Ditemukan 299 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 523 56239 56235 56237 56238 5.13 5623 5723 5.3 5.2 5.2ã 5,23 5.2.3 5423
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Harta Bersama
Register : 28-11-2012 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2885/Pdt.G/2012/PA.JT
Tanggal 14 Mei 2014 — Titin Sumarni binti. M. Nuh vs. Samudra Sy bin H. Syarifuddin
108 — 16
  • Jika ada kelebihan dari sisa penjualan,maka kelebihan tersebut menjadi harta bersama yang selanjutnya nanti akandilakukan pembagian oleh Tergugat dengan Penggugat (nilai pembagian akandisampaikan oleh Tergugat dalam Gugatan Rekonpensi), namun jika masihterhutang maka hutang yang masih ada menjadi hutang bersama Tergugat denganPenggugat;Bahwa, dalildalil Penggugat pada Gugatannya nomor 5.23 sampai dengan 5.47dan 5.49 jelasjelas dan nyata membuktikan itikad tidak baik Penggugat dankeserakahan Penggugat
    Untuk itu,dimohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak permohonanPenggugat pada Gugatannya nomor 5.23 sampai dengan 5.47 dan 5.49, yangmemasukan harta orang lain sebagai harta bersama;17.18.Bahwa, dalil Penggugat pada Gugatannya nomor 5.48 membuktikan keserakahanPenggugat karena motor yang dimaksud pada Gugatan Penggugat nomor 5.48sudah dengan ikhlas oleh Tergugat diserahkan kepada sopir yang bekerja padaPenggugat dan Tergugat, dan hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BANGUN NUSA MANDIRI
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara materidalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yangdikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk yangdipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yangmerupakan BKP yang dibebaskan dari penganaan PPN;5.22.Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkan kepadapihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkanCPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;5.23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 15-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2084 B/PK/PJK/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTAGRONUSA INVESTAMA
234 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemerintahNomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, makaPasal 16 B ayat (8) UndangUndang PPN dapat dipahamiPajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidakdapat dikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannyatidak dapat dikreditkan;5.23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-11-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1575 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — FATIMAH HUTASUHUT, ; DJOHANNES SITOMPUL,
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1575 K/Pdt/20144.10 Agustus 2009:5.23 Agustus 2009:6.25 Agustus 2009:ke dua pihak, dan disepakati, pelunasan pembayarantanah/rumah harus dibayarkan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding (Djohannes Sitompul) pada 25Agustus 2009, dan untuk ikatan, Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dimintakan untuk menulis isiperjanjian pelunasan itu di kuitansi panjar ke duasebesar Rp99 juta yang diserahkan pada 6 Agustus2009, Perjanjian itu berbunyi: pelunasanRp135.000.000,00 akan dilaksanakan pada tanggal25 Agustus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1436 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HARI SAWIT JAYA
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 Bayat (3) UU PPN dapat dipahami : Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkan kepadapihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkanCPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;5.23.Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Pajak Masukan untuk perolehan TBS,sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri KeuanganNomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UUPPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal9 ayat
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 02-10-2018 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5399/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 72
  • hakpemeliharaannya;Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 105 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dankeberadaan kedua anak tersebut diatas yang telah nyatanyata berumur diatas12 tahun atau telah mumayyis, maka Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat petitum poin 2 tidak beralasan dan harus ditolak;Tentang Harta Bersama:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.23
    Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakanbahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.23, adalah obscuurlibel, sehingga gugatan a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang, oleh karena
    gugatan Penggugat poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.23, dinyatakantidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat buktibukti yangberkaitan dengan posita tersebut diatas yaitu bukti surat P.3, P.4, P.14, P.15,74P.19 dan P. 20 dan saksisaksi yaitu Saksi Sukir bin Dai dan Raiman bin Alitidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat poin 5.17 pada pokoknyaPenggugat mendalilkan selama dalam
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 130/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 24 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat I : R. Deddy Listio Agung Wibowo Diwakili Oleh : DARMANSYAH,SH,DKK
Pembanding/Penggugat II : Ana Rahmasari Diwakili Oleh : DARMANSYAH,SH,DKK
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, tbk Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk Cabang Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Surya Kencana Keramindo
135 — 64
  • NamunPara Penggugat justru tidak memiliki itikad baik denganalasan sebagaimana tersebut.5.22 Bahwa kemudian alasan Penggugat mengenai penerimasurat peringatan tersebut adalah Sdr, Riki yang belumdewasa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPertentang perikatan adalah alasan yang mengadaada dantidak berdasar.5.23 Bahwa justru dengan Para Penggugat sendiri telahmengakui status/posisi Sdr.
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor - 22/Pid.Sus/2017/PN Pwd
Tanggal 16 Mei 2017 — . Pidana - Nama lengkap : REYNALDO AXCEL ALEXANDER Bin LEO ATANG SUDIGDO Tempat lahir : Semarang Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Agustus 1996. Jenis kelamin : Laki - Laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jl. Palang Baris VIII No.43 Kel. Tlogosari Kulon Rt.05, Rw 15, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ; Agama : Islam. Pekerjaan : Swasta
79 — 15
  • ganja yang disimpandidalam tas punggung kecil warna biru.Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Achmad Fauzan, SH jugamenemukan 1 (satu) linting jenis ganja dan 1 (satu) paket plastik klip kecilyang berisi narkotika golongan I jenis ganja yang didalamnya terdapat kertaspapir yang disimpan dalam dashboard mobil sedan warna merah.Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Achmad Fauzan, SHmemanggil Moch Nawawi Alif untuk menyaksikan proses penangkapan danpenggeledahan terhadap para saksi.5.23
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 22-02-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 525/Pdt.G/2016/PA.Mr
Tanggal 3 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 14
  • Putusan Nomor 0525/Padt.G/2016/PA.Mr.Penggugat pada angka 5.2 sampai dengan angka 5.30, namun Tergugatmembantah tentang taksiran harga barangbarang tersebut dan Tergugatjuga membantah harta yang disebut dalam angka 5.23, tidak benar hartayang berupa pompa air merk sanyo adalah harta bersama, karena hartatersebut pemberian dari adik Tergugat yang bernama Widiawati CH.
Pengadilan PTA PALEMBANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 25-06-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.Plg
Tanggal 11 Desember 2018 — Pembanding Terbanding
103 — 45
  • 2 (dua) unit Lemari Pakaian terbuat darikayu;Objek sengketa 5.17. berupa 1 (satu) unit Lemari Pajangan terbuat darikayu;Objek sengketa 5.18. berupa 1 (satu) unit Lemari Sarina terbuat darikayu;Objek sengketa 5.19. berupa 1 (satu) unit Lemari Piring terbuat dari kayu;Objek sengketa 5.20. berupa 1 (satu) unit Rak Piring terobuat darialumunium;Objek sengketa 5.21. berupa 1 (satu) unit Lemari Sudut terbuat dari kayu;Objek sengketa 5.22. berupa1 (satu) unit Meja Hias terbuat dari kayu;Objek sengketa 5.23
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 24-10-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 6 Februari 2019 — AGUNG ADI APRIYANTO, dkk.; Melawan; PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.;
168 — 54
  • (bukti T.5.18);23.Foto copy Slip Gaji Subahnudin dengan Ahmad Badi Bulan Maret 2017(bukti T.5.19);24.Foto copy Slip Gaji Suherman dengan Riska Nurjanah Bulan Maret 2017(bukti T.5.20);Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 223/Pat.SusPHI/2018/PN Bdg25.Foto copy Slip Gaji Supriyadi dengan Akhamad Wahyuni Bulan Maret2017 (bukti T.5.21);26.Foto copy Slip Gaji Yandri dengan Dini Alawiyah Bulan Maret 2017 (buktiT.5.22);27.Foto copy Sllip Gaji Joko Wasono dengan Raafi Ilyas Bulan Maret 2017(bukti T.5.23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 15-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2085 B/PK/PJK/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRONUSA INVESTAMA
208 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 Bayat (3) UU PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BANGUN NUSA MANDIRI
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkan kepadapihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkanCPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;5.23.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1607 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1607/B/PK/PJK/2016Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23.Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik TBS yang diserahkankepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untukmenghasilkan Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit (PK), Crude PalmKernel Oil (CPKO) dan Palm Kernel Expeller (PKE) ataskeseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;5.24.Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amarpertimbangan dan amar Putusan Majelis yang mengabulkanselurunhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secaramateri dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukanyang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) adalah terkait dengan perolehan barang antara lainberupa pupuk yang dipergunakan di unit perkebunan yangmenghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan daripenganaan PPN;5.22.Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik TBS yang diserahkankepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untukmenghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidakdapat dikreditkan;5.23
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 05-01-2016 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 5 Januari 2016 — H E R M I N
lawan ELYZA MARIE dkk
23 — 4
  • ; Halaman 3 no. 5 point 5.23 luas 1.30 m?dirubah/digantimenjadi 1.130 m? dan no 7 pfoint 7.2luas 1.30mdirubah/diganti menjadi 1.130 m? ; Halaman 4 point 8.2 luas 1.30 m? dirubah/diganti menjadi1.130 m? serta amarnya no. 4 point 4.3 luas 1.30 m?dirubah/diganti menjadi 1.130 m? serta no. 5.2 luas 1.30 m?dirubah/diganti menjadi 1.130 m? No.6 point6.2 luas 1.30 m?dirubah/diganti menjadi 1.130 m2 ; Halaman 6 No.8 Point8.2 dirubah/diganti menjadi 1.130 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-06-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
81 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yangdiserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakansendiri untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;5.23.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1566 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HARI SAWIT JAYA
162 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diubahterakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 Bayat (3) UndangUndang PPN dapat dipahami : PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapatdikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakHalaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 1566/B/PK/PJK/2017Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 Bayat (3) UU PPN dapat dipahami : Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;(2) Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;5.23