Putusan Nomor 101/B/PK/PJK/2017kepada Majelis untuk memeriksa penghitungan labamaterial yang dilakukan Terbanding yang menurutPemohon tidak sesuai bahkan melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa perhitungan laba material dari penjualan kapalmenurut Pemohon adalah sebagai berikut :Harga penjualan kapal MT.Sad Samudera USD. 11,995,000Nilai Sisa Buku USD. 11,575,902Laba penjualan kapal USD 419.098Kurs. Rp 9.020Dalam rupiah Rp 3.780.263.9602.2.

Koreksi Positip atas Gain on Forex General sebesarRp 804.240.823,00;Bahwa Gain of Forex berdasarkan perhitungan Pemohonsebesar USD.11,307 kurs. 9.020,00 = Rp. 101.989.140,00,sedangkan pemeriksa melakukan koreksi poisitip sebesarRp 804.240.823,00 tetapi tidak menjelaskan sumber / dasarperhitungannya;Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak dapat menerima koreksiPemeriksa tersebut;Bahwa dari uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :a.

X1 Nomor 89, Kuningan Timur,Jakarta Selatan, 12950, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak Rp 67.685.427,00Pajak Penghasilan terutang Rp 7.652.750,00Kredit Pajak.

X1 Nomor 8 9,Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12950, dengan perhitungan menjadisebagaimana perhitungan tersebut di atas adalah tidak benar sama sekaliserta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan

Jumlah 7.756.187.169 7.756.187.169 0Diperhitungkan: 0c.1 SKPLB 0 0 0c.2 SKPPKP 0 0 0c.3 Jumlah 0 0 0Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.756.187.169 7.756.187.169 0Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 315.952.727 (51.364.456) 367.317.183Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke masa pajak berikutnya 51.364.456 51.364.456 0Dikompensasikan ke masa pajak...

Penetapan harga jual Pemohon Banding tidak sernatamatadidasarkan mencari keuntungan langsung atas pembelian yang Pemohon Bandinglakukan, namun menyangkut strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnisPemohon Banding;bahwa dengan demikian apabila Terbanding melakukan perhitungan kembali harga jualPemohon Banding tidak berdasarkan pada Pasal 18 UndangUndang PPh makaTerbanding tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perhitungan kembali ataspenjualan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon

JumlahDiperhitungkan:c.1 SKPLBc.2 SKPPKPc.3 JumlahJumlah pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang Bayar4.870.696.911,000,002.786.929.713,0098.560.545,007.756.187.169,000,000,000,007.756.187.169,00(51.364.456,00) Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke masa pajak berikutnyaDikompensasikan ke masa pajak...

Grundfos Pompa, NPWP :01.061.930.2055.000, alamat : Jalan Rawasumur III Blok III CC1, Kawasan IndustriPulogadung, Jatinegara, Jakarta Timur, 13930, sehingga perhitungan PPN Masa PajakSeptember s.d.

Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar 151.782.055 151.782.055 Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00016/207/08/91 3/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak Januari 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Jumlah yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang BayarKelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya4. PPN yang kurang dibayar5. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6.

Jumlah PPN ymh dibayarAlasan Pengajuan BandingRpRpRpRpRpRpRpRpRp 1.633.534.376 163.353.43888.124.06379.229.37520.221.29095.450.66536.110.10020.221.290151.782.055Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan

uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 71.868.993 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 88.124.063 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (16.255.070)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 20.221.2904. PPN yang kurang dibayar Rp 3.966.220Ditambah/ MeniadiUraian Rp. Semula Rp. (Dikurangi)Rp. (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 95.450.665 91.484.445) 3.966.220b. Sanksi Bunga 36.110.100 36.110.100 0c.

pajak (PPN Masukan) dimanaTerbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukan fakturpajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Banda dengan hanyamembandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak diterbitkan oleh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

70.622.080)7 Pendapatan Operasional Marketing 1.419.531.9448 LJR PenjuaLan Aktiva Tetap (4.179.671)9 Penjualan Des 2009 Beda MasaTotal DPP Pajak Pertambahan Nilai 218.377.740.864PPN Keluaran 21.837.774.086PPN Masukan 19.161.329.888PPN Kurang / (Lebih) Bayar 2.676.444.198Setoran SSP 2.592.177.384Setoran SSP Hasil pemeriksaan 37.834.662Kompensasi bulan Lalu 254.811.359PPN Kurang / (Lebih) Dibayar (208.379.207)Sanksi Kenaikan Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih dibayar) (208.379.207) Bahwa dengan perhitungan

adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1001/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00487/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

2014, yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1001/WPUJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00487/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042,6431,000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

pajak menjadi sebagaimana perhitungan di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanHalaman 17 dari 19

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunai kepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: - Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); - Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Penggugat Konvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagaiberikut: Masa kerja Penggugat Konvensi 6 tahun ke atas (mulai Tahun 2005); Uang PisahSebesar : 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00Hal. 17 dari 26 hal. Put.

maka Tergugatselaku pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat selaku Pekerja karena keadaan mendesak tanpa pesangon;Haruslah dibatalkan, karena tidak cukup dasar hukumnya dan salah dalampenerapan hukumnya;Oleh karenanya diktum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/G/2015/PHI.Sby. tanggal 2lSeptember 2015, yang menyatakan:Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00(lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);sehingga jumlah secara keseluruhan hakhak Penggugat Konvensi yangharus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada PenggugatKonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004

>ONVENSI

Dalam Provisi

• Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan dasar perhitungan upah terakhir Penggugat sebesar Rp. 36.000.0000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 703.800.000,- (tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu

Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp 131.724.450,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah ), dengan perincian

Mendapati perintan tersebutkemudian terdakwa dan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIMSYAMSIR melakukan perhitungan berdasarkan buku table harian danrumus yang telah ditentukan untuk memenuhi target Rendemen sebesar20% dan setelah selesai melakukan penghitungan kemudian terdakwabersamasama dengan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIMSYAMSIR mengutip minyak limbah yang ada di tangki lain kemudianmencampurannya kedalam tangki penyimpanan 3.000 ton tersebut.

Bahwa apabila saksi Ir CAKRA BUANA berhalangan hadir maka yangmelakukan perhitungan sounding adalah terdakwa denganmenggunakan rumus yang telah ditentukan berdasarkan panduan bukutable tersebut untuk dijadikan LHP dan dilaporkan ke manajemen pusat. Bahwa yang bisa menggunakan buku panduan rumus /table yang telahditentukan adalah saksi Ir CAKRA BUANA dan terdakwa, sedangkansaksi tidak bisa /tidak mengerti cara penghitungan tersebut.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan mengambil sample di tangki 3000ton dan 500 ton, pengambilan sample dilakukan oleh saksi DIKI SAPUTRA,kemudian sample diserahkan kepada terdakwa selaku Asisten Laborkemudian dilakukan perhitungan oleh tim audit sehingga terbit berita acarasounding CPO, Berita Acara Analisa CPO, dan Berita Acara Stock CPO,yang mana ketiganya merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Bahwa perhitungan rendemen dengan menggunakan buku panduanrumus/table adalah saksi Ir CAKRA BUANA, dan buku tersebut dipegangoleh saksi Ir CAKRA BUANA.Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN TIk Bahwa apabila saksi Ir CAKRA BUANA berhalangan hadir atau sedangdinas luar terdakwa bisa melakukan perhitungan rendemen denganmenggunakan buku panduan rumus/table yang telah ditentukan.

koefisien bahan alat dantenaga, perhitungan dan jadwal mobilisasi peralatan,perhitungan dan jadwal penggunaan peralatan, perhitungandan jadwal personil, perhitungan jadwal mobilisasi material/bahan, perhitungan dan jadwal penggunaan material bahan,daftar personil inti, perhitungan dan jadwal mobilisasi tenagakerja dan perhitungan dan jadwal penggunaan tenaga kerja,perhitungan galian C dan formulir rekapitulasi perhitunganTKDN.Bahwa untuk ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknisada 2 (dua

koefisien bahan alat dan tenaga,perhitungan dan jadwal mobilisasi peralatan, perhitungan danjadwal penggunaan peralatan, perhitungan dan jadwal personil,perhitungan jadwal mobilisasi material/bahan, perhitungan danjadwal penggunaan material bahan, daftar personil inti,perhitungan dan jadwal mobilisasi tenaga kerja danperhitungan dan jadwal penggunaan tenaga kerja, perhitungangalian C dan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN.Bahwa Untuk ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknisada 2 (dua

Keterangan saksi yang dituangkan dalam BAPyang dilakukan oleh Penyidik Cabjari ReoBahwa dalam pelaksanaan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara, Tim Audit juga melakukan PemeriksaanLapangan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo, danhasil pemeriksaan lapangan tersebut yang dijadikan sebagaisalah dasar perhitungan kerugian keuangan Negara.Bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai dalam menghitungaudit kerugian keuangan negara, tidak menggunakan LaporanHasil Insvetigasi dari Politeknik Negeri Kupang

MBAHUR, A.Mddan telah ditindak lanjuti dengan melakukan auditberdasarkan surat tugas tersebut dan melaporkannyadalam bentuk Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Atasnama Tersangka ANDI SIANTO Dkk, Nomor : 14/INSP/LASPUS/PKPT2015 tanggal 15 Oktober 2015 telahdiserahkan kepada Penyidik Cabang Kejaksaan NegeriRuteng di Reo pada tanggal 05 Nopember 2015Bahwa saya bersama timmelakukan audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara terhadap dugaanpenyimpanganpembangunan

Kerugian KeuanganNegara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai ;Bahwa metodologi perhitungan Kerugian Keuangan Negarayang dipakai adalah metode perhitungan berdasarkan selisih/perbedaan antara volume addendum kontrak dengan realisasifisik pekerjaan dilapangan dan realisasi keuanganBahwa realisasi fisik pekerjaan dilapangan berdasarkan ahlimelakukan pemeriksaan lapangan bersama tim auditorInspektorat Kab ManggaraiBahwa yang hadir saat pemeriksaan lapangan adalah Tim AuditInspektorat Kab Manggarai bersama

Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP50/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa April 2009 atasSKPKB Nomor: 00042/207/09/402/12 tanggal 30 Oktober 2012, PemohonBanding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut, sebagaiPrasyarat Formal Banding;Aspek Material;Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TangerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN Rp 12.818.726.186,00PPN yang harus

Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp 292.888.690,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 292.888.690,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Penerimaan Uang Muka (downpayment):> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment) Rp 2,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel!

Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200 000.00R 300,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel!

Kas Masuk Saat Penagihan Ke PerusahaanPembiayaan/Leasing;+ Perhitungan penagihan kepada perusahaanpembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio:Harga Motor Off The Road Rp 10,638,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,285,000.00Uang Muka (down payment) Ri 2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Member Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200. 000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 + = Perhitungan

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pengasuhan,pendidikan, keperluan seharihari, jajan, ongkos, pakaian dan obatobatan dengan perhitungan sebagai berikut:4.1. Tingkat taman kanakkanak/ Raudatul Adfal diperhitungkansebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sampai dengantamat/ selesai;4.2. Tingkat Sekolah Dasar/ Ibtidaiah diperhitungkan sebesarRp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) sampai denga tamat/selesai;4.3.

Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) Penggugat Rekonvensiberkeinginan agar anak Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi menjadi seorang dokter untuk biaya pendidikandiperhitungkan sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah)sampai dengan tamat/ selesai;Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biayapengasuhan, pendidikan, keperluan seharihari, jajan, ongkos, pakaiandan obatobatan dengan perhitungan sebesar Rp680.000.000, (enamratus delapan puluh juta rupiah), diserahkan/ dibayar

Maskan berupa tempat tinggal yang layak yakni berupa: sewarumah selama3 Tahun dengan perhitungan 3 Tahun XRp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)= Rp60.000.000, (enampuluh juta rupiah);3. Kiswah berupa pakaian dan perhiasan sebesar Rp20.000.000,(dua puluh juta rupiah);4. Mutah berupa uang kasih sayang sebesar Rp50.000.000, (Seratusjuta rupiah);5.

yang tidak jelas, disamping perhitungan tersebut berupaharapan yang belum tentu akan dilalui anak yang saat ini masih berusia 2tahun dan belum tentu juga Tergugat Rekonvensi masih hidup di masa yangdituntut oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu saat anak masuk TK, SD, SLTP,SLTA, Perguruan Tinggi bahkan masuk fakultas kedokteran sehingga menjadikewajibannya.

Oleh karena itu perhitungan tersebut tidak terbukti berdasarkanfakta, sehingga besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikannafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akandipertimbangkan sendiri oleh majelis hakim;Menimbang, bahwa untuk nafkah anak sebesar anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini sudah cukup ditentukansebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) satu bulan di luar keperluankesehatan dan biaya insidental lainnya dan jumlah tersebut tidak

Agustus 2014 Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Agustus 2014 Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 258/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS (uang muka)tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan

/1.03.01.04/LSBJ/2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.928.051.016,00, denganperincian sbb :Satu. lembar Surat permintaan penerbitan SP2DLS nomor:900/1046/BM/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 672/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 10 Nopember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 10November 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan

Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Desember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS (Termijn)tanggal 19 Desember 2014; Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Nota Dinas

JMBSatu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 974/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen

Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan DokumenLS (JaminanPemeliharaan) tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014.

Asia KimindoPrima, NPWP: 01.769.920.8072.000, Jenis Usaha: Perdagangan BahanKimia, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, JakartaPusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp.1.068.735.126,00Penghasilan Kena Pajak Rp.1.068.735.126,00Pajak Penghasilan Terutang :10% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 5.000.000,0015% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 7.500.000,0030% x Rp.968.735.000,00 = Rp.290.620.500,00Jumlah Pajak Penghasilan terutang

Harga PokokPenjualan yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),perhitungan Harga Pokok Penjualan atas barang yangdikirim tidak mengikuti metode FIFO tetapiberdasarkan harga beli riil berdasarkan lokasi gudangterdekat dengan lokasi pengiriman.f.

Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016General Ledger Persediaan tidak menunjukkan jumlahkuantitas barang keluar; metode pencatatan persediaan berdasarkan auditreport adalah FIFO, di mana pembebanan HargaPokok Penjualan berdasarkan urutan barang diterima.Namun menurut data perhitungan Harga PokokPenjualan yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),perhitungan Harga Pokok Penjualan atas barang yangdikirim tidak mengikuti metode FIFO tetapiberdasarkan harga beli riil berdasarkan

Bahwa untuk perhitungan Harga Pokok Penjualanmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksiHalaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)adalah sudah tepat, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan laporan auditor independen,pengakuan pendapatan dan beban diakui pada saatterjadinya (accrual basis).

Dengan demikian, atas barang yang telah dikirimdi tahun 2008 dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sebagaipendapatan tahun 2008, telah diperhitungkan HargaPokok Penjualannya dalam perhitungan Harga PokokPenjualan di tahun 2008 karena persediaan akhir per31 Desember 2008 sudah memperhitungkan barangyang dikirim tahun 2008;Bahwa menurut keterangan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), saldo persediaanakhir yang tercantum dalam neraca per 31 Desember2008

Jembar Surat permintaan penerbitan SP2DLS nomor:900/1046/BM/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 672/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 10 Nopember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 10November 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 10 Nopember 2014Satu lIembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa

Jembar Surat permmntaan penerbitan SP2DLS Nomor:900/1520/BM/2014 tanggal 19 Desember 2014Satu Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 974/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014Satu lIembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa

Satu lJembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014. Satu Jembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014. Satu Jembar Surat Pernyataan Kelengkapan DokumenLS (JaminanPemeliharaan) tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014.

Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 10Nov 2014 Satu Jembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 10 Nopember 2014 Satu lJembar Surat Peryataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 10 Nopember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS (Termyn)tanggal 10 Nopember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 10 Nopember 2014 Satu lembar Surat Nota Dinas dari

JMBSatu Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 974/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Des 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen

Bahwa Pemilihan Kepala Desa Wajageseng telah diselenggarakan sesualjadwal yang telah ditetapkan Tergugat yaitu pada hari Rabu tanggal 24Oktober 2018 dan proses pemilihan telah berjalan dengan tertib dan lancar.Namun demikian setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan ditutupyang kemudian dilanjutkan dengan tahap perhitungan surat suara, ketika itupula di beberapa TPS mulai terjadi ketidaksetabilan yang disebabkan olehtidak seragamnya pemahaman bagi Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS

Bahwa di TPS VI, VII serta di TPS VIIl Dusun Peseng misalnya kertassuara yang tercoblos tembus simetris semula oleh pihak KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara( KPPS ) dinyatakan sebagai surat suarasah, sehingga setelah perhitungan surat suara di TPS VI, VII dan TPS VIIIDusun Peseng selesai dilakukan dengan hasil perhitungan suara sebagaiberkut:3.1.

Bahwa setelah selesainya perhitungan surat Suara di ketiga TPS di DusunPeseng sebagaimana tersebut pada posita angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas,kemudian Panitia Pemilihan menganulir apa yang telah dilaksanakan KPPS diketiga TPS Dusun Peseng tersebut dengan mengatakan, bahwa surat suarayang tercoblos tembus simetris dinyatakan sebagai surat Suara yang tidak sahatau batal dan sebagai konskwensinya di ketiga TPS yang ada di DusunPeseng harus melakukan perhitungan surat suara ulang.

Sebagai akibatdilakukannya perhitungan surat suara ulang di ketiga TPS di Dusun Pesengtersebut, maka telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara kepadakeempat Calon Kepala Desa Wajageseng yaitu:5.1.

Surat keberatan Penggugat tersebut ternyata tidakmendapat tanggapan dari Panitia Pemilihan untuk menyelesaikan keberatanPenggugat tersebut akan tetapi justeru Panitia Pemilihan pada tanggal 24Oktober 2018 telah melayangkan surat undangan kepada Calon Kepala DesaWajageseng termasuk kepada Penggugat, Ketua dan anggota KPPS, semuasaksi dan Ketua dan Anggota BPD Desa Wajageseng untuk menghadiri rapatpleno rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat TPS di Desa pada hari Kamistanggal 25 Oktober 2018.

Putusan Nomor 2788/B/PK/Pjk/20192018 yang telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan SKPKB PPh 26 tersebut dan KEP00229/KEB/WPJ.19/2017tanggal 2 Maret 2017, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 yang masih harusdibayar menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juni2013 adalah Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Juli 2017;Menimbang, bahwa

Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 27.664.967.092,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 465.469.475,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.410.386.025,00Jumlah Perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 944.916.550,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke masa pajak

terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 27.664.967.092,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 465.469.475,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.410.386.025,00Jumlah Perhitungan

Pasal 13 ayat (3) UUKUP yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo atas kompensasi melalui mekanisme perhitungan

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp91.350,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN RpJumlah seluruh penyerahan Rp 0,00Penghitungan PPN kurang/lebih bayar 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Dikurangi : LainLain Rp 74.893.556,00Jumlah Rp 74.893.556,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 74.893.556,00Jumlah perhitungan

:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1089/WPJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor : 00054/207/07/019/11 tanggal 01 Juni 2011 Masa Pajak Mei2007, atas nama PT Andi Arta, NPWP: 02.459.130.7019.000, beralamatdi Jalan Radio Dalam Raya Nomor 57 RT 008 RW 010, Gandaria Utara,Kebayoran Baru, 12140, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2018Jumlah PPN Yang Dapat Diperhitungkan Rp 690.722.560,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp3.896.956,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 3.896.956 ,00PPN Yang Kurang Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2014,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan