SPJsusulan sebagai tindak lanjut hasil temuan BPKRI telah disampaikan olehTerdakwa kepada Kepala Bawasda Kabupaten Jayapura pada tanggal 31 Oktober2008 sebesar Rp 3.199.072.300, (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan jutatujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sesuai berita acara penyerahan SPJ TahunAnggaran 2006 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenJayapura.

;e TRD3 : Berita Acara Penyerahan SPJ TA 2006 Sekretariat DPRDKabupaten Jayapura tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKRIsejumlah Rp 3.199.072.300,;Hal. 31 dari 44 hal. Put.

Situbondo, data sementara menunjukan bahwa ada indikasipenyalahgunaan dana bergulir yang harus dipertanggungjawabkan oleh PengurusUPK saat itu, dan melaporkan temuan tersebut kepada BKAD, BPUPK, PJOK,Fasilitator Keuangan Kabupaten (Santo Eko Nugroho) dengan data sementara desa Juglangan dengan perincian sebagai berikut : 25 WwW WNKetua UPK Rp. 25.959.500,Bendahara Rp. 2.990.000,Sekretaris UPK Rp. 2.261.700,Kasir Rp. 21.963.400,Dan dari hasil ini akan berkembang kepada desadesa yang lain di kecamatan

PenanggungjawabPJOK dan didampingi FK ; e Bahwa sampai per tanggal 31 desember 2014 sesuai temuan tim penanganan masalahjumlah total yang menjadi tanggung jawab Sdr.

tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada yangbersangkutan dan telah dibuatkan Berita Acara klarifikasinya sedangkan upayayang bersangkutan saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu dana tersebut oleh yangbersangkutan dipergunakan untuk apa saja saksi tidak tahu ; eBahwa Yang membuat laporan tersebut adalah saksi sendiri dan laporan tersebutbenar adanya ; e Bahwa sampai per tanggal 31 desember 2014 sesuai temuan tim penanganan masalahjumlah total yang menjadi tanggung jawab Sdr.

Tangguh Hendrawan ) dengan keputusan rapatuntuk melakukan indentifikasi kepada seluruh kelompok simpan pinjamsekecamatan Panji dengan melipatkan petugas KPMD (Kader PemberdayaanMasyarakat Desa) yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPMD untuk melakukanpengecekan kepada masingmasing kelompok simpan pinjam sekecamatan Panjilalu hasil temuan dari KPMD yang menemukan adanya selisih dana simpan pinjamantara data pada kelompok dengan data di UPK yang selanjutnya temuan tersebutdilaporkan kepada lembaga

IPSRS Kepada Direktur RSUDtanggal 21 bulan Januari 2013 perihal sinkronisasi genset baru denganyang lama ;1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September2011 ;1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan PemeriksaanBPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012beserta

Nomor 432 K/PID.SUS/201639.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September2011 ;1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan PemeriksaanBPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012beserta komentarnya ;1 (satu) bundel

Nomor 432 K/PID.SUS/2016"Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian suatutindak pidana korupsi, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasidengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi denganinstansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKPdan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan memintabahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsiyang sama dengan itu.

Nomor 432 K/PID.SUS/201639.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September2011 ;1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan PemeriksaanBPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012beserta komentarnya ;1 (satu

Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), sangat jelasmenyebutkan bahwa jika ada temuan kesalahan termasukkesalahan yang menimbulkan kerugian Negara, maka tidak sertamerta kesalahan atau penyalahngunaan wewenang tersebutmemberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana korupsidapat melakukan penyelidikan dan penyidikan;8.7.Bahwa faktanya adalah Pemohon tidak pernah dipersalahkan olehaparat pengawasan intern pemerintah, dan itulan sebabnyaTermohon tidak berwenang menetapkan Pemohon

/47.Insp.P/MU/2020tertanggal 9 April 2020, menjelaskan bahwa "terdapat proses pengadaanbarang dan jasa Pemerintah yang telah sesuai dengan mekanismesesuai ketentuan yang berlaku;8.2.Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahProvinsi Maluku Utara Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Perwakilan Maluku Utara Tahun 2020 Nomor:12.B/LHP/XIX.TER/6/2020, Tanggal 15 Juni 2020 dan Nomor:12.C/LHP/XIX.TER/6/2020, Tanggal 15 Juni 2020, dengan hasil bahwatidak ada temuan

Dan ketentuan Pasal 20 Ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) sangatjelas menyebutkan bahwa jika ada temuan kesalahan termasuk kesalahanyang menimbulkan kerugian Negara, maka tidak serta merta kesalahan ataupenyalahgunaan wewenang tersebut memberikan kewenangan kepadaPenyidik Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan Penyelidikan danPenyidikan.

2020 tertanggal 9 April 2020,menjelaskan bahwa Terdapat Terdapat Proses Pengadaan Barang dan JasaPemerintah yang Telah Sesuai Dengan Mekanisme Sesuai Ketentuan YangBerlaku (halaman 12 angka 8.1).Laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan keuangan pemerintah daerahprovinsi maluku utara tahun 2019 oleh badan pemeriksa keuangan RIPerwakilan Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 12.B/LHP/XIX.TER/6/2020,tertanggal 15 Juni 2020 dan Nomor 12.C/LHP/XIX.TER/6/2020, tertanggal 15Juni 2020, dengan hasil bahwa tidak ada temuan

BPRmendapat temuan adanya uang muka biaya sebesar Rp.190.000.000, dan keuangan hasil lelang jaminan An. H.MAKRUS ZEIN yang seharusnya menjadi hak PD. BPR ternyatatidak masuk ke rekening PD. BPR;Bahwa besarnya keugian PD. BPR adalah sebesar Rp.236.246.786 dan uang muka biaya yang sebelumnya dikeluarkandari kas PD. BPR daro pos UMB sebesar Rp. 190.000.000,ternyata tidak dikembalikan;Bahwajika uang tersebut diambil dari pos UMB, makaseharusnya juga dikembalikan ke pos UMB;Bahwa PD.

BPRmendapat temuan adanya uang muka biaya sebesar Rp.190.000.000, dan keuangan hasil lelang jaminan An. H.MAKRUS ZEIN yang seharusnya menjadi hak PD. BPR ternyatatidak masuk ke rekening PD. BPR;Bahwa keugian PD. BPR sebesar Rp. 236.246.786 dan uangmuka biaya yang sebelumnya dikeluarkan dari kas PD. BPR daripos UMB sebesar Rp. 190.000.000, tidak dikembalikan;Bahwa jika uang tersebut diambil dari pos UMB, makaseharusnya juga dikembalikan ke pos UMB;Bahwa PD.

No. 180/Pid.S us/TPK/2016/PN.S bymerupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. sesuai Pasal 6Perda Kota Kediri Nomor 8 tahun 2002 tentang PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri tanggal 24 April2002.Bahwa Setelah ada temuan dari Direktur utama PD BPR kotaKediri yang baru sehubungan kekurangan uang hasil lelangsebesar Rp. 190.000.000 dan selanjutnya Dewan pengawasdengan Direktur Utama yang baru Sdri ATIK mengadakanpertemuan dengan TRI WASPODO tetapi tidak hadir dan hasilkeputusannya Sdra

Bahwa Setelah ada temuan dari Direktur utama PD BPR kotaKediri yang baru sehubungan kekurangan uang hasil lelangsebesar Rp. 190.000.000 dan selanjutnya Dewan pengawasdengan Direktur Utama yang baru Sdri ATIK mengadakanpertemuan dengan TRI WASPODO akan tetapi Tidak hadir danhasil keputusannya Sdra TRI WASPODO segera mengembalikankekurangan uang hasil lelang sebesar Rp. 190.000.000 akantetapi sampai saat ini Sdr TRI WASPODO tidak pernahmengembalikan. Bahwa Nomor rekening BCA 2980301063 an.

dankemasyarakatan di desa ;b Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September2001 tentang Pedoman penyimpanan dan pengeluaran uang tunaikas desa di Kabupaten Klaten, putusan pertama angka 4 dan 5,yang menyatakan : NOURAIAN JUMLAH Penyimpangan uang kas Desa Kraguman Rp201.099.698,00yang dipergunakan untuk kepentinganpribadi Terdakwa sebagaimanapenghitungan kekurangan saldo kasdalam pembukuan administrasi keuanganDesa Kraguman periode 21 September2007 sampai dengan 31 Mei 2010berdasarkan temuan

Putusan Nomor 181 K/PID.SUS/2014 3) Uang hasil sewa tanah kas desa untuk Rp90.000.000,00SPBE yang tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaanyaoleh Terdakwa sejumlahRp145.500.000,00 dan telahdiperhitungkan dalam penghitungankekurangan saldo kas Desa Kragumansejumlah Rp201.099.698,00 yangdipergunakan untuk kepentingan pribadioleh Terdakwa selaku Kepala DesaKraguman sebagaimana temuan hasilpemeriksaan Inspektorat PemerintahKabupaten Klaten di Desa Kraguman.b.

selaku Kepala Desa Kraguman dalam kurunwaktu Bulan Mei 2007 hingga bulan Juni 2011 lebih kurang sejumlahRp395.893.608,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilanpuluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah), dengan perincian: NOURAIANJUMLAH Penyimpangan uang kas Desa Kragumanyang dipergunakan untuk kepentinganpribadi Terdakwa sebagaimanapenghitungan kekurangan saldo kasdalam pembukuan administrasi keuanganDesa Kraguman periode 21 September2007 sampai dengan 31 Mei 2010berdasarkan temuan

melunasikekurangan pembayaran sampai denganwaktu jatuh tempo yang disepakti, lebihkurang sejumlah2) Diserahkan kepada saksi Sartonosebagai jasa pencari tanah sawah lebihkurang sejumlah3) Uang hasil sewa tanah kas desa untukSPBE yang tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaanyaoleh Terdakwa sejumlahRp145.500.000,00 dan telahdiperhitungkan dalam penghitungankekurangan saldo kas Desa Kragumansejumlah Rp201.099.698,00 yangdipergunakan untuk kepentingan pribadioleh Terdakwa selaku Kepala DesaKraguman sebagaimana temuan

Dan di buatlah Rekapitulasi Koreksi , pada saat rekapitulasikoreksi tersebut ditemukan adanya temuan perbedaan suara namunitu hanya sebagai data pembanding yang akan dibawa pada plenorekapitulasi terouka KPU Provinsi Sumsel lanjutan, namun pada saatpleno Rekapitulasi lanjutan KPU Musi Rawas tidak membawa hasilrekapitulasi Koreksi dan hasil rekapitulasi DA.1 sesuai rekomendasiBawaslu, justru Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas an.

Saksi menjabat sebagai Anggota DivisiPengawasan , berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Bawaslu ProvinsiSumatera Selatan sesuai dengan Nomor : 08/SK/ BAWASLU /SUMSEL / 2012 tanggal 22 Nopember 2012.Bahwa Saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagaiPanwaslu adalah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu diantaranya mengawasi tahapan pemilu,menerima laporan dan meneruskan laporan / temuan dugaanpelanggaran pidana Pemilu kepada pihak Kepolisian.Bahwa Yang menjadi temuan

Pada saat rekapitulasikoreksi tersebut ditemukan adanya temuan perbedaan suara. Namun ituhanya data yang tidak dapat digunakan sebagai objek hukum, karenatidak ditandatangani semua pihak, yaitu dari KPU, Bawaslu, dan saksisaksi.

SUPRIYADI, Sdr EFRAN dan SdrHIDAYAT, ketiganya merupakan Komisioner KPU Musi Rawas, setelahdibuka KPU membacakan DA.1 yang ada dalam kotak suara, saat ituKPU Musi Rawas membacakan, dan saksi mengoreksi yang dibacakanoleh KPU Musi Rawas. dan dibuatlan Rekapitulasi Koreksi, Pada saatrekapitulasi koreksi tersebut ditemukan adanya temuan perbedaan suaranamun itu hanya sebagai data pembanding yang akan di bawa padapleno rekapitulasi terouka KPU Provinsi Sumsel lanjutan, namun padasaat pleno rekapitulasi

Surat seperti buku tabungan merupakan tindak pidanapenipuan atau Penggelapan, sehingga bukti tersebut tidak relevan sebagaibukti untuk mendakwa Terdakwa sebagai pelaku penerima Gratifikasi.Selama persidangan banyak sudah para saksi yang diperiksa, tidakseorangpun mampu membuktikan dan melihat, mendengar, melakukanpebuatan dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi MARKUBIK(tersangka dalam kasus lain), untuk mempengaruhi penyelidikan/penyidikanyang dilakukan oleh saksi SAMINGAN (Selaku penyidik temuan

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaanterhadap temuan ribuan Hp illegal tersebut diketahui bahwa jumlah hpyang ditemukan adalah sebanyak 3.960 (tiga ribu Sembilan ratusenam puluh) unit Hp illegal merek Xiami yang terdiri dari 2 jenis yaituMI Note 3 dan MI REDMI 3S. (selanjutnya dalam penyitaan olehPengadilan Negeri Bengkayang diketahui jumlah unit hp yang disitaadalah 3.902 (tiga ribu Sembilan ratus dua) unit hp).Fakta ini didukung dengan alatalat bukti berupa:a. Keterangan saksisaksi:1.

Namun saksiMARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) tidak bersedia untuk menemui saksiSAMINGAN dan meminta bantuan terdakwa untuk mengkondisikandan twrknmunikasi dengan saksi SAMIN( )AN agar dapatmengamankan temuan ribuan unit hp tvrsu'but agar perkara tersebuttidak jadi naik ke tahap berikutnya dan dapat diselesaikan dibawahtangan.Fakta ini didukung dengan alatalat bukti berupa:a. Keterangan saksiSsaksi;1. Samingan Bin Wakijo (Alm);2. Fitriyanto;3.

Bahwa benar saksiMARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) meminta bantuan kepadaterdakwa untuk dapat mengamankan temuan hp illegal tersebutagar perkara tersebut tidak jadi naik ke tahap berikutnya dan dapatdiselesaikan di bawah tangan.3. Bahwa benar untuk mengamankan temuan hp illegal tersebutterdakwa menginformasikan pada saksi MARKUBIK Bin MUDIRAN(Alm) bahwa saksi MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) dapat menebushp illegal tersebut dengan uang sebesar Rp 300.000.000,(tiga ratusjuta rupiah).

Merauke Rayon Jaya hingga saat ini belum melaksanakantata batas areal kerjanya ;Menimbang, bahwa hasil temuan Tim adalah berbeda dengan faktasebagaimana disampaikan oleh keterangan Saksi Penggugat bernama KanisiusBasikbasik (Kepala Marga tanah Hak Ulayat Kampung Selauw), Felix Kaizei(warga adat Kampung Selauw) dan Agus Sujono (Kepala PerencanaanPT.

XVII Jayapura ;Menimbang, bahwa temuan ini ditindaklanjuti Penggugat sesuaiBukti P42 (Surat Nomor : 005/MRJ/XV2012 tanggal 08 Nopember 2012)Perihal : Laporan Rencana Kerja Operasional Perusahaan An. PT MeraukeRayon Jaya kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan kementerianKehutanan Republik Indonesia ;2) Pemeriksaan Lapangana. Tim melakukan pemeriksaan kegiatan PT. Merauke Rayon Jayamelalui Kampung Aiwat, Distrik Subur, Kab.

Boven Digulsampai dengan titik koordinat S 06 47 03,2 E 140 20 37,2karena tidak ada akses untuk menuju lokasi areal kerja PT.Merauke Rayon Jaya ;Menimbang, bahwa terhadap hasil temuan ini oleh tim dalampersidangan tanggal 10 Februari 2014 terdapat 2 (dua) keterangan fakta yangberbeda.

bahwa berdasarkan peraturan tersebut Majelis Hakimmenilai telah tepat dan berdasarkan hukum kewenangan Tergugat dalammenerbitkan Obyek Sengketa sebagai pelaksanaan tugasnya di bidangkehutanan ;Menimbang, bahwa untuk pengujian aspek prosedural formil, melaluiseluruh kajian fakta hukum diatas dan khususnya pertimbangan poin 6sampai 10, Majelis Hakim berpendapat terdapat cacat juridis oleh karenadalam menerbitkan Obyek Sengketa (Bukti P50 = Bukti T8) Tergugat secarasepihak hanya mempertimbangkan :1) Temuan

penyelesaianPerkara iniBahwa tidak benar para Tergugat dan Turut Tergugat mengesampingkanHak asal usul Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe (Penggugat) olehkarena Fakta sejarah secara berkelanjutan di Negeri Nusaniwe tidak pernahtercatat dan tertulis Mata Rumah/Marga Wattilete adalah Mata RumahParentah akan tetapi diketahui secara umum Notair Feiten di NegeriHal 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020PN.AmbNusaniwe MATA RUMAH PARENTAH adalah Mata Rumah/Marga deSoysa dan berdasar Fakta dan Temuan

soa Antong Latu.Bahwa Pertemuan 1 (Satu) kali dengan soa Tutu Arong;Bahwa ada pertemuan dengan 4 (empat) soa dan yang berbicara KetuaTim dan Sekertaris;Bahwa pada setiap pertemuan soa keberatan karena kebetulan saksitinggal berdekatan dengan tempat pertemuan jadi saksi sering ikutpertemuan tetapi saksi duduk diluar;Bahwa dalam melaporkan hasil faktafakta yang ditemukan oleh tim,Semua marga yang tergabung dalam satu soa artinya bergeliran di undang;Bahwa hasil keberatan Soa tidak mengakui hasil temuan

saja;Bahwa perwakilan masingmasing soa pada saat pertemuan dengan Timperneg itu ada komplen dalam bentuk lisan;Bahwa saksi tidak tahu dari marga Wattilete yang komplen dalam bentuktulisan;Bahwa saksi dengar dari tim perneg bahwa mereka akan menyerahkandokumen pembuktian berdasarkan apa yang mereka temukan untukdiserahkan kepada saniri negeri dan dibahas dengan pemerintah negeri,tetapi selebinnya saks tidak tahu;Bahwa Tim presentasi di depan masyarakat, yang prsesentasi itu yangsaksi ikuti hasil temuan

diNegeri Nusaniwe kepada Marga/Mata Rumah Wattilete adalah KAPITANdan bukan Raja;Bahwa tidak benar para Tergugat dan Turut Tergugat mengesampingkanHak asal usul Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe (Penggugat)oleh karena Fakta sejarah secara berkelanjutan di Negeri Nusaniwetidak pernah tercatat dan tertulis Mata Rumah/Marga Wattilete adalahMata Rumah Parentah akan tetapi diketahui secara umum Notair Feitendi Negeri Nusaniwe MATA RUMAH PARENTAH adalah MataRumah/Marga de Soysa dan berdasar Fakta dan Temuan

Hakim PTUNSurabaya menyebutkan bahwa:Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhipermohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahandan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenanganuntuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihakpihak lainnyadalam kasus a quo sepenuhnya ada pada pihak kepolisian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in lite tidakmemenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan

Putusan Nomor 18/G/2017/PTUNJKT.Kementerian/Nasional sifatnya, Kejaksaan akan meminta BPK untukmengaudit; Bahwa untuk penentuan hukumnya penyidik yang menentukan, BPKPhanya melengkapi atas temuan tersebut; Bahwa berdasarkan hasil temuan, alat bukti dan keterangan Ahli, makaDastua Gultom ditetapkan menjadi Tersangka; Bahwa pada saat meminta BPKP untuk membantu menghitung kerugiankeuangan negara terlebih dahulu telah ada penghitungan kasar olehpenyidik; Bahwa auditorauditor BPKP telah di periksa sebagai

IndividualMenimbang, bahwa didalam Putusan PTUN Surabaya Nomor160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 februari 2014 (bukti T40) Jo PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor 129/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal3 September 2014 (bukti T41) dan tidak diajukan kasasi sehingga telahberkekuatan hukum tetap (BHT) diperoleh kaidah hukum sebagai berikut :Menimbang, bahvwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelishakim berpendapat bahwa obyek sengketa in litis tidak memenuhi unsurindividual karena hanya bersifat temuan

Rensky Anugerah Perkasa ;bahwa hasil pemeriksaan tim dari Itjen Kementrian PU, ada temuan berupa keterlambatanpekerjaan, dari temuan tersebut, penyedia jasa diperintahkan untuk melakukanpembayaran, dari laporan yang saksi terima, pihak penyedia jasa telah membayar finaltitersebut, dengan adanya pembayaran finalti tersebut, pekerjaan telah selesai;bahwa Retensi (jaminan pemeliharaan) sudah dilakukan yaitu untuk melakukanpemeliharaan, masa Retensi selama 6 bulan selama masa Retensi ada dilaksanakanpekerjaan

Sunaryo, kenyataannya yang melaksanakanpekerjaan tahun 2010 adalah Riza Darmawan ;Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, ada dilakukan addendum mengenaibeton bertulang, mengenai tempat permainan anak dan lainlainnya, pada tahun 2010ada temuan diantaranya terdapat perubahan tempat pejalan kaki yang semula batualam diganti menjadi lantai keramik, terdapat tambahan pekerjaan komponenpekerjaan kolam air mancur, dan lainlain, temuan tahun 2010 yang saksi maksudkansebagaimana yang saksi terangkan

dalam BAP pada point 7, Temuan tersebut bukansaksi yang menulisnya dalam laporan, tetapi konsultan pengawas yang menulisnyadalam laporan harian, mingguan, bulanan, dan saksi hanya mengetahuinya;Bahwa Laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas, saksi lakukan cross check dilapangan dan telah sesuai;Bahwa Tahun 2009 adanya pembayaran 100 %, karena berdasarkan laporan pengawasdi lapangan bahwa pekerjaan telah selesai, dan juga berkaitan dengan TahunAnggaran sudah mau berakhir, dan saat itu ada dikenakan

Naman terdaftar dalam buku registertanah yang terdapat di Kantor Desa Pusaka Rakyat;28.Bahwa hal ini sejalan dengan hasil temuan pihak kepolisian atas laporanPenggugat pada Bareskrim Polri sesuai dengan Laporan Polisi NomorTBL/528/XII/2010/Bareskrim tertanggal 29 Desember 2010, yang padapokoknya menemukan faktafakta hukum sebagaimana tertuang dalamSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) BareskrimPolri tertanggal 2 Maret 2012 sebagai berikut:a.

Sehingga sangat wajar apabila hasil temuan pihak kepolisian ataslaporan Pemohon Kasasi pada Bareskrim Polri sesuai dengan LaporanPolisi Nomor TBL/528/XII/2010/Bareskrim tertanggal 29Desember 2010, menyatakan:Diduga telah terjadi penjualan 2 (dua) kali oleh H. Rohimah kepadaH. Komaruddin seluas 5.000 m? dengan Girik C. 326 atas namaHj. Rohimah.

Safiudin, jugatidak terdaftar dalam buku Desa, sehingga dengan demikian penerbitansegala surat maupun hak yang timbul berdasar riwayat tanah tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum;e Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan temuan pihak Kepolisianberdasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Bareskrim Polri tertanggal 2 Maret 2012, yang menyatakanKetiga Girik milik Tergugat di atas tidak terdaftar di buku C kelurahanPusaka Rakyat, dan diduga telah terjadi penjualan 2 (dua) kali

Ke15 pemilihtersebut telah meminta maaf dan menyadari kesalahan serta sebagai wujudperdamaian dengan Penggugat, para pemilih tersebut slap dihadirkan sebagai saksidalam persidangan;Bahwa atas temuan kecurangan tersebut, penggugat pada tanggal 18 Desember2013 setelah pelaksanaan pemungutan suara, telah melaporkan kecurangan yangdilakukan oleh Tergugat I beserta para relawan tim suksesnya kepada Tergugat ITbeserta lampiran buktibukti yang telah diperoleh, agar segera dilakukanpengkajian, pengumpuian

Pemilihan KepalaDesa Cipanas pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 adalah hal yang terlalu mengadaada saja tanpa bisa membuktikan secara Hukum Kebenaranya hal tersebut diatas tentang15 orang Pemilih dari luar, maka berdasarkan hal hal tersebut gugatan Penggugat haruslahDITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA ;5 Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalam poin huruf 3 sebagaimana temuandari Pihak Penggugat adanya kecurangan pada tanggal 18 Desember 2013 pada saatpelaksanaan pemungutan suara adanya temuan

II dalam menjalan tahapantahapan telah benar dan sesuai sehingga tidakada kecurangan atau persengkongkolan sebagaimana tuduhan Penggugat selama iniadalah hal yang tidak benar karena menetapan hasil rekapitulasi telah disepakatidan ditanda tangani oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Daerah No.0O5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengakatan Dan Pemberhentian Kepala Desa telah dilasanakan sesuaiaturan yang berlaku selama ini ;Bahwa dengan adanya temuan

BaritoSelatan;e Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dilapangan waktunya + 6 bulan setelahkontrak berakhir;e Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli pada waktu itu meliputi cor beton,bobot, siring panjang dan lebar serta ketebalan jalan, namun ahli fokus pada cor beton saja; Bahwa berdasarkan temuan ahli dilapangan jalan tersebut sudah mengalamikerusakan, ada kawat yang langsung bisa diangkat karena campurannya tidak sesuai;e Bahwa menurut pengamatan ahli dilapangan ada sekitar 5 tempat /titik yangmengalami

Rony yangberhalangan;e Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli pada waktu itu meliputi cor beton,bobot, siring panjang dan lebar serta ketebalan jalan, namun ahli fokus pada cor beton saja; Bahwa berdasarkan temuan ahli dilapangan jalan tersebut sudah mengalamikerusakan, ada kawat yang langsung bisa diangkat karena campurannya tidak sesuai;e Bahwa berdasarkan temuan ahli dilapangan ada sekitar 5 tempat /titik yangmengalami kerusakan dimana kawatnya bisa dicabut dan kerusakan tersebut berkisarantara

Maikel (DPO) dan korbanmengetahuinya;Bahwa terjadinya kejadian tersebut di atas yang terjadi di Mesin ATM BankMandiri di SPBU Cilincing Kota Administratif Jakarta Utara dan di Mesin ATMBNI Raden Inten Kali Malang Kota Administratif Jakarta Timur periode bulanSeptember 2017 s.d Desember 2017;Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan temuan dari Saksiselaku pelaksana Team Investigasi pada tanggal 22 Desember 2017 yangmenemukan transaksi nasabah Bank Mandiri yang melakukan penarikan uangdi

luar negeri (dengan menggunakan kartu ATM) yaitu negara Kanada padatanggal 22 Desember 2017 yaitu nasabah bank Mandiri atas nama saksi M.Farid Wajdi selaku pemegang kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 40976628 8019 8034 dan saksi Kuswanto selaku pemegang kartu ATM BankMandiri dengan nomor 4097 6628 1670 9029;Bahwa dari temuan tersebut, Saksi melakukan pengecekan terhadap profilidentas nasabah dan riwayat penarikan nasabah dan Saksi mengetahui bahwaM.

Utr.melakukan transaksi;Bahwa selanjutnya Saksi menginformasikan temuan tersebut ke temantemaninvestigasi Bank BUMN lainnya guna melakukan pencegahan;Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2018 Saksi mendapat informasi dariteam Investigasi BNI yaitu Sdr.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan sidang di tempat lokasi Jembatan Waeriang, semuapihak bisa mencocokkan hasil temuan Saksi Ahli Pieter yang mendasarkan As BuildDrawing dengan keadaan senyatanya. Pada saat itu masih pagi hari dan kondisigelombang belum pasang sehingga bisa bersamasama bisa dilakukan pengukuran.

Sehingga dilihat dari proses kerjanya ini saja temuan Ahli tersebut sudahsepatutnya diragukan;Menimbang, bahwa ternyata pula gambar As Build Drawing tersebut mengandungkesalahan sehingga tidak menggambarkan kondisi fisik Dermaga yang sebenarnya. Gambardibuat dengan memakai gambar kontrak awal oleh Satf Kontraktor yang tidak tahu menahu,padahal kontrak sudah diubah dengan adanya CCO (Change Contract Order).

Demkian juga47pengakuan ahli mengenai kayu yang dipakai dengan melihat secara langsung pada gedungyang dibangun ternyata memang kayu klas satu pada kusenkusennya;Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan yang dipenuhi kesalahan itu dan dariprosesnya sendiri memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menjadikan kesalahanTerdakwa Terdakwa yang didakwakan berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaiansepesifikasi menjadi tidak terbukti.

cara dikerjakanoleh pemenang lelang;Bahwa sistem pengadaan ini adalah dengan anggota dewan datang ketempat jahit yang ditunjuk atau penjahit datang ke kantor untuk melakukanpengukuran pakaian, setelah pekerjaan selesai dijahit, lalu) pakaiandiserahkan kepada Tim PPHP untuk dilakukan pemeriksaan dan jika sudahmemenuhi kontrak baru diserahkan kepada anggota dewan;Bahwa Saksi mengetahui terhadap kegiatan pengadaan pakaian dinasanggota DPRD di Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Tahun2014 ada temuan

Dan berdasarkan penjelasan pasal 32UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengankerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitungjumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntanpublik yang ditunjuk Bahwaberdasarkan data/bukti dokumen yang diminta/diperolen melaluiPenyidik Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, fakta dan proses kejadian

Terdakwa kenal dengan Saksi ZAHADI pada saat diminta keterangan diKejaksaan Muaro Jambi;Bahwa pada Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian No. 27 Tahun2014 sebelum Saksi Zahadi tandatangan.Bahwa Terdakwa yang menyiapkan sekaligus menjahit untuk PSR, PSH danPDH sedangkan untuk PSL Terdakwa hanya terima upah jahit saja;Bahwa keseluruhan upah ongkos jahit yang Terdakwa terima dari SaksiSAMSUL BAHARI adalah sekitar sebesar Rp110.000.000,00 (seratussepuluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa mengetahui ada temuan

BPK RI dalam KegiatanPengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kabupaten Muaro T.A. 2014setelah diberitahu oleh Saksi SAMSUL BAHARI namun persis dan rinciantemuan Terdakwa tidak tahu;Bahwa temuan BPK berjumlah sekitar Rp. 202.000.000, dan yangmembayar temuan BPK tersebut Terdakwa tidak tahu;Bahwa setelah selesai pengerjaan pakaian Dinas anggota DPRD KabupatenMuaro Jambi Tahun 2014, Terdakwa tidak ada bertemu dengan PPK,PPTKdan PPHP namun Terdakwa hanya tandatangan Berita Acara penyerahanhasil pekerjaan

RUSYDI sebesar Rp. 45.000.000.Bahwa pada saat melakukan penggelapan tersebut MULAYDI menjabatsebagai Teller. dari hasil hasil temuan tim AUDIT yang dilakukan pada bulanAgustus 2016 dengan tanggal dan hari saksi lupa.Bahwa cara MULYADI melakukan penggelapan yaitu.1. MULYADI selaku teler melakukan penarikan uang milik nasabah tanpasepengetahuan nasabah.2.

Melalui penarikan tunai ilegal (tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilikrekening) terdapat 41 nasabah, dapat di buktikan dari temuan tim Auditsebanyak 83 slip penarikan ilegal, dari 83 slip penarikan tersebut jumlahkeseluruhan uang yang di tarik MULYADI sebesar Rp. 4,023,715,150.2.

Melalui penarikan tunai ilegal (tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilikrekening) terdapat 41 nasabah, dapat di buktikan dari temuan tim AuditHalaman 78 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llgsebanyak 83 slip penarikan ilegal, dari 83 slip penarikan tersebutkeseluruhan uang yang di tarik MULYADI sebesar Rp. 4,023,715,150.2.

lakukanmaka uang tersebut terdakwa tarik dengan cara tunai ;Bahwa Pass word yang terdakwa curi dari Super visor tersebut berguna untukperoses penarikan uang yang terdakwa lakukan diatas Rp. 25.000.000.Bahwa sejak tahun 2014 sampai bulan Agustus 2016 banyaknya slip penarikanyang terdakwa buat sendiri dan terdakwa tandatangani sendiri tanpaHalaman 97 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llgsepengetahuan dan seizin pemilik rekening/ nasabah kurang lebih sekira 83Slip penarikan, di buktikan dengan hasil temuan

Bahwa hasil temuan Ahli pada Tahun 2017 dilakukan pada kegiatanpengadaan ternak babi ada kekurangan 7 ekor dan pakan kurang 104karung pakan ternak, terkait material WC Sehat ahli melakukanpenghitungan sesuai RAB yaitu per item bahan material di RT 9 1 Kloset(@ Rp. 100.000, semen 10 sak, batako 580 buah, seng 4 lembar,Spidibalok , Oker 1 buah, pasir 1 ret, batu talam 1 set Total Rp.2.935.600) Bahwa hasil temuan ahli dan Tim terkait pembangunan balai sebagunadan Posyandu didasarkan perhitungan berdasarkan

ahli.Bahwa dari pekerjaan fisik posyandu ada beberapa pekerjaan yangdianggarkan dalam RAB seperti Tanah Urukan, pasir dan Finishing lantai,pekerjaan plafon dianggarkan tidak dikerjakan, untuk plester belumselesai acian, plamir, tidak ada pekerjaan pemasangan pintu, jendela dankunci serta pekerjaan listik tidak dikerjakan.Bahwa hasil pengecekan dan pemeriksaan ahli berkesimpulan pekerjaanAula serbaguna ada 5 item yang tidak ada: Plafon, Plesteran, Pintu danJendela serta kunci.Bahwa berdasarkan hasil temuan

tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan paraTerdakwa terkait perhitungan kerugian negara oleh Penuntut Umum, sesuai denganPutusan Mahkamah Konstitusi No.31/ PUUX/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012(bagian Pertimbangan butir 3.14 halaman 53), dijelaskan bahwa KPK bukan hanyadapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatutindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan