Ditemukan 1195 data
AGUS MUSLIM
Tergugat:
1.DIDA SETIANINGSIH
2.EUIS SUMIATI
3.SUYUD HS
4.E. KUSNADI
5.TATANG
6.TUTI KUSTIATI
7.NINA KUSTIANA
8.TATI SARIMANAH
9.KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN GARUT, KELURAHAN REGOL
10.CAMAT KECAMATAN GARUT KOTA
11.NOTARIS PPAT OEMIE IRAWANTI GENDRAYANI. SH. Sp
12.BANK RAKYAT INDONESIA. Tbk
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
240 — 102
BabakanPajagalan waktunya saksi lupa dan dihadiri oleh pak Djamili, saksi dan KuasaHukum bapak saksi sementara ibu saksi sedang bekerja;Bahwa tanah yang dimaksud pada saat melakukan pengecekan ke BPNtersebut terletak di Sadahurip depan Mesjid namun mesjidnya saksi tidakingat karena terakhir saksi di Sadahurip tahun 1985;Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas dari tanah tersebut;Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat P17, namun saksi tidakpernah melihat bukti tertsebut;Bahwa setahu saksi rumah
TAUFIK,SE.
Tergugat:
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
335 — 172
benar saksi mengetahul LHP No. 700/008/LHP/ItKab/IV/2019,tanggal 18 April 2019 ;Bahwa benar Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu menilalapakah pengelolaan dan pertanggung jawaban tahun anggaran2017 dan 2018 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan dan menilai apakah kegiatankegiatan bisa dinilai secaraefisien, efektif dan ekonomis ;Bahwa benar hasil dari pemeriksaan itu, berupa laporanhasilpemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan catatancatatan yangtelah kami tungkan dalam LHP tertsebut
100 — 20
laporan harian tertulis alat yang digunakan adalah Theodolit,namun dalam pengukuran akhir ternyata hanya menggunakan meteran seng,yang menurut saksi bisa dilihat bersama dan alat theodolit hanya bisa digunakanoleh seorang ahli ;Bahwa salah satu syarat untuk pencairan dana adalah BA Kemajuan Fisik yangsaksi buat, yang ditanda tangani oleh Konsultan, Kontraktor dan PelaksanaKegiatan, sedangkan BA Serah Terima Pekerjaan ditanda tangani oleh KPA danKontraktor ;Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan proyek tertsebut
Terbanding/Terdakwa : LIEM TONG IE Als ALING
72 — 18
kalautransfer bisa dilakukan; Bahwa sistim pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchan tentangjumlah transaksi yang terjadi EDC Bank Permata bisa dilakukan setelahtransaksi atau sebelum Toko tutup, dimana merchant melakukan settlement(penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akanmengirim total transaksi yang dilakukan di EDC tersebut berdasarkan sale slipke system Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akanmembayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tertsebut
257 — 170
dibuktikanTermohon melakukan penyidikan atas tersangka ROHADI yang berdasarkanketerangan Edward Zainudin dan Bukti 1.5 berawal dari tertangkap tangandengan barang bukti tindak pidana dan berdasarkan bukti T.17, T.19, T.22,T.23dapat dibuktikan telah dimintai keterangan Rohadi dan Berthanatalia Ruruk danSamsul Hidayatullah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan keterangan saksiEdward Zainudin Termohon juga telah melakukan penyitaan atas barang buktidari OTT atas tersangka ROHADI Sebagaimana dalam bukti T.5 tertsebut
48 — 17
sejumlahRp. 104.573.000, ( seratus empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah )sekalipun pengeluaran tersebut di luar RABnya, serta Majelis Hakim sependapatdengan perhitungan kerugiaan keuangan negara hasil dari perhitungan BPK Rl,dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 195.427.000, ( seratus sembilan puluhlima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ) yang telah direkomendarikan untukdikembalikan dan disetor kepada Kas Negara, namun terdakwa telah lalai tidakmenyetorkan segera sisa dana tertsebut
52 — 32
Namun kenyataannya Prinsipal Termohon Kasasidalam Perkara TUN tersebut belum menerima Isi Putusan Mahkamah Agung RIdan apabila Termohon Kasasi dalam Perkara TUN tertsebut telah diberitahu IsiHalaman 75 dari 77 Putusan Nomor 33/Pdt/2019/PT MDNPutusan MARI, maka Prinsipal Termohon Kasasi (Perum Perindo) dipastikanakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK).Oleh karen Fakta Hukum tersebut, maka Putusan MARI dalam Perkara PeradilanTUN, belum bisa dijadikan Landasan Berpijak dalam Perkara Perdata
1.Muslim, SH
2.Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
EDISON LUMBAN GAOL
218 — 101
demikian sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria tujuan status Tanah ReformaAgraria (TORA) adalah untuk menangani Sengketa dan Konflik Agraria,menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yangberbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangikemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tertsebut
88 — 44
Bahwa saksi sebagai Ketua takmir Masjid Al istiqomah di RT 12 RW 03 dusungempol gunting desa gempol sari kelurahan gempolsari kecamatantanggulangin sejak Tahun 2005 ; Bahwa setahu saksi dibelakang masjid ada tanah peakrangan kosong dandiajukan ganti rugi BPLS, tanah tersebut milik masjid, asal usulnya saksi tidaktahu, Bahwa luasnya tanah tertsebut sekitar 3.134 M2Bahwa tanah tersebut awalnya diajukan ganti rugi, ketika itu saya diundangsalah satu masyarakat disurun ke rumah pak Lukman dibicarakan
45 — 12
yang juga ditindaklanjuti oleh Kabid Bina Marga yang meminta AmriYusni selaku PPTK untuk menyetor UYHD ke kas daerah hingga batas akhir penyetoran sisaUYHD pada Maret 2012, Amri Yusni tidak dapat menyetor SPJ sebagai pertanggung jawabanpengggunaan dana Pemeliharaan Alat~alat berat kepada KPA atau sisa UYHD ke Kas Daerahsehingga perbuatan antara terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan Amri Yusni selakuPPTK masing masing mempunyai kerjasama yang begitu eratnya sehingga timbul perbuatanpidana tertsebut
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
246 — 102
Nawi Bakar dan bukan membeli daripenggugat lahan seluas 25 Ha,Sedangkan Nawi Bakar dengan penggugat tidak pernah ada transaksi jual beli, penggugat memiliki lahan seluas + 35 Ha tertsebut secara sah yangdikeluarkan SKHUAT dari Kantor Desa Baturusa, pada saat itu Desa Air Anyirbelum berdiri, sedangkan pada tahun 2004 terbitnya surat Keterangan dariKades Air Anyir No. 237/KET/KDAA/08/2004 pada tuhun 2017, suratkepemilikan penggugat tersebut diperkuat Keterangan dari Tergugat X denganNo.007/819/2008
1.I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, SE
2.I KOMANG WIASA
3.DESAK MADE MURTINI
4.Drs. NYOMAN SUKANADI
5.I PUTU KRISHNA ARTHASASTRA
6.I GEDE SUBADRA
7.NI MADE EPI PUSPA SARI
8.I DEWA MADE BAYU ATMAJA DARMAWAN, S.Kom., M.Cs.
9.DESAK TRI SANTI
10.NI MADE AYU TRISNA SANTHI
11.KADEK DWI JAYA WISEKA
12.GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI
13.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY
14.NUNING INDRIANI
15.HENDRA SAPUTRA
16.FIRMAN AKBAR, SE.
17.DARINI
18.NURYANI WIJAYANTI
19.NANI ARIATI
20.NINING SRININGSIH, S.Pd.M.Pd.
21.ZULIADI, SH.
22.SAHLI
23.HADIMAN SYACHININ
24.EMILLIA ERMASARI
25.ESTI CANDRA PURNAMASARI
26.BAMBANG TRI NUGROHO
27.I GUSTI LANANG MAHENDRA
28.I WAYAN SUDARTA
29.NURKEMAH
30.I KETUT TRI LOKANTARA
31.NI WAYAN DESI ARISANTI
32.RAHAYU SULIATI
33.NURHAYATI
34.ENDANG P. HANDAYANI
35.HILDA FITRIANA, SE
36.ALAN RHAPSODI
37.WAHDIYAT CANDRA
38.IDA AYU KETUT
Tergugat:
1.I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
2.HAJI MUHAMAD IZZUL ISLAM
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
179 — 93
tersebut masingmasingdibeli dari Terlawan 2.Bahwa dengan demikian Terlawan 2 jauh sebelum terjadinya perkaraperdata No. 24/Pdt.G/2017/PN.MTR tersebut sudah tidak menguasai obyeksengketa oleh karena dijual dan diserahkan langsung kepada Para Pelawanmasingmasing.Bahwa tanahtanah kapling milik masingmasing Para pelawan tersebutdibeli dari Terlawan 2 khususnya jual beli pertama dari masingmasingtanah kepaling tersebut terjadi pada tahun 2016 jauh sebelum terjadi perkaraperdata Nomor: 24/Pdt.G/217/PN.MTR. tertsebut
75 — 170
AMIR ALI) dan siapa yang menerima atau menguasai uang kontrakan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tertsebut kabur dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar Tergugat I, IL,I,V danTergugat V di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesarRp.1.250.000, setiap hari apabila Tergugat I,U,01,.1V dan V, Turut Tergugat II lalaimenyerahkan bagian Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara iniberkekuatan Hukum tetap dan
48 — 17
Surat tertsebut tidak ditandatanganioleh Penggugat / Pembanding.
97 — 21
(satu milyar seratusdelapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki RahmatWarungasem tertsebut, telah ditunjuk Eko Irianto, ST., bin SUDARNO sebagaiPPTK merangkap PPKom sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BidangPrasarana Jalan Kabupaten Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten.Batang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 050/004/2009, tanggal 10Januari 2009;Bahwa selanjuinya Eko Irianto, ST
69 — 37
adalahwarga negara Indonesia, kemudian penguasaannya sudah dua puluh tahun bahkan lebihmaka negara harus menghormati hak milik mereka walaupun tanah tersebut belumdisertipikatkan; 7727202 2Menimbang, bahwa memperhatikan landasan kepemilikan yang disampaikanoleh Penggugat 4 sebagaimana yang dimaksud oleh bukti P7 ternyata bukti tersebutbukan merupakan bukti alas hak akan tetapi berupa berita acara pengukuran tanah ataspenunjukan oleh Penggugat 4 terhadap tanah seluas 7,2 ha yang selanjutnya bidangtanah tertsebut
245 — 109
Pajak yang dibuat dan dijualtersebut dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPNPerusahaan penerbit faktur pajak.Sehingga urutan modus operandi dimulai dengan kegiatan membuatFaktur Pajak sesuai pesanan, memasarkan/menjual Faktur Pajaktermasuk dalam pengertian unsur menerbitkan faktur pajak yang tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 39A huruf a UU KUP.Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilakukan pihak pihak yangbersangkutan dengan Faktur Pajak tertsebut
131 — 12
tersebut di luar RABnya, serta Majelis Hakimsependapat dengan perhitungan kerugiaan keuangan negara hasil dari perhitunganBPK RI, dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 195.427.000, (Seratus sembilanpuluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai akibat pembangunanpasar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RABnya, dimana uang tersebuttelah direkomendarikan untuk dikembalikan dan disetor kepada Kas Negara, namunMUNTOHIR telah lalai tidak menyetorkan segera sisa dana tertsebut
38 — 25
Surat tertsebut tidak ditandatanganioleh Penggugat/Pembanding.
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
256 — 749
Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agrariatujuan status Tanah Reforma Agraria (TORA) adalah untuk menanganiSengketa dan Konflik Agraria, menciptakan sumber kemakmuran danHalaman 93 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Sonkesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturanpenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakanlapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakatkepada sumber ekonomi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tertsebut