(menurut Stb. 1917 no.130 yo Stb. 1919 No.81) tanggal 22 April 1974 yang semula tertulis Miau To lahir di Tebas dan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1992 tanggal 23 Januari 1992 yang semula tertulis Tjong Miauto diubah menjadi Nina lahir di Pemangkat;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TASMIN, Laki-laki, yang lahir di Kendal 27 Januari 1919, pekerjaan petani, agama islam, alamat di Jalan Dusun Wonosari, RT.006/RW.003, Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, telah meninggal Dunia di Suka Mulya pada tanggal 12 Februari 1981 karena Sakit dan di kebumikan di TPU Desa Suka Mulya Kecamatan Parindu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk

terbukti tidak beretikad baik atautelah beritikad buruk kepada Penggugat, sebagaimana suratnya No. 13/TgpRbd/IV/2010 tertanggal 14 April 2010 melalui Kuasa Hukumnya tentangTanggapan Somasi Ill tersebut yaitu dengan isinya Kejadian hilangnyabarangbarang harus ditindaklanjtui sampai tuntas ke pihak Kepolisan Ri diPolsek Duren Sawit, dan mendalilkan tidak ada kesengajaan ataukelalaiannya, serta semuanya adalah karena musibah;15.Bahwa Sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dan YurisprudensiHoge Raad 1919

mengamankan barang milik Penggugat danatau ketidak hatihatian untuk menjaga atas barang Penggugat, sertadengan itikat buruk membuat kesepakat bersama tanggal 19 November2009 yang kemudian dilanggarnya sendiri dengan dalil atau alasan yangbermacammacam itu;16.Bahwa Rumusan di dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, menggati kerugian itu.dan Yurisprudensi tetap Hoge Raad 1919

Kedua pada putusannya memberikanpertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan, maka putusantersebut harus dibatalkan (MARI tanggal 191971 Nomor 372K/Sip/1970)yaitu : Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat (lihat Putusan Nomor404/PDT/2011/ PT.DKI) sebagai berikut:Menimbang, bahwa seseorang yang telah dibebaskan dari suatukejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, makapembebasan itu di muka Hakim Perdata tidak dapat dimajukan untukmenangkis suatu tuntutan ganti rugi (vide Pasal 1919

terlebih dahulu putusan atas perkara suatu kejahatanatau pelanggaran tersebut (pidana), maka alasan menolak keberatankeberatan Tergugat/Pemohon Kasasi oleh Judex Facti Tingkat Keduaadalah tidak jelas, sulit dimengerti oleh Tergugat maka putusan tersebutpatut untuk dibatalkan, dan tentang kalimat ...... dengan demikianapabila telah terpenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum atautelah terpenuhinya unsur wanprestasi, ...... adalah sematamata suatupendapat Hakim Banding saja dan seharusnya Pasal 1919

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919. ResidentieBatavia. Distrik Weltervreden, Afdeeling Batavia, Desa atawa kampongGambir a/n Sabeni Bin Londjong dan Tanda Keterangan TelahMenerima Pajaktanggal 2 Juli 1919 ; 4.8. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919. ResidentieBatavia. Distrik Weltervreden, Afdeeling Batavia, Desa atawa kampongGambir a/n MaLondjong dan Tanda keterangan telah menerima pajaktanggal 2 Juli 1919;4.9. Padjek Penghasilan Tahon 1922 Residentie Batavia.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, Tandaketerangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919. ;h. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, danTanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919;i. Padjek Penghasilan Tahon 1922 dan Tanda Keterangan Telah menerima pajak tanggal 6 Februari 1923 ;j. Padjek Penghasilan Tahon 1923 dan Tanda Keterangan Telahmenerima Hari bulan 19/11 1923 dan tanggal 1061924 ;k.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahun 1919,Tanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli1919 ; h. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, danTanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919 ;Hal 19 Put.No.46/PDT/2018/PT.DKIi. Padjek Penghasilan Tahon 1922 dan Tanda Keterangan Telahmenerima pajak tanggal 6 Februari 1923 ; j. Padjek Penghasilan Tahon 1923 dan Tanda Keterangan Telahmenerima Hari bulan 19/11 1923 dan tanggal 1061924 ; k.

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatukejahatan.

Ma'unGG.Garuda RT.014 RW.002 Kelurahan BanjarejoKecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor428/Pdt.G/2021/PA.Bjnbeserta semua suratsuratyang berkaitandenganberkas perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Bojonegoro Nomor W13A5/1919

Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampaipada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehinggadengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsurtersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasingtanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman

269, W.10389 dan tanggal 19 Mei1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwapencurian dengan perusakan itu. merupakan suatu kejahatan.

tiga) kg, 4 (empat) batang besi adalah bukanmiliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Ad. 3, Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919

, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatukejahatan.

tanggal 25 Oktober 2010 yang telahbermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinyaoleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B.2781/KCS/DR/2006 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Dharmasraya, pada tanggal 29 Desember 2006 yang telahbermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinyaoleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya,pada tanggal 10 Februari 2017 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyatacocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;Hal 5 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.PIj.

Dharmasraya,pada tanggal 19 Agustus 2019 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK: 1919yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya,Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Juni 2019 yang telah bermeteraicukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakimdan ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan diparaf;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAKPEMOHON NIK: 1919

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Chandra Metta Surya di Jakarta Barat pada tanggal 29 Maret 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 202/I/PPA/1998, dari daftar perkawinan Stbld. 1917.no.130.Yo.1919.No.81, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN NgaMenimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan

Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada Jageran MJ.3/351, RT/RW 028/008, Mantrijeron, Yogyakarta yang merupakan wilayah hukumPengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakartaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakahpemohon merupakan seorang warga Negara Indonesia, sehinggaterhadapnya berlaku ketentuan Pasal 93 dan 94 Staatblaad 1917 JoStaatblaad 1919

S 1919 Nomor:81, Titel IX HIR Jo Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1961 dan ketentuan lainyang bersangkutan;MENETAPKAN :1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;2. Menetapkan sah perubahan nama pemohon yang semula bernamaTAN FON TJAW menjadi FONNY SUHARDJONO ;3.

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah diGereja Bethel Indonesia di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2004, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan No.2918/I/2004, dari daftar perkawinanStbld.1917 No.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta ; 0222020202.

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Marvello Emmanuel Hartanto lahir pada tanggal 09Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.2058.U/2008menurut Stbld.1917 No.130 Jo.1919 No.81 dan Maxello Yehezkiel Hartanto lahirpada tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana tercatat dalam Akta KelahiranNo.15288.U/2009 menurut UU No.23 tahun 2006 ; 3.

., Advokat, beralamat di Jalan SudirmanNomor 85 Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juni 2015, Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telahberkekuatan

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. BE. Dt.

RangkayoBasa tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingkemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimanaternyata

tingkat banding dan kasasi telah diputus onslag vanrechtvervolging (vide bukti PPK.12);Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanaterurai di atas, sangat jelas dan beralasanlah kiranya apabila MajelisHakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambilalih dan menyatakan batal putusan Judex Facti pada Pengadilan NegeriBatusangkar Nomor 12/PDT.G/2009/PN.BS., Putusan Pengadilan TinggiSumatera Barat Nomor 97/PDT.G/2010/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung RINomor 1919

No.70/PDT/2020/PT.MTR23Sejak dijatunkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melanggar Hukum.Keempat kriteria tersebut adalah:Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;Melanggar hak subyektif orang lain ;Melanggar kaidah tata susila ;Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki Sseseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain.Bahwa lebih lanjut yang dimaksud

dengan melawan hukum menurutPendapat Ahli Hukum Perdata, DR MUNIR FUADY SH MH LLM,dalam buku : Perbuatan Melawan Hukum, PendekatanKontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 11, antara lainmenegaskan sebagai berikutSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut :Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku ;Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau ;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum

No.70/PDT/2020/PT.MTRBahwa dalam Putusan Hoge Raad Arrest 1919 menyatakan : suatuperbuatan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum tidak disyaratkanadanya kelima kriteria itu secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinyasalah satu kriteria itu, Secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuksuatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum ;Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH PerdataIndonesia menyebutkan :Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang

Stbl.1919 No.81, pada tanggal 3 Maret 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo dan Penggugat / Pembanding untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;4.

Berdasarkan Akta PerkawinanTahun 1999. 1917 No.130 Yo Stbl. 1919 No.81 Pada Tanggal 03 Maret 1999.Putus karena Cerai degan segalan akibat Hukumnya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 UndangUndang Nomor ;23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, perceraian wajibdilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan

Stbl.1919 No.81, pada tanggal 3 Maret 1999 putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan NegeriGorontalo dan Penggugat / Pembanding untuk mengirimkan salinanPutusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk dicatatdalam register yang diperuntukkan untuk itu ;4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21Nopember 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimanatercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/316/XI/2011 tanggal 21Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Timur,Kota Bekasi ;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman diKp.

gugatan Penggugat; Penggugat menyatakan tetap padadalildalil dan tuntutannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil dan tuntutannya tersebut,Penggugat telah mengajukan butibukti sebagai berikut :Bukti suratsurat :1 Fotocopy Kartu) Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor327505804940016 tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;2 Fotocopy sah Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBekasi Timur, Kota Bekasi, Nomor : 1919

Bahwa pada tanggal 6 Maret 1994, Pemohon ( NGO SIAN HUNG ) sudah diakuoleh TJAN LIONG GIE dan NGO TJAN HWA. sebagai anak sendiri menurutDaftar Pengakuan No. 01/S.1917 No. 130 Jo.1919 No. 81/1994 di hadapanKepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang;3. Bahwa ljazah Pemohon sejak dari Sekolah Dasar, SMP, SMA sampaiPerguruan Tinggi menggunakan nama TJAN SIAN HUNG;4.

Pemohon mengajukanpermohonan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Semarang dengannama NGO SIAN HUNG hal ini dikarenakan pada waktu itu Pemohon lahir dari seorangibu bernama NGO TJAN HWA;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tertanggal 6 Maret 1994 anak yangbernama NGO SIAN HUNG telah dikui oleh TJAN LIONG GIE dan NGO TJAN HWAsebagai anak sendiri yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota MadyaDaerah Tingkat II Semarang, menurut Daftar Pengakuan Nomor ; 01/S.1917 No. 130Jo.1919

Pemohon telah menyerahkan Surat KeteranganPenolakan Nikah dengan Nomor : 23/Kua.07.05.03/Pw.01/II.2021, tanggal 08022021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTeras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, yang maksud dan isi yang tertuang didalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita,karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun untuk menikah,sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1919

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.MkmMenimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalampermohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anakkandungnya yang bernama Hastin Triwidia binti Hantawi karena ada penolakandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam untuk melangsungpernikahan tersebut, dikarenakan anak Pemohon belum mencapai usia 19tahun sedangkan menurut perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 1919

Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut,maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,maka halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikahsetempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanatPasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telahdiubah oleh Undangundang Nomor 16 tahun 1919

Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelaiwanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengandikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untukmemenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21ayat (5) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sebagaiman telah diubah olehUndangundang Nomor 16 tahun 1919 jo.