Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JmbSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur, ST Bin Agustinati dak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancamPidana berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dalam

Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JmbMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Rabat Beton yang seharusnya traling besi bagianatas saluran dekat podium;" Bagian belakang Kantor Bupati yang seharusnya menggunakanpaving blok tetapi diganti Rabat Beton;Halaman 131 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPGBahwa dalil keberatan Jaksa Penuntut Umum selaku PEMBANDING dalamperkara a quo yaitu. mengenai penerapan Pasal terhadap diriTERBANDING dahulu TERDAKWA harus sesuai dengan Tuntutannyadimana TERBANDING dahulu TERDAKWA terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, dengan sejumlah argumentasi yang melingkupinyasebagaimana dalam Memori Banding Penuntut Umum;Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dilakukanPEMBANDING/TERDAKWA tersebut merupakan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaPEMBANDING/TERDAKWA karena jabatan atau kedudukan Terdakwaselaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam DakwaanSubsidair Penuntut Umum;Bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi sebagai tujuan perbuatan melawan hukum dalam dakwaanHalaman 133 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPG10.11.Ae13.Primer yakni Pasal Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukanoleh TERBANDING/TERDAKWA;Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primer tidak terpenuhi/terbukti maka terhadap unsur Dakwaan Primer yang

dipotong PPN 10%; Bahwa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.1.006.667.200,(Satu milyar enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratusrupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasTerdakwa Denny Remiefan, S.Kep dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan Primermelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (8) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana,dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwaunsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi tidak terbukti dengan tiadanya niat atau maksud dariTerdakwa dalam melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)untuk pengadaan Alkes dan alat penunjang medis tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaanPrimair dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana, yang Unsurunsurnya tersebut diatas;Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair melanggar Pasal Pasal 3 JoPasal 18 ayat (2) dan (8) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal 139 dari 165

Menyatakan terdakwa HERI WIDODO bin WIGNYO SUKAMTO(AIm) tidakterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;2.

faktafakta selebinnya Majelis akanpertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsurunsur pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa setelah memperoleh faktafakta hukum tersebutdiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam pasalpasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum sebagai berikut;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagaiberikut:Primair : Melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoHalaman

1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusundalam bentuk subsidairitas, maka Majelis terlebin dahulu akan membuktikandakwaan primair, jika dakwaan dakwaan primair terbukti, maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jikadakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaaan subsidair harusdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(8) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dengan unsurunsursebagai berikut:1.

HSSUKO BUONO,M.Si, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dandiperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;3 Menyatakan terdakwa Drs. H. SUKO BUONO.

TahunAnggaran 2005 dan 2006 Nomor: R107/PW.17/5/2010 tanggal 08 April 2010, bahwaakibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana danPrasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2005 dan 2006 Negara/ Daerah dirugikan sebesar Rp.8.565.783.885,53(delapan, milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga delapanratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair :Drs.H.

disuruh olehBupati Kutai Kartanegara;e Bahwa saksisaksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, apakah faktafaktahukum tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam ;Dakwaan Primair :Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SISWADI, S.H, M.Kn tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;. Menyatakan terdakwa H.

M.Kn didakwa melakukan tindak Pidana:PRIMAIR:weceenee Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR:eee Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001

diancam dengan pidana pokok yang sejenismaka hanya dijatuhkan satu pidana ;151(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yangdiancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih darimaksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP:(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana.Ke 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan;Menimbang, bahwa dari bunyi pasal sebagaimana disebutkan di atas,maka unsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU NO 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP unsurunsurnya adalah:UnsurUnsur : Setiap orang; Secara melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ; Yang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara ; Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; Perbarengan perbuatan ;Ad. 1.

No. 2110 K /Pid.Sus/2011 pengumpulan Di lokasiB40 ekor 2.350.420,00 2.350.420,00penyebaran(7 Biaya angkutB40 ekor 174.449.920,00 133.402.880,00 41.047.040bibit ternak8 jObat2an 840 ekor 3.400.000,00 3.400.000,00selama dimpengumpulan,karantina,pengangkutanSampai lokasi 9 (Cadangan 340 ekor 16.891.500,00 16.891.500resikokematian 1,5%Jumlah 844.574.920,00 .134.479,00 840.441Jumlah kerugian 840.441 Perbuatan Terdakwa Muhammad Rofi, S.Pt sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2), (83) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Muhamad Rofi, S.Pt. sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan KepalaDinas Peternakan

Menyatakan Terdakwa Muhammad Rofi, S.Pt tidak terbukti bersalahmelakukan tidak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat(1) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair;2.

.,91 (satu milyar enam ratus dua puluhdelapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20Tahun 2001.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Dra. Hj. MURNIATI Binti H.

keterangan saksi Hery Leonardo bahwa saksi ada memberikanuang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000, (Tiga puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanSubsideritas, maka Mjelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo. .pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 yang unsureunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Secara melawan hukum ;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5 Dilakukan secara bersamasama ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima riburupiah)Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yangdibacakan dipersidangan tanggal Desember 2014 yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim untuk dapat hendaknya perkara ini diputus dengan Amar Putusan sebagaiberikut:11 Menyatakan terdakwa IDA NURSANTLSE Binti SIDIKtidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPJo.

TATTY GUSWATItidak terbukti secara sah dan3 99meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;2.

TATTY GUSWATI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIATR :w Bahwa Terdakwa HJ. TATTY GUSWATI bint H. SOBANDIselaku Direktur PT.Putri Selaras berdasarkan Akta Perubahan PT.

Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR.83/PW.05/5/2015 tanggal26 Maret 2016 dengan perincian : UraianNilai (Rp) Dana pembangunan lintasan atletik7.387.300.000,00 Nilai fisik pembangunan sesuai kontrak6.715.760.798,40 Nilai fisik hasil pengukuran/terpasang di lapangan6.465.995.124,41 Selisih 249.765.673,99 Perbuatan terdakwa REZSA PRANOTO secara bersamasama dengansaksi NASRULLAH HAMKA BIN H Mangkona sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2. ayat (1), jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa REZSA PRANOTO Bin Budhi Pranoto selakuKuasa Direktur PT.

pekerjaan BaseCourse tidak dipasang, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan,dan Terdakwa menyesal dan telah mengakui kesalahannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa YOHANA, S.KM binti MASNUR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

PenuntutUmum dan oleh karenanya harus dibebaskan;Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya saling bertolak belakang, oleh karena itu Majelis akanHal. 106 Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgpmempertimbangkan konteks perbuatan Terdakwa yang dinilai terbukti olehPenuntut Umum di satu pihak dan tidak terbukti menurut Penasihat Hukum di lainpihak;Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena

NURDIN AFRIZAL sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UUNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :wencennne= Bahwa M. NURDIN AFRIZAL selaku Direktur CV.

448.000.000,No.3 dan No.4 dititip di Rekening Pengadilan Negeri Serang Bank MandiriCabang Serang Nomor Rekening: 1630004564566 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP , yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Kerugian keuangan Negara (12) Rp. 305.885.000,00 e Bahwa perbuatan Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos tersebut telahmemperkaya diri sendiri sebesar Rp. 305.005.000, (tiga ratus lima juta limaribu rupiah) atau orang lain sehingga merugikan keuangan daerah KabupatenMaluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009. wonnn Perbuatan Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.

termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat danmerupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;nonce Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatanTerdakwa yang ada kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;nonce Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaanterhadap Terdakwa dengan dakwaan : 22222 nnn nnn n nnn n nnn nenPRIMAIR Teecneeene melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR Tescneeene melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.

tanggal 01Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksi saksi, Ahli dan terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum sebagai berikut;Menyatakan Terdakwa NADHIF, S.STP Bin SULAIMAN DAUD tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufa, b, ayat (2), ayat (3) Undang undang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.

padahal Terdakwa AMRIL DAUDselaku pejabat yang memiliki wewenang dalam pemberian dan pencairanfasilitas kredit diterapbkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sedangkan Pemohon PeninjauanKembali yang tidak punya kewenangan pada Bank Riau hanya bertindakatas nama koperasi sebagai pemohon kredit bagi anggotanya diterapkanketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dandenda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4(empat) bulan kurungan, sehingga jabatan / kewenangan apa yangmenjadikan Pemohon Peninjauan Kembali dapat mencairkan kreditkepada anggotanya, apakah sebagai Ketua Koperasi PemohonPeninjauan

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 29 April2018 ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2)huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali Pemohon harus ditolak danputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembaliditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembalidibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahHal. 140 dari 141 hal.

Penggantian Majelis HakimBerkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutanSetelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa, Ahli sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HENI, S.P.di tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 55ayat 1 ke1 KUHP, dalam Dakwakan KESATU PRIMAIR;Membebaskan Terdakwa HENI, S.P.di dari dakwakan KESATU PRIMAIR ;.

Donggalasebesar lebih Rp. 227.738.090,38 ( dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratustiga puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah tiga puluh delapan sen) atausetidaktidaknya berkisar sejumlah itu.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor :20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.KESATUSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HENI., Sp. Pd.!

Kekuasaan Kehakiman yangmenyatakan bahue tidak seorangoun yang dapat dijatuhi pidana, kecualiapabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undangmendapat keyakinan bahva seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawabtelah bersalah atas perbuatan yang didakvekan atas dirinya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenunitutUmum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:Hal.114 dari 145 halaman Putusan No: 06/PidsusTPK/2015/PN.BJM.Primair: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP .Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secarasubsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan mengkritisi danmempertimbangkan perihal dakwaan primair, di mana terdakwa AKHMADYAPANDI BIN HASAN. telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang

Menyatakan terdakwa IHIE PANGAMIANI, SE Als IBU JHIE BintiARBANI HT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secarabersama sama atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuanganNegara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

tidaknyaterdakwa haruslah dibuktikan terlebin dahulu, karena Terdakwa I/HIEPANGAMIANI, SE Als IBU IHIE Binti ARBANI HT didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsideritas, makaterlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair, yangapabila terbukti, maka dakwaan selanjutnhya tidak perlu dipertimbangkan lagi,namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harusdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dakwaan primair, sebagai mana yang dimaksuddalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Kitab UndangundangHukum Pidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.

Menyatakan terdakwa BETTY NURHAYATI ROSADI bintiROSADI dan terdakwa Il YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H.NADZARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIRyaitu pasal Pasal 2 ayat (1) Jo.

ENGKOS KOSTAWAN, MT dan YAYASUHAYA, ST telah telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 10.332.587.016,56 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta limaratus delapan puluh tujuh riobu enam belas rupiah dan lima puluh enam sen),atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIRTerdakwa BETTY NURHAYATI ROSADI binti ROSADI selaku Direktur Utama PT.Karsa Bangun Sejati dan terdakwa II YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H. NADZARIselaku Komisaris PT.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

2 ayat (1) Jo.