Ditemukan 299 data
234 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemerintahNomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, makaPasal 16 B ayat (8) UndangUndang PPN dapat dipahamiPajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidakdapat dikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannyatidak dapat dikreditkan;5.23
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1575 K/Pdt/20144.10 Agustus 2009:5.23 Agustus 2009:6.25 Agustus 2009:ke dua pihak, dan disepakati, pelunasan pembayarantanah/rumah harus dibayarkan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding (Djohannes Sitompul) pada 25Agustus 2009, dan untuk ikatan, Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dimintakan untuk menulis isiperjanjian pelunasan itu di kuitansi panjar ke duasebesar Rp99 juta yang diserahkan pada 6 Agustus2009, Perjanjian itu berbunyi: pelunasanRp135.000.000,00 akan dilaksanakan pada tanggal25 Agustus
108 — 16
Jika ada kelebihan dari sisa penjualan,maka kelebihan tersebut menjadi harta bersama yang selanjutnya nanti akandilakukan pembagian oleh Tergugat dengan Penggugat (nilai pembagian akandisampaikan oleh Tergugat dalam Gugatan Rekonpensi), namun jika masihterhutang maka hutang yang masih ada menjadi hutang bersama Tergugat denganPenggugat;Bahwa, dalildalil Penggugat pada Gugatannya nomor 5.23 sampai dengan 5.47dan 5.49 jelasjelas dan nyata membuktikan itikad tidak baik Penggugat dankeserakahan Penggugat
Untuk itu,dimohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak permohonanPenggugat pada Gugatannya nomor 5.23 sampai dengan 5.47 dan 5.49, yangmemasukan harta orang lain sebagai harta bersama;17.18.Bahwa, dalil Penggugat pada Gugatannya nomor 5.48 membuktikan keserakahanPenggugat karena motor yang dimaksud pada Gugatan Penggugat nomor 5.48sudah dengan ikhlas oleh Tergugat diserahkan kepada sopir yang bekerja padaPenggugat dan Tergugat, dan hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh Penggugat
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara materidalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yangdikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk yangdipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yangmerupakan BKP yang dibebaskan dari penganaan PPN;5.22.Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkan kepadapihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkanCPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;5.23
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 Bayat (3) UU PPN dapat dipahami : Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkan kepadapihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkanCPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;5.23.Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Pajak Masukan untuk perolehan TBS,sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri KeuanganNomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UUPPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal9 ayat
119 — 72
hakpemeliharaannya;Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 105 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dankeberadaan kedua anak tersebut diatas yang telah nyatanyata berumur diatas12 tahun atau telah mumayyis, maka Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat petitum poin 2 tidak beralasan dan harus ditolak;Tentang Harta Bersama:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.23
Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakanbahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.23, adalah obscuurlibel, sehingga gugatan a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang, oleh karena
gugatan Penggugat poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.23, dinyatakantidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat buktibukti yangberkaitan dengan posita tersebut diatas yaitu bukti surat P.3, P.4, P.14, P.15,74P.19 dan P. 20 dan saksisaksi yaitu Saksi Sukir bin Dai dan Raiman bin Alitidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat poin 5.17 pada pokoknyaPenggugat mendalilkan selama dalam
Pembanding/Penggugat II : Ana Rahmasari Diwakili Oleh : DARMANSYAH,SH,DKK
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, tbk Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk Cabang Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Surya Kencana Keramindo
135 — 64
NamunPara Penggugat justru tidak memiliki itikad baik denganalasan sebagaimana tersebut.5.22 Bahwa kemudian alasan Penggugat mengenai penerimasurat peringatan tersebut adalah Sdr, Riki yang belumdewasa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPertentang perikatan adalah alasan yang mengadaada dantidak berdasar.5.23 Bahwa justru dengan Para Penggugat sendiri telahmengakui status/posisi Sdr.
79 — 15
ganja yang disimpandidalam tas punggung kecil warna biru.Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Achmad Fauzan, SH jugamenemukan 1 (satu) linting jenis ganja dan 1 (satu) paket plastik klip kecilyang berisi narkotika golongan I jenis ganja yang didalamnya terdapat kertaspapir yang disimpan dalam dashboard mobil sedan warna merah.Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Achmad Fauzan, SHmemanggil Moch Nawawi Alif untuk menyaksikan proses penangkapan danpenggeledahan terhadap para saksi.5.23
63 — 14
Putusan Nomor 0525/Padt.G/2016/PA.Mr.Penggugat pada angka 5.2 sampai dengan angka 5.30, namun Tergugatmembantah tentang taksiran harga barangbarang tersebut dan Tergugatjuga membantah harta yang disebut dalam angka 5.23, tidak benar hartayang berupa pompa air merk sanyo adalah harta bersama, karena hartatersebut pemberian dari adik Tergugat yang bernama Widiawati CH.
103 — 45
2 (dua) unit Lemari Pakaian terbuat darikayu;Objek sengketa 5.17. berupa 1 (satu) unit Lemari Pajangan terbuat darikayu;Objek sengketa 5.18. berupa 1 (satu) unit Lemari Sarina terbuat darikayu;Objek sengketa 5.19. berupa 1 (satu) unit Lemari Piring terbuat dari kayu;Objek sengketa 5.20. berupa 1 (satu) unit Rak Piring terobuat darialumunium;Objek sengketa 5.21. berupa 1 (satu) unit Lemari Sudut terbuat dari kayu;Objek sengketa 5.22. berupa1 (satu) unit Meja Hias terbuat dari kayu;Objek sengketa 5.23
168 — 54
(bukti T.5.18);23.Foto copy Slip Gaji Subahnudin dengan Ahmad Badi Bulan Maret 2017(bukti T.5.19);24.Foto copy Slip Gaji Suherman dengan Riska Nurjanah Bulan Maret 2017(bukti T.5.20);Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 223/Pat.SusPHI/2018/PN Bdg25.Foto copy Slip Gaji Supriyadi dengan Akhamad Wahyuni Bulan Maret2017 (bukti T.5.21);26.Foto copy Slip Gaji Yandri dengan Dini Alawiyah Bulan Maret 2017 (buktiT.5.22);27.Foto copy Sllip Gaji Joko Wasono dengan Raafi Ilyas Bulan Maret 2017(bukti T.5.23
208 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 Bayat (3) UU PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkan kepadapihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkanCPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;5.23.
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1607/B/PK/PJK/2016Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23.Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik TBS yang diserahkankepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untukmenghasilkan Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit (PK), Crude PalmKernel Oil (CPKO) dan Palm Kernel Expeller (PKE) ataskeseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;5.24.Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amarpertimbangan dan amar Putusan Majelis yang mengabulkanselurunhnya
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
secaramateri dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukanyang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) adalah terkait dengan perolehan barang antara lainberupa pupuk yang dipergunakan di unit perkebunan yangmenghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan daripenganaan PPN;5.22.Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik TBS yang diserahkankepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untukmenghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidakdapat dikreditkan;5.23
lawan ELYZA MARIE dkk
23 — 4
; Halaman 3 no. 5 point 5.23 luas 1.30 m?dirubah/digantimenjadi 1.130 m? dan no 7 pfoint 7.2luas 1.30mdirubah/diganti menjadi 1.130 m? ; Halaman 4 point 8.2 luas 1.30 m? dirubah/diganti menjadi1.130 m? serta amarnya no. 4 point 4.3 luas 1.30 m?dirubah/diganti menjadi 1.130 m? serta no. 5.2 luas 1.30 m?dirubah/diganti menjadi 1.130 m? No.6 point6.2 luas 1.30 m?dirubah/diganti menjadi 1.130 m2 ; Halaman 6 No.8 Point8.2 dirubah/diganti menjadi 1.130 m?
81 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yangdiserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakansendiri untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;5.23.
62 — 18
Pekerjaan beton site mix K.175 terdapat selisih volume sebesar 5.23 m34. Pekerjaan Pasang Bekisting berdasarkan volume kontrak dengan hasilpemeriksaan ada selisih luas papan bekisting sebesar 53.28 m7,seharusnya luas papan bekisting yang terpasang adalah 113.525 m?3. PEKERJAAN AREA PARKIR DAN JALAN :Pekerjaan Paving Block dan Kerb1.
Pekerjaan beton site mix K.175 terdapat selisih volume sebesar 5.23 m3.4. Pekerjaan Pasang Bekisting berdasarkan volume kontrak dengan hasilpemeriksaan ada selisih luas papan bekisting sebesar 53.28 m7,seharusnya luas papan bekisting yang terpasang adalah 113.525 m23. PEKERJAAN AREA PARKIR DAN JALAN :Pekerjaan Paving Block dan Kerb1.
Pada pekerjaan pasangan plat deuckers 1 = 70 cm, t = 8 cm yaitupemasangan besi plat deuckers terdapat selisih berat besi sebesar 844.15kg, dalam volume kontrak pemasangan besi plat deuckers yang harusdipasang adalah 1,280.930 kg tetapi dari hasil pemeriksaan hanyaterpasang dengan berat 436.78 kg.Pekerjaan beton site mix K.175 terdapat selisih volume sebesar 5.23 m3.4.
Pada pekerjaan pasangan plat deuckers 1 = 70 cm, t = 8 cm yaitupemasangan besi plat deuckers terdapat selisih berat besi sebesar 844.15kg, dalam volume kontrak pemasangan besi plat deuckers yang harusdipasang adalah 1,280.930 kg tetapi dari hasil pemeriksaan hanyaterpasang dengan berat 436.78 kg.Pekerjaan beton site mix K.175 terdapat selisih volume sebesar 5.23 m34.
162 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
diubahterakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 Bayat (3) UndangUndang PPN dapat dipahami : PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapatdikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakHalaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 1566/B/PK/PJK/2017Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23