Ditemukan 1244 data
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
411 — 231
Untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT XXXVIII atau 3839.
140 — 36
PerintahKepada Panitia Pengadaan iDinas untuk melaksanakanproses pengadaan Alat alat Kedokteran di RSUD Kabupaten Sumedangberdasarkan Surat permintaan dari RSUD Kabupaten Sumedang Nomor :922/896/Prog/2010 tanggal 16 September 2010dan melaporkan hasilpelaksanaan kegiatan Proses Pelelangan kepada Kepala ULP melaluiSekretaris ULP.Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Rumah Sakit Pekerjaan Pengadaan alat alatKedokteran RSU Daerah Kabupaten Sumedang Nomor :447/14 /PPK/3839
205 — 60
., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
1.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
2.DEMIANUS E PALAPIA, SH
3.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
4.FEBYANTI L. SAHETAPY,SH.
5.CHATERINA .O.LESBATA,SH
6.ENDANG ANAKODA, SH, MH
Terdakwa:
STEVEN LATUIHAMALLO, S.Pd
253 — 27
jepitan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ambon Nomor 800/319/SMK.1 tanggal 26 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 1 Ambon Tahun 2018;
48. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perjajian antara Kepala Seksi Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sarana Prasarana Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dengan SMK Negeri 1 Ambon Nomor 3839
191 — 21
., op.cit. hlm. 3839).; Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
118 — 32
., op.cit. him. 3839) ;Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanyabagi orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan tertentu atau orang yang memilikikualitas pribadi tertentu.
287 — 68
., op.cit. hlm. 3839).Halaman 541 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
135 — 37
., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganjabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secara terselubungsubyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orangyang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitaspribadi tertentu.
162 — 39
., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
204 — 67
., op.cit. hlm. 3839).Hal.330dari hal 433 Putusan No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki olen subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kKualitas pribadi tertentu.
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
260 — 152
Il, Jakarta 2006 him. 3839);Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono dengan mengutip pedapat pakar hukumE.Utrecht Moh. Saleh Djindang dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 kata jabatan dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untukpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan,baik jabatan structural maupun jabatan fungsional, (R.Wiyono, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika , Cet.
221 — 134
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
151 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 120 K/TUN/20163) Pendapat Ketut Suraputra dalam bukunya HimpunanKarangan di Bidang Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung RI,Jakarta, Tahun 1993, halaman 87);Bahwa dalam memberikan pendapatnya tentang kepentingan terkaitadanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, Indrohartomempersyaratkan bahwa Penggugat harus mempunyai kepentingansendiri; bersifat pribadi; bersifat langsung; dan secara obiektif dapatditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya (Indroharto:3839);Bahwa kepentingan
130 — 34
Bukti T.3839. Bukti T.3940. Bukti T.4041. Bukti T.4142.
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
2.LUIS
3.DEDDY RISWANTO
4.Santoso
174 — 0
satu) buah Kartu ATM Bank Maybank dengan nomor kartu 5104 8111 0335 3433;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640 0530 8693 2586;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4262 5432 6453 2957;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640 0530 9559 3627;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 5893 8512 4037 9375;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4262 5432 9947 3839
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : IVAN KUSUMAYUDA, S.H.,M.H.
243 — 155
Kutorejo Kab Mojokerto saat kondisi 0, %, 50 % dan 100%;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/3839/416-113/HP.1/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (P-1) Nomor: 027/3841/416-113/HP.1/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan kontrak pengadaan barang/jasa kode rekening: 2.01.2.01.01.19.36.5.2.2.23.01 tanggal
98 — 15
An.ZAINAL BAHRI MUNTHEa.Dao SfaoeKwitansi Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.6.686.800, tanggal 19 Desember 2013, B.K.U :3839/X11/2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/ 949 /Sekr.DPRD/2013;Boarding Pass Lion air JT 0200 (Jakarta Medan) tanggal 30 November 2013Airport Tax Nomor JT 0215 (Medan Jakarta) tanggal 27 November 2013;Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air JT 0200 (Jakarta Medan ) PNR: UIJCYJ sebesar Rp 1.730.900, tanggal 30November 2013;Bukti Pembayaran