Ditemukan 1278 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zeni zesi zeri zega zeth zeki zeli zees
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH
Terdakwa:
BUDI SANJAYA AZ
71 — 10
  • Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa penangkapan Kapal KM.Kecapi2 dalam posisi 01 08,458 LS 105 28,739"BT berada di wilayah perairan teritorial yang merupakan perbatasan antara PerairanKepulauan Riau atau Perairan Bangka;Putusan No: 2/Pid.SusPrk/2018/PN TPG Hal 15 dari 26Bahwa Laut Teritorial Indonesia adalah jalur selebar 12n (dua belas) mil laut yangdiukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 Undangundang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996,
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-04-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN TAKALAR Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.TK
Tanggal 13 Mei 2013 — SAMPARA DG. NIPPI BIN. DG. NYAMPA.
96 — 30
  • No. 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidakdalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah, dan/atau mengawetkannya ;e Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia untuk penangkapan ikan dan ataupembudidayaan ikan meliputi Perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN TBT
Tanggal 10 Mei 2017 — ZULRUMAINUR NASUTION alias ZUL
81 — 7
  • Mas Il Gt. 28 No.348 /Ppi bermesin Nissan 350 PK adalah kapalperikanan yang digunakan untukmenangkap ikan ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1 )UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah meliputi :a) Perairan Indonesia ;b) Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
H. KAI alias HAJI KAI
48 — 22
  • Perikanan) ;Bahwa setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memilki Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI), Dasar hukumnya adalah Pasal 27 ayat (3)Undangundang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang Berbunyi setiap orangyang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus Perikanan
Register : 20-02-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN TUAL Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tul
Tanggal 26 September 2018 — THOMAS BIN SARKAM
212 — 122
  • ZEEI, dan3.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 814/Pid.Sus/2016/PN TBT
Tanggal 12 Januari 2017 — SUTRISNO alias WAKSU
83 — 14
  • tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Fengtian 23 PK adalahkapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1 )UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah meliputi : a) Perairan Indonesia ;b) Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Iwan Gustiawan, SH.
Terdakwa:
S.NAJAMUDDIN IBRAHIM ASSAGAF alais NAJA
55 — 24
  • Perikanan);Bahwa Setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memilki Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI), Dasar hukumnya adalah Pasal 27 ayat (3)Undangundang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang Berbunyi setiap orangyang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 06-11-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 31-01-2014
Putusan PN RANAI Nomor 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni
Tanggal 5 Desember 2013 — LAODE ARMADE SAPARINO YANTO SARIFUDIN JEKI
90 — 54
  • kesengajaantersebut adalah :1 Kesengajaan sebagai maksud (dorgmerk);2 Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opert bij bakerheids of hoodbakelijkhheids bewustrijn);3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).Menimbang, bahwa oleh karena itu kesengajaan merujuk kepada keadaan mentalseseorang bahwa ia tahu dan sadar melakukan atau berbuat sesuatu;Menimbang, bahwa frasa "Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,dalam Undangundang tentang Perikanan meliputi: Perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN TBT
Tanggal 10 Mei 2017 — NURDIN DAMANIK alias MANIK
119 — 17
  • Usaha Gt. 28 No. 2771/ Ppb bermesinNissan 370 PK adalah kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1 )UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah meliputi : a) Perairan Indonesia ;b) Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
Pengadilan PN BITUNG Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2019/PN Bit
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Arif Yuli Haryanto, SH
Terdakwa:
BRANDO SITTON BORRES
81 — 0
  • L I

    1. Menyatakan Terdakwa Brando Siton Borres telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 14-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Liw
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen S.H. M.H.
Terdakwa:
1.HARI WIJAYA als ARWI Bin HAMDAN
2.DEDDY CANDRA RIZA als DESI Bin DAMIRUL KHALID
69 — 26
  • );Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadarkepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) yaitu. menghendaki untukdilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatanHalaman 17 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Liwtersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinanterjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia meliputi perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 01-10-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Pbl
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ER HANDAYA ARTHA WIJAYA,SH
Terdakwa:
BAGUS SETYAWAN BIN MURAWI ALIAS WAWAN
79 — 8
  • Unsur Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau di laut lepas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU RI No.45 tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yangdimaksud dengan Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasukdalam ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), laut territorial Indonesia,perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
Pengadilan PN MAJENE Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-02-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN MAJENE Nomor 15/Pid.B/2013/ PNM
Tanggal 18 April 2013 — - Bahtiar Bin Bakri - Arjuna Alias Arjun Bin Bakri - Busman Bin Mustakim - Mustaman Bin Masud
36 — 29
  • ZEEI (Zona Ekonomi Esklusif Indonesia) ;c.
Pengadilan PN MARISA Pidana Khusus
Register : 22-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 21-08-2020
Putusan PN MARISA Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mar
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.SUKARNO, SH.,MH
2.IWAN SOFYAN, S.H
3.ADI PUTRA GRAHA, SH
4.ANDRY RINALDY, S.H
5.MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH
Terdakwa:
YUSUF TOWAKA Alias SULU
116 — 43
  • Tahun 2009tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan meliputi perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 23-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 21 Juni 2017 — Penuntut Umum:
SAHAT ROBERT P. SIMATUPANG SH.MH
Terdakwa:
ILHAM AGUSTIAN
244 — 103
  • ZEEI, dan c.Sungai, danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Perikanan
Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk
Tanggal 10 Nopember 2016 — SUPARNO ALIAS OLA ALIAS ABAT BIN KADER
98 — 24
  • sumber daya ikan.Karena tidak memberikan kesempatan regenerasi ikan ikan untukberkembang biak, sehingga ikan ikan kecil belum waktu untuk ditangkapjuga tertangkap menggunakan jaring tersebut;e Bahwa setiap kapal perikanan dengan ukuran tertentu yang melakukanoperasional penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Perizinan Perikanan;e Bahwa WPPNRI adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia yang meliputi Perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Khusus
Register : 20-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mme
Tanggal 11 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
AHMAD JUBAIR,SH.
Terdakwa:
ANDRE BADU Alias ANDRE
131 — 69
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 18 / PERMENKP / 2014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwaWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yangselanjutnya disebut WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikananuntuk penangkapan ikan, membudidayakan ikan, konservasi, penelitian, danpengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairankepulauan, laut teritorial, Zona tambahan, dan ZEEI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 14-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 12 Oktober 2016 — RONI IRAWAN Bin ZAMBRI ( Terdakwa)
98 — 17
  • ZEEI dan c.)sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yahya Haryanto danBuchori Muslim, Kapal KM SINAR UTAMA GT 14 yang di Nahkodai Ronilrawan bin Zambri sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapiDokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) tersebut ditangkap oleh KapalPatroli Polisi XXXI 3001 Ditpolair Polda Kepri pada hari Selasa tanggal 09Agustus 2016
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus Perikanan
Register : 05-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN WNO
Tanggal 26 April 2016 — Terdakwa SAKURI Bin SLAMET RAHARJO
172 — 21
  • Ikan terdiri dari:1 Jalur Penangkapan Ikan I, terdiri dari:e Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampaidengan 2 (dua) mil yang diukur dari permukaan air laut padasurut terendah;e Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan di luar 2 (dua) millaut sampai dengan 4 (empat) mil laut;2 Jalur Penangkapan Ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapanikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan airlaut pada surut terendah;3 Jalur Penangkapan Ikan III meliputi ZEEI
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-08-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Sit
Tanggal 11 Agustus 2014 — Pidana - ALIM - MASDUKI - HARIYANTO - RIHASAN - SAMSUL
67 — 6
  • ZEEI; danc. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RepublikIndonesia.(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkanperaturan perundangundangan, persyaratan, dan/atau standar internasionalyang diterima secara umum ;Menimbang, bahwa selain secara normatif yang sudah secara tegasmelarang setiap orang dengan sengaja