Kementerian Keuanga RepublikIndonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram,beralamat di Jl.

Fahmi Rizal Lubis, Edward Silitonga, diketahuioleh Manajer Bidang keuanga Irwandi dan disetujui oleh General Manager Ir.Albert Pangaribuan untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGUGT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan;Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Albert Pangaribuan selaku GeneralManager PT.

Fahmi Rizal Lubis, Edward Silitonga, diketahuioleh Manajer Bidang keuanga Irwandi dan disetujui oleh General Manager Ir.Albert Pangaribuan untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGUGT12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan;Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Albert Pangaribuan selaku GeneralManager PT. PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor :003.K/GMKITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007PT.

Fahmi Rizal Lubis, Edward Silitonga,diketahui oleh Manajer Bidang keuanga Irwandi dan disetujui olen GeneralManager Ir. Albert Pangaribuan untuk melaksanakan Pengadaan FlameTube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBUSektor PembangkitanBelawan;Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Albert Pangaribuan selaku GeneralManager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utaramenerbitkan Surat Keputusan Nomor 003.K/GMKITSU/2007 tentang PanitiaPengadaan barang Jasa TA 2007 PT.

Nomor 87/B/PK/PJK/2013penjualan kayu serpih ke PT RAPP sebesar Rp.194.305.978,230, makakoreksi atas HPP ini seharusnya batal demi hukum dengan sendirinya;Bahwa namun demikian, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia YangTerhormat berpendapat lain, pendapat Pemohon Peninjuan Kembali, semulaPemohon Banding adalah sebagai berikut:Bahwa penghitungan HPP dengan terlebih dahulu membuat penghitunganprosentase HPP adalah tidak mempunyai dasar dengan alasanalasan bahwaberdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuanga

inventaris daerah;Pasal 86 ayat (2) :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahanpertama Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga

inventaris daerah,Pasal 86 ayat (2) :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangperubahan pertama Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangperubahan pertama Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga DaerahHalaman 62 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PT MDNsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah

) melakukan pengawasanproses pembayaran pensiun, pertanggungan keuangan, pelaporan dan tertio administarsinyaserta pemeriksaan sisa uang pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan;Bahwa berdasarkan keputusan direksi tersebut pada huruf (0) terdakwa seharusnyamelakukan pengawasan proses pembayaran pensiun, pertanggungan keuangan, pelaporan dantertio administrasinya serta pemeriksaan sisa uang pensiun sesuai dengan ketentuan yangberlaku diperusahaan, namun terdakwa sebagai Manager Keuanga

perrtanggungjawaban keuangan dan pelaporannya dan huruf (0) melakukan pengawasanproses pembayaran pensiun, pertanggungan keuangan, pelaporan dan tertio administarsinya sertapemeriksaan sisa uang pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan, terdakwaseharusnya melakukan pengawasan proses pembayaran pensiun, pertanggungan keuangan,pelaporan dan tertib administrasinya serta pemeriksaan sisa uang pensiun sesuai dengan ketentuanyang berlaku diperusahaan, namun terdakwa sebagai Manager Keuanga

kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide Adami Chazami, Opcit Hal. 53) ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwaberdasarkan keputusan direksi tersebut pada huruf (0) terdakwa seharusnya melakukanpengawasan proses pembayaran pensiun, pertanggungan keuangan, pelaporan dantertibadministrasinya serta pemeriksaan sisa uang pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlakudiperusahaan, namun terdakwa sebagai Manager Keuanga

Fahmi Rizal Lubis, Edward Silitonga, diketahui olehManajer Bidang keuanga Irwandi dan disetujui oleh General Manager Ir. AlbertPangaribuan untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PTPLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Ir.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuanga nomor 130/PMK.010/2012tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia BagiPerusahaan Pembiayaan yang Melakukan PembiayaanKonsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan PembebananJaminan Fidusia (PMK 130/2012):Halaman 17, Putusan Nomor 223/Pdt/2018/PT SMG Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan bendaJaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila KantorPendaftaran belum menerbitkan sertifikat Fidusia danmenyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan.maka dengan adanya

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuanga nomor 130/PMK.010/2012tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi PerusahaanPembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untukKendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (PMK130/2012), yang berbunyi sebagai berikut:"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan bendajaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila KantorPendaftaran belum menerbitkan sertifikat Fidusia dan menyerahkankepada Perusahaan Pembiayaan.Bahwa adalah hal yang tidak

pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 3 Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 sebagaimana diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar PengadilanAgama Curup memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon dengan alasan setelah rumah tangganya berjalan selama 15 bulan antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkanTermohon tidak jujur masalah keuanga

tahun 2009 sampai dengan tahun2013;Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNUKRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uangkas desa dari tahun 2011 sampai dengan 2013;1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun2009 sampai dengan 2013 yang didalamnya terdapat laporanpenerimaan uang kas desa yang sumbernya dari Hasil HIPPA daritahun 2009 sampai dengan tahun 2013;1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban Keuanga

tahun 2009 sampai dengan tahun2013; Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNUKRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uangkas desa dari tahun 2011 sampai dengan 2013; 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun2009 sampai dengan 2013 yang didalamnya terdapat laporanpenerimaan uang kas desa yang sumbernya dari Hasil HIPPA daritahun 2009 sampai dengan tahun 2013; 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban Keuanga

2009 sampai dengan tahun2018 ; Uang tunai sebsar Rp 6.000.000,00; (enam juta rupiah); 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNUKRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaranuang kas desa dari tahun 2011 sampai dengan 2013; 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun2009 sampai dengan 2013 yang didalamnya terdapat laporanpenerimaan uang kas desa yang sumbernya dari Hasil HIPPA daritahun 2009 sampai dengan tahun 2013; 1 (satu) laporan Pertanggung jawaban keuanga

catatan lelang tahun 2009 sampai dengan tahun2013; Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ; 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNUKRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uangkas desa dari tahun 2011 sampai dengan 2013; 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun2009 s/d 2013 yang didalamnya terdapat laporan penerimaan uang kasdesa yang sumbernya dari Hasil HIPPA dari tahun 2009 s/d tahun 2013; 1 (satu) laporan Pertanggung jawaban keuanga

tentang mekanisme pengajuan gugatan yakniBilamana timbul perselisihan atau sengketa antara parapihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, makaakan di selesaikan secara musyavarah melaluipenanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution),bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untukHalaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Padt.G/2020/PN Mdnmenyelesaikan permasalahan di Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuanga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang perubahan = pertama Tentang PedomanPengelolaan Keuanga Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri DalamHalaman 15 dari 166 Perkara Nomor 43/Pid.SusTPK/2020/PN MdnNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan = pertamaTentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :e Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)v Ayat (1 ); Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan = pertamaTentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 Ayat (1) dan Ayyat (2)v Ayat (1); Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan = pertamaTentang Pedoman Pengelolaan Keuanga DaerahHalaman 58 dari 166 Perkara Nomor 43/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

RIDWANEFENDI maupun Direktur RSUD Kotapinang TA. 2014 an.dr.DASCHARAULIA;Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap berkaskeuangan, yang seharusnya saksi verifikasi sebelum masuk ke DinasPendapatan, Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah Kab.LabuhanbatuSelatan;Bahwa tidak difungsikannya saksi sebagai PPK , saksimencoba mengundurkan diri secara lisan kepada Direktur RSUDKotapinang an dr.DASCHAR AULIA, akan tetapi direktur tidakmengizinkan mengingat tidak ada orang lain yang menggantikansaksi

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, yangdisebutkan bahwa:Jenis Peraturan PerundangUndangan selain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yangditetapbkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MahakamahAgung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuanga, KomisiYudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisiyang setingkat yang dibentuk

Putusan Nomor 127 B/PK/PJK/200916tanggal 12 Agustus 2008 (lampiran 16) menyebutkan bahwa denganpenulisan kode pemeriksaan 2312 adalah merupakan kode PemeriksaanBukti Permulaan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE09/PJ.07/2005 tanggal 12 Agustus 2005 (lampiran 17), hal inijuga tetap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal ayat (6) KeputusanMenteri Keuanga Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tersebutdi atas, karena

Keterbukaan dalam Hal Keuanga, kejujurandalam hal pekerjaan, serta saling memahami tanggung jawab masingmasing dalam rumah tangga.7 Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama Kurang Lebih 15Tahun ini tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih,saling menyayangi, dan saling membantu' satu. sama lain, sertamenanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan tergugat.Akan tetapi segala sesuatunya masih Bisa diperbaiki dengan bersama dansemua hubungan itu dapat dijalani

Mahyudin bin Ahmad Gajali tetapi ditolak;Bahwa akibat terdakwa belum memenuhi prestasinya maka keuanga Negaradirugikan sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sesuaidengan hasil perhitungan Badan Pengawak Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR9534/PW .16/5/2011 tanggal20 Desember 2011;Bahwa pada tanggal 13 September 2011 CV Rona Prima Mandiri (terdakwa)telah mengembalikan kerugian Negara dan dendanya sebesar Rp. 192.000.000,58(seratus sembilan pluh

Mitra Nusantara Citra, sedangkansisanya digunakan untuk keperluan seharihari terdakwa; Bahwa akibat terdakwa belum memenuhi prestasinya maka keuanga Negaradirugikan sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sesuaidengan hasil perhitungan Badan Pengawak Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR9534/PW .16/5/2011 tanggal20 Desember 2011;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapatbahwa unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Bahwa nilai uang ganti kerugian terhadap Penggugat adalah penggantian yanglayak dan adil kepada pihak yang berhak yang dilakukan oleh tim penilai KantorJasa Penilai Publik secara independen dan profesional yang telah mendapat izinHalaman 17 dari 36 Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Smr.praktik penilaian dari Menteri Keuanga dan telah mendapat lisensi dari LembagaPertanalian untuk menghitung nilai/narga obyek pengadaan tanah..

Hal seperti ii dalam rumah tangga tidakterobuka soal keuanga adalah hal yang aneh.Wajar sekali seorang istritahu.Keuangan rumah tangga.Bukan mendikte suami/cerewet. Hal ini juga yangmenjadi pertimbangan saya untuk kedepanya agar suami dan sayamenabung membeli rumah, bukan langsung membeli tapi saya ingin suamijuga mengerti kalau sudah menikah tida dilarang membantu keluarga,akan tetapi keterbukaan dalam hal uang.

tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.Namun terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalammelaksanakan tugasnya telah dengan sengaja tidak melaksanakan sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuanga

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga Daerah, pasal 66 ayat (3) dan (4)dijelaskan Bahwa benar bendahara pengeluaran melaksanakanpembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah : Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh pengguna anggaran; Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantumdalam perintah pembayaran;dan Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.Artinya bendahara pengeluaran sebelum mengeluarkan danakegiatan yang dikelolanya tersebut

tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun2011.Namun terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalammelaksanakan tugasnya telah dengan sengaja tidak melaksanakansesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanadiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga

Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan LaporanPertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal daripencairan UP,GU,TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkapdan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah buktibukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga

., beralamat di JalanBabakan No. 119 Majalaya, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT I;PEMERINTAH RI MENTERI KEUANGA DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH Vill DKJN BANDUNG Cg. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG BANDUNG, beralamat di Jalan Ambon No. 1 Kota Bandung, yang selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT II ; Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq.