Ditemukan 11260 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pid.b/2015/pn sky
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
KARIN
Tergugat:
1.FAUZI AZMI
2.FARIDAH SH
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
66 — 16
  • TNG sebagai berikut:A.DALAM KONVENSIEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE.Bahwa gugatan penggugat adalah wewenang absolute Pengadilan TataUsaha Negara dan bukan wewenang Pengadilan Negeri karena objekgugatan penggugat bersumber dari hak tanggungan, Roya dan balik nama:BERPEDOMAN KEPADA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNGINDONESIA NO 620 K/PDT/1999 TANGGAL 29 DESEMBER 1999MENYATAKANAPABILA GUGATANPENGGUGAT BERSUMBER DARI PERIKATANPERMOHONAN ROYA, DAN BALIK NAMA ATAS EKSEKUSI GROSSE &AKTA HIPOTIK.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 26-03-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
1.ARTASIH
2.AZMI OCTAVIA
3.DEWANTI AVIANA UTAMI PUTRI
4.DEWI KURNIA
5.ELVA HARYANI
Tergugat:
PT. SHIN HAN INDONESIA
73 — 2
  • Training 3 bIn + PKWT (4 x 620 808799 Saprudin g 2013 bin) + (2 x 1 thn)sae Body 16 Okt. Training 3 bin + PKWT (4 x 621 #08608 Nur Fite Assy 2013 bin) + (2 x 1 thn)woe Switch 15 Jan. Training 3 bIn PKWT + (2 x 622 608603 Nidalyah Assy 2014 bin) + (2 x 1 thn)23 808491 Hendra Dampe 04 Agst. Training 3 bln + PKWT (4x6Cahya Putra r 2014 bin) + (2 x 1thn)Rival Packin 04 Agst. Training 3 bln + PKWT (2 x 624 808496 juliansyah g 2014 bin) + (2 x 1 thn)Indha Power 05 Apr.
Pengadilan PN BANYUWANGI
Register : 24-04-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Bwi
Tanggal 5 Juni 2013 —
84 — 21
  • Dian Graha Utama Banyuwangi tanggal 19 April2012 No. 15/DGU/620/V/2012, yang ditujukan Kepada kepala DinasKebersihan dan Pertamanan, mengenai tentang Pemasangan Paving dilokasiParkir Taman Sri Tanjung.... BuktiPJ0 ;Photo copy Surat Tegoran dari Kepala Satuan Polisi Pamong Prajo KabupatenBanyuwangi tanggal 3 Mei 2012 No. 300/334/429.300/2012, yang ditujukankepada Pimpinan Most Banyuwangi, tentang pemasangan Paving Area ParkirMall yang belum memiliki IMB dari Bupati Banyuwangi Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt/2015
Tanggal 27 Juli 2015 —
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dua miliar sembilan ratussembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratussembilan puluh empat rupiah) (vide bukti P12);Bahwa jumlah tersebut adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut: NoKeterangan Hutang (Rp) Penalti (Rp) Total (Rp) Total hutang selama tahun 2007) 15.428.784.320 2.221.837.617 17.650.621.937 2 Total hutang selama tahun 2008 206.211.700 4.532.854.004 4.326.642.3043 Total hutang s/d bulan Maret 1020 921 153 1.020.921.153Total hutang + Penalty 15.222.572 620
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 83
  • mengajukan bukti berupa foto copy sertipikatHak milik Nomor 316 atas nama Yoseph letto yang diberi tanda P.8 sebagaibukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam buktitersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dari bukti tersebut pulaada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralinan hak,pembebanan dan pencatatan lainnya tidak diajukan pula sehingga terhadapsilsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulisluas lahan seluas 5. 620
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT MANADO Nomor 116/PDT/2019/PT MND
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat : ROCKY ROGAGA
Terbanding/Penggugat : KATIMAN HERLAMBANG
69 — 240
  • No.51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka hal yang menjadi Keputusan TUN (Pasal 1 angka 10UU PTUN) diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri , hal ini sesuai dengan Yuruprudensi Putusan MARINo.620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bila objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tatausaha negara, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara buka
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 17 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : Frisky F. Moraza
Pembanding/Penggugat II : S. Hidayatulloh
Pembanding/Penggugat III : Natahari Wibowo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Rivai Wardhana
Terbanding/Tergugat I : . Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut PT Telkom Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
157 — 101
  • dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadlliBahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan kaedah hukummengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa,mengadili, serta memutus perkara apabila yang digugat adalah Badanatau Pejabat TUN dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, sebagaimana termuat dalam YurisprudensiMahkamah Agung No. 620
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bgr
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
RIA RUSTY YULITA
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jawa Barat Cq Kaplres Kota Bogor Kota
112 — 38
  • BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah registerNo.620/SK/HK/2020/PN.Bgr. tanggal 7 Oktober 2020.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-03-2012 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 621/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Barat.
Tanggal 26 Maret 2012 — PT. ALFA GOLDLAND REALTY; Lawan; 1. EDDY TRIO TJAN; 2. PT. HIJAU PUNDINUSA; 3. NINY, SH.; 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
130 — 59
  • Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 :Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Surat Keputusan Pemberian Hak yaituSHGB No. 02534/Pakulonan dan SHBG No. 01060/Pakulonan yangditerbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Propinsi
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
ANTONIUS LUAN PELO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
117 — 40
  • Artinya Penggugat selaku Penjual dan DRSMICHAEL MIGE belum melakukan jual beli tanah seluas 2.400Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan No. 50/G/2019/PTUNKPGM* secara sah sebagaimana amanat Pasal 1459 KUHPerdata,jo Pasal 616 KUHP Perdata, jo Pasal 620 KUHPerdata;. Bahwa Tergugat telah salah dalam proses penetapan objeksengketa karena tidak memperhatikan alas hak kepemilikanDRS MICAHEL MIGE atas bidang tanah seluas 4.800 M?
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 55/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 9 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Fatimah Haking
Terbanding/Tergugat I : Budiman Utomo Diwakili Oleh : Satur Siringoringo, S.H.,Daniel Liando H. Sihombing,S.H.,Johanes Maria Vianney G., S.H., Haratua Silitonga, S.H.
Terbanding/Tergugat II : Umar Ilias Husen
Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Gorontalo
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kelurahan Labuan Bajo
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Kecamatan Komodo
59 — 34
  • Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negaralainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermati pengertiankepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pasal 1angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yangdisebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
165 — 146
  • ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa No.602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
    (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan Pembangunan114Jembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
    Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang PengadaanBarang dan Jasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12 September2007 yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 BidangPrasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) PenyediaJasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
    Kualifikasi ;1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
    1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman Pemenang211Pengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ASTIN REPELITA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
121 — 57
  • BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop.
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT PBR64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-09-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.JKT SEL
Tanggal 20 Maret 2012 — Haji ARDJA DJUNAIDI M E L A W A N 1.PT. SARANA MULTI SEKULER 2.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),
34 — 6
  • yang melawan hukum, karena setahuPenggugat keadaan keuangan Tergugat I cukup sehat, maka mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mensomir Tergugat I memberikanlaporan keuangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik ;Bahwa Tergugat I memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik terbukti dariditebusnya jaminan pinjaman kredit oleh Tergugat I pada Tergugat II, yangdilakukan pada :a Tanggal 13 Juli 2010, berupa :* Sertipikat SHM atas satuan rumah susun No.620
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
147 — 83
  • Pemegang Saham PT.CentralInternational Property Nomor 210 tanggal 28 Desember2016 (sesuai dengan aslinya);Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.Central International Property Nomor AHUAH.01.03.0114513 tanggal 30 Desember 2016 (Ssesuai denganfotocopy yang dilegalisir);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/02/20198 tanggal 1 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);Site Plan Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 26-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
201 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl,mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, dalamPutusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999,diperoleh kaidah hukum bahwa Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan negeri;6.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 21-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 249/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.Pengakan Made Mustika
2.Pengakan Ketut Putra
3.Ngakan Putu Tirta
4.Pengakan Nyoman Astawa
5.Pengakan Putu Adnyana
6.Pengakan Nyoman Wihara
7.Pengakan Ketut Darma
8.Pengakan Made Rawa
9.Sang Ketut Kusuma
10.Sang Made Mita
11.Sang Nyoman Wina
12.Sang Putu Warta
13.Sang Made Tunjung
14.Sang Nyoman Tinggal
15.Sang Putu Wita
16.Sang Nyoman Juliasa
Tergugat:
1.I Wayan Kasma
2.Putu Juliana
3.Nyoman Sucipta
4.I Gede Budi Arnaya
5.I Putu Sandi
6.I Ketut Sutaya
7.I Made Sutarma
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
58 — 35
  • ., berkedudukan diSingaraja dengan Nomor : 620/Leg./1993, adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum mengikat;7. Menyatakan hukum:a. Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 7 Djanuari 1957, dengan PipilNo.52, Persil No. 4 b, Kelas Ill, luas : 10, 235 Ha. terletak di BrMenginih, Antara Pan Pitja sebagai Penjual dengan Ngakan PutuMeregug sebagai pembeli;Halaman 84 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2020/PN Sgrb.
    Fotokopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan sebagaiPenggarap tertanggal 2 Maret 1993, yang dibuat oleh Sang NyomanHalaman 106 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2020/PN SgrRiet.dkk. yang dilegalisir dihadapan Notaris SOETJIPTO,SH.BERKEDUDUKAN DI Singaraja Nomor 620/Leg/1993 tanggal 32 Maret1993, yang selanjutnya diberi tanda TI s/d.VII 10;11. Fotokopy sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Almarhum PanKasma, tertanggal 2 Agustus 2013, yang selanjutnya diberi tanda TIS/d.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. TERMINAL BUILDERS M E L A W A N BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNG KARNO) KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,
143 — 103
  • No. 620 K/Pdt/1999 tgl. 29121999 mengemukakan : Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkaranya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanwewenang Pengadilan Negeri ;Bahwa, dalam gugatan perdata yang objek sengketanya Sertifikat dengantuntutan sasaran pembatalan, cacat hukum atau pernyataan tidakmempunyai kekuatan berlaku Sertifikat (tanah) secara keseluruhan maupun1.10
    Bahwa, atas dasar alasan alasan tersebut dan sesuai dengan ketentuanPasal 1 ayat (9), pasal 53 ayat (1), Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 yangtelah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UUNo. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, junto PutusanMARI No. 3199 K/Pdt/1992 tgl. 27 Oktober 1994, Jo Putusan MARI No.2480 K/Pdt/1997 tgl. 30 Oktober 1997, Jo No. 3838 K/Sip/1971 tanggal3111971, Jo No. 716 K/Sip/1973 tanggal 591973, Jo No. 620 K/Pdt/1999tgl. 29121999 dan pasal
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bkl
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 11
  • 456 M2 atas nama tergugat 2 dan sertifikat hak milik No.1046 seluas 491 M2 atas nama tergugat 3 yang diterbitkan turut tergugatdinyatakan tidak sah;Bahwa secara hukum sertifikat hak milik merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN), sehingga untuk menyatakan bahwa sertifikat hak miliktersebut TIDAK SAH adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara / PTUN,untuk itu Pengadilan Negeri Bangkalan harus menyatakan tidak berwenangmengadili perkara aquo;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 23-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2014 — EDDIE ZIEN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT DRA. DAMIANA MARIA. D
106 — 38
  • Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa sebagaimana jelas terurai dalam GugatanPenggugat, maka gugatan diajukan oleh perorangan (EDDIE ZIEN)terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal iniKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan Penggugatdalam Gugatannya tidak mempermasalahkan mengenaikepemilikan tetapi mengenai keabsahan penerbitan Obyeksengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor : 620