Ditemukan 11262 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-12-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.Mohamad Isa Ansyori, SH
2.ADDA,WATUL ISLAMIYYAH, SH.,MH.
3.PARMANTO, S.H.
Terdakwa:
1.EARLY YUSTIKAWATI
2.DODI ADMIRAL WIRABUANA
3.ANGGUN KHUSNUL KHOTIMAH
18865
  • AAMAR SURIADI.15.1 (satu) lembar IZASAH SD asli an AKMAR SURIADIMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagioa F Ww((((Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalammenjatunkan Putusan haruslan berdasarkan atas fakta yang terungkapdipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangHalaman 31 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpudiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan
Register : 12-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Rudi Hartono
Terbanding/Tergugat : Tris Agustian Pandjaitan
Terbanding/Turut Tergugat I : Margono
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
258200
  • Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai denganSEMA tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Penggugat dalamperkara aquo tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA,oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yangHalaman 29 dari 48 hal PutusanNomor 11PDT/2022/PT BTN.memeriksa perkara aquo haruslan menolak permohonan Penggugattersebut.DALAM REKONPENSI83.
Register : 23-06-2021 — Putus : 10-09-2021 — Upload : 11-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn
Tanggal 10 September 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
3.KOMANG TIRTA WATI, S.H.
Terdakwa:
1.YUS TAMAMILANG
2.MERI TIMPUA
10143
  • menurut alatalat buktiyang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatukeyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yangmengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenarandan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batinbagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorangtelah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindakpidana yang didakwakan haruslan
Register : 12-11-2014 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Gsk
Tanggal 7 Januari 2014 — MUHAMMAD YAHYA MELAWAN ENNY FITRIYATIN NOOR. DKK
9718
  • Muhammad Yahyatersebut, hal ini dapat Majelis Hakim pahami, oleh karena pada saat itu keadaanyang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah keadaan yang sangat tidakberimbang, di satu sisi Muhammad Yahya (Penggugat) sebagai pemilik sarangburung wallet sekaligus pemasok sarang burung walet kepada Penggugat beradapada posisi yang memiliki keunggulan ekonomis terhadap pihak Tergugat,sehingga jika Tergugat tidak menyatakan kehendak untuk menerima kehendakyang diminta oleh Muhammad Yahya maka Tergugat haruslan
Putus : 20-10-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2733 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Oktober 2014 — IWAN LEONARDI, DKK VS THUNG EDDY YAN, DKK
6947 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2733 K/Pdt/2013ketentuan Yurisprudensi MARI Nomor 1260 K/Sip/1982 oleh karenanyagugatan Para Tergugat haruslan dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat Konvensi (in casu:Tergugat ) dalam Konvensi, mohon dianggap telah diuraikan kembali dalamGugatan Rekonvensi ini dan berlaku secara mutatis mutandis sehingga tidakperlu diuraikan kembali;.
Register : 14-09-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 16/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
1.Ir.I MADE SUARDANA
2.widyo seno SH
3.Sugeng Pangestowo. SH
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota yogyakarta
2.paniti kismo keraton yogyakarta
587387
  • Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN YK.dari nomenklatur hukum diatas terlihat jelas bahwa Keputusan Tata UsahaNegara itu salah satunya haruslan menimbulkan akibat hukum bagiseseorang, namun terhadap Surat yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKota Yogyakarta/TERGUGAT yang menjadi objek gugatan perkara inibukanlah suatu penetapan atau keputusan yang menimbulkan akibat hukumatau menghilangkan hak dari PENGGUGAT karena surat tersebut hanyalahjawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh PENGGUGAT
Register : 08-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Kbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
Anggi Putra Pradana Panggilan Anggi
587
  • Menawarkan disinitentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syaratapakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barangtersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yangmenawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan disamping itu bahwabarang yang ditawarkan haruslan mempunyai nilai dalam arti dapat dinilaidengan uang;Menimbang bahwa dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang, maka menawarkan
Register : 15-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwt
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ENGGAR DIAN RUHURI, SH.
Terdakwa:
EKO PRABOWO als EKO Bin PANUT A SAMSURI
734
  • Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebutpada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untukmelakukan tindak pidanaMenimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukumdimaksudkan bahwa tindakantindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika haruslan didasarkan pada ketentuan hukum yangberlaku dalam hal mana tindakantindakan tersebut secara limitatif dan sahhanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan
Register : 20-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
231237
  • harusditerapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yangdilakukan dan tetap harus mengacu kepada UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 yang merupakan umbrella act dalam pelaksanaan AdministrasiPemerintahan, dimana salah satu tujuan dari UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadapaparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya,oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparaturpemerintahan (PNS) haruslan
Register : 07-01-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnn
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat:
1.AMRAN TAMIR DT RANGKAYO MAJO INDO
2.WISMAINI
3.YULINARDI
4.HERY RAMLI
5.NASRIADI
6.NASRI YEVI
7.NUR ASWATI
8.YULIATI
9.ALPRIYENDRI
10.SABRI
11.NURZAIMAR
12.ASMIARTI
13.OKTAVIA TRI AMRIANI
Tergugat:
1.AGUSTIAR BAGINDO SUTAN
2.TITIK ASWATI
3.SON SRIMARLINDO
137111
  • Tidak boleh saling bertentangan Apabila hal itu tidak dipenuhi,mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu halhal yangdapat dituntut dalam petitum, haruslan mengenal penyelesaikan sengketa yangdidalilkan, mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensianta posita denganpetitum, Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintadalam petitum.
Register : 17-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 192/Pid.B/2019/PN Bjb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
ANDY SISWANTO Als ANDY Bin TRIMO
2414
  • yang sah yaitu miliksaksi YULIA KHALISA, SH, M.Kn Als KHALIS Binti M.AZHARYNAWHANBahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
Putus : 05-02-2007 — Upload : 08-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264PK/PDT/2006
Tanggal 5 Februari 2007 — NY. CHRISTINA HARTANI TJAKRA ; JOHNY KESUMA ; DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. BADAN URUSAN PIUTANG LELANG NEGARA (BUPLN) Cq. BADAN URUSAN PIUTANG LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH III JAKARTA Cq. KANTOR LELANG NEGARA JAKARTA II, dkk
100176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat No.WKMA / 916 / XI / 2000 tanggal 27 Nopember 2000tentang Eksekusi perkara No.178 / 1989 / Eks (Vide Bukti P13)yang pada intinya menyatakan :Bahwa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetappada prinsipnya harus dilaksanakan, namun demikian jika padawaktu pelaksanaan eksekusi dilapangan terdapat halhal yang tidaksesuai dengan diktum putusan dan tidak mendukung pelaksanaanputusan, maka jurusita haruslan membuat berita acara untukdilaporkan kepada saudara dan selanjutnya dapat mengambil
Register : 18-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Luh Heny F. Rahayu, SH., MKn.
Terdakwa:
1.Dsk. Md. Julia Dewi Canceria H.
2.Sulawati Horiah,SE.
2928
  • berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara laindisebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum dandapat berarti hak. la mengatakan, dalam bahasa Indonesia katawederrechtelijk itu berarti Secara tidak sah yang dapat meliputi pengertianbertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak oranglain atau hukum subjektif.Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin danyurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupunsecara komulatif haruslan
Register : 02-12-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN BATAM Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
LAILA KADIR Als ELLA
620375
  • Undang Republik Indonesianomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akanmelaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
Register : 30-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
CHRISTIAN SINULINGGA, SH., M.H
Terdakwa:
NUSIRUAN, ST
9722
  • Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;ATAUKETIGA:Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiamana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
Register : 10-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.ANDY BERNARD D., S.H., M.H.
2.ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG
12945
  • Penuntut Umum;> Perihal Kesimpulan/PermohonanMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan Bahwawalaupun dalam perspektif materiil yuridis, Hakim sebagai pembentuk Undangundang yang secara mandiri, dan menjatuhkan putusan dibimbing olehpandanganpandangan atau pikiran sendiri atau memutus menurut apresiasipribadi terhadap peristiwa hukum yang konkrit, namun haruslah mengacu padaSurat Dakwaan Jaksa karena jika dakwaan tersebut tidak sesuai dengan anasiranasir peristiwa yang disidangkan, maka haruslan
Register : 07-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Gto
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
STEVEN KAMEA, SH
Terdakwa:
SRI DEWI PAYU Alias DEWI
23842
  • 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut haruslah ditolak danTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut.Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwaini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis atasdakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif keduasedangkan dalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwaTerdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu makapledooi tersebut haruslan
Register : 28-05-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sbs
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
HAIRONI bin MUHRI
Tergugat:
Hj. JUSRAH
9842
  • berita acara sidang hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2020;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulanmasingmasing tanggal 06 Oktober 2020;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim terhadap dalil yangsaling berbantahan mengenai status sebidang tanah yang terletak di Dusun TanjungRT.003 RW.002, Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas,Kalimantan Barat dengan luas 10.712 M2 apakah benar milik sah Penggugat, makauntuk pembebanan pembuktiannya terlebin dahulu haruslan
Putus : 04-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 91/Pdt.Sus/2016/PN.Psp
Tanggal 4 Januari 2017 — Pemohon Keberatan : PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG SIBUHUAN; Termohon Keberatan : SAKIRIN HARAHAP
17449
  • penyelesaiannyadiserahkan kepada para pihak, serta Arbitrase adalah proses penyelesaiansengketa konsumen di luar Pengadilan yang dalam hal ini para pihak menyerahkansepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal1 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/1 2/2001;Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwapenyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara konsiliasi, Mediasi maupunArbitrase haruslan
Register : 30-06-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 165/Pid.B/2020/PN Sag
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
ROBERT IWAN KANDUN,SE., SH
Terdakwa:
RAMLAN RADJA TAHIR Bin AHMAD RADJA TAHIR
465382
  • lembar Hasil Pemeriksaan Patologi/Sitologi Nomor HK.18.8971,tanggal terima 12 Maret 2018, tanggal jawab 19 Maret 2018;Menimbang, bahwa Saksisaksi maupun Terdakwa mengenali barangHalaman 30 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Sagbarang bukti di atas dan ternyata barangbarang bukti di atas telah disita sesuaiketentuan Pasal 38 KUHAP, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagaibarang bukti dalam persidangan ini;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapemeriksaan perkara ini haruslan