Ely Lumaupal/Lumahatu;Rapat saniri negeri asilulu tanggal 26 november 2017 dengan tokohtokoh masyarakat (Hi.

;Menimbang, bahwa mencermati suratsurat bukti yang diajukan olehTergugat dan Tergugat II tersebut dapat diketahui bahwa Saniri Negeri Asilulusejak tanggal 29 Oktober 2017 telah melakukan jaring aspirasi terkait dengansejarah pemerintahan adat Negeri Asilulu untuk =menetapkanmatarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negerisehingga kemudian pada tanggal 11 Maret 2018, Saniri Negeri Asilulu telahmembuat keputusan berupa Keputusan Saniri Negeri Assilulu.

Data itu masuk pada saniri yang lama, waktu itusaksi Sudah menjadi badan saniri negeri ;Bahwa Saniri yang lama menetapkan bahwa yang berhak sebagai tulangpunggung negeri Assilulu adalah Ely, turunan Pesihatu tadi.Bahwa badan Saniri Negeri menetapkan berdasarkan hasil musyawarahketentuan dari mata rumah ;Bahwa badan Saniri Negeri harus menetapkan mata rumah walaupunmata rumah itu sudah diketahui sejak dahulu adalah keturunan Parentahkarena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 bahwa harus ditetapkanmata

rumah.Bahwa badan Saniri menetapkan mata rumah kembali, penetapan ituterjadi pada tahun 2013.

Sarfan Ely;: Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Pembuktian tanggal 3Desember 2017.;: Fotocopy Soft Copy Rapat saniri Bidang A denganPerwakilan MataRumah Ely Lumahika pada tanggal 12 November 2017;: Fotocopy Soft Copy Rapat saniri Bidang A dengan Perwakilan MataRumah Ely Kibas pada tanggal 16 November 2017;: Fotocopy Soft Copy Rapat saniri Bidang A dengan Perwakilan MataRumah Ely Lumaupal pada tanggal 19 November 2017.;: Fotocopy Soft Copy Rapat Saniri Bidang A dengan TokohTokoh danmasyarakat

Indonesia,pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat diNegeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten MalukuTengah;PENGKIONG PATTY, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat diNegeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten MalukuTengah;ALVIN PASALBESSY, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Anggota Saniri Negeri Nolloth, beralamat diHalaman 1 dari 13 Halaman.

Bahwa pada saat pelantikan Saniri Negeri Lengkap yang barusangatlah bertentangan dengan normanorma Hukum Adat NegeriNolloth sebagai Negeri Adat yang memegang Hukum Adat setempat,oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang baru sangatlah tidakberkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana padasaat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengahyang baru pada tanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeriyang lama dan Kepalakepala Soa serta melibatkan seluruhMasyarakat

Bahwa pada saat pembentukan saniri baru yng diprakasai olen CamatSaparua Timur dan Bpk. DRS. S. G.

NAIMENA selaku Pejabat NegeriNolloth pada tanggal 20 Mei 2016 tanpa di hadiri oleh Saniri yanglama dan Kepalakepala Soa untuk mentukan bakal calon yang akanmenjadi saniri Negeri yang baru, sangatlah disayangkan bahwa padasaat pemilihan saniri Negeri yang baru yang dihadiri oleh 20 orangdari masingmasing Soa dirumah masingmasing untuk menunjukansiapasiapa Saja yang akan menjabat sebagai Saniri negeri Nolloth;Bahwa untuk menjadi Saniri Negeri harus lewat musyawarah anakanak Soa pada masingmasing Soa

Putusan Nomor 384 K/TUN/2017pada saat peresmian Saniri negeri yang baru, saniri yang lama(Periode 2006) sampai saat ini masih ada dan tidak pernah mendapatSurat Pencabutan atau Pembatalan dari Bupati Maluku Tengah,sehingga Saniri Negeri yang lama masih memegang tugas dan masajabatan belum berakhir, karena itu pihak Penggugat merasa dirugikanhakhaknya sebagai Saniri Negeri Nolloth akibat diterbitkannya objeksengketa dari Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Maluku Tengah).Dengan demikian segala perbuatan

Penggugat:
MATHEOS DIAS
Tergugat:
1.MOSES MAITIMU yang bertindak selaku KETUA SANIRI NEGERI EMA
2.ADRIANA STELLA MARIA SAKLIRESSY yang bertindak selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema
3.MARKUS LEIMENA yang bertindak selaku Kepala Matarumah Leimena dari Soa Sama Sima Negeri Ema

tersebuttelah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda bukti P18;Foto copy Surat Keberatan Tentang Keputusan Saniri Negeri Emamengenai Mata Rumah Parentah tanggal 24 Oktober 2020 dari WakilMata Rumah Parentah Dias kepada DPRD Kota Ambon di Ambon, buktiSurat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P19;Foto copy Surat Mohon Kesediaan Memberikan Keputusan Saniri NegeriEma tanggal 17 Oktober 2020 dari Wakil Keluarga

TUN dan ketiganya juga pernah dijatuhi pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Negeri Ema sejak tahun2021;Bahwa penentuan Mata rumah parentah berpatokan pada aspirasidari anakanak Soa dan bukan hak Saksi untuk tentukan, Saksi hanyamembawa aspirasi tersebut ke Saniri Negeri;Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada musyawarah adat untukpenetapan mata rumah parentah;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita AcaraMusyawarah;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri

Negeri dan Dewan Musyawarah Negeri atau Saniri Negeri inilah yangberwenang melakukan penentuan pemegang Hak Jabatan Raja Negerimelalui Musyawarah Adat Negeri sesuai tata cara yang berlaku;Menimbang, bahwa terkait dengan Saniri Negeri berdasarkan hukumpositif yang berlaku saat ini knhususnya Pasal 54 Peraturan Daerah KotaAmbon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, disebutkan Saniri Negerimempunyai tugas antara lain 1) menjaga, mengayomi dan melestarikan hakasal usul dan hukum adat, 2) Membahas dan menyepakati

rancanganPeraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri, 3) Menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat Negeri dan 4) Melakukan pengawasankinerja Kepala Pemerintah Negeri sehingga hal itu singkron dengan tugasdan fungsi Dewan Masyarakat Adat atau Saniri Negeri sebagaimanadimaksud dalam sistim Pemerintahan Adat di Ambon;Menimbang, bahwa Saniri Negeri ini sendiri dalam melaksanakantugasnya terkait penentuan pemegang Hak Jabatan Raja Negeri melaluiMusyawarah Adat Negeri sesuai tata cara yang berlaku

Yulius Sahulata),Musyawarah Soa Pelelatu dengan Saniri Negeri dan Musyawarah SoaSapariti dengan Saniri Negeri (oukti surat T.I.II.III2), penjaringan aspirasimana dilakukan oleh Saniri Negeri sebagai upaya memperoleh gambaranumum guna melakukan penelitian dilanjutkan dengan Konsultasi Publikmenuju Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan LeitimurSelatan tanggal 2 September 2020 (bukti Surat T.I.II.II26) dan akhirnya olehSaniri Negeri atas kesepakatan dilakukan Musyawarah Adat Negeri Emapada

Penggugat:
Hamid Annadar Latuian
Tergugat:
1.Saniri Negeri Wahai
2.Kepala Kecamatan Seram Utara
3.Hadiran Makatita
4.Basri Rumatolokit

Termasuk pula Penggugat mempersoalkan Tergugat Il membentukSaniri Negeri Wahai berjumlah 23 orang yang telah ditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor. 147 375 Tahun 2019,Tanggal 4 Mart 2019 sangat bertentangan Perda Nomor. 4 Tahun 2006Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan PermusawaratanNegeri pembentukan Saniri Negeri harus berjumlah 11 orang.

28 Januari 2021, Pengugat tidak Melakukankeberatan terhadap hal tersebut, sampai dengan adanya Gugatan dariTergugat III Pun Tidak Pernah saniri Menerima satu Keberatan apapundari Penggugat.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas ataukabur (Obscuur Libel), maka gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima Niet On Vantkelijk Verklaard) olehyang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarainl.Nebis in Idem Bahwa terhadap surat keputusan saniri negeri wahai No. 1 Tahun2021 tentang Penetapan mata rumah parentah negeri wahaitertanggal 28 Januari 2021, telah Tergugat III melayangkanGugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Saniri Negeri Wahaike Pengadilan negeri

/ menerbitkanKeputusan Saniri Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara denganMenetapkan Mata Rumah Parentah di Negeri Wahai berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Masohi Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN.

Negeri Wahai Nomor 01 tahunHalaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28Januari 2021, yang dalam Penetapan tersebut tidak pernah dipermasalahkanoleh Saniri yang ada, Termasuk Anggota saniri Samsudin Latuian yangmerupakan perwakilan dari marga latuian itu sendiri;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa adanya Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentangpenetapan

Bahwa obyek sengketa yang hakekatnya merupakan tanah pertanianyang statusnya adalah hak adat yang pada tahun 1986 dalam suaturapat Saniri Besar Negeri Soya telah diberikan kepada Penggugat untukdimiliki dan dimanfaatkan sesuai fungsinya yang saat ini tanah tersebutbukan lagi tanah pertanian tetapi tanah perumahan ;3.

Hal ini disebabkan, penguasaannya oleh Tergugat didasarkanpada alas hak yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.Bahwa objek sengketa sesuai dalil posita butir 2 pada tahun 1986 dalamsuatu rapat Saniri Besar Negeri soya diberikan kepada Penggugat untukdimiliki dan dimanfaatkan, adalah dalil yang tidak berdasar dan patutditolak dengan tegas oleh karena objek sengketa pada kenyataannyatelah dilepaskan hak oleh Pemerintah dan Saniri Negeri soya kepadaPenggugat dilakukan melalui akta Notaris nomor 1

tanggal 13 Januari1959,Bahwa dalil Penggugat butir 2 dan 3 sangat tidak beralasan dan ditolakpula oleh Tergugat, karena sangatlah mustahil jika Pemerintah Negeridan Saniri Negeri Soya yang telah melepaskan hak kepada Penggugatsejak 1959 kemudian pada tahun 1986 atau 27 tahun kemudianmemberikan tanah yang sama kepada Penggugat.

ke Utara berbatas dengan tanah milikWales D Huwaa ;Dimana diatas tanah milik Penggugat tersebut telah berdiri bangunanbaik milik pribadi maupun milik Pemerintah , bahwa Berita Acara KomisiTanah tersebut di tanda tangani oleh Saniri / Kewang Negeri Soya dandiketahui dan disetujui oleh Pemerintah Negeri / Raja Soya , selakuKetua Persekutuan Hukum Adat Negeri Soya, adapun pelaksanaanKomisi Tanah ini adalah kelanjutan dari pembuatan Ikhtisar Gambartanah milik Penggugat oleh Saniri Negeri Soya pada tanggal

Negeri Soya saksi tidak pernah mendengarada permohonan permintaan tanah dari Penggugat dan tidak pernahada pembicaraan dalam rapat saniri mengenai permohonan Penggugat ,hal ini pun kontradiksi dengan bukti surat P . 2 tentang Berita AcaraKomisi Tanah , dimana ternyata saksi sebagai saniri Negeri Soya ikutmenandatangani Berita Acara Komisi Tanah tersebut demikian hal nyaketerangan saksi Domingus Pesulima sebagai Kewang Negeri Soya yangmenerangkan saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milikPenggugat

Bahwa tanggal 20 Juli 2008 Marga Wurlianty telah mengirimkansurat kepada Ketua Saniri Negeri Watludan dengan Surat Nomor01/Soa Wurl/07/2008, Perihal Keberatan Atas Penetapan DuaMatarumah Perintah di Desa Watludan, yang diterima langsungoleh ketua saniri negeri waktu itu yaitu Bapak H.Wewra;3.

negeri ada tujuh orang, kemudianketua saniri negeri meninggal sehingga saniri negeri sekarangberjumlah enam orang;Bahwa saksi menyatakan saniri negeri baru mendapatkan beritaacara dan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 TentangPenetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi KepalaPemerintah Negeri di Desa pada tanggal 19 Februari 2019, lalusaniri negeri mengadakan rapat untuk memproses Kepala Pemerintahan Negeri Watludan untuk masa bakti enam tahun, kemudiantanggal 4 Mei 2019 saniri negeri

;Bahwa saksi menyatakan saniri negeri melakukan rapat untukmengetahui sejarah terbentuknya Negeri Watludan dari MutuAmrosilla, Mutu Wurlianty, Mutu llintutu, Mutu Bernand, dan MutuWewra, dan setelah rapat beberapa kali maka saniri negeri memutuskan dua matarumah parentah di Negeri Watludan yaitu MatarumahParentah Amrosilla dan Matarumah Parentah Wurlianty;Bahwa saksi menyatakan rapat yang dilakukan pada tanggal 28 yaitupagi hari rapat saniri besar dan sore hari rapat saniri negeri yangberjumlah tujuh

orang;Bahwa saksi menyatakan rapat saniri negeri dilakukan oleh badansaniri negeri, sedangkan rapat saniri besar dilakukan oleh tokohadat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010 saniri negeri memintaCalon Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dari MatarumahParentah Amrosilla tetapi tidak ada calon yang diusulkan, sanirinegeri juga meminta Calon Kepala Pemerintahan Negeri Watludandari Matarumah Parentah Wurlianty dan ada dua orang calon yangdiusulkan

Kepala Pemerintah Negeri Watludan danBadan Saniri Negeri Watludan, dengan menyatakan yang padapokoknya menolak hasil keputusan Rapat Saniri Negeri Watludantanggal 17 Mei 2019 yang menetapkan Matarumah PerintahAmrosila maju sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludandan menolak diberlakukannya Peraturan Negeri Watludan Nomor 2Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang BerhakMenjadi Kepala Pemerintah Negeri, (vide Bukti P4c);Bahwa Ketua Saniri Negeri Watludan pada tanggal 18 Mei 2019menyampaikan

Penggugat:
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong

Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentangPedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;14.

negeri; Bahwa saniri negeri dibentuk dari 4 (empat) soa yang ada di negeri; Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang menjabat dalam saniri negeri; Bahwa saat ini yang menjabat sebagai ketua saniri negeri adalah YusufMalawat;Halaman 29 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb Bahwa Saya tidak tahu siapa yang menjabat sekretaris negeri saat ini; Bahwa Wakil Ketua saniri negeri adalah Said Lating; Bahwa didalam saniri negeri ada 4 (empat) orang dari Lating, 2 (dua)orang dari Ollong dan 2 (dua) orang dari

Negeri merupakan perwakilan Soa; Bahwa yang mengangkat Saniri Negeri adalah soasoa; Bahwa Saya tidak tahu tugas Saniri Negeri; Bahwa Pengukuhan raja dilakukan secara adat; Bahwa Raja diangkat dari mata rumah parentah; Bahwa Perneg Nomor 1 tahun 2008 dibentuk saat dibahas oleh SaniriNegeri dan pejabat pemerintah; Bahwa didalam Perneg, saudara Ayub Mony menjabat sebagai sekretarisnegeri juga sebagai ketua Saniri Negeri; Bahwa saya tidak tahu apakah saudara Ayub Mony memiliki SK sebagaisekretaris Negeri

; Bahwa Saat itu tidak ada keberatan dari Lating Nustapy; Bahwa dari Saniri Negeri tidak ada yang keberatan; Bahwa saya tidak ingat lagi apakah pada saat itu Negeri Hila masihdinamakan negeri atau desa; Bahwa saat itu yang mejadikan Ollong menjadi raja adalah lewatmusyawarah mata rumah parentah Ollong dan mata rumah parentah Lating;Halaman 37 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb Bahwa proses pengajuan nama kandidat calon raja berawal diadakannyarapat di Saniri Negeri, kemudian Saniri Negeri

Awalnya mata rumah menyampaikancalonnya kepada saniri negeri kemudian saniri negeri bermusyawarah danmengusulkan namanama calon tadi ke Bupati Maluku Tengah; Bahwa bukan Saniri negeri yang langsung menentukan namanama calonraja, sebelumnya saniri negeri mendapatkan nama calon raja darimusyawarah mata rumah parentah; Bahwa setahu saya 4 (empat) perdana Negeri Hila yaitu pertamaSipamole, kedua Totohatu, ketiga adik kakak Jamilu dan patirumahlohe danyang keempat patiputi; Bahwa setahu saya marga Ollong

2020, tanggal 17 Oktober 2020 Penggugat maupun WakilMata Rumah Parentah Dias telah mengajukan keberatan, tanggal 24Oktober 2020, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Saniri NegeriEma;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Saniri Negeri Ema ataskeputusan Nomor 08/SNR.NEG EMA/BA/2020 tentang PenetapanMata Rumah Parentah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan,tanggal 17 Oktober 2020 yang secara sepihak dan sewenangwenangtelah menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai Mata RumahParentah Negeri Ema

Nomor: 01Tahun 2020 tentang Penjaringan Aspirasi MatarumahParentah Di Negeri Ema, tanggal 13 Januari 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita AcaraMusyawarah Soa Palapessy Bersama Saniri Nomor:01/SN/I/NE/2020 tentang Penjaringan AspirasiMatarumah Parentah Di Negeri Ema, tanggal 20Januari 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita AcaraMusyawarah Soa Soalisa Bersama Saniri Nomor:01/SN/III/NE/2020 tentang Penjaringan AspirasiMatarumah Parentah Di Negeri Ema, tanggal 01Maret 2020;Fotokopi sesuai

menetapkandua matarumah, kemudian dari soa Leimena menyampaikan satumatarumah;Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Ketua Saniri Negeri Ema yangbernama Mozes Maitimu;Bahwa saksi menyatakan Sekretaris Saniri Negeri Ema atas namaSoleman Palapessy;(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita AcaraPersidangan);Halaman 30 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNKeterangan Saksi Elkiopas Hermanus Palapessy:Bahwa saksi menyatakan saksi adalah masyarakat Negeri Ema dantidak termasuk dalam anggota Saniri Negeri

Keterangan Saksi Mozes Maitimu:Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2017 saksi sebagai Ketua SaniriNegeri Ema;Bahwa saksi menyatakan ada 9 orang anggota saniri negeri Emaberdasarkan SK Walikota Ambon, anggota saniri yang aktif sekarang 7orang, 2 orang ditarik masuk dalam perangkat negeri jabatan sebagaikepala soa, kemudian 1 mengundurkan diri, jadi sisanya 6 orang,kemudian 1 orang diangkat PAW mengantikan salah satu utusan darisoa untuk mewakili semua soa di negeri Ema, jadi yang sekarang aktifsisa

oleh Saniri Negeri Ema yang bernama JanseTresia Leimena, S.Pd., M.Pd.

AHMAD RIADY ELY selaku PERWAKILAN MATA RUMAHELY KIBAS, ELY LUMAHIKA DAN ELY LUMAUPAL/TALANGGERALawanASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERI ASILULU, DKK

ASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERIASILULU, bertempat tinggal di Negeri Asilulu,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;2. PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERIASILULU, berkedudukan di Negeri Asilulu, KecamatanLeihitu, Kabupaten Maluku Tengah;3. ABDUL HADI ELY ~~ selaku PERWAKILANMATARUMAH KETURUNAN ELY LUMAHATU,bertempat tinggal di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasakepada Joemycho R. E.

dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memorikasasi tanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Ambon sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum) karena Judex Facti telah melaksanakan hukum acaradengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum~ dan/atau = undangundang, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Saniri

Nomor 2683 K/Pdt/2020pendapatnya berbedapun harus mengikuti suara terbanyak, tanggungjawab terletak pada lembaganya bukan secara personal, KeputusanSaniri Negeri pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan hanyakepada Ketua Saniri; Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengusulkan kepada Saniri NegeriAsilulu pada saat rapat penjaringan untuk menetapkan Eli Lumaupal/Lumahatu sebagai matarumah parentah Tunggal bukan merupakanperbuatan melawan hukum, karena Tergugat Ill hanya mengusulkankepada Saniri Negeri

Penggugat:
ABDULLAH HATALA
Tergugat:
1.WALIKOTA AMBON
2.PENJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI BATU MERAH
3.SANIRI NEGERI BATUMERAH
4.KEPALA MATA RUMAH HATALA
5.CAMAT SIRIMAU
6.AMIR HATALA

Negeri Perwakilan Matarumah/Soa Hatala diNegeri Batu Merah, hal mana berdasarkan keputusan TERGUGAT Il,Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peresmian dan Pemberhentian AntarWaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa MasaBakti 20142020 dan Peresmian Pengangkatan dan Pergantian AntarWaktu Anggota Saniri Negeri Batu Metran Kecamatan Sirimau SisaMasa Bakti 20142020, PENGGUGAT diangkat dan ditetapkan sebagaiSaniri Negeri Batu Merah, bahwa demikian pula sebelumnya jabatanKepala Soa serta Saniri

proses pemberhentian dan pergantian PENGGUGAT,PENGGUGAT sama sekali tidak diklasifikasi sebagai anggota saniri yangHalaman 4 dari 60 Putusan Perdata Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Ambmemenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)Perda Kota Ambon No. 08 Tahun 2017 tentang negeri yang mengatur :1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena :a) Meninggal dunia,b) Permintaan sendiri, atauc) Diberhentikan;2) Anggota saniri negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena

;e Bahwa berdasarkan uraian diatas, proses Pemberhentian dan PergantianPENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan olehpasal 68 ayat (3) dan ayat (4) Perda Kota Ambon No. 08 Tahun 2017tentang Negeri yang mengatur:3) Pergantian anggota saniri negeri yang berhenti sebagaimanadimaksud padaayat (1) diusulkan oleh ketua saniri negeri kepada soayang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari,4) Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota saniri negeridiusulkan oleh ketua saniri negeri

Anggota Saniri NegeriBatumerah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 20142020 Dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri BatuMerah Kecematan Sirimau Sisa Masa Bakti 20142020, Tanggal 28Januari 2020, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Walikota Ambon(Tergugat !)

Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecematan SirimauSisa Masa Bakti 20142020, Tanggal 28 Januari 2020 dalam perkaraaquo maupun Keputusan Walikota Ambon Nomor 77 Tahun 2020Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri NegeriBatu.

-JEFRI MALESSY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Ketua Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SAMUEL WATIMENA, S.Pi : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - ELIZA SAIMIMA, S.Pd : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Sekertaris Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - DAVID MATATULA : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SAMUEL LEATEMIA, : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - YOPY SELANNO : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - PENGKIONG PATTY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - ALVIN PASALBESSY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - YOAB MANUPUTTY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.

Maluku Tengah; - YUNUS SIAHAY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; - SARLES SOPACUA : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----------------------------------------1. Daniel W. Nirahua, SH., MH.2. Yakobis Siahaya, SH.3. Helmy J.

Saparua, Kab.Tengah;Ketua Saniri Negeri Nolloth;SAMUEL WATIMENA, S.Pi.;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.Tengah;Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth;ELIZA SAIMIMA, S.Pd.;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.Tengah;Sekertaris Saniri Negeri Nolloth;DAVID MATATULA;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.Tengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;SAMUEL LEATEMIA;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab.Tengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;YOPY SELANNO;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec.

MalukuTengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;YOAB MANUPUTTY;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. MalukuTengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;YUNUS SIAHAY;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. MalukuTengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;SARLES SOPACUA;Indonesia;Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. MalukuTengah;Anggota Saniri Negeri Nolloth;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1. DANIEL W. NIRAHUA, SH.,MH.;2. YAKOBIS SIAHAYA, SH.;3. HELMY J. SULILATU, SH., MH.

sebagai anggota Saniri Negeri, Rapat Soadimaksud wajib dipimpin oleh kepala soa atau yang dituakan sesuai denganadat istiadat, hukum adat serta budaya/kebiasaan setempat ; bahwa dengantidak diikutsertakannya Penggugat yang merupakan anak Soa Nyialuni(Soa 6 ) dalam musyawarah Soa Nyialuni telah menghilangkan hakPenggugat untuk memilih calon Saniri Negeri Nolloth dan kehilangan pulakesempatan untuk dapat dipilin kembali sebagai calon Saniri Negeri Nolloth,maka dengan terbitnya obyek sengketa telah

Il Intv17), tanggal 26 Mei 2016 SoaAnahuamena/Nialuni di kediaman Keluarga Yohanis Metekohy mengadakanMusyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T3=T.ll Intv20), tanggal 29 Mei 2016 Soa Matitapela di kediaman KeluargaDominggus Passalbessy mengadakan Musyawarah untuk memilih utusanpada Saniri Negeri Nolloth (bukti T4=T.Il Intv12), tanggal 24 Maret 2016Soa Lumahuo dikediaman Keluarga Krestian Silahoy mengadakanMusyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti

bertentangan dengan ketentuanPasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau BadanPermusyawaratan Negeri (bukti P1); bahwa selanjutnya sesuai denganketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pentaan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri, bahwa : Masa jabatan anggota saniri negeriditetapkan dengan peraturan negeri sesuai dengan adat istiadat dan hukumadat

Jika mata rumah parentah keluar dengan satu calonmaka calon tersebut diusulkan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan;Bahwa Saniri Negeri tidak bisa mengeliminir calon yang datang dari matarumah parentah, berdasrkan usul calon dari mata rumah parentah maka SaniriNegeri menetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri.

memberhentikan karena Saniri Negeri mempunyai kewenangan yaitumenetapkan atas usul mata rumah dan kemudian mengusulkan kepada Bupatidan Bupati yang akan mengelurkan keputusan pemberhentian, setelah melihatsegala buktibukti, sehingga didalam kewenangannya Saniri Negeri tidak bisamemberhentikan, didalam perda No. 3 Tahun 2006 Saniri Negeri tidakmempunyai kewenangan untuk memberhentikan, dengan demikian jikapenilaian Saniri Negeri bahwa Kepala Pemerintah Negeri melakukan sesuatuhal yang salah maka

bahwa besok pagi akan ada rapat saniri di Balai Desa dansaksi diminta untuk hadir;Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 05/Padt.G/2015/PN MshBahwa saksi diangkat sebagai saniri negeri Tamilouw sejak tahun 2007 sampaidengan sekarang;Bahwa saksi tidak tahu apakah pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan;Bahwa saksi tidak tahu apakah selain saksi ada anggota saniri lain yang jugatidak menghadiri rapat saniri tersebut;Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan saniri negeri Tamilouwtentang pemberhentian

adalah anggota saniri negeri Tamilouw yang masih menjabat sampaidengan sekarang;Bahwa saniri tersebut diangkat saat masa jabatan raja ASBANI WAILISSA;Bahwa selama masa jabatan Sukardi Tomagola sebagai raja negeri Tamilouw,belum pernah mengangkat saniri negeri Tamilouw dan anggota saniri negeriyang sekarang adalah saniri negeri yang diangkat pada masa jabatan rajaAsbani Wailissa;Bahwa saksi sebagai anggota saniri negeri Tamilouw pernah beberapa kalirapat bersama dengan raja Sukardi Tomagola untuk

membahas tentang desa;Halaman 41 dari78 Putusan Nomor 05/Padt.G/2015/PN MshBahwa sukardi mengakui anggota saniri negeri Tamilouw yang sah berjumlah19 (sembilan belas) orang anggota saniri;Bahwa saksi mengenal sdr.

Penggugat:
1.Ferdinan Lunmisay
2.Jordand Lunmisay
3.Yesayas Lunmisay
Tergugat:
1.Pemerintah Negeri Wotay
2.Lembaga Badan Saniri Negeri Wotay
3.Oriani Karesina
4.Dominggus Purmiasa
Turut Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Teon Nila Serua
2.Bupati Maluku Tengah

Saniri Negeri bersama Staf Pemerintah Negeri Wotay tidakpernah membicarakan, musyawarakan Calon Penjabat KepalaPemerintah Negeri Wotay dengan tuatua adat dan secara sepihakmenetapkan atau menunjuk Calon Penjabat Kepala PemerintahNegeri Wotay saudara ALEXANDER PURMIASA (Sekretaris Desa),penyampaian Saniri Negeri dan Staf Pemerintah Negeri Wotayditentang oleh tuatua Adat, namun Jawaban dari Saniri Negerikepada para tuatua adat yang hadir bahwa para tuatua adattidak perlu tahu karena penunjukan atau

pemilihan CalonPejabat merupakan kewenangan Saniri Negeri;b.

dan fungsi Saniri Negeri yang di Pimpin oleh Ketua SaniriNegeri;e Bahwa tanggal 14 Juni 2018 Saniri Negeri menggelar pertemuanbersama dengan kepalakepala marga, tokoh adat, tokoh masyarakat,tokoh pemuda dan tokoh Agama dengan undangan saniri NegeriNomor : 02/SNW/06/2019 namun tidak dihadiri olen Kepala MargaLunmisay sesuai daftar hadir.

tentangPenetapan Matarumah Parentah akan tetapi tidak ada yang hadirdalam pertemuan oleh karena itu;e Bahwa tanggal 12 Juli 2018 Saniri Negeri Wotay menggelar rapatdengan Saniri Domisioner, untuk meminta petunjuk dan kajian tentangKeputusan Matarumah Parentah Tahun 2010;e Bahwa tanggal 15 Juli 2018 Saniri Negeri Woaty menggelar RapatPleno Saniri Negeri dan menetapkan Marga Karesina dan MargaPurmiasa sebagai Matarumah Perintah Yang berhak menjadi KepalaPemerintah di Negeri Wotay;e Bahwa tanggal 23

dalam kurun waktu empat belas (14) hari dengan mengajukanbuktibukti bahwa marga Lunmisay adalah maratumah/keturunanperintah di Negeri Wotay;e Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Saniri Negeri menerimatembusan Surat Penolakan dari Marga Lunmisay atas PenetapanMatarumah Perintah yang ditetapkan Saniri Negeri Wotay, sehinggapada tanggal 20 Januari 2019 Saniri Negeri melaksanakan rapat untukmembahas Surat penolakan Marga Lunmisay dan disepakati untuktidak menerima penolakan marga Lunmisay yang dituangkan

oleh Tergugat sebagai Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI maupun 3 anggota SANIRI NEGERILainnya masingmasing : CH.

TOISUTA (almarhum)Dengan tidak diketahui oleh Tergugat .l. sebagai Ketua Saniri NegeriTitawaai dan : CH. LOKOLO sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri Titawaaimaupun 2 anggota Saniri Negeri lainnya yaitu: M. NAHUWAY dan N. SELANNO.3.

No. 41/PDT/2014/PT.AMB5)menghindar diri dari setiap kKegiatan pertemuan yang diadakan oleh Pjs.Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8) Wakil Ketua Saniri NegeriTitawaai juga menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN Tergugat VIsebagai KEPALA PEMERINTAH NEGERI TITAWAAI KECAMATANNUSALAUT, KABUPATEN MALUKU TENGAH yang ditanda tangani5(lima) anggota Saniri Negeri Titawaai

Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8)Wakil Ketua Saniri Negeri Titawaai juga menghindarkan diri dari tugasdan tanggung jawab tersebut;. Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01Tahun 2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN TergugatVI sebagai KEPALA PEMERINTAH NEGERI TITAWAAI KECAMATANNUSALAUT, KABUPATEN MALUKU TENGAH yang ditanda tangani 5(lima) anggota Saniri Negeri Titawaai masingmasing : 1).JOSEPHMAKOY, 2). ETY TOMASOAITAN, 3). PIETER HIARIEJ, 4).

Negeri Titawaai in casu MELKIANUSRIRUMA/Tergugat dan Anggota Saniri telah terlibat dalam manipulasidana ADD Tahun Anggaran 2007/2008, mengakibatkan keduanyamenghindar diri dari setiap kegiatan pertemuan yang diadakan oleh Pjs.Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8) Wakil Ketua Saniri NegeriTitawaai juga menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN Tergugat VIsebagai

SANIRI Bin SOLEHUDDIN dan Terdakwa IV.

Terdakwa:
1.NINGWAR bin MATRIJIN
2.SUHERMAN bin MISDRAN
3.SANIRI bin SOLEHUDDIN
4.ALIMAN bin JATIM ALM

Nama lengkap : Saniri Bin Solehuddin2. Tempat lahir : Mempawah3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juli 19884. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari RT 001 RW 001, Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang7. Agama : Islam8. Pekerjaan : SwastaTerdakwa Saniri Bin Solehuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret20182.

Menyatakan terdakwa NINGWAR Bin MATJIRIN, terdakwa IlSUHERMAN Bin MISDRAN, terdakwa Ill SANIRI Bin SOLEHUDDIN danterdakwa IV ALIMAN Bin JATIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.2.

Selanjutnya para saksitersebut menemukan adanya kegiatan penambangan tanpa jjin di lokasi lahanmilk PT DARMEX AGRO Divisi 6 Blok K46, Dusun Pombay, Desa LembahBawang, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang yang dilakukanoleh NINGWAR Bin MATJIRIN bersamasama dengan terdakwa SUHERMANBin MISDRAN, terdakwa SANIRI Bin SOLEHUDDIN dan terdakwa ALIMAN BinJATIM (Alm).

Bahwa dalam satu hari penambangan emas di lokasitersebut adalah sekitar 3 (tiga) gram.Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut sudahdilakukan oleh terdakwa NINGWAR Bin MATJIRIN bersamasama denganterdakwa SUHERMAN Bin MISDRAN, terdakwa SANIRI Bin SOLEHUDDIN danterdakwa ALIMAN Bin JATIM (Alm) selama 2 (dua) minggu dan oleh saudaraSUDI (DPO) dijanjikan pembagian 70 untuk Bos dan 30 untuk anakbuah/karyawan.

SANIRI Bin SOLEHUDDIN danTerdakwa IV. ALIMAN Bin JATIM (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usahapenambangan emas tanpa jjin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimanadakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SARWADI Bin TASIRA
Sarwadi) terhadap Penggugat (SANIRI Binti KARMISA
Saniri);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

.- Memerintahkan Tergugat I dan Saniri Negeri Siri Sori Islam membuat Peraturan Negeri Siri Sori Islam yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan Adam Pattisahusiwa yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Siri Sori Islam.Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.Rp. 12.189.000,- (Dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Negeri dibentuk di Negeri sebagaimitra Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan tugas danwewenang Negeri.Pasal 4 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri berkedudukan sejajar danmerupakan unsur penyelenggara Pemerintah Negeri,ayat (2) Saniri Negeri mempunyai fungsi : huruf c menetapkanperaturan Negeri bersamasama Kepala Pemerintah Negeri,Pasal 7 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeriberwenang: huruf a membahas rancanganPeraturan Negeri/Negeri Administratif bersamasama KepalaPemerintah

Negeri Siri Sori Islam ;10Bahwa yang sebenarnya Peraturan Negeri (Perneg) harus dibahansecara bersama oleh Saniri Negeri sebelum dikeluarkan ;2.

Nnegeri yang keanggotaannya merupakan wakil dariunsur masyarakat sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa proses pencalonan Raja Negeri dimulai dengan adanyapenetapan mata rumah parentah didalam suatu peraturan negeriyang dibuat oleh Kepala pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri; Bahwa Peraturan Negeri tersebut terlebih dahulu dibuat dalambentuk rancangan perauran yang disusun secara bersama olehKepala Pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri, setelah itu dibahas18dalam rapat Saniri

Besar selanjutnya ditetapkan oleh KepalaPemerintah Negeri bersama Saniri Negeri;Bahwa kemudian muncul Peraturan Negeri Nomor : 01 Tahun 2010,tentang penetapan Mata Rumah /Keturunan yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam yang isinya menetapkanMata Rumah Parentah Pattisahusiwa dari keturunan RajaPATTISAHUSIWA MUHAMMAD SALEM, sebagai Mata RumahParentah di Negeri Siri Sori Islam di bantah oleh saksi Penggugatyang adalah anggota Saniri Negeri Siri Sori Islam antara lain saksiNADAR

dalambentuk rancangan peraturan yang disusun secara bersama olehkepala pemerintah negeri dengan saniri negeri, setelah itu dibahasdalam rapat saniri besar selanjutnya ditetapkan oleh kepalapemerintah negeri bersama saniri negeri ;Bahwa telah muncul Peraturan Negeri Nomor : 01 Tahun 2010,tentang penetapan Mata Rumah /Keturunan yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri yang ditetapkan oleh19J.K.PATTISAHUSIWA (Almarhum) mantan Raja Siri Sori Islam yangisinya menetapkan Keturunan Muhamad Salem Pattisahusiwaselaku

Surat Nomor 3594/NEGLH/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018Perihal Mohon Bantuan Dana dengan permintaan Dana terkaitpersiapan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitasPerangkat Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) , (bukti Surat terlampirdalam Berkas Perkara).

Saksi UMAR HENAULU Alias MARKON, pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri di negeri Laha; Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri sejak tanggal 17September 2017; Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan denganmasalah Penggelapan Uang; Bahwa jabatan Terdakwa Ahmad Kurdi Laturua sebagai SaniriNegeri sedangkan jabatan Suprianus Batlajeri jabatan sebagai KaurKeuangan; Bahwa Para Terdakwa telah menggelapkan uang dari CV.

Batu Prima, perencana Negerilaha Salah satu Saniri Negeri yang tandatangan perencanaan; Bahwa saksi tidak pernah linat kontrak kerja antara CV.

pada tahun 2018 ketika terdakwa diangkat sebagaiKetua Saniri Negeri Laha barulah saksi NUR ZAMAN mengenalnya.

Desa Lahasehingga saksi NUR ZAMAN telah mengenal terdakwa II sejak tahun2012, sedangkan pada tahun 2018 ketika terdakwa diangkat sebagaiKetua Saniri Negeri Laha barulah saksi NUR ZAMAN mengenalnya.

Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yang diwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagai KETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Hatane & Associates

Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaBADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yangdiwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagaiKETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepadaMUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Law OfficeHatane & Associates, alamat

Bukti P3 : Surat Badan Saniri Negeri Hitumessing Nomor: 03/BSNHM/V1I/2017, tanggal 30 Juni 2017, Perihal:Pemberitahuan ke Il, yang ditujukan kepada MatarumaParentah, (fotocopy dari fotocopy);4. Bukti P4 : Surat Abdullah Pelu kepada Badan Saniri NegeriHitumessing, Perihal: Penyampaian Usualan CalonKepala Pemerintah Negeri Hitumessing, tertanggal 2 Juli2017, (fotocopy dari fotocopy);5.

Bukti P5 : Surat Saniri Negeri Hltumessing kepada Bupati MalukuTengah, Perihal: Laporan Penjelasan PengusulanPeraturan Negeri Mata Rumah Perentah DanPencalonan Raja Negeri Hitumessing Adalah SuatuPenyalahgunaan Wewenang oleh Saniri Negeri (KetuaSaniri), tertanggal 2 Desember 2017, (sesuai denganaslinya);6. Bukti P6 : Surat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Hitumessingkepada Bpk.

Abdullah Pelu, Nomor: 045/SPHKPS/HM/III/2018, Perihal: Surat Penyampaian HasilKeputusan Ketua Saniri Negeri Hitumessing, tertanggal27 Maret 2018, (Pengantar sesuai dengan sli),(Lampiran fotocopy dari fotocopy);7.

Ali Slamat;Bahwa saksi menyatakan setelah musyawarah proses selanjutnyadiserahkan kepada Saniri Negeri Hitumessing;Bahwa saksi menyatakan mengetahui selanjutnya Saniri NegeriHitumessing mengeluarkan Penetapan yang menetapkan H.

kepada saksi Zulkarnain BinArjun Als Zul Rege dan sekira pukul 15.00 wib Saksi Marianto EffendiBin Yusrinul ST Sati datang ke depan rumah terdakwa dan terdakwalangsung menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi MariantoEffendi Bin Yusrinul ST Sati. dari hasil penjualan Sabu yang dilakukansaksi Saniri melalui terdakwa kepada saksi Zulkarnain Bin Arjun Als ZulRege dan Saksi Marianto Effendi Bin Yusrinul ST Sati terdakwamendapatkan upah dari Saksi Saniri sebesar Rp.500.000 ( lima ratusribu rupiah)

dan saatitu saksi Saniri sedang main game di laptop lalu anggota polisi tersebutmenggeledah kamar tidur tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkusplastik bening yang berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenissabu di bawah kasur tempat tidur saksi Saniri dan tidak lama kemudiandatang Pak RT lalu anggota polisi tersebut mengintrogasi saksi Saniri dankemudian terdakwa dan saksi Saniri serta barang bukti tersebut diatasdibawa oleh anggota polisi tersebut kerumahnya Saksi Zulkarnain yangberada

No.168/Pid.Sus/2013/PTRMetamphetamin yang termasukNarkotika GolonganlDigunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJOBin SARMADIN3.

Menyatakan Terdakwa MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI , telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKAGOLONGAN DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MODIHAR Als KACONGBin SANIRI Dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun danPidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidanakurungan selama 1 (satu) tahun ;3.

Sedangkan sisanya seberat 0,2 gr(nol koma dua gram) dikirimkan ke Balai Besar POMPekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnyaadalah positif mengandung Metamphetamin yangtermasuk Narkotika Golongan );Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJOBin SARMADIN6.