Nomor : 1420 K/Pid.Sus/2011Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Ir.

Perk: 03/Tual/03/2016, Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik

dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negarakurang lebih sebesar Rp. 1.068.750.000,00 (satu miliar enam puluh juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. . selaku Lurah DesaDlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Dlingo berdasarkan Surat KeputusanBupati Bantul tanggal 17 Juni 2002 Nomor : 155 tahun 2002 bersamasamadengan Sdr. Ir.

., tanggal 10 Mei2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan danMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwatetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yangAda di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomorRekening : 80.422.01.110752 Rp. 40.000.000Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.346.552.319,20Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE , yang melakukan atau turut melakukanyaitu dengan saksi Drs.

;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah ~ danditambah dengan UU No.20 Tahun (2001 ~~ TentangPerubahan atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR. Bahwa Terdakwa Drs. H. SUPRIADY SEMTA, M.

22022222222 n nnn nnn nena nnn nnn nnn nnn nnnee Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP3 2022222222 non no nn nn ec nc nnn nnns Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1.Setiap orang;2.

oleh MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal17 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makamembebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutakan pada amarputusan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 65 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terbukti,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturanpperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan

orang lainatau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negaraatau perekonomian negara sejumlah Rp.610.328.000,00 (enam ratussepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yangperhitungannya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor: SR2494/PW06/5/2013 tanggal31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Auditor dan KepalaBPKP Perwakilan Bengkulu.Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU24No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

DepartemenPekerjaan Umum cq Direktorat Jendral Cipta Karya cq Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanggamus dirugikan sebesar Rp.41.239.133, (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).e Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang

Kerugian Keuangan Negara 3 (FH) 58.485.769.116,54J Total Kerugian Keuangan Negara 137.751.858.765,54 wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tediubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidanaJo.

GETRIDAMANDOWEN, SEbersalah melakukan tindak pidana perbuatan bersamasamamelakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS,SH bersama dengan terdakwa Il.

. $222 onan nnn nnn nnn n nen n nea e eewcceeee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah DenganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1KUHPIdAaNA 5 222 n nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nn ne ne nee ene e eneno Bahwa ia terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananyaberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebanyakRp.7.418.444.650,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta empatratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimanadiatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

18 Ayat (1) huruf bUndang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 211 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN PlkPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair menuntut Supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9(Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta juta rupiah

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Subsidair:Perbuatan Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Ayat (1) huruf

Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telahmendakwa Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO berdasarkan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal193 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.MT terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut, sebagaimanadakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No 31Halaman 22 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PN AmbTahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo Pasal

MT tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST. MT selaku Direktur CV.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana; Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADLLI :Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan UUPemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana dalam

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam faktafakta hukum di atas,kesemuanya telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :Primair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal64 ayat (1) KUH Pidana.Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam ..../140140diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana.Menimbang

(terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap Orang ;Unsur Setiap Orang Untuk Terdakwa

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

TEGUH KARTIKA WIBOWO, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Melakukan , menyuruhmelakukan , Turut melakukan tidak terbukti kebenarannya menurut hukum .Menimbang, Bahwa dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 301 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPtidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 310 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

M.Akterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair.3 Menghukum Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.

2021/PN Sby.Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalamperkara ini adalah berupa dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranyadakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandan membuktikan dakwaan Subsidatr;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP.

Namun dalam perkara aquo,yang dalam fakta fakta persidangan telah terpenuhinya perbuatan sebagaimanaHalaman ke 285 Putusan Perkara No. : 17/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP karena Terdakwa ABDULLAH bersama HERI JAMARI Saudara HANIFANSORI (Alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum

Puspa Agro sebesar Rp. 8.029.167.500,00 (delapan milyar duapuluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Y Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.v Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit di Persidangan.Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor

.~ Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perkara : PDS0O1/YOGYA/11/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 atas nama terdakwa PUJOEDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI, sah menurut hukum dan telahmemenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dengansusunan dibaca sebagai dakwaan lternatif, sebagai berikut KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64ayat (1) KUHP; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Yk.KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1)KUHP; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Menyatakan Terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH tidak terbukti secara sahmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Membebaskan terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH oleh karenanya daridakwaan Primaltr;3.

dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi GEDE GITAGUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (Tujuh Ratus Sembilan PuluhDua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh EmpatRupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018,tanggal 8 juni 2018;soeneen== Perbuatan terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH sebagaimanadiatur diancam Pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR:wonnnn Bahwa ia Terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KuasaPengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Pekerjaan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakatberupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan,

PemeriksaKeuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018, tanggal 8 juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentangaspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh JaksaPenuntutumum ;Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengandakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:Primair : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair : Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor