Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya dilakukanterhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yangDiekspor dengan alasanalasan sebagai berikut:1. Bahwa sesuai dengan PMK Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang PemungutanBea Keluar, Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:bahwa Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;2.

Bahwa kenyataan di lapangan, Terbanding tidak ada instruksi untukmembatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding pada poin 1, 2 sampai dengan 3 diatas, Pemohon Banding mengharapkan agar permohonan banding atas SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor: KEP1950/WBC.05/201 1tanggal 23 November 2011 dapat dikabulkan oleh Bapak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put41336

Jumlah seluruh harta bersama ditambah perhitungan nilai tanahsekarang seluas + 91m? di Desa Taeng senilai Rp. 70.000.000, (tujuhpuluh juta rupiah), ditambah perhitungan nilai tanah sekarang seluas+ 96 m? di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok E. 1 No. 5, RT.001, RW. 009, Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu Kab. Gowa.Senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah). Hasilnya sebesarRp. 490.000.000, (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah)8.

pembayaran via Bank persepsisedangkan selisinnya sebesar Rp. 187.493,00 belum Pemohon Banding ketahui;: bahwa koreksi Terbanding terhadap Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23sebesar Rp. 32.060.632,00 dilakukan atas Surat Setoran Pajak yang tidak terdaftardalam master file MP3 dan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukungatas koreksi kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 32.060.632,00berupa perjanjian pemberian pinjaman, perjanjian pemberian jasa, general ledger,rekapitulasi perhitungan

32.060.632,00: bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksiadministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasipenyelesaian sengketa lainnya;tergantung pada: bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagian permohonanbanding dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakankuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding, sehingga perhitungan

Pemohon yakini telahdiuji secara seksama oleh akuntan publik PemohonBanding;Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengerti mengapaTerbanding menyimpulkan bahwa kas Pemohon Bandingdifisit sebesar Rp. 3.034.093.812,00, padahal secarajelas saldo kas dalam neraca tertulis berjumlah Rp.7.825.463.175,00, sehingga oleh Terbanding atas selisihsebesar Rp. 10.859.556.987,00 tersebut dianggap omzetatau DPP PPN, Pemohon Banding sangat tidak setuju dengancara tersebut, hal ini semata mata hanya kekeliruanteknis perhitungan

dan interprestasi dari Terbandingsaja;Bahwa dengan demikian pula untuk kerugian pelepasanaktiva tetap senilai Rp. 5.350.619.928,00 yangdiinterpretasikan Terbanding sebagai penjualan,sedangkan penjualannya sendiri hanya Rp. 409.000.000,00;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas menurutpendapat Pemohon Banding perhitungan PPN Masa PajakHal. 2 dari 5 hal.

No.217 K/Pid.Sus/2009Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerahdan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,ditentukan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkanuang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan buktibukti yang sah ; Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi danPeningkatan Mutu Guru Inti dan yang ada pada Drs.

Kerugian KeuanganNegara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : S022 / PWO3 /05 / 2007 tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :Hal. 9 dari 39 hal.

Rp.232.800.000,2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi danPeningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran 2003 ;Jumlah kerugian keuangan Negara pada kegiatan Peningkatan MutuPendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti adalahsebesar dana yang belum dipertanggungjawabkan yaituRp.964.500.000, dengan perhitungan sebagai berikut :1) Jumlah pencairan dana (SPMU) sebesar..........

No.217 K/Pid.Sus/2009dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,ditentukan bahwa Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uangyang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan buktibuktiyang sah :Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi danPeningkatan Mutu Guru Inti dana yang ada pada Drs.

Hal ini sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2008 ;Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) belumsesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;Hal. 36 dari 39 hal. Put.

Perhitungan PPN Kurang Bayar :995.491.490.61494.222.942.726 a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2 atau 1.d.7)2.608.541.6322.682.489.4452.608.541.632 b. Dikurangi : 0 0 0b.1.PPN yang disetor dimuka dim Masa Pajak yg sama 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 210.017.510 114.900.910 210.017.510b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.398.524.122 2.398.524.122 2.398.524.122b.5. Lainlain 0 0 0b.6.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 0 169.064.413 03. Kelebihan Pajak :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 04. PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0 169.064.413 05. Sanksi administrasi :Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 77.769.630 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 06. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) 0 246.834.043 0 2. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiHalaman 3 dari 50 halaman.

Bahwa pokok sengketa adalah hasil perhitungan equalisasidimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali terdapatselisih sebesar Rp 8.873.737.657, yang merupakan koreksipositif penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirisebesar Rp 8.873.737.657, (setahun) atau Rp739.478.138, (Sebulan).2.2.

Bahwa perhitungan rincian pokok sengketa adalah sebagaiberikut:1) Perbedaan saldo akhir uang muka penjualan, yaitu cfm.Pemohon Peninjauan Kembali sebesarHalaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor 916/B/PK/PJK/20172.4.Rp21.154.301.000, sedangkan cfm.TermohonPeninjauan Kembali sebesar Rp 19.925.290.613,;Menurut Termohon Peninjauan Kembali terdapat jurnalbalik sebesar Rp 401.141.160,, yang seharusnyamengurangi peredaran usaha cfm.

Sehingga dalampenjelasan tertulisnya, Termohon Peninjauan Kembalimelakukan adjustment perhitungan saldo awal uangmuka penjualan;Halaman 20 dari 50 halaman.

Perlusaksi tambahkan, berkaitan dengan temuantersebut, setelah dilakukan perhitungan ulang danadanya tambahan data yang kami terima BRICabang Veteran tertanggal 17 Maret 2014, dapatsaksi sampaikan adanya perubahan jumlahperhitungan ULP dan ULS tahun 2009 dan tahun2010 sehingga data perhitungan ULP dan ULSTahun 2010 sebagai berikut : Tahun 2009 Perhitungan per 21 Februari 2014JanuariFebruariMaretAprilMei 5.395.000Juni 8.415.000Juli 12.069.150Agustus 12.515.950September 19.125.000Oktober 32.805.500November

29.086.300Desember 34.500.400Jumlah 153.912.300Tahun 2010 Perhitungan per 21 Februari 2014 dantambahan data dari BRIJanuari 29.805.000Februari 34.441.750Maret 67.961.480April 64.863.249Mei 95.877.800Juni 74.750.450Juli 105.561.500Agustus 101.363.250September 96.365.000Oktober 118.573.277November 136.463.250Desember 207.863.250Jumlah 1.133.889.256 5.

Perlu saksi tambahkan, berkaitan dengantemuantersebut, setelah dilakukanperhitungan ulang dan adanya tambahandata yang kami terima BRI Cabang Veterantertanggal 17 Maret 2014, dapat saksisampaikan adanya perubahan jumlahperhitungan ULP dan ULS tahun 2009 dantahun 2010 sehingga data perhitungan ULPdan ULS Tahun 2010 sebagai berikut : TAHUN 2009Bulan UPS (Net) UPP(Net) Jumlah Masuk ke Selisih Tanggal No.

Perlu saksi tambahkan, berkaitan dengan temuan tersebut,setelah dilakukan perhitungan ulang dan adanya tambahandata yang kami terima BRI Cabang Veteran tertanggal 17Maret 2014, total kelebihan pembayaran ULP/ULS yangditerima oleh Al Jona Al Kautsar adalah sebesarRp4.509.850.181, (empat miliar lima ratus sembilan jutadelapan ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh saturupiah).

Membuat perhitungan ULP dan ULS;4. Rekonsiliasi laporan keuangan;Bahwa pemberian uang pelayanan pemeriksaan laporan pengaduanmasyarakat kepada pegawai dilingkungan sekertariat jendral komisiYudisial tahun berjalan dan pemberian uang pelayanan sidangpembahasan laporan pengaduan masyarakat kepada pegawaidilingkungan sekertariat Jendral Komisi Yudisial.

Bahwa dengan menggunakan Formula Perhitungan Upah Minimum yangmemuat patokan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkanoleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibentuk oleh Pemerintah, berartisecara tidak langsung Pemerintah Cq.

Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upahminimum.2.

Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai berikut:UMn = UMt + UMt x (Inflasi; + % A PDB,)Penjelasan Pasal 44 ayat (2) :Formula perhitungan Upah minimum:UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % A PDBt )Keterangan:UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.UMt : Upah minimum tahun berjalan.Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yanglalu sampai dengan periode September tahun berjalan.A PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yangdihitung dari pertumbuhan

Bahwa Rekomendasi usulan besaran upah minimumKabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota,diharapkan mengacu pada satu nilai tertentu denganmenggunakan formula perhitungan sebagaimana diaturdalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2015 tentang Pengupahan;d.

Namun hanya rekomendasi dari Bupati Tangerang danWalikota Serang yang tidak menggunakan formula perhitungan UpahMinimum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahandikarenakan dalam = rekomendasinya menggunakan adjusment(penyesuaian).

(satu juta rupiah);

denganmemperhatikan kebutuhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim sepakatmenetapkan serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2(dua) orang anak minimal sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan danbiaya kesehatan dengan perhitungan

); Nafkah iddah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiapbulan sehingga berjumlah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratusHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 1661/Pdt.G/2018/PA.Grtribu rupiah) selama masa iddah; Menetapkan Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Gian KhoerulAzam (10 tahun), Gilbran Setia Arrayan (8 tahun), dan Gieswa RayaniIndrawan (1 tahun) sekurangkurangnya sebesar Rp 750.000, (rujuhratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan perhitungan

1.Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pal tanggal 23 Agustus 2019 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;2.Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;3.Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembali uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan dengan rincian sebagai berikut : Penggugat I Musliani:UangPesangon2x2xRp.2.903.000,00

strong>:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja sejak 25 Februari 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sejumlah Rp5.761.351,00 (Lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan perhitungan

layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak:1 perempuan, umur 20 tahun2 perempuan, umur 17 tahun3 lakilaki, umur 15 tahun4 lakilaki, umur 12 tahunsekarang berada dalam asuhan Tergugat;4 Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2014, ketenteraman rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untukdirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:1 Bahwa Tergugat tidak layak dan sering perhitungan

dalil gugatan angka 3, Tergugat membenarkan bahwa daripernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;Bahwa tentang dalil gugatan angka 4, Tergugat membantah bahwa tidak benarsejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 1999;Bahwa tentang dalil gugatan angka 4.1, Tergugat membantah bahwa tidak benarTergugat tidak layak dan sering perhitungan

Hal tersebut disebabkan karenaTergugat tidak layak dan sering perhitungan dalam memberikan uang belanja terhadapPenggugat, Tergugat seorang temperamental dan sering marahmarah tanpa sebab yangjelas, jika Tergugat dalam keadaan marah, Tergugat selalu menghina, mencaci dan memakiPenggugat dengan katakata kasar, sering mempermasalahkan halhal kecil menjadi besarserta jika Tergugat marah selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat dengankatakata kasar.

pada tanggal 12 Juni 2014.Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) oranganak;Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihandan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalahkarena Tergugat tidak layak dan sering perhitungan

Jumlah (a.1s/d a.5)55.874.608.61555.874.608.615 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN Cc.Jumlah seluruh penyerahan (a+b)55.874.608.61555.874.608.615 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri5.587.460.8645.587.460.864 b.Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3.351.114.5823.554.012.6311(202.898.049) b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 202.898.049 202.898.0493 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)d. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 202.898.049 202.898.049Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 81.159.219 81.159.219b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0c Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 183A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

Ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf g dan pasal 9 ayat (8) huruf (f) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di atasdengan alasan sebagai berikut:Bahwa penjelasan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding di atas butir (a)sampai dengan (c) adalah sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding dalamSurat Banding untuk PPh Badan, seperti diuraikan di bawah ini;Perhitungan (formula) Pembebanan Marketing Expense:Bahwa perhitungan

Jumlah seluruh penyerahan 55.874.608.615 55.874.608.615 55.874.608.615 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut 5.587.460.864 5.587.460.864 5.587.460.864 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka Pajak yang sama =b.2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 3.351.114.582 3.351.114.582 3.554.012.631 (202.898.049)b.3. STP (pokok) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.033.448.233 2.033.448.233 2.033.448.233 b.5. Lainlain 0 0 0 =b.6.

Putusan Nomor 1916/B/PK/PJK/2017Plaza, Plaza Merein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7678,Jakarta Selatan 12910 dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak

SK.MEMPERINDAGNo.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07 Februari 2007 tentang1313penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH sertaPeraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10Agustus 1999 tentang tarif atas jenis PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada DepartemenKehutanan dan Perkebunan dan peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei2007 tentang petunjuk tekhnis tata cara pengenaan,pemungutan, dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebagai berikut: Kayu bulat jenis

meranti PSDH : Rp. 60.0004/M3.Dan demikian dapat dilakukan perhitungan sebagaiberikut:Untuk kayu accasia sebanyak 138 batang dengan jumlahkubikasi sebanyak 56,904 M3 dapat terpungut sebesar.1.

DR 5,2000 M3 x 2 x USS 113,848 (kurs jual dollarper tanggal 25 Maret 2013 adalah Rp 9.679 dandidapat jumlah DR dalam rupiah sebesar Rp1.409.262 (satu juta empat ratus sembilan ribu duaratus enam puluh dua rupiah)berdasarkan perhitungan tersebut didapat totalkerugian negara sebesar Rp 2.033.262 (dua juta tigapuluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).Bahwa ada perbedaan pengaturan Dokumen Peredaran HasilHutan, yaituHasil hutan yang berasal dari hutan Negara diatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan

sebagaiberikut:Untuk kayu accasia sebanyak 138 batang dengan jumlahkubikasi sebanyak 56,904 M3 dapat terpungut sebesar.L.PSDH 5,2000 M3 x Rp 60.000 adalah Rp 624.000 (enamratus dua puluh empat ribu rupiah)DR 5,2000 M3 x 2 x USS 113,848 (kurs jual dollarper tanggal 25 Maret 2013 adalah Rp 9.679 dandidapat jumlah DR dalam rupiah sebesar Rp171.409.262 (satu juta empat ratus sembilan ribu duaratus enam puluh dua rupiah)e berdasarkan perhitungan tersebut didapat totalkerugian negara sebesar Rp 2.033.262

Erdianto, terdakwahanya bertugas mengangkut dari pinggir sungai di Kapou danmembawanya ke rumah Erdianto;Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli YusufS. Gomes, S.Hut., dari seluruh hasil hutan ataupun kayuyang diangkut terdakwa secara tanpa izin tersebut, negaraseharusnya memperoleh penerimaan sebagai berikut1.

untukpengadaan' sistem derek itu hanyalah kurang lebih sebesarRp 97.405.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah)termasuk Ppn+Pph serta asumsi keuntungan sebagaimana buktipembayaran dari PT Sande Jaya Karoseri, dengan demikian saksi Ir.Pandijanto Malik masih ada sisa uang yang tidak digunakan untukpengadaan sistem derek itu kurang lebin sebesar Rp 184.663.181,00(seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratusdelapan puluh satu rupiah) sesuai dengan perhitungan

yang dilakukan olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) PerwakilanPropinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan di dalam surat BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Perwakilan PropinsiJawa Barat Nomor: S1212/PW10/5/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihalLaporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TindakPidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Kendaraan Unit Derek pada DinasPerhubungan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2004 ;Bahwa sisa uang yang tidak digunakan untuk

Pandijanto Malik selaku Direktur CVPutra Domas (diajukan dalam berkas perkara terpisah), telah merugikankeuangan negara Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi sebesarRp 184.663.181,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enampuluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaktidaknyakurang lebih sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan kerugiankeuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKB) Perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagaimana

No. 1526 K/Pid.Sus/2008keuangan negara Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi sebesarRp 184.663.181,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enampuluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaktidaknyakurang lebih sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan kerugiankeuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKB) Perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagaimana yangdituangkan di dalam surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKB

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2017Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa untuk Masa PajakSeptember 2009 dengan Nomor 00085/207/09/651/11 tanggal 25 Februari2011, maka dengan ini Pemohon Banding ajukan Banding dengan uraiansebagai berikut:1.Pemeriksa melakukan koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp108.647.862,00dengan penjelasan koreksi karena proyek Joint Operation yang belumdilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN:sehingga menurut perhitungan pemeriksa, adalah sebagai berikut: Ursin

Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu 0,00 0,04.728.063.418,00 4.728.063.418,0Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar(4.636.448.191 ,00)(4.527.800.329,00 Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya4.636.448.191,004.636.448.191,0 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0,00 108.647.862,0Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00 0,0b.

Jumlah modal dan seterusnya;Bahwa dengan dikenakannya lagi PPN atas Joint Operating oleh pemeriksamaka telah terjadi pengenaan double atas PPN sehingga mengakibatkanadanya double pembayaran, oleh karena kesalahan tersebut maka koreksiyang dilakukan oleh pemeriksa harus dibetulkan;sehingga menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: wraan Sebelum SetelahPembetulan PembetulanPajak Keluaran Dipungut Sendiri 91.615.227,00 200.263.08Pajak Keluaran Dipungut oleh Pemunggut PPN 327.272.727,00

Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu 0,00Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 4.728.063.418,00 4.257.953.55Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (4.636.448.191,00) (4.057.690.463,Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya PPN Kurang / 4.636.448.191,00 4.057.690.46(Lebih) BayarSanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00b.

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2017 Perhitungan PPN yang kurang bayar (4.636.448.191,00) (4.527.800.329,00)Kompensasi ke Masa berikutnya 4.636.448.191,00 4.636.448.191,00108.647. SO) oePPN yang kurang (lebih) dibayar Sanksi 0,00 108.647.862,00AdministrasiKenaikan Pasal 13(3)KUP 0,00 108.647.862,00108.647.108.647.

Suprapto Nomor150 Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, KabupatenIndramayu;Sampai dengan adanya perhitungan yang tetap dan pasti (fixed) yangdisepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat;Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet, banding dan kasasi;6.

Suprapto Nomor 150 KelurahanKarangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;Sampai dengan adanya perhitungan yang tetap dan pasti (fixed) yangdisepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat;Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biayaperkara ini, yang diperhitungkan sebesar Rp1.149.000,00 (satu juta seratusempat puluh sembilan ribu rupiah);6.

Putusan Nomor 212 K/Pdt/2015menunda lelang sampai dengan adanva perhitungan tetap dan pasti yangdisepakati antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Para Tergugat(Pemohon Kasasi dkk). Padahal perhitungan jumlah hutang tersebut sejakawal sudah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit yaitu harus sesuaidengan "Catatan Bank/Rekening Koran", dan catatan Bank tersebutmerupakan bukti yang nyata dan sempurna.

Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, maka sangat tidak berdasarhukum Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi "agarPemohon Kasasi menunda lelang sampai dengan adanya perhitungan tetapdan pasti (fixed) yang disepakati antara Penggugat (Termohon Kasasi) denganPara Tergugat (Pemohon Kasasi)";Putusan Judex Facti tersebut telah salah menerapkan hukum karena JudexFacti telah memutuskan agar Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasimelakukan perhitungan dan kesepakatan ulang mengenai besarnya

Bahwa sekitar tahun 2019 terjadi lagi percekcokan dan pertengkarandi sebabkan karena penggugat meminta uang belanja, dan tergugatmarah diminta uang belanja dan tergugat sangat perhitungan masalahuang belanja kepada Penggugat, terkadang uang diberi kepadaPenggugat yang sudah dibelanja untuk keperluan rumah tangga dicaricari kembali dan sejak mulai awal pernikahan penggugat dan tergugat,tergugat sudah perhitungan soal uang belanja sampai dengan tahun2020;7.

Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/18/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/IX/2013 Tanggal 2 September 2013; 45. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 3 September 2013; 46. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.09.04/17/ PPK-IR.

RW-II/XII/ 2013 Tanggal 30 Desember 2013; 106. 1 (satu) lembar photo copy Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Tanggal 30 Deseber 2013; 107. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-154 /XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013; 108. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 6-1-2014;109. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak; 110. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kontrak; 111. 1 (satu) lembar photo copy

Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU.09.04/24/PPK-IR/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013; 127. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.09.04/23/PPK-IR.II/ SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013; 128. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Termin III Nomor : 204/SPTRM-PB/GKN /XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013; 129. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Pembayaran Nomor : PB0021000113 Tanggal 19 Desember 2013; 130.

Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/05/PPK.IR.II/SNVT-BBWSC3/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013; 155. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU. 09.04/05/PPK-IR.II/ SNVT-BBWSC3/V/2012 Tanggal 30 Mei 2013: 156. 2 (dua) lembar photo copy BA Prestasi Pekerjaan Nomor : KU. 09. 04/05/PPK.IR.II/SNVT-BBWSC3 /V/2013 Tanggal 31 Mei 2013;157. 1 (satu) lembar photo copy Surat permintaan Pembayaran Tanggal 4-5-2013 Nomor : 00087/498022/ 2013 Sebesar Rp

Cilemer Tahun 2011 ; 40. 2 (dua) lembar Tabel Perhitungan Mutual Check Satu (MC-1) pekerjaan Pembangunan tanggul normalisasi dan pembuatan jetty S. Cilemer ; 41. 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pekerjaan Cor Beton K-350 Teratai- Banten lama (pertanggal 6 Agustus 2011) ; 42. 3 (tiga) lembar Perhitungan Komitmen, Perhitungan Pengeluara; 43. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT.

Srg.4.340.At.42.43.44,45.46.47.48.49.2 (dua) lembar Tabel Perhitungan Mutual Check Satu (MC1)pekerjaan Pembangunan tanggul normalisasi dan pembuatanjetty S. Cilemer ;5 (lima) lembar Laporan Hasil Pekerjaan Cor Beton K350Teratai Banten lama (pertanggal 6 Agustus 2011) ;3 (tiga) lembar Perhitungan Komitmen, Perhitungan Pengeluara;1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT.

Gunakarya Nusantara dikenakan SanksiDaftar Hitam.Bahwa sepengetahuan Saksi progress perhitungan 99,42 % kurang0.58 % adalah kesalahan perhitungan dan progress tersebut tidak dipakai.Halaman 143 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2014/PN.

Bahwa untuk melakukan Metode perhitungan volume pekerjaan yaitudengan perhitungan matematis dasar bentuk persegi empat (panjang xlebar x tebal), dan trapezium (panjang x lebar sisi atas+lebar sisi bawahX % tinggi).

Cilemer Tahun2011 ;2 (dua) lembar Tabel Perhitungan Mutual Check Satu (MC1) pekerjaanPembangunan tanggul normalisasi dan pembuatan jetty S. Cilemer ;5 (lima) lembar Laporan Hasil Pekerjaan Cor Beton K350 Teratai Bantenlama (pertanggal 6 Agustus 2011) ;3 (tiga) lembar Perhitungan Komitmen, Perhitungan Pengeluara;1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT.

Cilemer ;5 (lima) lembar Laporan Hasil Pekerjaan Cor Beton K350Teratai Banten lama (pertanggal 6 Agustus 2011) ;3 (tiga) lembar Perhitungan Komitmen, Perhitungan Pengeluara;1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT. WijayandaruUtama Paket Pembangunan Jalan Sindang Heula TahunAnggaran 2012 ;Halaman 247 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2014/PN.

Muhammad Syafii Antonio M.Ec.Bahwa Penetapan Nilai Pokok Per akhir Tahun 2008 sebesar Rp69.111.339.304 plus Cadangan Bagi Hasil ditetapkan Rp10.336.700.896, ditahun 2008/2009 telah dilakukan secarasepihak, sehingga tidak transparan dan tidak berkeadilan sertatanpa adanya suatu rasional perhitungan secara professionalyakni mempresentasikan dalam format Mutasi Kredit YangTrasnsparan & Prudent Sesuai Lazimnya Prinsip Perbankan Umumdan Syariah yang dapat di formulasikan sebagai berikut : (1) PERHITUNGAN

NILAI KREDIT adalah Nilai Kredit Akhir = NilaiKredit Awal ditambah (+) Nilai Penambahan Kredit Barudikurangi () Pembayaran Kredit. (2) PERHITUNGAN BUNGA (Bank Konvensional) Vs BAGI HASIL(Bank Syariah): e BUNGA BANK KONVESNIONAL = ..% X KREDIT AWAL ; Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 474/Padt.G/2017/PN.

Perhitungan ini tidak dikenal dan haram hukumnya dalamPerbankan Syariah.e BAGI HASIL BANK SYARIAH ; Karena Akad Kredit Syariahini berdasarkan Musyarakah maka seharusnya dikenakanpola Bagi Hasil. Bagaimana Rasional Perhitungan Bagi Hasil Versi Tergugatsesual fakta nya yang wajib dilaksanakan dengankonsekwen, konsisten dan Khafa ?

Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : Cara Perhitungan Yang Lazimdalam Dunia Perbankan, diberi tanda P6;7. Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : Cara Perhitungan Yang Lazimdalam Dunia Perbankan Syariah Bila Terjadi Gagal Usaha, diberi tanda PGj8.

Bukti surat P6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : CaraPerhitungan Yang Lazim dalam Dunia Perbankan;Menurut Penggugat membuktikan ilustrasi perhitungan yang lazim dalamdunia perbankan.7. Bukti Surat P7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : CaraPerhitungan Yang Lazim dalam Dunia Perbankan Syariah Bila TerjadiGagal Usaha;Menurut Penggugat membuktikan ilustrasi perhitungan yang lazim dalamdunia perbankan syariah bila terjadi gagal usaha;8.