Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsaBahwa mempertegas maksud angka 1 diatas, penjatuhan disiplinpemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugatadalah Keputusan Tata Usaha Negara bidang Kepegawaiantermasuk dalam klasifikasi hukuman disiplin yang diatur dalamPasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : JenisHal. 27 dari 76 Hal.

Timur, Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkanKeputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dilingkunganPemprov Kalimantan Timur yang ditetapbkan pada bulan Desember 2018dimana keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan tersebutditetapkan, demikian juga hal nya di Kota Samarinda Provinsi KalimantanTimur, Walikota Samarinda juga telah menerbitkan Keputusan pemberhentiantidak dengan hormat kepada PNS dilingkungan Pemkot Samarinda namunsedikit berbeda dimana keputusan PTDH

sejak Tahun 1991 ; Bahwa benar alasan Penggugat diPTDH, karena Pelanggarandisiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus menerusdan adanya temuan Penggunaan anggaran PDAM Kota Bengkulusecara pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa Saksi mengetahui Pengakuan Hutang Penggugat dan sampaisekarang belum dikembalikan pada Kas PDAM Kota Bengkulu; Bahwa benar sebelum diPTDH kedudukan Penggugat pernah sebagaiKabag Keuangan kemudian dimutasi kabag Hublang lalu distafkansetelah itu di PTDH

Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018(Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, HalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yangtelah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan (vide bukti surat T3) dan Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH

Pebruari 2013, dan dibawa kePolresta Medan dan Saksi ditanyai sama Polisi, apakah sdri tahu kalauNurmala Dewi Br Tinambunan itu meninggal karena di tembak dan Saksijawab tidak tahu ;Bahwa yang ditangkap duluan si Gusnita, kemudian Boy Fikar, Saksi danselanjutnya si Gope ;Bahwa saksi tahu tentang penikaman Nurmala Dewi br Tinambunan ;Bahwa Saksi sampai mau melakukan itu semua karena mau dibantuterhadap masalah kedinasan Saksi karena pada waktu itu Saksi mau disidang kode etik kepolisian yaitu sidang PTDH

dan pada waktu itu Saksimenunggu sidang PTDH ;Bahwa saksi masuk Polwan tahun 2003, Suami Saksi Polisi juga di Poldadan ada anak Saksi 2 (dua) orang ;Bahwa saksi disidang kode etik dan mau di PTDH (PemberhentianDengan Tidak Hormat) karena disersi dan tidak cocok sama pimpinanBahwa saksi kenal dengan Bahrum, dia bekerja sendiri sama temannya ;Bahwa selain modus nyerempet, ada rencana modus perampokan olehSyamsul dengan temannya Herman tetapi gagal ;Bahwa yang terlibat dalam masalah ini adalah Gusnita

Pada angka 3, menyebutkan sebagaimanaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor:87/PUUXVI/2018 dimaksud, makaproses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipilkarena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan atau yang ada hubungannya dengan jabatantetap berlaku dan dilaksanakan.; Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUNBDGDari hal hal yang

Jambi No.800/2138/BKD, tanggal 30 Juni 2011, perihal penjelasan ataspermohonan pertimbangan PTDH~ sebagai PNS, (Bukti13. Foto copy : Surat dari Kanwil Kementerian Hukum danHAM RI. di Jambi No.W20.PH.02.022582, Perihal PemberhentianTidak Dengan Hormat, (BuktiP13);14. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai PNSan. Supratman, SE., No. 205/KP/KWK5/V/1984, (Bukti15. Foto copy ; Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PenataTK.I Gol.III/d No. 823/273/UP, (Bukti P15);16.

VI No. 55 Surabayaatas ajakan temannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 pada siang hari;Bahwa terdakwa adalah anggota tidak aktif Polres Jember dalam proses PTDH danatas kejadian ini terdakwa merasa sangat malu dan menyesali perbuatannya;Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:(satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil yangberisikan sisa serbuk kristal narkotika Gol. 1 bukan

Berdasarkan hal tersebut,Bupati memerintahkan untuk membuat dan menerbitkan SK PTDH atas namaPNS yang terlibat tindak pidana korupsi; Bahwa saksi menerangkan tidak dilakukan pemanggilan sebelum diberikanSK PTDH; Bahwa saksi menerangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21November 2018, dan di objek sengketa dituliskan TMT berlakunya SK yaitu 31Agustus 2017 atau tanggal inkrachtnya putusan Pengadilan atas namaPenggugat (Sesuai dengan objek sengketa yang diperlihatkan oleh HakimAnggota 1); Bahwa

Sungai Pasir RT 02 RW 08, Kecamatan MeralKabupaten Karimun ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Anggota Polri (Rekomendasi PTDH) ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :1.2s3.Penangkapan, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d 29 Januari 2017 ;Penahanan Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d 17 Februari 2017 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari2017 s/d 29 Maret 2017 ;.

., Nip.19670421 199703 2 001 dan atas nama Siti Homsatun,Nip. 19810708 201001 2 015 (sesuai dengan asli);Buktin nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nen ennesKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor :880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun Nip.19810708 201001 2 015 terhitung mulai tanggal (TMT)30 Mei 2014 (sesuai dengan asli);Buktinanan neSurat dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada KepalaKantor

berupa pidana tambahandi pecat dari dinas militer, juga Oditur tidak konsekwen karenatidak berpatokan kepada Surat Telegram Orjen TNI NomorST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 (surat terlampir) yangintinya pada point BBB TTK KPD PRAJURIT YG TERLIBATKASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KMAPSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIFLAINNYA UTK DITINDAK TEGAS MENURUT HUKUM DANPERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDARKMA PEMILIK DAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDUUTK DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (PTDH

berupa pidana tambahan dipecat dari dinas militer, juga Oditur tidak konsekwen karena tidakberpatokan kepada Surat Telegram Orjen TNI Nomor ST/06/VIII/2009tanggal 19 Agustus 2009 (surat terlampir) yang intinya pada point BBBTTK KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUS PENYALAHGUNAANNARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZATADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK TEGAS MENURUT HUKUM DANPERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMAPEMILIK DAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTKDIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (PTDH

Jawabanatas Keberatan terhadap Keputusan Bupati Nomor888/159/HK/416012/2018 tentang PTDH sebagai PNS tanggal15 Oktober 2018;Fotokopi sesuai aslinya Surat Gubernur Jawa Timur Nomor181.4/895/013.2/2019 tanggal 6 Maret 2019 PerihalPermohonan Banding Administratif Kepegawaian;Fotokopi Surat Kepegawaian Negara tanggal 5 Pebruari 2016Nomor K.2630/V.203/99 Perihal KewenaganPelaksanaanPutusan Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN.SBY. hal. 27 sampai 45Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;Menimbang,

Pebruari 2013, dan dibawa kePolresta Medan dan Saksi ditanyai sama Polisi, apakah sdri tahu kalauNurmala Dewi Br Tinambunan itu meninggal karena di tembak dan Saksijawab tidak tahu ;Bahwa yang ditangkap duluan si Gusnita, kemudian Boy Fikar, Saksi danselanjutnya si Gope ;Bahwa saksi tahu tentang penikaman Nurmala Dewi br Tinambunan ;Bahwa Saksi sampai mau melakukan itu semua karena mau dibantuterhadap masalah kedinasan Saksi karena pada waktu itu Saksi mau disidang kode etik kepolisian yaitu sidang PTDH

dan pada waktu itu Saksimenunggu sidang PTDH ;Bahwa saksi masuk Polwan tahun 2003, Suami Saksi Polisi juga di Poldadan ada anak Saksi 2 (dua) orang ;Bahwa saksi disidang kode etik dan mau di PTDH (PemberhentianDengan Tidak Hormat) karena disersi dan tidak cocok sama pimpinanBahwa saksi kenal dengan Bahrum, dia bekerja sendiri sama temannya ;Bahwa selain modus nyerempet, ada rencana modus perampokan olehSyamsul dengan temannya Herman tetapi gagal ;81Bahwa yang terlibat dalam masalah ini adalah Gusnita

Dalam perkara ini semestinya penyidik dankomandan selaku Ankum menganut kaidah hukum,tidak semertamerta saya Tersangka seolaholah sayatelah Terpidana sehingga saya pun langsungmendapatkan sanksi fisik, sosial dan administrasipadahal Ankum belum menyidangkan saya dan belummendapat faktafakta yang otentik.Demikian pembelaan saya, mohon kepada yangterhormat Majelis Hakim mempertimbangkan kembalituntutan Oditur yang berbunyi ; penahanan selam 12bulan dan tambahan PTDH.

itu melanggar AAUPB;Keterangan saksi:1.JUNAIDI;Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat denganTergugat terkait pengadaan Genset pada Rumah Sakit Umum Kota Langsa; Bahwa saksi jabatan sebagai wakil Direktur Rumah Sakit Umum KotaLangsa; Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Putusan Pengadilan Tipikor BandaAceh tidak ada bukti; Bahwa saksi mengetahui Penggugat diputus bebas; Bahwa saksi mengetahui adanya usula PTDH

Cipinang Jakarta Timur;Bahwa Terdakwa mendapat upah dalam mengantar shabu tersebut sekitarRp.3.000.000, sampai dengan Rp.5.000.000,;Bahwa yang mengatur pembagian Terdakwa dan dan mengantar Terdakwabersama dengan Sulaiman dan sisanya Terdakwa pakai bersama denganSulaiman;Bahwa Terdakwa kenal dengan Sulaiman sejak Sulaiman menjadi supir atasanTerdakwa;Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa sudah sebagai angota Polri karenapemberhentian tidak dengan hormat (PTDH);Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkoba

., M.M.tanggal 20 Juni 2019 Perihal: Keberatan atas SK BupatiLuwu Timur Nomor: 171/IV/Tahun 2019 Tentang PTDH an.Lutfi Jaya, S.K.M., M.M. yang ditujukan kepada Bupati LuwuTimur;Fotokopi dari fotokopi Surat dari Lutfi Jaya, S.K.M., M.M.tanggal 30 September 2019 Perihal: Banding Administratifatas SK Bupati Luwu Timur Nomor: 171/IV/Tahun 2019 yangditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEk);Fotokopi dari fotokopi Surat dari Lutfi Jaya, S.K.M., M.M.tanggal 27 September 2019 Perihal: Banding

Boalemo,dan menurut SK Gubernur Gorontalo Nomor : 823.4/BKPPD/SK4/03/X1I/191/2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai negeri SipilPemerintah Kab.Boalemo yaitu terhitung mulai tanggal 01102014 dinaikanpangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja 11tahun 06 bulan, tentunya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH )ternadap Penggugat dari mulanya telah mengandung cacat procedural yaitudimana Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk didengarpendapatnya sebelum Tergugat (Bupati

dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut57892/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 27 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanHalaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 396/B/PK/PJK/2017Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: S(1016)/PTDH