALO
Terbanding/Turut Tergugat III : HJ. SURIANI Binti H. ABU SALO
Terbanding/Turut Tergugat IV : AMINA Binti H. ABU SALO
Terbanding/Turut Tergugat V : NASIR Bin H. ABU SALO
40 — 29
  • SUARNI DAN PELAWAN sehingga perlawananini Sarat dengan kandungan rekayasa.Tidak ada halhal baru dalam perlawanan ini namunkenyataannya Majelis Hakim mengabaikan hal itu semuadan mengabaikan pula penilaian Judex Factie PengadilanTinggi Makassar dalam Putusannya Nomor300/PDT/2012/PT.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 24-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1436/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 46
  • Penggugatmemakimaki mereka menghina, sehingga mereka tidak tahan menerimaperlakuan tersebut via WA/SMS.Halaman 11 dari 46 halaman Put.No1436/Pdt.G/2020/PA.Pbr.Setelah menghina tersebut Penggugat meninta kepada Tergugat beriwaktu 6 bulan agar Penggugat bisa menjawab masalah ini setuju atautidak nya Tergugat menikah, setelah sampai 6 bulan Penggugatmenyampaikan kepada Tergugat bahwa iklas dunia akhirat Tergugatmenikah dan Penggugat menelepon sendiri kepada wanita tersebutbahwa dia ikhlas dimadu dengan sarat
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Mkd
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
DHARMAWAN ASADHA GUNAWAN
Tergugat:
1.LIEM NAM JOENG
2.Ny. LAY AY KIM
88 — 11
  • KONVENSI /TERGUGAT DALAMREKONVENSI (Dharmawan Asadha Gunawan) tidak sah menuruthukum dan batal demi hukum dan dibatalkan menurut hukum karenasertifikat HGB No 444 Luas 79 M2 atas nama Nenek PENGGUGATDALAM KONVENSI karena tidak menempati, tidak menguasai secarafisik dan tidak merawat dan yang paling pokok adalah nenekPENGGUGAT DALAM KONVENSI tidak ada hubungan hukumdengan obyek yang dimohonkan Sertifikat HGB No 444 tersebutmaka yang berhak mengajukan permohonan Sertifikat HGB No 444yang memenuhi sarat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 18-01-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 6 Maret 2014 — Ir.ZAHIR,M.AP;DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.BATUBARA
105 — 31
  • berkaitan dengankepentingan Para Penggugat dan juga sangat berkaitan eratdengan kepentingan publik serta pelayanan publik yang tidakdapat ditundatunda demi kepentingan urusan pemerintahan diKabupaten Batu Bara untuk terwujudnya maksud dan tujuandibentuknya pemerintah daerah kabupaten, serta terlindunginyahak politik (HAM) masyarakat Batu Bara yang memilih ParaPenggugat; Patut di duga Tergugat akan berusaha menunda ataumemperlambat pelaksanaan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara dalam perkara a quo yang sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-02-2006 — Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121K/PID/2006
Tanggal 23 Februari 2006 — Ir. SIHOL MANULANG
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa menganggap pembayarantersebut adalah tetap hak dari royalty fee sebagaimana yang tercantum dalamsurat saksi Lukmanul Hakim tertanggal 2 Januari 2004 dan Akta Jual BeliSaham Nomor : 13 tertanggal 30 Desember 2004, yaitu bagian dari feedalam bentuk tetap yaitu sebesar Rp. 5.401.998.693,23 (Lima milyar empatratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratussembilan puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen) ;Bahwa Pemohon kasasi/Pembanding/Terdakwa menerangkan pernah menerima sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1741 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. I NYOMAN KARSA,2. I WAYAN SUDIRTA,3. Nl NYOMAN SUNI vs 1. I WAYAN MUNUT,2. RIYANTI SOFYAN,3. KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H., dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), KABUPATEN GIANYAR
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi, sebab jika MA tidak lagi mau memeriksa aspekfakta terkait dengan perkara a quo maka itu artinya Para Pemohon Kasasimengalami 2 (dua) kali "lolosnya" pemeriksaan fakta yaitu ditingkat bandingkarena Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih "seluruh" pertimbanganHakim tingkat pertama "tanpa" mengemukakan penilaian lain terhadapfakta sebagaimana dipersoalkan Para Pemohon Kasasi dahulu ParaPembanding dengan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding.Padahal Pengadilan Progresif adalah proses yang sarat
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 20 Agustus 2014 — H. T. SOFYAN SULAIMAN Melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
33 — 8
  • uraian penggugat dalam perkara ini,menggambarkan kalau pekerjaan yang menelan biaya besar a quo, yangdikerjakan penggugat tidak mengikuti mekanisme yang benar sebagaimanadiperintahkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor.8 Tahun 2000, Jo PeraturanPemerintah RI Nomor. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan PenanggulanganBencana, Jo Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaandan Pengelolaan Bantuan Bencana, bahkan tergugat III menduga pelaksanaanproyek / pekerjaan yang dilakukan penggugat sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-07-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PT JAYA MANDIRI SUKSES VS NADIRAH
198 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi makaseharusnnya Majelis Hakim memutuskan pemutusan hubungan kerjaini harus didasarkan kepada Pasal 168 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 dengan alasan mangkir sehingga tidak berhak atas uangpesangon, bukan didasarkan atas pelangggaran sebagaimana diaturdalam Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Jadi sangat terlihat bahwa Mejelis Hakim dalam memutus perkara inisangat tidak konsisten dan oleh karenanya sangat wajar apabilaPemohon Kasasi menganggap bahwa Mejelis dalam memutus perkaraini sarat
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 80 /PID.2011/PT.BKL
Tanggal 22 Agustus 2011 — MULDI JULIMAN PUTRA Bin MANSURDIN
27 — 13
  • U6/52/HN.01..10/11/2011untukmempelajari berkas perkara ini dikepaniteran PengadilanNegeri Tais sejak tanggal 24 peberuari 2011 s/d tanggal 02Maret 2011 selama 7 (tujuh ) hari kerja sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umumdan terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caraserta sarat yang ditentukan oleh undang undang, olehkarenanya permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa terdakwa Muldi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295K/TUN/2008
Tanggal 18 Desember 2008 — GUBERNUR MALUKU UTARA ; PT. WANA KENCANA MINERAL ; Dkk vs. PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG ; PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melanggarUndangundang yakni UndangUndang Nomor : 11 Tahun 1967tentang Ketentuan ketentuan pokok pertambangan Jo PeraturanPemerintah Nomor : 75 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor : 11 Tahun 1967, vide PERATURAN DAERAHPROVINS MALUKU UTARA Nomor : 5 Tahun 2005 tentangPengelolaan pertambangan umum dan Undangundang Nomor.41Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mensyaratkan untuk mendapatIzin Ekspolitasi terlebin dahulu harus dilalui dengan Izin Eksplorasi,dengan tahapantahapan yang merupakan sarat
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 18-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 155/PDT/2019/PT MND
Tanggal 13 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat II : KARMILA RAUF
Terbanding/Penggugat : SAMSUDIN LULI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN BOLAANG MONGONDOUW SELATAN
Turut Terbanding/Tergugat I : KASIM RAUF
Turut Terbanding/Tergugat III : RETNO GANI
62 — 23
  • Harton Luli, akantetapi yang menanda tangani surat gugatan hanyalah kuasa hukumYOUDI ROBBI PORAJOUW, SH;Bahwa bila dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan Samsudin Lulisebagai kuasa insidentil dari 4 orang saudaranya, lalu apakah kuasahukum YOUDI ROBBI PORAJOUW, SH menerima pula kuasaSubsitutisi dari Samsudin Luli untuk mewakili 4 orang saudaranya,sehingga dengan demikian surat kuasa khusus dalam perkara ini bukanhanya cacat formil tidak memenuhi sarat formil Suatu kuasa khususmelainkan kacau
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 06-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA TERNATE Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 42
  • Bahwa dalil Tergugat pada Jawaban Tergugat dalam bagianKonpensi pada poin ke 4.1 adalah dalil yang sangat mengadangada danmerupakan sebuah cerita lelucon yang sarat dengan rekayasa dancenderung fiktif, dikarenakan tanah dan banguan yang beralamat JI. Salero2 RT/RW 17/006 Kel. Toboleu Gipsi Puncak Kec.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 07-12-2019
Putusan PN SAMBAS Nomor 286/Pid.B/2019/PN Sbs
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.Dodhy Aryo Yudho, S.H.
2.Deni Susanto, S.H.
Terdakwa:
ZAENAL ARIFIN
110 — 168
  • Terlihat kapal tersebut sarat muatan dan terdapat tumpukan barangpada bagian haluan yang ditutup terpal berwarna hijau; Bahwa saksi mengetahui Identitas Kapal yang dikawal oleh Kapal Patroli Beadan Cukai BC 30005; Bahwa saksi mengetahui identitas kapal kayu yang dikawal Kapal Patroli Beadan Cukai BC 30005 setelah kapal kayu tersebut berhasil tambat di dermagapelabuhan Sintete, yang selanjutnya saksi ketahui bernama BAHTERABAHARI GT.234 No1230/Na; Bahwa di tunjukan foto kapal KLM.
    Terlihat kapal tersebut sarat muatan dan terdapat tumpukan barangpada bagian haluan yang ditutup terpal berwarna hijau; Bahwa saksi mengetahui identitas kapal kayu yang dikawal Kapal Patroli Beadan Cukai BC 30005 setelah kapal kayu tersebut berhasil tambat di dermagapelabuhan Sintete, yang selanjutnya saksi ketahui bernama BAHTERABAHARI GT.234 No1230/Na; Bahwa diberikan foto kapal KLM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 02-03-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2241 K/PDT/2009
Tanggal 2 Maret 2010 — MICHAEL NONG SINA SADIPUN, DKK VS MARIA BUNGALIA SADIPUN, DKK
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Definisi hukum yang sarat dengan pesan moral itu yang dianjurkanoleh Domitus Ulpianus tersebut sub 10.3 diatas, bahkan lalu lebih majulagi dirumuskan bukan hanya secara moral tetapi juga hukum yaituDefinitio legis, quae nihil est aliud, quam quaedam rationis ordination,ad bonum commune, ab eo cui curam communitatis Habet, promulgate(definisi hukum itu tidak lain dari perintah yang masuk akal/akal budi,ditujukan untuk kebaikan bersama, dibuat oleh ia/mereka yangbertugas membina masyarakat, dan diundangkan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 699/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 13 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : PROF DR O C KALIGIS S H M H
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
87 — 46
  • PDT/2018/PT.DKIk) Gubernur DKI Jakarta merupakan Pejabat Tata Usaha Negaradan permasalahan mengenai pengangkatan BambangWidjojanto yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakartamerupakan permasalahan mengenai Surat Keputusan TataUsaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final,sehingga permintaan untuk membatalkan ataumemberhentikan Bambang Widjojanto sebagai Ketua KomitePencegahan Korupsi dikategorikan sebagai sengketa tatausaha negara, mengingat pembatalan atau pemberhentiantersebut sarat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 132/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 24 Oktober 2016 — HELMI ONGKO WIJOYO cs melawan PT. Bank PERMATA, Tbk Cabang Surabaya Dkk
32 — 4
  • dalam halpembuatan APHT berdasar SKMHT apakah kedaluwarsa atau tidaknya.13.Bahwa disisi lain, TERGUGAT I seharusnya memahami tentangpasal 1320 KUHPerdata tentang sarat sah nya perjanjian dan juga pasal1328 KUHPerdata tentang batalnya sebuah perjanjian; hal inidikarenakan adanya dugaan tipu muslihat yang dipakai oleh salahsatu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwapihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidakdilakukan tipu muslihat tersebut; dalam hal ini adalah