Ditemukan 10704 data
123 — 82
Bahwa dengan demikian objek perkara a quo sebagai obyek jaminan yangtelah diikat Hak Tanggungan peringkat pertama telah dilaksanakan lelangeksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang undang HakTanggungan oleh PT. Njono Arta Jaya Abadi/ Terbantah Il melaluiperantaraan fTerbantah IV terlebih dahulu sebelum putusan pailitdikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya.
78 — 62
detournementde pouvoir) dengan berpihak kepada seseorang Calon Legislatif (Caleg) gagaldari PDIP Perjuangan untuk Daerah Pemilihan NTT ;Bahwa yang pada pokokpokoknya terhadap Obyek Gugatan yangditandatangani oleh Saudara Sigit Pamungkas selaku Pelaksana Harian (Plh)Ketua Komisi Pemilihnan Umum Republik Indonesia menyampaikan NamaHalaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor : 150/G/2016/PTUNJKT.22.23.24.Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI berdasarkan perolehan suaraterbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat
222 — 119
2002;b 1 (Satu) bidang tanah pekarangan sesuai bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik/CcSHM No. 831, Tahun 2009, luas 565 M2 berlokasi di Kabupaten Lembata ProvinsiNusa Tenggara Timur atas nama Penggugat, serta bangunan diatas tanah tersebutdengan luas 118 M2;Barang dagangan yang sekarang ada dan yang akan ada di kemudian hari;Dan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh Penggugat, berdasarkanPerjanjian Kredit dimaksud diatas telah dilakukan pengikatan hukum secarasempuma dengan Hak Tanggungan Peringkat
140 — 102
Merdeka Renon(peringkat 1) jl.
ByPass Ngurah rai Sanur (peringkat 2)dan jl Iman Bonjol (peringkat 3)Tim Survey tidak melakukan proses penyusunan HPS yang dijadikan dasar penawaranpengadaan tanah yang akan dibeli, karena HPS untuk pembelian tanah untukPerkantoran BP3TKI Denpasar telah ditandatangani oleh KPA BP3TKI Denpasarsebesar Rp. 7.500.000.000.PANITIA PENGADAAN :2 Bahwa benar Terdakwa I WAYANPAGEH, SE, MM selaku KPA danKepala BP3TKI Denpasar menunjukdan menetapkan Panitia PengadaanTanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum
138 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2016Indonesia turun menjadi peringkat 50 dari 144 negara berdasarkan data GlobalCompetiveness Report. Lebih lanjut, seperti yang dimuat dalam Harian Kompastanggal 16 Maret 2013 halaman 17, ASMINDO memiliki visi untuk menjadikanIndonesia sebagai negara tujuan utama untuk pembeli mebel, apakahkeberlakuan Permenkeu telah mencerminkan kebijakan Pemerintah saat ini?
46 — 2
yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executiesesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.10 Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul AktaPemberian Hak Tanggungan, yang berbunyi :Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkanperjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat
Muntasripah
Tergugat:
CAMAT KEC. PURING KAB. KEBUMEN PROV. JAWA-TENGAH
155 — 96
ditujukan kepada Kadesdan Camiat;0n00nn nnn n nn nno ncn n nn nn nnn cnn nn nn nnnnnnncnsBahwa tujuan Saksi membuat somasi adalah Supaya Pak Kades danCamat untuk tidak melantik Muntasripah sehingga otomatis no. 2 yangakan dilantik; 22220 2n enn n enn o en nn nnn en nnn n nen en nn nenneeeBahwa yang menjadi dasar saksi mengajukan somasi adalahpernyaan dari Ibu Muftiyati sebagai Ketua Pokja Il bahwa Penggugatbukan pengurus PKK;0 no nnn nn nn nn nn nn nc nc nonceBahwa Saksi mengetahui jika mendapat peringkat
SI JAMAL
Tergugat:
Bupati Muna Barat
292 — 147
KDI12.13. 1 Si Jamal / 01 (Penggugat IV) 280 suara2 Haji Said Nurung / 02 79 suara3 Abdul Rahim /03 281 suara4 Haji Si Jamil/04 135 suara5 Asbir/ 05 256 suara6 Jumlah Total Suara Sah 1031 suara Berdasarkan tabel diatas Penggugat berada diperingkat Kedua denganperolehnan suara sebanyak 280 (duaratus delapan puluh) Suara,danperingkat Pertama dengan Perolehan suara sebanyak 281 (duaratus delapanpuluh satu) Suara dan selisin suara antara peringkat pertama dan keduaadalah 1 (satu) suara, atas kelalaian
NURHAYATI
Tergugat:
1.ZULLYANSYAH Alias AZWAR
2.PT. BANK BJB KC INDRAMAYU
3.Kementrian Agraria Cq Kanwil BPN Jabar Cq BPN Kabupaten Indramayu
Turut Tergugat:
1.PT. BANK Jabar Banten (Bank BJB)
2.3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupten Indramayu
276 — 61
48 Putusan Nomor 39/Padt.G/2019/PN IdmRohini, S.H. selaku Notaris dan PPAT, yang menjadi penerima kredit adalahIndra Purnawirawan, S.E. selaku direktur CV Cikal Mandiri sedangkanNyonya Nurhayati selaku penjamin;Bahwa berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 09tanggal 5 September 2019 yang dibuat oleh lin Rohini, S.H. selaku Notarisdan PPAT, Nyonya Nurhayati telah memberikan kuasa kepada Tuan Sugiardiselaku pemimpin PT Bank BJB, Tok cabang Indramayu untuk membebankanhak tanggungan peringkat
268 — 109
(Cetak tebal oleh Tergugat untuk penekanan)Selain itu, pada Pasal 2 dash keenam Akta Pengikatan Hak Tanggungandiatur bahwa pemilik agunan telah berjanji, jika Debitur (in casuPenggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casuPemilik Agunan/Penggugat), Pihak Kedua selaku pemegang HakTanggungan peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebih dahulu
379 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peringkat dan jenisjenis peraturan perundangundangan yang dibuat sebagai penjabarankonstitusi dalam UUD 1945 harus merupakan suatu sistem yang harmonissesuai dengan dasar dan tujuan Negara, baik dilihat dari segi formalitas dankewenangan pembuat maupun dari segi isi atau substansi, yang harussesuai dengan peraturan perundangundangan diatasnya, sehingga tidakterjadi pertentangan secara formil maupun materil;Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2019 tentang Tata
87 — 40
Oleh PihakPertama (debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta inidiberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itukuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertamauntuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelangObyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagiansebagian.Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2)e UUHT dimana kewenanganPemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secaraParate Eksekusi telah
1.Yuli Wahidiyanti
2.Agung Nur Arifin
Tergugat:
1.Riv'an Shodiq
2.Fransiskus Bektiono SH
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara
4.PT BPR Bank Bantul
5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto
139 — 110
tanggal 25 Januari 2021dan melalui pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 09Februari 2021 dimuat di Surat Kabar Harian Merapi sebagai pengumumanLelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan serta ralat pengumuman padatanggal 20 Februari 2021 pada Surat Kabar Harian yang sama;17.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara telah mengeluarkanSurat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 20/2021 tanggal 18Februarui 2020, terhadap SKPT tersebut terdapat catatan Pembebanan HakTanggungan Peringkat
120 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 641 k/Pdt.SusBPSK/201719.Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebin dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjualdihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnyamaupun sebagiansebagian ....
1.MARKUS
2.DANIEL MARTIN NUGROHO
Tergugat:
1.PT. BANK BPR BINALANGGENG MULIA
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakar
3.Kantor Pertanahan Kota Surakarta
77 — 19
Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02671/2012 Peringkat I (Pertama) tanggal 10 Oktober 2012 dengan pemasangan sebesar Rp.
Pasal 3
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (PT. BANK BPR BINALANGGENG MULIA) menyatakan sepakat diselesaikan pembayaran utangnya sebesar Rp.525.000.000,- (Lima Ratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu dengan kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada PT.
Rendy Aditya Putra Wardhana, SH., MH.
Terdakwa:
DHARISYAH PRIMAWANTI, S.E Als. ARIE
147 — 0
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bandel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1761 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Singosari Desa Watugede atas nama DHARISYAH PRIMAWATI Hak Tanggungan Nomor 03939/2020 Peringkat
1.Raden Kurnia Dirgancahya
2.Sri Indira
Tergugat:
1.PT. Bank Permata, Tbk
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta III
3.PT. Balai Mandiri Prasarana
Turut Tergugat:
1.Freddy Gunawinata
2.Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
116 — 16
Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SAKPT) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25PMK 27/2016;Bahwa pada kenyataanya pelaksanaan lelang atas objek perkara a quotelah memenuhi syarat, termasuk syarat adanya SKT/SKPT dimaksud.Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pendaftaran TanahNomor 101/11 I/JP/2017 yang diterbitkan oleh Badan PertanahanNasional RI Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 29 Maret2017 dan menyatakan atas objek perkara telah dibebani hak tanggunganNomor 1919/2012 peringkat
Bahwa satu bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 731/Bendungan Hilir atas nama Sri Indira, luas 156 m berikutbangunan di atasnya, terletak di Jalan Danau Gelinggang Blok ClillNomor 73, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat, in casu objek sengketa telah dibebani dengan haktanggungan peringkat pertama untuk kepentingan PT Bank Permata,Tbk in casu Tergugat I.3.
HARNOTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
448 — 276
Riwayat Hak Atas Tanah;(1) Bahwa tanah tersebut terdapat catatan dijadikan jaminanhutang / Hak Tanggungan pada Buku Tanah / Sertipikat HakGuna Bangunan yang dimohon Pembaharuannya tersebut,sesuai Pengecekan Status Tanah tanggal 12 Februari 2018dari Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah danHalaman 33 dari 101 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUNSRG.Pembinaan PPAT, yaitu Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) tanggal 30 Mei 2011 Nomor 6762/2011 atas namaPT.
BANK RAKYAT INDONESIA(Persero) Tok, Kantor Cabang Tangerang City, tanggal 11September 2013 Nomor : B.2356.KC/XV/ADK/09/2013, yangintinya mohon untuk melaksanakan roya terhadap SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 6/MUNJUL (sisa) yang dibebanidengan Hak Tanggungan Peringkat (Pertama), namun hinggaberakhirnya Hak Guna Bangunan Nomor 6/MUNJUL (sisa),belum didaftarkan penghapusan hak tanggungannya danberdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf d, UndangUndang Nomor4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
240 — 163
FIG) atas tanah sertifikat HRG (eks 17SHM) dan cover note notaris rekanan BRI atas proses pengikatanhak tanggungan peringkat pertama dengan nilai pengikatansebesar Rp. 5.763.000.000, (Lima Milyar Tujuh Ratus EnamPuluh Tiga Juta Rupiah).6 Khusus untuk pencairan KI tahap ketiga dapat dilakukan apabila BRItelah menerima:= Asli sertifikat HGU dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGU Nomor 02 dan 16 keduanya atasnama PT.
.= Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGB (eks SHM)7 Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukanapabila BRI telah menerima := SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilaipengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp.291.936.000.000, (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu MilyarSembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).=> Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT.
FIG) atas tanah sertifikat HRG (eks 17SHM) dan cover note notaris rekanan BRI atas proses pengikatanhak tanggungan peringkat pertama dengan nilai pengikatansebesar Rp. 5.763.000.000, (Lima Milyar Tujuh Ratus EnamPuluh Tiga Juta Rupiah).Khusus untuk pencairan KI tahap ketiga dapat dilakukan apabila BRItelah menerima:= Asli sertifikat HGU dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGU Nomor 02 dan 16 keduanya atasnama PT.
.= Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGB (eks SHM)Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukanapabila BRI telah menerima :Hal. 53 dari 285 Perkara No.70/PID/TPK/2014/PT.DKI= SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilaipengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp.291.936.000.000, (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu MilyarSembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).= Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT.
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.JONI HERLIAN BIN AGUSALIM
2.HAMDANI BIN ZAINAL
172 — 111
Maharani Konstruksi sebagai peringkat pertamanya, tetapimengapa yang dimenangkan adalah CV. Devasindo Utama,alasannya karena pada saat dilakukan Evaluasi kualifikasi yaitudatadata kualifikasi perusahaan dilakukan pemeriksaan ulangsehingga ditemukanlah terhadap CV. Maharani Konstruksi adanyakesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimananama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam suratpernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan namaDirektur CV.
Maharani Konstruksi dengan penawaran = hargaRp.1.983.800.000, dan hasil koreksi Aritmatik sebesarRp.1.983.797.000, (satu milyar sembilan ratus delapan puluhtiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa apabila dilihat dari hasil Koreksi harga tentunya CV.Maharani Konstruksi yang peringkat pertamanya, tetapi yangdimenangkan adalah CV.
MaharaniKonstruksi peringkat pertamanya, tetapi yang dimenangkan CV.Devasindo Utama karena pada saat dilakukan Evaluasikualifikasi yaitu. datadata kualifikasi perusahaan dilakukanpemeriksaan ulang sehingga ditemukanlah terhadap CV.Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karenasangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. MaharaniKonstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD,A.Md sedangkan nama Direktur CV.
MaharaniKonstruksi menjadi peringkat pertamanya, tetapi alasan Tim Pokja IIImemenangkan CV. Devasindo Utama karena pada saat Tim Pokja IIImelakukan Evaluasi kualifikasi yaitu. datadata kualifikasiperusahaan dilakukan pemeriksaan ulang sehingga ditemukanlahterhadap CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yangsubstansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV.Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMANRIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV.