Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan PemantapanLahan merupakan bagian dari struktur organisasi Kepala Dinas danPerkebunan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Bahwa kegiatan perkebunan dalam ketentuan Undangundang Nomor39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia, sarana produksi, alat mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkanpelaku usaha perkebunan adalah pekebun yang mengelola usahaperkebunan dengan skala

usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanam ataupembukaan lahan untuk tanaman perkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkanHal. 14 dari 24 hal.

No. 244/Pid.Sus/2016/PN.Prp17pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secaramekanis, kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanamdan dibiarkan

sebagai pekerja dan pemilik lahansesungguhnya adalah SUYATNO; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kegiatan perkebunan dalamketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segalakegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,sarana produksi, alat mesin, budi daya, panen pengolahan danpemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala

usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan = yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkandihancurkan secara mekanis/alami dan tidak bolah dilakukanpembakaran karena akan menghasilkan asap yang mencemari udarasehingga merugikan masyarakat

1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1

1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar

Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200

(lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak

atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan

Transparansi skala pengupahan ;2.

Menerima dengan baik anjuran pada butir 1 (satu) yaitu Bahwa PUKSPSI sebagai salah satu sarana Hubungan Industrial di Perusahaanterhadap tuntutan tentang skala upah dapat dijadikan bahanpertimbangan ;2.

Menerima prinsip dasar tentang keterbukaan (transparan) yangtercantum dalam anjuran butir 3 (tiga) dengan mengacu : Struktur dan skala upah untuk Serviceman bagi karyawan yang mengikutiprogram TDP merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem pengupahanyang berbasis kompetensi dan diberlakukan secara nasional ;O Struktur dan skala upah non staff Non TDP sedang dalamproses review dan akan diberlakukan setelah sistem berbasiskompetensi sudah selesai dan diberlakukan secara nasional ;4.

Perusahaan segera membuat struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja dan kompetesi untuk TDP dan NonTDP secara terobuka dalam TDP turunan ;3.

Bahwa yang menjadi pokok perselisihnan pada awalnya adalah masalahupah yang tidak jelas mengenai struktur dan skala upah (diskriminasipengupahan) serta kenaikan upah sebesar 97,54% untuk karyawanPT.FI dan kontraktor lainnya di luar PT.TU (ada diskriminasi) pada halkenaikanHal. 25 dari 30 hal. Put.

Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas sampaidengan sekarang;Bahwa pendidikan ahli adalah S.1 Pertambangan lulus tahun 2004;Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harusmemiliki ijin yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenanganuntuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai denganketentuan yang diatur dalam UU no 4 tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batu bara;e Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat, per ijinanskaia menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4 tahun2009 yaitu :a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan perrmohonanijin pertambang rakyat (IPR) kepada Bupati kabupaten GunungMas apabila lokasi yang dimohon berada dalam wilayahpertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupatiatau pejabat yang berwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanskala besar, untuk pemberian wilayah ijin usha pertambangan(WIUP) baik mineral logam dan batu bara dengan cara lelangsesuai denganPP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usahapertambangan.eBahwa sesuai data ijin pertambangan rakyat (IPR) yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini para Terdakwa tidakmemiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati GunungMas.eBahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa

Pelalawantanggal 01 Juli 2013; 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000; 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000; 1 (satu) lembar denah lahan kebun; 1(satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahantanggal 23 Maret 2013.Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus.4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkar, 0.masing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah). ~4.

Pelalawantanggal 01 Juli 2013;e 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;e 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;e 1 (Satu) lembar denah lahan kebun;e 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahan tanggal23 Maret 2013.Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus;5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar vogindemasingmasing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;4.

Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan' tentang

Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minima!

Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

Peta skala minimal 1 : 100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Hal. 9 dari25 hal. Put.

No. 67 PK/Pid.Sus/201 4Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta Peta lampiran;Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHMAN Alias PAI selanjutnya melakukankerjasama dengan Terdakwa

ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1: 25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 125.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentang PencadanganAreal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPA Koperasi Petani SejahteraDesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Prov.Riau Skala 1 : 50.000 yang telah dilegailisir ;1 (satu) bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor PertanahanKabupaten

Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan pengamatan dilapangan terhadap sumur Suban 4 dan diplotkan pada peta tersebutmaka Sumur Suban 4 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi RawasProvinsi Sumatera Selatan;.

Thiess Contractors Indonesia untuk usaha berupa Oil dan Gas(engineering, Ppowerment, and constructions);10.Bahwa kesepakatan (Berita Acara) antara Pemerintah Kabupaten Musi11.Rawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin(Tergugat ) yang telah bersepakat untuk menggunakan Peta Topografi1926 Skala 1 : 100.000 sebagai pedoman untuk menentukan bataswilayah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah Kabupaten MusiBanyuasin yaitu:a.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkari kesepakatandalam Berita Acara Tanggal 20 Maret 2002 antara PemerintahKabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinyang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagaiacuan/ pedoman penentuan pengukuran batas wilayah PemerintahKabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinadalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);.

Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalam BeritaAcara tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalammenentukan pengukuran batas wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin;.

yang telah sepakat untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalam29Bue.2.3.2.4.menentukan batas wilayah kedua Kabupaten tersebut.

ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, lalu terdakwa ELIANA LIFAmeminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN untukmembeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namun ajakan kembali untukusaha kerja sama dalam pembelian dan penjualan limbah mie yang ditawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tersebut, saksi LUTHFIAlias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agar dibuatkan kontrak kerjasama di Notaris.

ALEXbertemu kembali dengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, laluterdakwa ELIANA LIFA meminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKIBin HUSEN untuk membeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namunajakan kembali untuk usaha kerja sama dalam pembelian dan penjualanlimbah mie yang di tawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSENtersebut, saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agardibuatkan kontrak kerja sama di Notaris.

Jeki Umar Tholib Bin Umar Tholib, dibawah sumpah menurut agamaIslam dimuka persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN menceritakan tentangdirinya membeli limbah dalam jumlah skala banyak dengan bekerjasamadengan terdakwa ELIANA LIFA dan saksi LUTHFI Alias LUKI BinHUSEN dikenalkan oleh Sdr.

ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, dengan maksudmenawarkan dan mengajak kembali untuk usaha kerja sama dalampembelian dan penjualan limbah mie dalam jumlah skala banyak sertaakan membeli Deliverti Order ( DO ).

Lukman Rukmana (Pelaksana pada KantorKoperasi dan Usaha Mikro Kecil MenengahKota Bogor);Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A.

IRWAN GUMELAR, SSTP dan seluruhanggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulumelakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atastanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengantanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012 tentangPengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersamasama dengan HIDAYAT YUDHAPRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor;ll.

IRWAN GUMELAR, S.STPselaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil,bersamasama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogordengan, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNANselaku Appraisal dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sertaDR.

DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

1. 1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
2. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
3. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

Tetap Kabupaten Kaur1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana UntukPembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yangdiajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan TetapKabupaten Kaur Tahun 20191(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima PenyelesaianPekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 3 dari 110 Halaman10) i(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima BantuanPembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

Pembangunan Embung Desa12) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70%Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 201913) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30%Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 201914) 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan danLaporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat KecamatanTetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)15) 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PemberianBantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala

untuk mengelola sarana dan prasarana pendukung desa; Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnyatahun 2019;a. Pada persyaratan administrasi poin c bahwa, program pemberianbantuan pemerintah kepada desa harus dicatat dalam lampiranAPBDes pada pos belanja: lain lain pendapatan desa yang sahsesuai dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentangDesa Pasal 72 ayat (1) huruf g.

pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat14(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

(empat)RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm) belum berhasil di keluarkan dari hutanregister masih di letakkan di dekat tunggul kayu tersebut.Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu sudah melewati bataspatok atau memasuki hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPHPematan Neba Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa . (satu) TIMAN BinYATIMAN, Terdakva //. (dua) LANI Bin YATIMAN, Terdakve Ili.

(empat) RUDIYANTO BinISALUDIN (alm) mengetahui kayu yang ditebangnya terletak di hutan kawasanregister 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematan Neba yang di lindungi olehpihak pemerintah.Bahwa sesuai dengan Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung Provinsilampung Terdakwa . (satu) TIMAN Bin YATIMAN, TJerdakva //. (dua) LANIBin YATIMAN, Terdakve Ill. (tiga) MARIO Bin MUALIM Bin JASIMIN danTerdakwa IV.

(empat) RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm) telah tertangkaptangan dengan polisi kehutanan melakukan penebangan kayu dalam kawasanregister 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematan Neba Kabupaten Tanggamus.Bahwa petugas Polisi kehutanan mendapat informasi dari warga para terdakwamelakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan keudian petugas polhutpergi mengecek TKP bahwa benar para terdakwa sedang menggesek kayuyang sudah posisi tumbang kemudian para terdakwa diamankan berikut alat alat yang di gunakan, Lalu

di Tanya bahwa para terdakwa tidak memiliki izinmelakukan penebangan di dalam hutan Kawasan, Akibat perbuatan paraterdakwa hutan dan ekosistem hutan kawasan register 28 Skala 1 :50.000UPTD KPH Pematan Neba Kabupaten Tanggamus menjadi rusak.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa .

untuk melakukan penebanganpohon Sonokeling di dalam hutan kawasan; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa hutan dan ekosistem hutankawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang NebaKabupaten Tanggamus menjadi rusak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamaka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;Ad.3.

Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab. Langkat;Bahwa saksisaksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Halaman 9 dari 14 Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/ PN.

Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.

Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.

No.275 K /PID.SUS /201092.Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentangPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;93.Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang PenggarapanPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;94.Daftar Pengantar faksimili dari saudara Putu Karsana tanggal 19 Mei2009 ;95.Surat No. 816 / Dirbiskom / 0507 tanggal 30 Mei 2007 tentangDukungan Pengelolaan Pos Logistik di daerah ;96.Perjanjian Kerjasama antara PT.

BatumasSejahtera ;129.Copy Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;130.Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentangPenggarapan Potensi kiriman produk regional dalam skala besar diwilayah kerja Wilpos IX ;131.Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesi (Persero) No. KD 66 / Dirut /1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia (Persero) ;132.Copy Keputusan Direksi PT.

di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;159.Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;160.Copy kwitansi CV.

Turut Tergugat sudah pernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugat bahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu, dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapat dijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Suatu produk serHalaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Strtifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.

Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidang tanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengan data yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kita menyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luas tersebut yaitu 6.105 M2.3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

sengketa yang sudah bersertipikat SHM No.28 tahun 1984 dst danpembuktiannya berupa Bukti T1 berupa SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Dani bersertasurat ukurnya No.745/PRPTE/1984 luas tanah sejumlah 6.105 m2 maka terdapat faktayuridis bahwa Tergugat memiliki tanah seluas 6.105 m2 dengan ukuran 68 x 90 sesuaidengan surat ukur No.745/PRPTE/1984;Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya dan pembuktiannyamenyatakan yang pada intinya menyatakan adanya kekeliruan penulisan angka ukurapabila diliat skala

yang ada, 89 x 90 adalah salah, sesuai skala tersebut merupakan 68 x90 sehingga luas = 6.105 m2 sesuai dengan SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Daniberserta surat ukumya No.745/PRPTE/1984 luas tanah sejumlah 6.105 m2;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Pebruari2020 dimana selengkapnya sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, makaHakim berkesimpulan yang disengketakan berada di antara sertipikat SHM No.104tertanggal 30 Nopember tahun 2009 beserta surat ukur nomor 30/2009

dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Strdalam proses persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apayang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya maka pengakuan tersebut samaseperti bukti persangkaan (Pasal 173 HIR/310 Rbg), bahwa pengakuan Turut Tergugatjuga termasuk dalam alat bukti langsung (direct evidence) karena alat bukti tersebutdiajukan secara fisik dalam jawaban Turut Tergugat yang menyatakan adanya kekeliruanpenulisan angka ukur apabila diliat skala

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :Hal. 21 dari 294 hal. Put. No. 996 K/Pid.Sus/2017.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012tentang Pengangkatan dan Alin Tugas dalam Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersama sama dengan HIDAYATYUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor ;Il.

No. 996 K/Pid.Sus/2017591.45152 tahun 2014 tentang pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.

TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.

Sawit Multi Utama luas18.000 ha skala 1: 200.000 yang telah dilegalisir;40) Foto copy Surat Persetujuaan Penanaman modal dariBadan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 197/I/PMDN/2009tanggal 30 Desember 2000. yang telah dilegalisir;41) Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen (APIP)nomor : 150900155B tanggal 23 Februari 2010 yang telahdilegalisir;42) Nomor : C29238HT.01.

Kalteng skala 1 :40.000;115) 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMUyang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT.

Sawit Multi UtamaKabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 190.000. sesuai data terakhir;119) 1 (satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemputPeriode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama Kontraktor BUDIHalaman 43 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.Borongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSAPD StPedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.

Kalteng skala 1 :40.000;116) 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMUyang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT.

Sawit Multi UtamaKabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 :90.000. sesuai data terakhir;120) i(satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemputPeriode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama Kontraktor BUDIBorongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSAPD StPedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.

yang gugatannya padapokoknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat telah berusia 61 tahun lebih atau lahir pada tanggal26 Maret 1958;Bahwa, Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap pada perusahaanTergugat dan telah bekerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 1997 (21 tahunlebih) sedangkan besaran upah/gaji yang diterima oleh Penggugat dariTergugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 3.911.052, perbulan, denganperincian sebagai berikut :=" gaji pokok sebesar =Rp. 3.871.052= tunjangan skala

upah =Rp. 40.000Bahwa, tunjangan skala upah yang diterima oleh Penggugat dariTergugat sebesar Rp.40.000, perbulan adalah merupakan tunjanganyang sifatnya tetap dimana besaran tunjangan tersebut dibayarkan tetapsetiap bulan tanpa melihat apakah Penggugat masuk kerja atau tidakmasuk kerja;Bahwa, selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat,Penggugat tidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat dalam programpensiun;Bahwa, mengingat usia Penggugat telah memasuki usia pensiun, makaPenggugat mengajukan

Bahwa upah pokok Penggugat UMK yang membedakan Rp.3.871.000,ada tunjangan tetap skala upah perhitungan kelipatan 3 tahun nominalRp.5.000, sampai kelipatan 25 tahun dengan Rp.45.000, yang jaditunjangan Pengugat sekarang, kalau saksi tunjangan Rp.40.000, buktiP8 berupa slip gaji dibenarkan oleh saksi;Bahwa saksi sebagai wakil ketua FSPMI;Saksi 2.

Bahwa berdasarkan bukti P8 berupa slip gaji atas nama Penggugat,diperoleh fakta bahwa Gaji Pokok Penggugat adalah Rp.3.871.000, perbulan dan skala upah sebesar Rp.40.000,, maka total adalahRp.3.911.000,4.

proses perkara a quo ini Penggugat masihbekerja ditempat Tergugat maka saat yang tepat putusnya hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat adalah saat putusan ini dibacakan;Menimbang bahwa Penggugat mulai bekerja ditempat Tergugat sejaktanggal 16 mei 1997 dan dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena usia pensiun pada saat putusan ini dibacakan, yaitupada tanggal 7 Agustus 2019, maka masa kerja Penggugat adalah 22 tahunlebin, dengan upah terakhir (Gaji pokok dan skala