Ditemukan 1244 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-02-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 88/PDT.G/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat:
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
411231
  • Untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT XXXVIII atau 3839.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
14036
  • PerintahKepada Panitia Pengadaan iDinas untuk melaksanakanproses pengadaan Alat alat Kedokteran di RSUD Kabupaten Sumedangberdasarkan Surat permintaan dari RSUD Kabupaten Sumedang Nomor :922/896/Prog/2010 tanggal 16 September 2010dan melaporkan hasilpelaksanaan kegiatan Proses Pelelangan kepada Kepala ULP melaluiSekretaris ULP.Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Rumah Sakit Pekerjaan Pengadaan alat alatKedokteran RSU Daerah Kabupaten Sumedang Nomor :447/14 /PPK/3839
Register : 20-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - DJADJAT SUHARDJA - Drs. SUTRISNO
20560
  • ., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
Register : 07-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-05-2022
Putusan PN AMBON Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
2.DEMIANUS E PALAPIA, SH
3.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
4.FEBYANTI L. SAHETAPY,SH.
5.CHATERINA .O.LESBATA,SH
6.ENDANG ANAKODA, SH, MH
Terdakwa:
STEVEN LATUIHAMALLO, S.Pd
25327
  • jepitan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ambon Nomor 800/319/SMK.1 tanggal 26 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 1 Ambon Tahun 2018;

    48. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perjajian antara Kepala Seksi Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sarana Prasarana Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dengan SMK Negeri 1 Ambon Nomor 3839

Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
19121
  • ., op.cit. hlm. 3839).; Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
11832
  • ., op.cit. him. 3839) ;Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanyabagi orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan tertentu atau orang yang memilikikualitas pribadi tertentu.
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
28768
  • ., op.cit. hlm. 3839).Halaman 541 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
13537
  • ., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganjabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secara terselubungsubyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orangyang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitaspribadi tertentu.
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
16239
  • ., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
20467
  • ., op.cit. hlm. 3839).Hal.330dari hal 433 Putusan No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki olen subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kKualitas pribadi tertentu.
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
260152
  • Il, Jakarta 2006 him. 3839);Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono dengan mengutip pedapat pakar hukumE.Utrecht Moh. Saleh Djindang dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 kata jabatan dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untukpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan,baik jabatan structural maupun jabatan fungsional, (R.Wiyono, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika , Cet.
Register : 07-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH 4.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 5.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: YOFANI BANDARI,Amkl.
221134
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
151139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 120 K/TUN/20163) Pendapat Ketut Suraputra dalam bukunya HimpunanKarangan di Bidang Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung RI,Jakarta, Tahun 1993, halaman 87);Bahwa dalam memberikan pendapatnya tentang kepentingan terkaitadanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, Indrohartomempersyaratkan bahwa Penggugat harus mempunyai kepentingansendiri; bersifat pribadi; bersifat langsung; dan secara obiektif dapatditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya (Indroharto:3839);Bahwa kepentingan
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
13034
  • Bukti T.3839. Bukti T.3940. Bukti T.4041. Bukti T.4142.
Register : 08-03-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN BATAM Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm
Tanggal 28 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
2.LUIS
3.DEDDY RISWANTO
4.Santoso
1740
  • satu) buah Kartu ATM Bank Maybank dengan nomor kartu 5104 8111 0335 3433;
  • 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640 0530 8693 2586;
  • 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4262 5432 6453 2957;
  • 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640 0530 9559 3627;
  • 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 5893 8512 4037 9375;
  • 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4262 5432 9947 3839
Register : 16-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 16/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 19 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : IVAN KUSUMAYUDA, S.H.,M.H.
243155
  • Kutorejo Kab Mojokerto saat kondisi 0, %, 50 % dan 100%;
    - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/3839/416-113/HP.1/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
    - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (P-1) Nomor: 027/3841/416-113/HP.1/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
    - 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan kontrak pengadaan barang/jasa kode rekening: 2.01.2.01.01.19.36.5.2.2.23.01 tanggal
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
9815
  • An.ZAINAL BAHRI MUNTHEa.Dao SfaoeKwitansi Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.6.686.800, tanggal 19 Desember 2013, B.K.U :3839/X11/2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/ 949 /Sekr.DPRD/2013;Boarding Pass Lion air JT 0200 (Jakarta Medan) tanggal 30 November 2013Airport Tax Nomor JT 0215 (Medan Jakarta) tanggal 27 November 2013;Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air JT 0200 (Jakarta Medan ) PNR: UIJCYJ sebesar Rp 1.730.900, tanggal 30November 2013;Bukti Pembayaran