berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 MasaPajak JanuariDesember 2005 Nomor: 0001 1/202/05/511/09 tanggal 23 Oktober2009, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang berdasarkanHalaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2013Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: Lap219/WPJ.10/KP.1005/2009 tanggal 19Oktober 2009, dengan perhitungan

2013perpajakan yang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagaiberikut :+ Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari Desember 2005sebesar Rp35.018.105.392,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 26 Alinea ke2, 3 dan 4:Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikanbahwa perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 menurutTerbanding sebesar Rp.66.902.571.820,00 didalamnya terdapattransaksi yang bukan merupakan objek pajak yang dikenakan PPhPasal 22 sebesar Rp.35.018.105.392,00, sehingga Majelis berpendapatdari perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 menurutTerbanding sebesar Rp.66.902.571.820,00 yang merupakan objekpajak PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp.31.884.466.428,00;Bahwa Pemohon Banding dalm Surat Bandingnya menyatakan objekpajak PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp.31.425.557.491,00

, sehinggaMajelis berkesimpulan masih terdapat objek pajak PPh Pasal 22berdasarkan perhitungan Terbanding yang belum dilaporkan olehPemohon Banding sebesar Rp.458.908.837,00;Bahwa buktibukti, keterangan para pihak, peraturan perundangan, dankeyakinan hakim, Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi Terbandingatas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 ~ sebesarRp.35.477.014.329,00, koreksi sebesar Rp.35.018.105.392,00 tidakdapat dipertahankan, sedangkan atas sisa koreksi sebesarRp.458.908.937,00 tetap

Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan PeninjauanKembali adalah koreksi positif DPP PPh Pasal 22 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 sebesarRp35.018.105.392,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2013fies7.3.7A,Dk7.6.77.Bahwa nilai Peninjaauan Kembali sebesar Rp35.018.105.392,00adalah berasal dari perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 22 sebesar Rp.35.477.014.329,00, dimana koreksi sebesarRp.35.018.105.392,00

Jumlah PPN ymh dibayar Rp. 9.997.223.Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa Pajak Nopember 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding:1. DPP PPN Rp. 1.786.915.7982. Pajak Keluaran seluruhnya Rp. 178.691.5793. Kredit Pajak Rp. 178.691.5794. PPN yg kurang (lebih) di bayar Rp. 6.379.8235. Kompensasi ke masa berikutnya Rp. 6. PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp. 7. Sanksi Bunga Rp. 8. Sanksi Kenaikan Rp. 9. Jumlah PPN ymh dibayar Rp.

Bahwa adapun perbedaan perhitungan besarnya pajak masukan antaraSKPKB maupun Keputusan Keberatan dengan pajak masukan menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut:Bahwa adanya koreksi pajak masukan yang telah dikreditkan sebesarRp.7.573.654. karena Faktur Pajak tersebut dianggap cacat olen Pemeriksa danPemohon Banding dianggap tidak bisa memberikan klarifikasi atas faktur pajakcacat tersebut;Bahwa alasan tidak bisa memberikan klarifikasi faktur pajak cacat padasaat pembahasan akhir dengan Pemeriksa

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 12 alinea ke4, ke6, 7,8 "bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa perhitungan lamanya waktu proses penyelesaian permohonankeberatan Pemohon Banding yang dilakukan oleh Terbanding, adalahsejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan 16 Juni 2011, penyelesaianpermohonan keberatan adalah 12 (dua belas

tanggal Surat Keberatan diterima, harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan;Bahwa atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) Nomor: KEP1118/WPJ.09/BD.06/2011 diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2011 tersebut,selanjutnya dikirimkan kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 16 Juni2011 melalui pos tercatat sesuai bukti terima kiriman PTPos IndonesiaBandung Nomor 11867795652;Bahwa atas hal tersebut pada butir 6.3, Majelismenyimpulkan bahwa perhitungan

Putusan Nomor 68/B/PK/PJK/201420Terbanding (Sekarang Pemohon Peninajauan Kembali) tidak dapatdipertahankan karena perhitungan lamanya waktu proses penyelesaiankeberatan telah lewat waktu yang telah ditetapbkan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26ayat (1) UU KUP yaitu, dihitung sejak tanggal 16 Juni 2010 diajukan olehPemohon Banding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dandiputus oleh Terbanding (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tanggal 16 Juni 2011;

Nomor 2403 K/PID.SUS/2017Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Program PembangunanInfrastruktur Permukiman (PPIP) tersebut terdapat penyimpangan dalampembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak Pekerjaan, LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Dana Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP) untuk pencairan Tahap I, Tahap II dan TahapIll, dalam pengadaan material bahanbahannya, terutama Aspal ;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Drs. H. ADE HIDAYAT danAhli TARYA ERAWAN, SE.

Nomor 2403 K/PID.SUS/2017untuk pencairan Tahap , Tahap II dan Tahap III, dalam pengadaanmaterial bahanbahannya, terutama Aspal ;Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan RencanaAnggaran Belanja (RAB) yang diajukan, kemudian untuk mendukungkebenaran laporan, Terdakwa menyiapkan kwitansi, nota pembelian,atau bukti pendukung pembayaran material lainnya tentang harga danjumlah bahan, seolaholah benar tapi sesungguhnya tidak benar(fiktif) ;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Drs. H.

AK yang diperoleh saat uji fisik, Ahlimembandingkan volume realisasi penggunaan bahan, alat dan upahdengan volume penggunaan bahan, alat dan upah dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB), kemudian selisih volume tersebut dikalikandengan harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB), dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisih sebesarRp111.279.803,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluhsembilanribu delapan ratus tiga rupiah) sehingga telah terjadi penyimpanganpenggunanan Dana

memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi olehTerdakwa ;Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara : Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadiberkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, atauperekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negaramenjadi kurang berjalan ; Bahwa berdasarkan hasil perhitungan

Nomor 2403 K/PID.SUS/2017pembiyaan yang dikeluarkan (real cost) dengan prestasi (pekerjaanlebih kecil dari pada yang seharusnya) ; Bahwa dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisin sebesarRp111.279.803,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluhsembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang merupakan kerugiankeuangan negara ;Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara telah terpenuhi oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak

di KampungPanawuan Rt.03 Rw.09 Desa Sukajaya Kecamatan TarogongKidul Kabupaten Garut;Bahwa menurut pengakuan terdakwa, perjudian yang dilakukanoleh terdakwa yaitu permainan judi jenis togel Hongkong;Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan caramenjual nomor/ angka togel Hongkong kepada pembeli danpembeli akan menunggu pengumuman dari nomor/ angka yangkeluar/ menang setelah terdakwa memberikan kabar kepadapembeli mengenai angka / nomor yang telah keluar;Bahwa menurut pengakuan terdakwa perhitungan

Kabupaten Garut;Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitupermainan judi jenis togel Hongkong;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukankegiatan perjudian tersebut dengan cara menjual nomor/ angkatogel Hongkong kepada masyarakat/ pembeli, dan pembeli akanmenunggu pengumuman perihal nomor/angka yang keluar/menang setelah terdakwa mengetahuinya melalui akses situsinternet " pengeluaran togel Hongkong " melalui Handphonemiliknya;Bahwa menurut pengakuan terdakwa perhitungan

Sewaktu melakukannya menggunakan alatyang berupa ballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasangserta merekapnya dan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untukmengetahui nomor togel yang keluar;Bahwa perhitungan untuk pembeli apabila nomor/ angka yangdipasangnya tersebut menang/ keluar yaitu apabila pembeli memesanangka 2 nomor dengan pembelian Rp.1.000, (Sseribu rupiah) maka akanmendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah).Apabila pembeli memesan angka 3 nomor dengan

Sewaktu melakukannya menggunakan alatyang berupa ballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasangserta merekapnya dan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untukmengetahui nomor togel yang keluar; Bahwa perhitungan untuk pembeli apabila nomor/angka yangdipasangnya tersebut menang/keluar yaitu apabila pembeli memesanangka 2 nomor dengan pembelian Rp.1.000, (Seribu rupiah ) maka akanmendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah).Apabila pembeli memesan angka 3 nomor dengan pembelian

yang berupaballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasang serta merekapnyadan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untuk mengetahui nomor togelyang keluar, cara untuk pemasangan nomor/ angka tersebut, yaitu dengancara memesan nomor/angka mulai dari 2 angka/ nomor sampai dengan 4Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Grtangka/ nomor dengan cara pembeli membawa kertas/ rekapan nomor /angkakemudian terdakwa tulis atau direkap ke dalam kertas yang telah terdakwasiapkan, perhitungan

khalayak umum melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan Tunggal ;

Lainnya 0 1.765.022.667 1.765.022.6676 Penghasilan Neto 47.300.000 1.812.322.667 1.812.322.6677 Penghasilan Tidak Kena Pajak 15.600.000 15.600.000 15.600.0008 Penghasilan Kena Pajak 31.700.000 1.796.722.667 1.796.722.6679 PPh Terutang 1.920.000 595.102.700 595.102.70010 Kredit Pajak 1.920.000 7.120.000 7.120.00011 PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar 0 587.982.700 587.982.70012 Sanksi 0 282.231 .696 282.231 .69613 PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar 0 870.214.396 870.214.396 Penjelasan Koreksi:Bahwa atas perhitungan

sebagaiDirektur dari CV Dandy Handycraft;Bahwa adapun pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan secarabertahap pada yang pembayarannya dilakukan dari Bank BII;Bahwa dengan demikian data notaris yang dijadikan dasar koreksi olehTerbanding sebesar Rp1.765.022.667,00 tersebut adalah merupakan aset dariCV yang dananya berasal dari pinjaman dari Bank BII, berdasarkan hal tersebutdi atas maka koreksi penghasilan lainlain sebesar Rp1.765.022.667,00 adalahbukan merupakan penghasilan Pemohon Banding;Perhitungan

Pajak Menurut Pemohon Banding:Bahwa dari uraian di atas, maka perhitungan PPh Tahun 2008 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding(Rp)Peredaran Usaha 47.300.000Harga Pokok Penjualan 0Laba Bruto 47.300.000Biaya Usaha 0Penghasilan Lainnya 0Penghasilan Neto 47.300.000Penghasilan Tidak Kena Pajak 15.600.000Penghasilan Kena Pajak 31.700.000PPh Terutang 1.920.000Kredit Pajak 1.920.000PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar 0Sanksi 0PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar 0 Menimbang, bahwa

yang terdiri dari sebidang tanah Hak Milik Nomor00079/Mandalasari dan sebidang tanah Hak Milik Nomor 00087/Mandalasari;Bahwa berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak2008 atas nama Dandy Jamaludin, NPWP 09.397.687.6425.000,diketahui bahwa di bagian Daftar harta Pada Akhir Tahun tidak terdapataktiva atas tanah dan dibagian Daftar Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahuntidak terdapat kewajiban/utang;Bahwa dari lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib PajakBadan berupa Daftar Harta dan Perhitungan

Putusan Nomor 104/B/PK/PJK/2016kewajiban/utang;Bahwa dari lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Badan berupaDaftar Harta dan Perhitungan Penyusutan diketahui Aktiva Tetapberupa Tanah dengan tahun perolehan pada Tahun 2008 denganharga perolehan sebesar Rp1.765.022.000,00";Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:Berdasarkan Data PPAT dan diakui oleh TermohonPeninjauan Kembali

Jumlah perhitungan P P N Kurang BayarKelebihan Pajak yang sudah dikompensasiP PN yang kurang dibayarSanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) K UPb.

barangtersebut kepada Pemohon Banding;Bahwa mengingat jasa perantara yang Pemohon Banding berikan memenuhi seluruhkriteria jasa perdagangan sebagaimana diatur dalam SE08/PJ.52/1996 di atas, makamenurut pendapat Pemohon Banding atas jasa perdagangan yang dilaksanakan olehPemohon Banding tidak terhutang PPN;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Terbanding seharusnyamembatalkan koreksi atas Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 395.143.698,00sebagai objek PPN;Bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan

Jumlah seluruh penyerahan4.511.850.647,00 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri165.559.615,00 Dikurangi:b. 1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sam a 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 297.932.406,00STP (pokok kurang bayar) 0,00Dibayar dengan NPW P sendiri 0,00Lainlain 687.395.714,00b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 985.328.120,00Diperhitungkan 0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c)985.328.120,00 e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(819.768.505,00) Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya819.768.505,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pen betulan) 0,00c. Jum lah (a+b) 819.768.505,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi: 0,00a. Bunga Pasal 13(2) KUP 0,00b.Kenaikan Pasal 13(3) KUP 0,00c.

Dengan demikian kegiatan pemberian jasa perdaganganyaitu mempromosikan atau menjual produk Shiraishi grup ini dilakukandi wilayah pabean yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPNdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa berdasarkan Akte pendirian dan Laporan Keuangan Audit tahun2006, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohonbanding) bergerak dalam usaha perdagangan termasuk perdaganganekspor dan impor baik untuk perhitungan sendiri maupun untukperhitungan orang lain atas dasar

pengembalian kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, Sewa-menyewa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ditambah dengan denda yang diperjanjikan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016 hingga dibayar lunas;

PenggugatHalaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trtmenyewa gedung Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Surat PerjanjianSewamenyewa Nomor : 155/EBT/PKS/RT/II/2016, tertanggal 26 Pebruari bahwa atas terjadinya kesepakatan sewamenyewa, yang lamanya sewagedung tersebut 10 (sepuluh) Tahun, yang per tahunnya uang sewa sebesarRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), maka total seluruhnnya untuk sewa10 (Sepuluh) tahun sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), yangmana perhitungan

usahaPenggugat, sehingga Penggugat telah kehilangan atas keuntungan yangdiharapkan (wints dervings), yang mana apabila uang tersebut dipergunakansebagai mana mestinya; bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukumapabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugiatas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) yang diperhitungkanHalaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trtselama bila berjalanya Tower tersebut 10 (sepuluh) tahun, yang manadalam Perhitungan

kesepakatan (BAK) tertanggal 4 februari 2016 untuktransaksi menyewa gedung milik Tergugat yang berlokasi dijalanSisingamangaraja no 281,Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan TarutungKabuapten Tapanuli Utara sebagaimana surat perjanjian Sewa menyewa nomor155/EBT/PKS/RT/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016 ,dan lamanya sewagedung tersebut 10 (Sepuluh) tahun dengan uang sewa Rp.20.000.000,(duapuluh juta pertahun)dan keseluruhan uang sewa selama 10 (Sepuluh) tahunadalah Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan perhitungan

kesepakatan perjanjian (bukti VideP3) yang dalam faktanya Tergugat telah melanggar pointpoint perjanjiantersebut terutama dalam pasal 6 Point 6.5 yang mengakibatkan Penggugatmengalami kerugian finasial sehingga hal ini sangat berdasar hukum untukdikabulkan;Menimbang,bahwa petitum ke5 (lima) yaitu Menghukum Tergugat untukmembayar kepada Penggugat, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan(wints dervings) yang diperhitungkan selama bila berjalanya Tower tersebut 10(sepuluh tahun), yang mana dalam Perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugiatas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) yang diperhitungkanselama bila berjalanya Tower tersebut 10 (Sepuluh tahun), yang manadalam Perhitungan Penggugat sejumlah Rp. 180.000.000, per tahunnyadan terhadap 2 (dua) operator atas kerjasama, apabila diperhitungkanmaka : Rp. 180.000.000, x 10 tahun = 1.800.000.000, Rp. 1.800.000.000 x 2 operator = 3.600.000.000, Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Titmaka

Perum maupun Persero merupakan badan usahalembaga privat dan bukan merupakan instansi pemerintah;22.Bahwa selanjutnya pada Pasal (3) ayat (1) dan (2) PP Nomor 19 tahun 1998,berbunyi:1) Modal perusahaan perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, berasaldari kekayaan Negara yang tertanam dalam perusahaan umum PerumKereta Api;2) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkanoleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan

Bahwa mengingat tarif sewa yang berlaku yang sepadan dengan lokasisetempat serta fluktuasi nilai rupiah saat ini, nnaka adalah wajar apabilaTergugat dalam Rekonvensi dikenai biaya sewa sejak Tahun 2010 sampaidengan gugatan rekonvensi ini diajukan (Tahun 2015), dengan perhitungan: Tahun 2010 Rp20.000.000,00; Tahun 2011 Rp22.000.000,00; Tahun 2012 Rp24.200.000,00; Tahun 2013 Rp26.620.000,00; Tahun 2014 Rp29.282.000,00; Tahun 2015 Rp32.210.000,00;Sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat

Bahwa dengan perhitungan jangka waktu persidangan perkara a quoditingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agung akanmemakan waktu cukup lama, sementara Tergugat dalam Rekonvensi tetapmenempati rumah dinas a quo, maka sudah sepatutnya Tergugat dalamRekonvensi tetap dikenai kewajiban membayar uang sewa kepadaPenggugat dalam Rekonvensi dari Tahun 2016 sampai dengan rumah dinasa quo dikosongkan, dengan perhitungan kenaikan uang sewa sebesar 10 %(sepuluh persen) setiap tahunnya;10.

Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) apabila lalai mengosongkan rumah dinas a quo sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/perharinya sejak gugatan rekonvensi inidiajukan sampai dengan pengosongan bisa dilaksanakan, yang akandihitung terus secara akumulatif;Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya sewakepada Penggugat dalam Rekonvensi sejak Tahun 2010 sampai Tahun2015 sebesar Rp154.312.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratusdua belas ribu rupiah), dengan perhitungan

pajak tahun 2005 masih sementara dihitung karena adabeberapa yang notanota pembelian yang belum dimasukkan danpengeluaranpengeluaran yang belum dimasukkan dalam perhitungan pajak;Bahwa perhitungan ahli pajak sebesar Rp.22 milyar tidak benar;Bahwa tahun 2005 dan tahun 2007 tidak benar kalau perusahaan untungkarena tahun 2005 ada pinjaman kredit sebesar Rp.20 milyar dan tahun 2007sampai sekarang ada pinjaman kredit bank sebesar Rp.24,5 milyar sampaidengan sekarang itu peningkatan kredit ada tetapi

pajakterutang Tahun 2005 dan Tahun 2007 atau kurang dibayar dengan jumlahkomulatif sebesar Rp4.355.027.130,00 (termasuk didalamnya PPh Pasal 21Tahun 2005 sebesar Rp70.646.969,00) menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanyamenjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugiannegara maka Majelis

kembali dan menyerahkan kepada MajelisHakim yang buktinya sebagaimana tertuang dalam Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September2009, (halaman 86 87 dan 88);Perhitungan Pajak TerutangBahwa sesuai dengan daftar perhitungan yang Pemohon Banding serahkankepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, hanya perhitunganPokok Pajak saja, tidak termasuk sanksi administrasi yang perinciannyasebagai berikut:PPh Badan Tahun 2005 Rp 72.208.100,00Tahun 2007 Rp(Nihil) Rugi

Ro2.685.954.376,00PPh Pasal 21 Tahun 2005 Rp 3.690.100,00Tahun 2007 Rp 8.454.000,00PPh Pasal 23 Tahun 2005 Rp 2.475.000,00Tahun 2007 Rp 11.411.250,00Bahwa atas keputusan Terbanding Nomor KEP300/WPJ.15/2012 tanggal 2Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPhPasal 21 Tahun 2005 Nomor 00064/201/05/812/11 tanggal 11 Februari2011 yang Pemohon Banding ajukan banding, jumlah pajak yang masihharus dibayar sesuai perhitungan Pemohon Banding seharusnya sebagaiberikut:Dasar Pengenaan

Bahwa sesuai dengan pertimbangan majelis HakimPengadilan Negeri Makasar dinyatakan perhitungan ahli tidakdapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya pajakterutang/utang pajak dan hanya menjadi petunjuk adanyaketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkankerugian negara, maka Majelis akan menetapkan jumlahdenda sesuai dengan yang diatur dalam UndangUndangNomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, yaitu Self Assessment

Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa tersebut SUDAR Bin MANGUNSUWITO membuat Daftar Rincian Perhitungan Penyaluran Anggaranuntuk masingmasing Bagian, Satuan Fungsi dan Polsek.

Foto copy catatan harian milik Bensat Polres Tegal lpda Sudartertanggal 4 September 2008 yang berisi perintah Kapolres Tegaltentang perincian Disribusi Dana PILBUP Tegal Tahun 2008,b. 1 (satu) bendel Daftar Rincian Perhitungan Penerimaan Dana (DIPARutin/ UP Polres Tegal) dan Penyaluran periode bulan April 2008s/d Januari 2009 (Perwabku Intern dari Bensat ke Kapolres Tegal).c.

AGUSTINHARDIYANTO, SH,MH,MM. sebesar Rp. 1.049.146.654, (satu milyarempat puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratuslima puluh empat rupiah) dalam perkara ini adalah berdasarkan LaporanHasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah tertanggal 25 Agustus 2009dan keterangan ahli dari BPKP Provinsi Jawa Tengah yang bernama Sadr.HERI PRATAMA SW.;.Dasar penentuan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah yangdiajukan oleh Penuntut Umum dan dijadikan dasar pertimbangan putusanoleh Majelis

Hakim adalah cacat karena tidak didasari kepada ketentuanaturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Undangundang Nomor 15 Tahun2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;12.Dasar perhitungan kerugian Negara yang dijadikan dasar pertimbanganoleh Judex Juris dalam tingkat kasasi adalah didasarkan kepadaperhitungan yang cacat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secarahukum.

senggang bagi Penggugat,sebab begitu padatnya jadwal kerja yang diberikan, karena belum lagiselesai satu pekerjaan maka perintah kerja yang lain sudah menunggu,dan perintah itu wajib dikerjakan tanpa dapat dibantah, kalau tidak maudikenakan sanksi.Penggunaan waktu kerja benarbenar maksimal dan full time setiap hari,sedangkan gaji yang diterima tetap saja sebesar gaji untuk satuperusahaan.Tambahan pendapatan yang diberikan Penggugat sebagai supir adalahberupa uang jalan dan upah lembur, akan tetapi perhitungan

Pasal 156 ayat (3) dan uang pengantian Hak sebagaimana telahditentukan oleh Pasal 156 ayat (4) terhitung sejak pecah Kongsi terjadi.Besarnya perhitungan I (satu) kali itu adalah karena disebabkanPenggugat saat itu bersedia melanjutkan perkerjaan diperusahaan yangbaru (pecahan/ pengganti) atau Tergugat yang bernama PT. Damar Siputyang kemudian berganti nama menjadi PT. Para Sawita Organics danjuga PT. Hamparan Pancaran Chemindo (PT. HPC), sebab PT. HamparanPancaran Chemindo (PT.

Penggugat nikmati padasaat pemutusan kerja itu dilakukan, akan tetapi karena tidak dibayaroleh pihak Tergugat, maka Penggugat menjadi rugi sebesarketerlambatan waktu pembayaran yang dilakukan tersebut, karena itukepada pihak Tergugat wajib dikenakan bunga keterlambatanHal. 11 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.SusPHI/2013pembayaran yang besarnya diperkirakan sama dengan artinyaTergugat telah meminjam uang kepada Pihak Penggugat.Bahwa untuk menghitung kerugian atas dasar keterlambatanpembayaran itu di perhitungan

Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera membayar Kompensasi atasPenggunaan tenaga Penggugat sebagai supir secara Maksimal dan sukasuka tanpadapat dibantah, oleh pihak Tergugat dan keluarga tanpa mengindahkan ketentuanHukum yang ada itu, sebesar 15 % dari nilai kerugian Materil ditambah BungaDeposito 12 % yang ada itu, dengan perhitungan 15% x Rp.79.032.678, =Rp.9.483.921,36, (sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratusdua puluh satu rupiah tiga puluh enam sen);.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya.10.Menghukum Tergugat untuk membayar uang Jasa Advokat yang terpaksa Penggugatkeluarkan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan fee 5%,dengan perhitungan 5% x Rp.88.516.599,36, = Rp.4.425.828, (empat juta empatratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);11.Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.ATAU SUBSIDAIR

Majapahit No. 34, Blok 35Lt. 3, Petojo Selatan, Jakarta Pusat dan perhitungan pajaknya menjadi sebagaiberikut :Penghasilan (Rugi) Neto (Rp 140.336.981,00)Penghasilan Kena Pajak (Rp 140.336.981,00)Pajak Penghasilan terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 13.978.200,00Pajak yang kurang (lebih) dibayar (Rp 13.978.200,00)Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1048/B/PK/PJK/2014Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu.

Meskipun dalamlaporan keuangan PT KKDM disebutkan bahwa atashutang kepada pemegang saham sebesarRp6.300.000.000,00 tersebut tidak dikenakan bunga,namun Penelaah Keberatan berpendapat bahwa denganmelihat kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang rugi maka seharusnyaatas piutang tersebut dikenakan bunga sesuai dengantingkat suku bunga kredit ratarata tahun 2007 yaknisebesar 12% dengan perhitungan sebagai berikut : Perhitungan BungaUraian Hari Suku Bunga Jumlah PinjamanJuni

Bahwa koreksi penghasilan luar usaha menyangkut SelisihSaldo Piutang sebesar Rp 5.405.078.965,00 ini timbulkarena berdasarkan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) terdapat piutang outstandingyang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), sehingga ditetapkansebagai tambahan penghasilan yang belum dikenakan pajak.4.2.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskanbahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim PengadilanPajak nyatanyata tidak adil karena tidak memperhatikankewajiban Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) untuk menjelaskan selisin sebesar Rp5.405.078.965,00.Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenjelaskan bahwa semua angka dalam perhitungan arus piutangdiperoleh dari rekening koran yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) saatpemeriksaan

Putusan Nomor 1048/B/PK/PJK/201410.11.Banding) sama sekali tidak menjelaskan selisih penghitunganpenghasilan ini;Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim yang tidakmempertahankan koreksi Penghasilan Neto dari Luar Usahaberupa perhitungan selisih piutang outstanding sebesarRp.5.405.078.965,00 adalah nyatanyata tidak sesuai denganfakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang diatur dalamPasal 4 ayat (1) UU PPh, sehingga bertentangan dengan Pasal

Syai dengan Sutiknotentang Sewa Lahan Tambak;1 (satu) bendel Nota Penjualan hasil tambak dari tanggal 06 Januari2010 s/d 31 Desember 2010;1 (satu) bendel Nota Penjualan hasil tambak dari tanggal 07 Januari2011 s/d 26 Maret 2011;14 lembar Nota Penjualan.1 (satu) lembar fotocopy perhitungan modal bapak Sai;1(satu) lembar fotocopy perhitungan modal bapak Sutikno;1 (satu) lembar bon bapak Sai selama 1 tahun;1 (satu) lembar fotocopy perhitungan modal bapak Sai dan bapakSutikno;1 (satu) lembar laporan

Modal Bapak Sai Bapak Tek,Perhitungan Modal Bapak Sai dan Pak Sai Bon selama 1 Tahun dalamberkas perkara; Saksi menerangkan bahwa yang benar saksi dibebaniuang sewa mulai 22 April 2009 sampai dengan 2011; Rinciannya olehsaksi sudah diserahkan ke penyidik;Foto copi suratsurat yang terlampir didalam berkas perkara, yaitu : buktiPerhitungan Modal Bapak Sai Bapak Tek, Perhitungan Modal BapakSai, Pak Sai Bon Selama 1 Tahun adalah benar; buktibukti rincian ituadalah benar dan dibuat oleh pak Sai (terdakwa

bukan saksi yang bikin; Tetapi memangperhitungannya hampir sama dengan perhitungan yang saksi bikin;Di perhitungan itu tertulis Komponen sewa Rp. 2. 000. 000, per hektarper 1 tahun; Tertulis di perhitungan barang bukti : sewa = Rp. 2.000.000x 6, 5 Ha= Rp. 13. 000.000, x 2 tahun = Rp. 26. 000.000, Maksudnyabahwa modal Sai adalah tambak, dimana tambak di asumsikan kalau disewa itu sebesar itu;Saksi tinggal di rumah terdakwa sejak tahun 2005, karena saksi sebagaimenantunya terdakwa; Tetapi sekitar

Bramastyo Kusumo Negoro, bahwaSurat bukti perhitungan Modal Bapak Sai Bapak Tek, surat PerhitunganModal Bapak Sai, dan surat Sai Bon selama 1 tahun (sebagaimana barangbukti/terlampir dalam berkas perkara) bukan saksi yang bikin; Tetapi memangperhitungannya hampir sama; Kalau hitung hitungan yang ada di saksijumlahnya : Modal Sai Rp. 30. 452. 500, dan pajak 2 tahun Rp. 28. 300. 280;Sedangkan kalau di barang bukti : Modal Sai Rp. 26.000.000, dan pajak 2tahun Rp. 28. 300. 280;Di perhitungan itu tertulis

SIM; Awalnya 3 hektar dekat sungai,kemudian ditambah lagi 3 hektar; Mulai kerjasama antara terdakwa denganSutikno pada tahun 2009; Luas tanah kerjasama semuanya 6, 8 hektar;Perjanjian terdakwa dengan Sutikno itu bagi hasil, maksudnya hasilnya dibagidua antara terdakwa dengan Sutikno;Barang bukti surat berupa Perhitungan Modal Bapak Sai Bapak Tek,Perhitungan Modal Bapak Sai, Pak Sai bon selama 1 tahun yang terlampirdalam berkas perkara; Yang dalam barang bukti surat tersebut tertulis sewaRp. 2. 000.000

Rp349.284.303,00sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp698.568.606,00;Terhadap kewajiban bayar yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 36 UUPengadilan Pajak No. 14/2002 telah Pemohon Banding setorkan ke KasNegara sebesar Rp349.500.000,00 yaitu : JumlahBukti Nomor dan Bank Persepsi Tanggal PembayaranNTPN : 0006051111061501ssp 18 Februari RpBank BRI Cabang Sidoarjo 2014 349.500.000,00RpJumlah pembayaran 349.500.000,00Jumlah PPN YMH dibayar sesuai Rppermohonan : Setelah Pemohon Banding teliti antara perhitungan

SK KeberatanTerbanding dibandingkan dengan permohonan keberatan PPN masa Mei2010 Pemohon Banding terdapat koreksikoreksi sebagai berikut : Uraian Perhitungan Menurut Selisih Koreksi Yang Pemohon Obyek PPNBanding Yang Surat PermohonanKeputusan Surat KeberatanSetujui Tidak Setujui PemohonBanding Halaman 2 dari 36 halaman.

PPN MASUKANPPN Masukan Konfirmasi sebesar Rp25.909.500,00penambahan obyek PPN karena equalisasi sebesar Uraian Perhitungan Menurut Selisih Koreksi Koreksi TerbandingSK Keberatan Permohonan Surat Terbanding Disetujui Tidak DisetujuiTerbanding Banding PemohonBanding PPN Masukan 1.213.724.334,00 1.239.633.834,00 (25.909.500,00) (25.909.500,00)Jumlah 1.213.724.334,00 1.239.633.834,00 (25.909.500,00) (25.909.500,00)Selisih PPN Masukan yang ditolak Fiscus tersebut adalah : PPN konfirmasi dijawab "tidak

Raya Candi 10 Sidoarjo JawaTimur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadisebagaimana perhitungan di hal. 2 diatas adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap

Putusan Nomor 1127/B/PK/PJK/2017 c DPP PPN Majelis Hakim Agung Rp 3.227.510.129,00 5 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 3.332.809.846,006 PPN yang harus dipungut (10% x angka 5) Rp 333.280.985,007 Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp 1.239.633.834,008 PPN yang kurang/(lebih) di bayar Rp (906.352.849,00)9 Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 1.229.727.652,0010 Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 323.374.803,0011 Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 323.374.803,0012

Bahwa perhitungan Tergugat tentang General Increase tahun 2015 (7.1),kemudian Merit Increase tahun 2013 (7.2), General Increase tahun 2014(7.3) dan Merit Increase tahun 2013 (7.4) pada halaman 5 adalahperhitungan yang mengadaada.6.

Bahwa perhitungan bonus pada poin ke 9 sebesar Rp.203.829.294 (duaratus tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilanpuluh empat rupiah) adalah perhitungan yang tidak ada dasar hukumnyadan perhitungan yang dibuatbuat sendiri oleh Tergugat Irwan Supriadi NB2700 sehingga terkesan berlebihan.Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat PT Newmont NusaTenggara (PT NNT) menyatakan tetap pada dalil gugatan semula danmemohon kehadapan Majelis Hakim yang Mulia berkenan untukmengenyampingkan

Januari 2016 Merit increase yang dihitung berdasarkan kinerjasebesar 5% sehingga gaji Penggugat Rekonpensi mulai bulanJanuari 2015 setelah ditambahkan General Increase 4% dan MeritIncrease 5% menjadi adalah Rp. 13.127.670, (tiga belas jutaseratus dua puluh tujuh enam ratus tujuh puluh rupiah) Menimbang, bahwa dalam repliknya PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi menanggapi gugatan rekonpensi yangpada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi tentang General Increase

tahun 2015 ,kemudian Merit Increase tahun 2013 , General Increase tahun 2014 danMerit Increase tahun 2013 pada halaman 5 adalah perhitungan yangmengadaada.Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakahbenar perhitungan hakhak yang belum terbayar oleh Penggugatkonpensi/Tergugat rekonpensi kepada Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi sebagimana yang didalilkan Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi, atau. perhitungan hakhak sebagaimana dimaksud olehTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah

perhitungan yangmengadaada sebagaimana bantahan Penggugat konpensi/Tergugatrekonpensi ;Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak,maka secara hukum kepadanya dibebankan untuk membuktikanadanya hakhak yang dimaksud tersebut, dan oleh karena setelahMajelis mencermati dan memeriksa segala suratsurat bukti danketerangan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan ini olehPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi maupun oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi maka PenggugatPutusan No :

No. 582 K/Pdt.Sus/201110.11.12.memberikan perhitungan terhadap parameter CR4 dan HHI sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 1 angka 2 PerkomNo. 1/2006;Hasil perhitungan terhadap CR4 dan HHI dalam putusan Termohontersebut didapat dari hasil perhitungan internal Termohon sendiri.

No. 582 K/Pdt.Sus/201 111.12.13.tersebut didapat dari hasil perhitungan internal Termohon sendiri.

tambahan mengenai perhitungan CR4, HHI,dan uji Homogenity of varians dalam perkara tersebut.

No. 582 K/Pdt.Sus/201 110.11.12.No. 1/2006;Hasil perhitungan terhadap CR4 dan HHI dalam putusan Termohontersebut didapat dari hasil perhitungan internal Termohon sendiri.

Hal ini karena metode perhitungan HHI dan CRHal. 1045 dari 1111 hal. Put.

/PP/M.XIV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Terutang PPN sebesarRp. 1.438.052.028,00;: bahwa Pemeriksa menggunakan analisa pemakaian filter sebagai dasar koreksi atasobyek PPN yang belum dipungut PPN yaitu koreksi DPP Penyerahan dengan tarifefektif, sebagaimana koreksi atas Peredaran Usaha dalam perhitungan

dimulaidengan menghitung besarnya pemakaian filter selama satu tahun denganpenghitungan pemakaian filter berdasarkan saldo awal, pembelian dan saldo akhirsehingga diketahui besarnya pemakaian filter menurut Terbanding adalah sebesar55.738.880 buah filter, selanjutnya karena setiap satu buah filter tersebutmenghasilkan 6 batang rokok maka atas pemakaian filter sebanyak 55.738.880 dikali6 batang sehingga total produksi rokok menurut Terbanding adalah sebesar334.415.280 batang rokok filter;bahwa atas perhitungan

131.614,051 17.460.451S Special.Biru 16 0.12% 336.000 387.393 51.393S Super Biru16 18.29% 53.046.400 61.160.153 8.113.753S Slim 16 10.10% 29.305.600 33.788.060 4.482.460Jumlah 100.00% 290.050.400 334.415.280 44.364.880 bahwa atas selisih produksi rokok sebesar 44.364.880 batang tersebut harusdikonversi terlebih dahulu ke dalam pack yang kemudian dihitung berdasarkan HargaJual Eceran (HJE) per pack sebagai dasar untuk menentukan besarnya penyerahanyang belum dipungut PPN menurut Terbanding, berdasarkan perhitungan

No.0813/Pdt.G/2017/PA Spg.Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugatadalah rukun namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmoniskarena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu marahmarah dan sering mengucapkan kata talak, sering melakukan kekerasanserta perhitungan dalam memberi nafkah kepada Penggugat;Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisahtempat kediaman selama kurang lebih dua tahun dan upaya untukmenyelesaikan kemelut rumah tangga

keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah keponakan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat adalahpasangan suami istri dengan dikaruniai tiga orang anak;Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat danTergugat adalah rukun namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidakharmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugatselalu marahmarah dan sering mengucapkan kata talak, seringmelakukan kekerasan serta perhitungan

2017/PA Spg.2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniadalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah mulaigoyah sejak tahun 2015 yang disebabkan sering terjadi pertengkaran karenaTergugat selalu marahmarah dan sering mengucapkan kata talak, seringmelakukan kekerasan serta perhitungan

Tergugat cenderung perhitungan dalam memberikan nafkahPenggugat;b. Tergugat sering mengucapkan Talak secara lisan kepada Penggugatsetiap kali bertengkar;c. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)kepada Penggugat pada saat bertengkar. pertengkaran didasari olehrasa cemburu yang berlebihan dari Tergugat kepada Penggugat, danmasalah ekonomi;.

sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat semula rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tigatahun yang lalu) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaitidak rukun;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisinandan pertengkaran ;Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugatbertengkar ;Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakanmasalah ekomoni,Tergugat tidak memberi nafkah yang layak terhadapPenggugat dan Tergugat cendurung perhitungan

Bahwa perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakanTergugat yang cenderung perhitungan dalam memberikan nafkah untukPenggugat;6. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagihubungan layaknya suami istri sampai sekarang;7.