Muluk yang juga menerima SK PTDH;Bahwa dalam Surat BKN Pusat yang ada 17 (tujuh belas) orang tidak adanama Abd. Muluk;Bahwa SK yang dimaksud dalam diktum kedua SK PTDH belum ada namaAbd. Muluk, namun dalam SK PTDH atas nama Abd.

putusan tersebut tidak ada amar yang berbunyibahwa terdakwa diberhentikan sebagai PNS;Bahwa Saksi pernah bermohon ke Bupati untuk menunda SK yangdimaksud dalam diktum kedua SK PTDH tersebut;Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan ke Bupati terhadap SK yangditerima tanggal 27 Mei 2019 melalui teman Saksi bernama Jamaluddinyang juga di PTDH;Bahwa diantara Para Penggugat ada yang mengajukan banding atasputusan tipikor tersebut yakni Moh Sabran, sedangkan Abriantomengajukan upaya kasasi;Bahwa Saksi

:Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara inikarena adanya SK PTDH yang diterima, terkait dengan tipikor;Bahwa Saksi pernah melihat SK dimaksud;Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Tolitoli padatanggal 2 Mei 2018;Bahwa SK PTDH Para Penggugat diterbitkan setelah putusan tipikorterhadap Para Penggugat sudah berkekuatan hukum tetap, dalam prosespenerbitan SK tersebut memerlukan waktu yang cukup.

pertama Para Penggugat yakni tanggal 27Desember 2018, kemudian cabut dan diganti dengan SK tanggal 22 April2019, Para Penggugat masih menerima gaji karena Bagian Keuanganbelum menerima SK PTDH Para Penggugat.

Bahwa SK tersebut diperbaikiagar ASN yang di PTDH tidak mengembalikan gaji yang sudah diterima;Bahwa SK PTDH Para Penggugat mulai berlaku pada tanggalditetapkannya;Bahwa Para Penggugat sudah tidak ada yang menjalankan tugas sebagaiPNS;Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secaratertulis terhadap SK PTDH, tetapi hanya secara lisan;Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Surat PermohonanBanding Administrasi dari Para Penggugat (bukti P10.2 dan P11), Saksibaru melihat surat tersebut

Bahwa Penggugat memberikan Surat Izin ke bagian TAHTI, namun surattersebut tidak pernah diperlihatkan pada sidang Kode Etik Profesi, dansetelah sidang kode etik tersebut klien kami direkomendasikan ke PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat);.

Bahwa 19 Januari 2017, turunlah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Tengah Nomor: Kep/01/I/2017/Sahlur, tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20, atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/ 89030717; o.

Bahwa Penggugat hanya mendapatkan 1 (satu) lembar kertas fotokopi dariSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor:Kep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan Nomor Urut 20, atasnama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/89030717; Hal 5 dari 43 Hal. Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL10.11.12.13.Bahwa Penggugat juga mempunyai Prestasi yang cukup membanggakanyaitu dalam Bermusik.

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 17.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp:BRIPDA/ 89030717, jelas tidak mempunyai asas Legalitas.

Dinyatakan Batal atau Tidak Sah. 18.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp.BRIPDA/ 89030717, jelas melanggar hak asasi Penggugat, karena keadaanPenggugat saat sedang mengalami musibah yaitu sakit ginjal dan sakit nonmedis.

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDOAdapun yang menjadi objek sengketa adalah ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas POLRI atas nama JUHAD I ; Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut :1.

Tanggal pengembalian 09 Juni 2014 ;Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tetapmemproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuhnan Hukuman kepadaPenggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/131/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman (obyek sengketa 1), dan kemudian Tergugat menerbitkanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/

Banding dan dihadiri oleh Anggota Komisi Banding, dimana padatanggal 13 Mei 2015 sidang Komisi Banding dalam mengambil keputusantidak dihadiri oleh anggota Komisi Banding namun diputuskan melalui rapatANEV yang dihadiri oleh pejabat utama POLDA Sulut yang bukan sebagaiKomisi banding sesuai dengan keputusan Kapolda Sulut NomorKep/76/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015 ; Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/Sahlur01.PTDH

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO14.2.Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluiSidang KKEP terhadap :: a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidanadengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahunatau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatanhukum tetap; dan 222 0nncnne none nnneb. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, danhuruf L ; Bahwa untuk kejelasan dan melengkapi maksud pasal

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDOdipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosisekurangkurang nya 1 (Satu) tahun; dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Poli.

Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas namaHermanta Sembiring (in casu Penggugat), dengan Pangkat Bripda Nrp. 83010939,Kesatuan Ba.Polres LangkatPolda Sumut sebagai Objek Sengketa Tata UsahaNegara, baru Penggugat ketahui/terima pada tanggal 21 Desember 2011 dari KasiPropam Polresta Langkat di Kantor Polres Langkat oleh Syamsir Koto, S.H.Pangkat Iptu Nrp. 57070709 sesuai perintah Waka Polres Langkat Kompol RobertK.

Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas namaHermanta Sembiring (in casu Penggugat), dengan Pangkat Bripda Nrp. 83010939,Kesatuan Ba.Polres LangkatPolda Sumut merupakan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat konkret, individual danfinal sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitudisebutkan

Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;BersifatKonkret karena keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang selama ini telah berdinas menjadi anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Bersifat Individual karena keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yangdiberhentikan tidak dengan hormat (PTDH

sampai sekarang kurang lebih 6(enam) tahun Penggugat Inperson tidak menerima haknya berupa gaji, danPenggugat Inperson telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagaianggota Polri tanpa izin dari pimpinan yang berwenang kurang lebih 6 (enam)tahun, maka dengan demikian Penggugat Inperson secara sadar sudah mengetahuisekali tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriterhadap diri Penggugat Inperson sejak tanggal 15 November 2006.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Pol.SKep/692/X1/2006 tanggal 28 November2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri a.n. Hermanta Sembiring,dengan Pangkat Bripda, Nrp. 83010939, KesatuanBA Polres LangkatPolda Sumatera Utara;Halaman 11 dari 16 halaman.

Kronologis PTDH ; 1.

BangkaBelitung Nomor : B/ND312/VIII/2012/Propam tanggal 08 Agustus 2012perihal Permohonan Penerbitan Keputusan PTDH a.n. BRIPTU RANDIRETNO SAPUTRA NRP 86101835, atas dasar Nota Dinas tersebutKapolda Kep. Babel menyetujui PTDH dan memberikan Disposisi SegeraACC. (Bukti T14); Selanjutnya, dengan Nota Dinas Kabid Propam kepada Karo SDM PoldaKep. Babel Nomor : B/ND315/VIII/2012/Propam tanggal 10 Agustus2012 perihal Penerbitan Keputusan PTDH a.n.

Babel memproses PTDH a.n. BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRANRP 86101835 selanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor: Kep/908/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, maka terhitung tanggal 31Agustus 2012 BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA NRP 86101835Jabatan Ba Sat Brimob Polda Kep. Babel di PTDH dari Dinas Polri. (BuktiT16 dan T17); B Penyampaian Salinan Keputusan PTDHSalinan Keputusan Kapolda Kep.

Bangka Belitung(Tergugat) Nomor : Kep/908/VII/2012 tanggal 28 Agustus 2012tentang PTDH BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRA telah sesuaidengan ketentuan hukum dan karenanya sah menurut hukum.

Pelanggaran inidiancam dengan hukuman PTDH (pemberhentian Tidak Dengan Hormat).c Sehingga jelas bahwa penerapan hukum PTDH terhadap Penggugat telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 4 Terhadap dalil gugatan point 1, 2, 3 dan 4 tergugat sependapat.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/201707.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/134/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas Febri Supardi.

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan :Halaman 5 dari 21 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/V1/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi;4.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/2017Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan padatanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT) adalahtidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupunPENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12 Januari2015 akan tetapi Fakta Hukum,

PENGGUGAT telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkanSurat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di BerhentikanTidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaituPENGGUGAT;Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan denganUpacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap

SK PTDHkepada Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi;Benar saya yang membawa SK PTDH;Bahwa saya tahu bahwa pada saat Penggugat terima SK PTDH itu setelahPenggugat tahu bahwa gajinya telah dihentikan kemudian Penggugat datangke Kantor BKD Kab.

SBT untuk mengambil SK PTDH tersebut;Bahwa saya tahu sejak tanggal 12 Oktober 2019 Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi terima SK PTDH;Bahwa sekitar jam. 10.00, WIT pagi;Bahwa ada tanda tangan buku ekspedisi;Bahwa saya tahu pada saat Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi menerima SKPTDH tanggapan Penggugat bahwa gaji saya sudah dihentikan;Bahwa saya bertugas sebagai staf pada BKD Kab.

kepada Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi;Bahwa saya tidak tahu ada hasil telaah atau kajian dari BKD sendiri terkaitdengan SK PTDH terhadap Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi;Bahwa saya tidak tahu ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat IdrisRumonin, S.Pdi, kepada Tergugat Bupati Kab.

SBT;Bahwa saya tahu sejak tanggal 12 Oktober 2019 Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi, menerima SK PTDH;Bahwa saya tahu Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi, menerima SK PTDH diKantor BKD Kab. SBT;Bahwa saya tahu Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi itu datang ke sayakemudian saya arahkan untuk langsung menghadap dengan Kepala BKDKab. SBT;Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/G/2020/PTUNABN Bahwa setelah Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi menghadap Kepala BKDKab.

SBT, langsung menemui saya dan saya serahkan SK PTDH tersebut; Bahwa saya tahu hasil pertemuan dengan Kepala BKD dengan PenggugatIdris Rumonin, S.Pdi, karena penjelasan dari Kepala BKD adalah terkaitdengan Dana Bos selanjutnya saya tidak tahu lagi; Bahwa saya menyerahkan SK PTDH kepada 17 orang itu di tanggal yangberbeda; Bahwa yang saya tahu SK PTDH PNSyang diterbitkan oleh Tergugat BupatiKab.

Pasalaquo yang dijadikan dasar pertimbangan Komisi Kode Etik dan Profesiternyata pertimbangannya Obscuur Libel atau absurd karena dalam faktapersidangan dan juga jika membaca putusan Komisi Kode Etik Profesitidak satupun fakta yang menyebutkan dan membuktikan terdapatpejabat yang berwenang setidaknya atasan langsung Penggugat yangmerekomendasikan agar Penggugat dijatuhi sanksi PTDH.

Melanggar asas Keterbukaan, Pelanggaran Tergugat terhadap asasketerbukaan dapat dimaknai, bahwa Tergugat dalam memberikanpertimbangan untuk menjatuhkan PTDH hanya didasarkan padaketerangan sepihak dari Pelapor. Putusan Komisi Kode Etik Profesi tidakmembuka dan mempertimbangkan fakta hukum yang timbul didepanpersidangan.

Melanggar asas Proporsionalitas ; dapat ditafsirkan bahwa penjatuhanhukuman kepada Penggugat yaitu PTDH tidak sebanding dengankesalahan yang dibuat. Jika merujuk pada hukuman pidana yangdijatuhkan pada Penggugat yaitu 4 bulan dan tindak pidana yangterbukti yaitu pasal 284 KUHPidana dengan ancaman Hukuman sembilanbulan, maka Penggugat seharusnya hanya dijatuhi hukuman demosiatau yang lainnya.

Dalam perkara aquo tindak pidana yang dilanggaroleh Penggugat, jika dibandingkan dengan fakta yang ada ternyatamasih ada yang melanggar yang lebih berat dan ancaman hukumannya4 tahun bahkan lebih namun tidak dijatuhi hukuman PTDH. Menjadipertanyaan apakah PTDH pantas dijatuhkan kepada Penggugat padahalsyarat formilnya tidak terpenuhi dan masih ada kasuskasus yang lebihberat namun tidak dijatuhi PTDH.

Pedoman penerapan sanksi pelanggaran pasal 6 s.d. pasal 16Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiridan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu dandapat menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH; 1) Pasalpasal pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yangdapat berdiri sendiri dan putusannya dapat menjatuhkan sanksirekomendasi PTDH yang terdiri dari: b) Pasal 7 ayat (1) huruf byang berbunyi Setiap Anggota Polri wajib menjaga danmeningkatkan citra, soliditas, kredibilitas

pemberitahuan sebelum menerima Surat keputusan PTDH(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat); Bahwa saksi dan Penggugat di PTDH karena kasus tipikor; Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan dan tidak pernah hadirdalam sidang Majelis Kode Etik PNS; Bahwa masih ada PNS di Kabupaten Tolitoli yang terlibat kasus korupsitapi belum diberhentikan;Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN.PL Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Sekretaris DinasKesehatan Kabupaten Tolitoli dengan Pangkat dan

MULUK, Tempat Tanggal Lahir, Tolitoli, 11111962, Jenis kelaminLakilaki, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Kompleks BTN.Nopi Blok A No.10, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, KabupatenTolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Islam Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (dahulu) dan sekarang Wiraswasta.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah salah ASN dari 27 ASN yang di PTDH oleh BupatiTolitoll; Bahwa alasan atau dasar Penggugat di PTDH karena melakukan tindakpidana korupsi saat

masih bertugas di Dinas Kesehatan KabupatenTolitoli; Bahwa Penggugat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli menjabatsebagai Sekretaris Dinas; Bahwa setelah menjalani hukuman, Penggugat aktif kembali sebagaiPNS; Bahwa setelah bebas dari lapas, Penggugat melaksanakan tugaskembali sebagai PNS di Kantor SKB (Sanggar Kegiatan Belajar); Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada 27 ASN yang di PTDH jikaakan diterbitkan Surat Keputusan PTDH; Bahwa Penggugat selama aktif kembali sebagai PNS memperoleh SKPpada

di Dinas Kesehatan;Bahwa SK PTDH atas nama Penggugat tidak pernah diverifikasi diBagian Hukum Pemkab Tolitoli;4.

dan konsep SK PTDH kepada Bupai; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang berisiusulan PTDH atas nama Penggugat dari PyB (Setda) kepadaPPK (Bupati);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikanpendapat terakhir berupa kesimpulan, masingmasing pada Persidangantanggal 23 Oktober 2019, yang isi lengkapnya terdapat dalam berita acarasidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segalasesuatu yang

Atasan Ankum, sebelum Atasan Ankum mengeluarkan SuratPenolakan Keberatan Atas Putusan PTDH, namun kenyataannya sebelumadanya keputusan penolakan dari Atasan Ankum Nomor : SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, ternyata Kasat Brimo Polda Maluku selakuAnkum telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan HormatPutusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 5 dari 52 halaman(PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat kepada Kapolda Malukuselaku Atasan Ankum sesuai Surat Nomor : R/12/V/2012/SAtbm tanggal

Bahwa selain itu, usulan PTDH atas nama Penggugat tersebut dilakukansebelum adanya tanggapan / penolakan terhadap keberatan yang diajukanoleh Penggugat, yang mana usulan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 mei2012 sedangkan Surat penolakan selaku Atasan Ankum pada tanggal 27 juni2012. Dengan demikian, usulan PTDH tersebut yang merupakan salah satutahapan dikeluarkannya Objek Sengketa telah inprosedural.c.

Nomor :SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 (Fotokopisesuai Aslinya) ; BuktiT16: Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 TAHUN 2006 Tentang Kodetik Profesi Polri (Fotokopi dari Fotokopi) ; BuktiT17: Peraturan Kapolri No.

;Bahwa Tergugat memiliki wewenang secara delegatif menerbitkan objeksengketa dalam perkara ini ;Bahwa Ankum wajib secara administratif meneruskan usulan PTDH kepadaKapolda Maluku tanpa harus menunggu keberatan ditolak atau diterima ;Bahwa hasil sidang Komisi Kode Etik sudah final ;Bahwa Kapolda tidak bisa mengubah Keputusan Komisi Kode Etik karenabersifat final ;Bahwa lamanya proses PTDH dari laporan sampai putusan tidak menjadimasalah untuk pembinaan, sehingga tidak bertentangan dengan AAUPB ;2.

Briptu WILLY SOPACUA Nrp. 88020013 dan tidakmenggunakan dasar Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 24 Mei2012 (bukti P5,T1, T10, T14);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat fakta hukumbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah denganmendasari pada Usulan PTDH tanggal 18 Maret 2013 dan tidak menggunakan dasarUsulan PTDH tanggal 24 Mei 2012;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H.

Bahwa penggugat secara Inperson (APRIL EFENDI ), Nrp 79090940,Jabatan terakhir Brigadir Unit Reskrim Polsek Sibolga SelatanKesatuan Polres Sibolga Polda Sumatera Utara, telah diberhentikantidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara( Tergugat ) Nomor : Kep/1348/X1/2017 tanggal 30 Nopember 2017perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH)karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud

Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, maka yangberwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana diatur dalam Perkap No 8tahun 2015 Pasal 26 ayat 2 menyebutkan "Pengakhiran dinas pegawainegeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH kemudian Pasal 29 ayat 1menyebutkan "PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b,bagi anggota Polri dilaksanakan apabila : Melakukan Tindak Pidana.

Dalam Pasal 38 Ayat (1) hurf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri,Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polriyang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatanhukum tetap kepada Kapolda anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;3. Tentang Prosedura.

mengulangi namun tidak ada larangan untuk tidak dapatdilakukan PTDH dari dinas Polri ;Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut beralasan dan patut menuruthukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas, bahwa PemberhentianTidak Dengan Hormat ( PTDH ), Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuaisubstansi, kKewenangan dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetapmemperhatikan transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel

Bukti T2Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor :Kep / 1348 / XI /2017, tanggal 30Nopember 2017, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) an. BRIGADIR APRIL EFENDI, objeksengketa ;Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Sibolga KepadaKapolda Sumut Up.Kabidkum Nomor : R / 53 / V /2017/SiePropam, tanggal 30 Mei 2017 perihal Permintaan Pendapatdan Saran Hukum an.

Aiptu Ke bawahbertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda ditetapkanayat (4) berobunyi Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh kapoldasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikankeputusan PTDH ditandatangani oleh Karo SDM Polda tembusan As SDMKapolri.Ayat (5) berbunyi salinan dan petikan keputusan kapolda tentang PTDHanggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimnandimaksud pada pasal ayat (4) Wajib disampaikan kepada kepala satuan

kerjadan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidku Polda paling lama 7(tujuh) hari setelah di tanda tanganinya salinan keputusan PTDH.

T1213.14.15.16.17.18.T 13T 14T 15T 16T 17T 18:Putusan sidang Komisi Kode Etik = Polri Nomor:PUT/KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 yangmemutuskan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) an. Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);: Surat Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor:R/370/XII/HUK.12.10/ST/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentangusulan pemberhentian tidak dengan hormat an.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yangmelakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukanpelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota POLRI,sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Penggugat telahmenandatangani Surat Pengakuan

Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai anggota Polri dilaksanakan padawaktu yang sama, yakni pada persidangan Kode Etik Profesi Polri Penggugattanggal 08 Desember 2020.

Menguatkan Putusan Sidang KKEP berupa Rekomendasi Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri ;Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yangdikuatkan dengan putusan Banding, mekanisme yang dilakukan adalah sebagaiberikut :a. Atasan Ankum dalam hal ini Kapolda Kep.

Bangka Belitung kemudianmengirimkan Surat Nomor : B/14/II/HUK.4.3/2021/Ro SDM tanggal 8 Februari2021 kepada As SDM Kapolri perihal Permohonan Rekomendasi PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) an. AKP Yusmin Daswari Nrp. 68040551.b.

Kapolda Kep.Bangka Belitung mengirimkan surat yang ditujukan kepada AS SDM Kapolri melaluiSurat Nomor: B/14/II/HUK.4.3/2021/Ro SDM tanggal 8 Februari 2021 PerihalHalaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 204/G/2021/PTUNJKT.Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. AKPYusmin Daswari NRP 68040551, yang pada pokoknya berisi rekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri a.n. AKPYusmin Daswari NRP 68040551; (vide bukti: T7);6.

BangkaBelitung, dengan hasil keputusan rapat menyatakan memenuhi syarat untukditerbitkan keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri terhadap Yusmin Daswari Pangkat/NRP AKP/68040551, yangkemudian ditindak lanjuti oleh Asisten Kapolro Bidang Sumber Daya Manusiadengan menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND789/V/KEP/2021/SSDM tanggal 24Mei 2021 Perihal: Mohon Pengesahan Keputusan Kapolri tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri; (vide bukti:

PTDH.;Pasal 50(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf bdiberikan kepada anggota Polri yang ;a. melakukan tindak pidana;b. melakukan pelanggaran, dan/atau;c. meninggalkan tugas atau hal lain.;Pasal 52(1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada :a. tingkat Mabes Polri, dan;b. tingkat Polda.

;Pasal 60(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Poldasebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf bdiajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh ;a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda, dan;b. Kapolres.;Halaman 7 Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN.PLG(2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Poldasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadapanggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di Polda, Polresdan Polsek.

;Pasal 61 ayat (3) huruf b.b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkunganPolda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untukditetapkan.; Dari uraian diatas, maka secara hukumKapolda mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ObjekSengketa Aquo.

;PTDH terhitung mulai tanggal 31 Januari 2021.;3.

Dan terhadap Penggugat apabila tidakterdapat Putusan Pengadilan Pidana maka terhadapPenggugat TIDAK DAPAT DILAKUKAN PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH).

Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Edriansyah, S.H NRP 87020024 JabatanBrig Sat Sabhara Polres Lubuk Linggau.

Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Dapat Tergugat tegaskan bahwaPenggugat telah dijatuhi sanksi bersifat rekomendasi berupaHalaman 24 Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.PLGPemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polripada tanggal 28 Desember 2020, dan Surat Telegram Kapolri Nomor :ST/ 116/1/HUK.7.1/2021, baru diterbitkan pada tanggal 25 Januari2021, dan surat telegram tersebut tidak terdapat perintah untukmembatalkan sanksi PTDH, sehingga Pemberhentian Tidak DenganHormat terhadap diri Penggugat adalah sah menurut hukum;

Tergugat Tegaskan bahwa pengabbdian Penggugat selama 15 tahun,tersebut tidak menghapus sanksi administratif berupa PTDH;.

PTDH sebagaiAnggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksiadministratif berupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggarKEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d.Halaman 60 Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.PLGmelanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatandan/atau KEPP;3.

Yusuf, anggota Polres Sidrap dan BripkaZainal anggota Polres Parepare, mereka berteman (cs) waktuditangkap hasil pengembangn dari Kalimantan salah satuHalaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKSpemasok sabu ke Sidrap dengan barang bukti kiloan, sudahmenjalani hukuman tapi tidak di proses PTDH;b. Bripka Junaedi ditangkap di Polres Palopo sudah menjalanihukuman lebih dari dua tahun tapi tidak di PTDH;c.

Aipda Solasmon ditangkap disalah satu Polsek di Makassarsudah menjalani hukuman lebih dari dua tahun serta barangbukti sabu ada ditangannya bahkan sudah naik pangkat dantidak di PTDH;Sehingga Tergugat tidak menjalankan asas Kepastian hukumberupa penerapan hukum yang sama setiap pelanggar hukumdalam lingkup instansi Tergugat, namun tidak dilakukan Tergugattanpa alasan yang jelas ;Asas Akuntabilitas, secara tidak bertanggung jawab Tergugatmelakukan PTDH kepada Penggugat, namun tanggung jawab itutidak

, adalah tidak benarhal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang terhadap teman Penggugattersebut telah dilakukan proses Sidang Komisi Kode Etik Polri tingkatPolres dengan putusan rekomendasi PTDH dan saat ini sedang prosesbanding ditingkat Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tingkat Polda ;15.

Tahti PolresSidrap, tanggal 21 April 2020;sesuai dengan aslinya surat dari KepalaKepolisian Resor Sidrap, Nomor:R/207/VI/HUK.12/2020, tanggal 08 Juni 2020, perihal:Rekomendasi Penerbitan SK PTDH, yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas,yang diserahkan oleh Ishak Ifa, S.Sos.

Suyati ; Bahwa saksi tidak hadir menjadi saksi di pengadilan Negeri, karenabersamaan akhir semester sekolah ; Bahwa dalam proses PTDH, saksi tidak hadir (tidak terlibat di PTDH));Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan,meskipun telah diberi kesempatan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukanKesimpulannya masingmasing secara elektronik pada persidanganelektronik tanggal 27 Juli2021 ;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara inimenyatakan tidak mengajukan

Tenggang Waktu Gugatan : Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / / 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Hingga Tergugat menerbitkan KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polriterhadap Penggugat ;Asas Kepastian Hukum, Bahwa Tergugat sebagai AtasanPenggugat, dilingkungan Kedinasan POLRI yang merupakanPenegak Hukum seharusnya, semestinya menghormati normaatau ketentuan Hukum yang berlaku, bahwa tindakan TergugatMenerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Pengggugat yangmana , secara Yuridis telah salah dan keliru dalam menerapkanDasar Hukum, dimana Penggugat disebutkan MelanggarKetentuan

Pol. : Kep / 37 / 1 / 2013tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, dengan Pangkat Bripbka Nrp 72110047, Jabatan /Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyatamencerminkan ketidakcermatan, Ketidaktelitian dalampertimbangan Hukumnya, karena secara Hukum AdministratifPemerintahan yang Notabene sebagai suatu Institusi

Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / 1/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047,Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor :Kep/37/l/2013, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat ( PTDH ) dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI , Pangkat Bripka, Nrp. 72110047, Jabatan/Kesatuan Ba PolresPematangsiantar tertanggal 21 Januari 2013;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/371/VII /2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an. Revelino Chandra E ; 3. Memerintahkan...3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An.Revelino Chandra E ; 4.

Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hilir tanggal 2 Oktober2007, atas keberhasilan menangkap narkoba jenis ganja sebanyak 2 ton 11 kgdalam wilayah hukum Polsek Kemuning (vide bukti P.4) ; bahwa dari rangkaian dan uraianuraian pertimbangan hukum diatas,Pengadilan berkeyakinan berdasarkan buktibukti dipersidangan dan menjadifakta hukum yang terjadi bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri, an. REVELINO CHANDRA E adalah sah menurut3.

Negara Pekanbaru Nomor : 38/G/2013/PTUNPBR.Tanggal 12 Maret 2014, serta memperhatikan alatalat bukti berupa suratsuratyang diserahkan oleh kedua belah di dalam persidangan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulandengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danmenyatakan batal Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

REVELINO CHANDRA E satas pertimbangan bahwaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013,tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polisi atas nama Brigadir Polisi Revelino Chandra E (Vide bukti P.1= T.7) adalah cacat hukum karena diterbitkan tidak sesuai dengan proseduryang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1), (2) jo Pasal 75huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor : 19 Tahun 2012, tentangSusunan Organsasi dan

dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Tanda Terima Salinan Skep Kapolda Jatim NomorSKEP/181/II/2005 tertanggal 8 Maret 2005 tentang PTDH

Pol. : Skep/181/II/2005 tertanggal 08 Maret 2005, Tentang :Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Jawa Timuratas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400,secara otomatis Batal Demi Hukum ;Bahwa apalagi dalam Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara RI. Dilakukan dengan tanpa adanya tahaptahapantersebut diatas, juga Penggugat tidak diberi hak sama sekali sebagaiTerperiksa sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran KeputusanKapolri No.

Pol. : Skep / 181 / Ill / 2005 tertanggal 08 Maret 2005,Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas PolriJawa Timur, secara otomatis Batal Demi Hukum ;Apalagi dari 5 (lima) hal tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan samasekali untuk mendapatkan haknya selaku Terperiksa pada waktu itu,sehingga keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRI terkesan dipaksakan akibatnya karena telah menghilangkan hakPenggugat maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

PolSkep/181/II/2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIPDA IDA BAGUSKETUT SUCITA yang asli kepada yang bersangkutan pada hari Kamisbulan April 2005, seharusnya Penggugat sudah mengetahui atas SuratKeputusan yang dijadikan obyek perkara aquo, sampai adanya gugatanyang diajukan Penggugat tanggal 24 Juli 2012 berarti sudah lebih dari 90(sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 yang diubah dengan UU No

Putusan Nomor 451 K/TUN/2013atas nama Bripda Ida Bagus Ketut Sucita Nrp. 73100400 dijatuhi sanksiberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polridan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/181/IlIV2005 tanggal08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama Ida Bagus Ketut Sucita, karena datang kePolres Situbondo dan meminta surat Keputusan tersebut kepada AKPSuharto jabatan Kasubagmin Polres Situbondo dan oleh PolresSitubondo baru diberikan

Bahwakeberatan terhadap pemberhentian atau surat keputusantersebut seharusnya diajukan kepada Peradilan Tata UsahaNegara dan bukan~ kepada praperadilan, sehinggapermohonan Pemohon tentang pemulihan harkat danmartabatnya sebagai Anggota Polri adalah salah alamatkarena Praperadilan tidak berwenang memeriksa danmemutus tentang sah/tidaknya Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Selanjutnya atas pertimbangan Atasan Yang BerhakMenghukum (Ankum), Pemohon diberikan pilihan penyelesaianhukum secara kedinasan yakni diberhentikan dengan tidakhormat (PTDH) yang dituangkan dalam Surat Keputusan NomorHal 20 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.Pol.: Skep/02/V2003 tanggal 6 Januari 2003 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas namaBrigadir Deni Minarto NRP.69060288 dan Brigadir SugengPriyonO NRP.72010100, sedangkan untuk perkara pidananyaAnkum menangguhkannya

6 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) atas nama Brigadir Deni Minarto NRP.69060288 dan Brigadir Sugeng Priyono NRP.72010100.Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap putusantersebut, baik kepada Kapolda, Kapolri atau melalui lembagapengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga putusan tersebut mengikat dan berkekuatan hukumtetap;Hal 21 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.4.

atasnama Deni Minarto (sesuai dengan asli, diberi tanda P.3);Bukti T4: Surat Keputusan PTDH Nomor Pol.

Pada tanggal 6 Januari 2003, Pemohon diserahkan dari Den ProvPolda Metro Jaya, setelah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH)oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Makbul Padwanegara, danditerima oleh IPTU Pol.