Hoi WangManagement Limited karena saksi adalah Direkturnya, yangsaksi beli BPPN kemudian dijual ke Artur Dewata MDBatubara ;Bahwa saksi pernah membeli Hak tagih atas utang PT.

MulyamirRaya Corporation yang dijaminkan ke Bank BTN dan telahmacet, dari BPPN, atas pembelian hak tagih itu saksi adalahpemegang cessi;Bahwa yang menjaminkan tanah itu ke Bank BTN adalah DikaSasmita , tetapi Dika Sasmita sudah mempunyai PPJB(perjanjian pengikatan jual beli) dan memegang kuasa untukmenjual, jadi posisi saksi dalam kaitan dengan cessi saksi menjadikreditur pada Dika Sasmita ;Bahwa walaupun saksi sudah mempunyai hak tagih asset itu,tetapi tanah tersebut masih tetap menjadi atasnama

B/2014/PN.JAKSEL.Bahwa yang saksi beli dari BPPN adalah hak tagih pada DikaSasmita , bukan hak tagih pada PT. Mulyamir Raya Corporation,karena sesuai dengan dokumendokumennya Dika Sasmitaadalah sebagai pemegang PPJB dan kuasa untuk menjual,sehingga yang menjual aset ini adalah Dika Sasmita bukan lagiPT.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2003 saudara kandung dari Penggugat yaitu Alm.Burlian dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Talang Sawah, KecamatanPulau Pinang (Sekarang Kecamatan Lahat Selatan) bersurat kepada KA KanwilBadan Pertanahan Nasional (BPPN) Provinsi Sumatera Selatan dan bersuratKepada Tergugat (PT.

Kanwil BadanPertanahan Nasional (BPPN) Propinsi SumSel dan ditujukan kepadaTergugat;: Foto copy Surat pernyataan secara tertulis dari Tergugat kepadaPenggugat tertanggal 27 Maret 2003, dimana Tergugat mengakui bahwatanah yang diserobot atau diambil alin oleh Tergugat adalah milikPenggugat, dan ditanda tanggani oleh Tergugat serta di stempelPerusahaan Tergugat;: Foto copy Surat dari Kepala Desa Talang Sawah kepada TergugatNomor : 18/UGRT/TLS/VII/2003 tertanggal 10 Juli 2003, perihal usulanganti rugi

PPA(Persero) eks BPPN yang kemudian berakhir masa kerja dan diserahkan kepadaMenteri Keuangan ;Hal ini secara jelas dan nyata dapat dilihat pada Risalah Lelang Nomor 015/199899tanggal 15 April 1998 dimana pembeli lelang pada Risalah Lelang tersebut tercatatatas nama Bambang Eko Waluyo, yang selanjutnya berdasarkan Pernyataan danKuasa Nomor 24 tanggal 28 Juli 1998 yang dibuat dihadapan Notaris PaulusNaragale, S.H., Sdr. Bambang Eko Waluyo membuat permyataan sebagai berikut ;1.

yangharus dipenuhi;salinan/fotokopi bukti bahwa:a) debitor wanprestasi, antara lain surat surat peringatan;b) debitor telah pailit, berupa:1) putusan pailit; dani) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi; atauiil) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN

Adokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:1)2)3)salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN.

saat saksi menandatangani jual beli tersebut;e Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada kesepakatan status tanah yangvalid atas tanahnya saksi yang diakui orang lain yaitu SuparjoPoncowinoto.e Bahwa oleh karena Suparjo Poncowinoto tahu adanya jual beli tanahtersebut maka Suparjo Poncowinoto meminta uang yang sudah saksiterima, kemudian terjadi Perjanjian perdamaian dilakukan tetapi tidaktahu hasil akhirnya;e Bahwa saksi selaku kuasa dari Suparjo Poncowinoto pernahmenyelesaikan tanah tersebut ke BPPN

guna penyelesaian kreditnya dansaksi membayar hutangnya ke BPPN;e Bahwa jual beli tersebut tidak ada kaitannya dengan pembebasan wadukRawa Babon;e Bahwa dalam jual beli tersebut Terdakwa tidak hadir dan tidak ada tandatangan Terdakwa dalam jual beli tersebut;e Bahwa penyerahan uang jual beli tersebut menggunakan kwitansi;e Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa kepemilikan tanah seluas 19 ribu M2tersebut Di Jalan Randu , Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec.

Sutjahjono menjual kepada Pardede selanjutnya Pardedemenjual kepada Suparjo Poncowinoto;e Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut oleh Suparjo Poncowinoto telah diagunkanke Bank BNI 46 wilayah 10 pada tahun 1993 senilai Rp 1,3 milyar dan sempat disitaoleh BPPN sekarang tetapi sudah lunas pinjamannya lalu dijual;e Bahwa karena Suparjo Poncowinoto sakit maka jabatan Dirut diganti oleh saksi dansaksi yang menyelesaikan pinjaman tersebut;12 Saksi Ir.

Santoso ;Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah yang akan dijual tersebutbermasalah yaitu dengan BPPN namun sudah dibayar lunas hutangnya diBPPN awal 1997 dan suratnya dipegang oleh pak Sarjono karena saksipernah mengurus suratsurat untuk pelunasan ke Bank;e Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pak Sarjono pernah mendapat undangan dariLurah atau Camat atau Pemda mengenai pembebasan tanah untuk waduk Rawa Babon;e Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor milik pak Sarjono ;e Bahwa saksi mengetahui

/1987 yang dibuat oleh dan di hadapan M.Astradipura, PPAT di Bandung;Tercatat tanggal 2881997, diletakkan Hak TangguganPertama berdasarkan Akta Hak Tanggungan Pertamatanggal 581997 No. 212/02/Cob/1997 yang dibiuat olehdan di hadapan BM Sri Sugijarti Hartojo, SH, diletakkan HakTanggungan Pertama kepada Perseroan Terbatas PT, BankDuta Kantor Cabang Bandung berkantor pusat di Jakarta;Tercatat tanggal 2842011, dilaksanakan cesieberdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutangtanggal No.SP168/BPPN

/O600 dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sehingga tercatat atas namaBadan Penyehatan Perbankan Nasional dan selanjutnyaHak Tanggungan tercatat atas nama PT,.

Dewi Mayang Manik;Bahwa selanjutnya pada tahun 2004, lokasi tambang berserta rumah tinggalTerdakwa dipermata Hijau jakarta dilelang oleh BPPN;Bahwa saksi kemudian membayarkan ke BPPN sebesar Rp.4.000.000.000,(Empat milyar rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar sejumlahRp.80.000.000,(Delapan puluh juta rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) bulanmelalui pemotongan royalti dari kerjasama yang berlangsung dan kerjasamatersebut tercantum dalam akta nomor 15 tanggal 4 Mei tahun 2004;Bahwa selanjutnya

Pemberian HakTanggungan;c Salinan/fotocopy Sertifikat Hak atas Tanah yang dibebani HakTanggungan;d Salinan/fotocopy perincian hutang/jumlah kewajiban debitur yang harusdipenuhi;e Salinan/fotocopy bukti bahwa:1 Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2 Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetepaninsolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditur separatis);atau3 Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN

;f Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;g Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelangdilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalah merupakan BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danh Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku

Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utangpiutang;Bahwa menurut S869/PJ.313/2005 sebagaimana tersebut diatas, pengambilalihan aktiva milik debitur oleh Bank Kredituratau BPPN bukan termasuk dalam pengertian penyerahanBarang Kena Pajak untuk jaminan hutang piutang yang tidakdikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal IA ayat (2)Halaman 31 dari 52 halaman.

Dalam penyerahan BarangKena Pajak untuk jaminan hutang piutang, hak atas BarangKena Pajak masih berada pada debitur, sedangkan dalampengambilalihan aktiva milik debitur karena kredit macet, hakatas aktiva telah diserahkan kepada Bank Kreditur atau BPPN;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atasMajelis berpendapat bahwa penjualan aktiva yang berupaJaminan kredit dari debitur a quo adalah dilakukan dalam rangkakegiatan usaha atau pekerjaannya, dan bukan merupakankegiatan usaha jual beli

Tergugat tersebut, PihakPenggugat mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;Menimbang,bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :1Fotocopy buku catatan daftar pengeluaran tiap bulan mulaibulan Oktober 1999 sampai dengan bulan Juni 2012 dariPenggugat.......... cc cece eee eseeees Bukti P.1Fotocopy Surat keterangan Lunas fasilitas pinjaman dariBadan Penyehatan Perbankan Nasional dengan nomor 0118/SKLP/CRDSMG/BPPN

SP236/BPPN/0601tanggal 12 Juni 2001, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006, kepada BADANPENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN), berkedudukandi Jakarta ;e Selanjutnya Cessie, berdasarkanPerjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang PPAT Aulia Taufani, SHpengganti dari PPAT Sutjipto, SH No.163 tanggal 25 Juni 2003, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006 No.163, kepadaPT.

SP236/BPPN/0601tanggal 12 Juni 2001, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006, kepada BADANPENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN), berkedudukandi Jakarta ;e Selanjutnya Cessie, berdasarkanPerjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang PPAT Aulia Taufani, SHpengganti dari PPAT Sutjipto, SH No.163 tanggal 25 Juni 2003, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006 No.163, kepadaPT. PUTRA MANDIRI FIANCE,berkedudukan di Jakarta ;Hal. 187 dari 238 hal.

SP236/BPPN/0601tanggal 12 Juni 2001, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006, kepada BADANPENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN), berkedudukan diJakarta ;e Selanjutnya Cessie, berdasarkanPerjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang PPAT Aulia Taufani, SH.pengganti dari PPAT Sutjipto, SH No.163 tanggal 25 Juni 2003, didaftar diHal. 191 dari 238 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.192192Kantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006 No.163, kepadaPT.

Soenarto Reksoprodjo yang mengajukan permohonan SKPTkepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap EV 6418 atas namaKoeroe Alimoedin dan selanjutnya bukti P28 dan P29 berupa surat dari BadanPertanahan Nasional tentang surat ukur tanggal 14 Juni 1871 No.6A yangmenerangkan surat ukur tersebut sudah sangat tua dan sulit terbaca ;selanjutnya bukti P30, berupa surat dari BPPN yang menerangkan bahwaTanah Ex Tanah Goro tidak merupakan bagian dan Asset yang di serahkanHumpuss Group dan HMP kepada BPPN

Debitur merupakan Bank dalam likuiditas, Bak Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha atau eks BPPN ; f) Salinan / fotocopy Surat Pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggung jawab apabila ada gugatan Perdata dan atautuntutan pidana ; g) Salinan / foocopy Surat Peberitahuan Rencana Lelang kepada debitur olehkreditur yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecualidebitur Hak Tanggungan adalah merupakan Bank Dalam Likuiditas, BankBeku Operasional, Bank Beku

Kegiatan Usaha atau eks BPPN dan ; h) Salinan / fotocopy Surat Pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasilpenilaian dari penilai dengan menyebutkan nama penilai, nomor dan tanggal laporan penilaian dalam hal ;1.

milik JohniSucahya di Negeri Passo dilakukan oleh Kantor BPN Kota Ambon, dimanapada saat pengukuran masuk sampai tanah yang saksi beli darri PaulusWattimury ;Bahwa pada tahun 2011 ketika Kantor BPN Kota Ambon melakukanpengukuran pengembalian batas tanah milik Johni Sucahya dan masuk dalam tanah yang saksi beli dari Paulus Wattimury, saat itu saksi lalutanya kepada saudara Paulus Wattimury kenapa hal tersebut terjadi, dansaudara Paulus Waittimury suru saksi untuk besok hari pergi keberatan keKantor BPPN

Kota Ambon, dan setelah saksi pergi ke Kantor BPPN KotaAmbon untuk keberatan saksi, ia bertemu dengan pak Beny Pesulima danbeliau katakan bahwa tanah yang saksi beli dari saudara Paulus Wattimurytersebut masuk dalam tanah yang telah lebih dahulu dibeli oleh JohniSucahya dan pa Beny Pesulima juga menunjuk Peta Gambar milik JhonySucahya yang dilakukan pengembalian batas tanahnya oleh BPN KotaAmbon ; 4.

Sertifikat hak milik Nomor 577 tahun 2001 untuk tanah sawah Ameihaiduik ; Sertifikat hak milik Nomor 653 tahun 20001 untuk tanah sawah Kulehu ; Sertfikat hak milik Nomor 572 tahun 2001 untuk tanah sawah Balokang ;Bahwa perbuatan Tergugat Il untuk menerbitkan 3 buah sertifikat hakmilik tanah atas nama Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas adalahsuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,khususnya pasal 95 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPPN No.3Tahun 1997 tentang

Haryanto Hadikosoemo:Menimbang bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula... bahwa dengandemikian terdapat 2 (dua) debitur lain dari Pemohon Kasasi (PemohonPailit) yang harus ditarik dalam perkara ini, sehingga permasalahannyaakan menjadi rumit dan tidak dapat dilakukan pembuktian secara sumirsesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 UndangUndang Nomor 4Tahun 1998;Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/K/N/2000 tertanggal 8 Juni 2000dalam Perkara antara BPPN

SertifikatHGU No.2487 (bukti TII.3) yang merupakan satu dari 10(sepuluh) sertifikat pecahan dari Sertifikat HGU Induk No.776dan No.182 ; Bahwa menurut hukum, khususnya Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi tanah yang telahdibukukan oleh Kantor Pertanahan atau telah mempunyaisertifikat, maka peralihan haknya dalam hal ini dengan jual beliharus dan wajib dilakukan di depan PPAT dengan blanko AktaJual Beli yang sudah baku dan dibuat berdasarkan PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPPN

Amendment I No. 19 (see Exhibit P2), based on:a Assignment of HSBC's credit to Langdale Profits Limited by virtue ofCredit Assignment Agreement No. 02 dated 13" October 2003 (seeExhibit P3) ;b Assignment of Bank Niaga's and Bank Dharmala's credit to BPPN(IBRA), which was further assigned to PT Mahanusa Securities byvirtue of Credit Assignment Agreement No. 6 dated 23"4 January 2003drawn up before Retno Rini P.

Partomuan Pohan, S.H., LL,M., Notaris diJakarta ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 3 huruf bbahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi Pengalihan piutang Bank Niaga danBank Dharmala kepada BPPN, yang kemudian dialihkan kepada PT MahanusaSecurities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6 tanggal 23 Januari2003 yang dibuat di hadapan Retno Rini P.

Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan No : 37/L/2003, yang mana dalambukti surat tersebut telah terjadi pengalihan piutang dari BPPN kepada PT.

Dalam hal ini,Kaharudin Ongko telah menyerahkan asetnya kepada BPPN antara lainsertifikat objek perkara a quo;133 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan agar perkara a quo menjadijelas, maka sudah sepantasnya Kaharudin Ongko (selaku Penanggung Hutang)dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a guo untuk mempertahankan hakhaknya;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima karena terdapat kesalahan

RidhaRasyidi ;Bahwa Setelah Bank DUTA ditutup (likuidasi), Administrasi kredit yang lancardiserahkan kepada Bank Danamon dan yang macet diserahkan ke BPPN Medan ;Bahwa saksi tidak ingat kapan permohonan kredit yang diajukan ke Bank Duta ;Bahwa Ir. Mohd.

Ridha Rasyidi juga ada menandatangani kredit ;Bahwa setelah kredit dicairkan Sertifikat tanah tersebut disimpan pada BankDUTA ;Bahwa sertifikat tersebut diserahkaan ke BPPN Medan setelah Bank DUTAditutup (likuidasi);Bahwa sebahagian para Tergugat adalah debitur di Bank DUTA Lhokseumawe ;Bahwa para tergugat ada membuat permohonan kredit, dan pada saat dicairkandana oleh bank yang menerima pencairan kredit tersebut Ir. Mohd.

RidhaRasyidi ;Bahwa para Tergugat pernah menayakan kepada saksi masalah kredit tersebutdan saksi mengatakan penyelesaian kredit tersebut ke BPPN Medan ;Bahwa sebelum dicaikan kredit tersebut Pihak Bank DUTA ada ke lapanganmelihat objek jaminan;Bahwa setelah BPPN Medan ditutup, Aset tersebut diserahkan ke bagian AsetNegara di Kementrian Keuangan di Jakarta ;Bahwa Bank DUTA ditutup ditutup tahun 1999 ;Bahwa perumahan yang dibangun oleh Ir. Mohd.

Tentang Status Hukum Penggugat Dalam Konvensi/Termohon Kasasi ; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI pada bulan April 1999yang lalu, bahwa Termohon Kasasi (PT Bank Internasional IndonesiaBll) telah berada dalam status direkapitalisasi, dan dengan demikianberarti bahwa PT BIl berada di bawah pengawasan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ; Bahwa dengan demikian, gugatan Penguggat dalam perkara ini harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenaPT BIl tidak berwenang