Ditemukan 9457 data
71 — 23
persediaan.Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.Meneliti kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaranlangsung (SPP LS) yan diberikan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan(PPTK).Mengembalikan dokumen pendukung surat perintah pembayaran langsung(SPP LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)apabila dokumen tersebut tidak memenuhi sarat
98 — 45
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas /n Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa(Reus = antara lain Terdakwa) Prinsip ini dilaksanakan untukmenghindari penanganan perkara yang subyektif dimanakebanyakan perkara pidana sarat
106 — 37
Cahaya Gunung Mas;meskipun laporanlaporan tersebut tidak diakui kebenarannya, karena tim PHO tidakpernah turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan;Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwapekerjaanpembangunan jalan Jagaraga perkantoran Pemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi danNepotisme (KKN), sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD DinasPekerjaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukan oleh Kepala DinasPekerjaan Umum saksi Ir.
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal yang dibutunkan sebagai saksi adalahorang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur(vide penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
128 — 61
Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebin dahulu memeriksabantahan/tangkisan Para Tergugat atas gugatan Penggugat Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahselayaknya
154 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam gugatannya, kecuali yang diakuisecara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa ke dalam bagian pokokperkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulumemeriksa bantahan/tangkisan Tergugat atas gugatan Para Penggugat;Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat,adil, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektifdan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Para Penggugat tidakberdasar dan sarat
44 — 14
kali ;Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PUOK) mengawasi atau mengevaluasi pekerjaan PNPM PISEWtahun 2011 dan juga mengkoordinir pekerjaan PNPM PISEW tahun 2011 ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat laporan karena yang membuatlaporan biasanya adalah LKD bekerjasama dengan TTL ;Bahwa dari awal kegiatan PNPM PISEW tahun 2011 keterlibatan saksiBarena Ambarita dan terdakwa adalah menandatangani Berita AcaraPencairan serta laporan kemajuan pekerjaan sebagai sarat
216 — 47
Masalahnya, Terdakwa Il.BERNADOTTE REGAR pun tidak tidak melakukan tindakan yang hatihatidalam peralinan saham, dan tidak melakukan cukup sarat sehingga tidakmembebaskan Terdakwa BERNADOTTE REGAR untuk ikut bertanggungjawab, sekecil apapun tindakannya, sebatas peran dan kerugian yangditimbulkan;Menimbang, bahwa adalah patut jika hukum harus ditegakkan secaramenyeluruh untuk mewujudkan nilainilai kepastian hukum yang berkeadilan,oleh karena itu adalah adil jika perkara ini ditarik dari tahun 2012
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
303 — 118
Kontrak Awal.Terkait dalil bahwa TERGUGAT masih belum melakukan pengiriman danpemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS, FAKTANYAadalah PENGGUGAT belum memberikan detil lokasi pengiriman (site /ist)yang telah siap untuk menerima penyerahan Layanan (ready forinstallation).Bahwa TERGUGAT MENSOMIIR PENGGUGAT agar dapat memberikanbukti bahwa belum dikirimkannya BTS dan/atau penyediaan Layananoleh TERGUGAT disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT semata,sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT tidak sarat
163 — 84
oleh orang atau badan hukum yang tidak bersetatussebagai pemegang hak maka tentu akte pelepasan entah akte itu dibawah tangan atau akte otientik atau akte ini dibuat dihadapan kantorpertanahan maka akte ini artinya yang melepaskan itu tidak memenuhisalah satu syarat yaitu dia tidak mempunyai kewenangan bertindak atastanah itu dan tidak memiliki kebebesan atas hal itu artinya dia tidakmemenuhi syarat formal dari sebuah akte pelepasan oleh karena itukalau ini nanti menyangkut tentang sertifikat atau sarat
131 — 78
Bahwa oleh karena eksepsieksepsi PARA TERGUGAT dalam Jawabnyatidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yangsebenarnya serta sarat penuh kebohongan, maka dari itu. PARAPENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara a quomengesampingkan dan menolak' seluruh eksepsieksepsi PARATERGUGAT dalam Jawabanya serta membatalkan Penetapan PengadilanAgama Tigaraksa Nomor: 04/Pdt.P/2009/PA.Tgrs.Dalam Pokok Perkara:1.
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
123 — 79
TERBANDING Tersita didalamJawaban/Duplik gugatan PERLAWANAN TERHADAPEKSEKUSI;JIKA klaim sepihak pada Bukti TP19 ini benar adanyabahwa SEAKAN AKAN ANITA WULANDARI saat masihmenjadi TERGUGAT II dalam Perkara Awal masuk DPO,tentuanya ANITA WULANDARI tersebut tidak akan beranitampil bebas seperti orang biasa pada umumnya, dantentunya juga akan bersikap menutup diri, menghilang, ataumenjauhkan diri dari tempat umum maupun resmi sepertiKantor Polisi, Pengadilan atau dimuat diri dimedia terkaitkasus yang sarat
112 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
04 Maret 2015 adalah tidak tepat, salahdan keliru, serta telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yangmengabaikan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan perkara aquo.Berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan, ternyata terbuktisurat gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tertanggal 21 April2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 07 Mei 2014 sarat
04 Maret 2015 adalah tidak tepat,salan dan keliru, serta felah salah menerapkan hukum dan/alaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan yang mengabaikan faktafakta hukum yangterungkap di persidangan perkara a quo;Berdasarkan Judex Facti dan fakta di lapangan, ternyata terbukti suratgugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tertanggal 21 April2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 07 Mei 2014 sarat
87 — 60
sejalan dengan pendapat Prof.Soetandyo Wignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masatransisi atau berkembang, negara cenderung mengabaikan hakhakprivat penduduk dengan cara menggunakan kekuatan ekstralegaldaripada mengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalammenyelesaikan masalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yangmendahulukan publiek rechtelijk yang dalam masamasa transisi dinegaranegara berkembang terkesan sarat
95 — 93
belenggupositivismekarena dengan menjadikan legalistikpositivistik yang hanyaberbasis peraturan tertulis (RuleBound) maka akan sulit menangkap hakikatkebenaran;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pengadilanitu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan denganpengkongkritan undangundang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luasdaripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadapdinamika yang bergerak disekitarnya, la adalah pengadilan yang sarat
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 801 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang ditempati bersama sekitar empatpuluh orang. Ruangan mana tanpa ventilasi dan lembab sehinggasangatlah tidak layak huni. Selain itu Tergugat pun tidak memberikanfasilitas dan peralatan keamanan kerja yang memadai.
203 — 127
IDOLA TUNGGAL.12.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR.tanggal 07 Agustus 2006, pada tanggal 25 Agustus 2006, Tergugat II telahHal 8 dari 188 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKImengadakan RUPS Ketiga yang sarat dengan pelanggaran hukum denganagenda pokok :1) Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha Perseroan Tahun 1998 s/d2005;2) Pembebasan dan Pelepasan Pertanggung jawaban PengurusPerseroanTahun 1998 s/d 2005;3) Perubahan Susunan Pengurus;4) Pengeluaran Modal dalam Simpanan;
86 — 34
Bahwa yang melaksanakan negosiasi harga tanah adalah terdakwa dan saksisendiri;Bahwa seluruh dana sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah)sudah dicairkan untuk pengadaan tanah proyek tersebut;Hal. 25 dari 107 Putusan No39/Pid.SusTPK/2015/PN PdgBahwa Proses pembayaran dilakukan dengan cara terlebih dahulu dilakukanpermintaan pencairan dana ke KPPN Bukittinggi sebesar Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa sarat pencairan dana tersebut dengan mengajukan SPM ;Bahwa Tanah tersebut
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
78 — 22
. 59019/PDG/VIII/2011, tanggal 3 Agustus 2011, perihal: Penjelasan AktaJualBeli No. 281/1973 dan 1705/1975, yang diterbitkan oleh CamatPondok Gede, in casu Turut Tergugat III, yang seolaholah menerangkanbahwa tanah yang menjadi objek jualbeli dalam Akta JualBeli No.281/1973 maupun dalam Akta JualBeli No. 1705/1975 bukan berasalusul dari Persil 19 Kohir 298 (Girik C Nomor 298/19 D.I.) atas namaSardja bin Natjeng (alias Sardja Notjeng), melainkan berasal dari Persil19 Kohir 1177, yang juga sangat sarat
Justru dalam seluruh gugatanpara Penggugat, tampak jelas bahwa dalil yang satu bertentangandengan dalil yang lain dan bukti yang satu berseberangan dengan buktiyang lain, sarat dengan kontradiksi.
21 — 1
(dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan menghadirkansaksi).Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada hal 9 Nomor 7, yangmengatakan Tergugat Rekonvensi melakukan kebohongankebohongan sebagai berikut :a) Nomor 7.1 Kebohongan yang di tuduhkan oleh pihak PenggugatRekonvensi dalam poin 7.1 ini sarat dengan kebohongan, faktanyasebelum menikah Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan kepadaPenggugat Rekonvensi tentang resiko menjadi Isteri SseorangPajurit dan Tergugat Rekonvensi juga sering mengatakan tentangtanggungan