Ditemukan 1872 data
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
132 — 38
Hal ini sangat berdasar dan rasionil karena selain menghindaritumpang tindin kewenangan antara hakim praperadilan yang hanya menilaivalidasi dan kebenaran administrasi prosesual penyidikan dengan hakim yangmemeriksa materi perkara pokok yang menilai tentang kesempurnaanpembuktian dari alatalat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahanseseorang.
pemeriksaan perkara pidana, kadang terlihat adanya ketidaksempurnaandalam administrasi penyidikan namun hakim tidak mampu menjangkau untukmenilai hal yang demikian karena fokus pemeriksaannya, justru tidak lagi dalamHalaman 120.PUTUSAN Nomor 16/Pid.Prap/2019/PN Rappenilaian administrasi penyidikan tetapi lebih kepada instrument pembuktiandakwaan jaksa/penuntut umum;Menimbang, bahwa pembatasan ini juga menjadi penting dalammemberikan kepastian hukum terhadap lingkup kewenangan yang tidak bias,tumpang tindin
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
80 — 20
tanahnyaberdekatan / berbatasan; Bahwa saat itu yang mengidentifikasikan : saksi, penyidik Polda Jambi,Pelapor dan terlapor yaitu Lina dan rubianto ada juga; Bahwa dari kantor BPN Provinsi, hanya saksi saja; Bahwa pengidentifikasian itu ada di buatkan BAPnya; Bahwa ada saksi ikut serta proses identifikasi di lapangan; Bahwa cara mengidentifikasiannya saksi ambil koordinat yang ditunjukkan oleh Pelapor dan Terlapor untuk memetakan dan di laporkankelapangan untuk proses identifikasi; Bahwa ada masalah tumpang tindin
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjalanan Dinas tumpang tindin dengan RapatrapatDinas/Sidang, sebesar Rp.221.480.000, 00. Bahwa selanjutnya setelah adanya hasil audit serta temuan adanyapenyimpangan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa keuanganPropinsi Sulawesi utara tersebut para Terdakwa mengembalikan uangyang telah diterima oleh para Terdakwa ke Kas Daerah dengan caramencicil.
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
232 — 121
kepada Pejabat Pemerintahsehingga bertentangan dengan peraturan perundnagundangan yangberlaku dan bertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baik.Bahwa, Tergugat dengan tidak melakukan sebagaimana ketentuanUndangundang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentangTata cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahsebagai peraturan pelaksananya akan tetapi menggunakan peraturanlama sehingga timbul tumpang tindin
69 — 49
Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumPan Gede Deres dan tanah seluas 20.000 M2 Sertipikat Hak milik Nomor477/Desa Tegallinggah atasnama Pan Gede Deres adalah sah milik danpeninggalan Pan Gede Deres sehingga perbuatan Tergugat telah mengakui tanahsengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dan Tergugat atas dasarSPPT atasnama ayah Tergugat luas 30.000 M2 sudah cacat yuridis dan harusdibatalkan karena tumpang tindin
233 — 48
Pertambangandilahan yang diklaim oleh pemegang izin itu adalah lokasi, maka proseduryang ditempuh adalah pertama prosedur prosedur administrasi jadipemohon bisa mengajukan penyelesaian kepada pemberi izin apa itukepada Bupati apa itu langsung ke Kementerian ESDM untuk dicek apakahitu menjadi tumpang tindih dalam peta tetapi jika upaya administrasi initidak berhasil atau para pihak ingin menyelesaikannya melalui Pengadilanapakah bechiking itu terjadi tumpang tindih lahan apabila dari persidanganada unsur tumpang tindin
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksplorasi No. 446 Tahun 2006tersebut;Hal ini sebagaimana telah pula dibuktikan pada saatPemeriksaan Setempat pada tanggal 8 September2008, dimana Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkanfakta dari Pemeriksaan Setempat dimaksudterbuktibahwasannya sebagian wilayah berdasarkan ObyekSengketa yang terbit tanggal 30 April 2008 telahtumpang tindin dengan sebagian wilayah SIPPPemohon Kasasi yang perpanjangannya terbit padatanggal 22 April 2008;Peta Wilayah Obyek Sengketa tidak dibuat oleh UnitPencadangan'
Pembanding/Penggugat II : DONA SINTIA binti H.A. KADIR Diwakili Oleh : Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : Tju Li Cu
Terbanding/Tergugat II : HON SEN alias RABUDIN
Terbanding/Tergugat III : ARRY SAKURIANTO, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : FADILAH SUID
Terbanding/Tergugat V : MUZAHAR
Terbanding/Tergugat VI : BUI KIONG
Terbanding/Tergugat VII : BONG LIE NJONG
Terbanding/Tergugat VIII : PHANG SIN KHIN
Terbanding/Tergugat IX : DRI HARTONO
Terbanding/Tergugat X : LATIFAH
Terbanding/Tergugat XI : NURYANTO HONGO
Terbanding/Tergugat XII : CAU FUK
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS
103 — 71
TURUTTERGUGAT yang bekerja sama dengan TERGUGAT sampai denganTERGUGAT XII (dengan kata lain tindakan PARA TERGUGAT) jelas sangatmerugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, oleh karena itutindakan PARA TERGUGAT tidak dapat dibenarkan oleh Hukumdikarenakan telah mengakibatkan konsekwensi Hukum Sertipikat atas namaPARA TERGUGAT (TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XII) harusdibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku karena tidakmempunyai Kekuatan Hukum;Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi tumpang tindin
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tumilah Karjo Utomo yang kemudian dijual lagi kepadaTergugat II Intervensi;Bahwa terhadap dalil tersebut, tentunya dapat diartikan adanyasengketa kepemilikan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugatadalah salah alamat, karena sengketa kepemilikan harus diperiksa dandiadili di Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri), karena sengketakepemilikan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapimerupakan kewenangan Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi putusanyang tumpang tindin antar pengadilan yang
95 — 240
DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembandingdalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh riburupiah).Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan karena adatumpang tindin kepentingan antara pihak Penggugat (M.
67 — 32
7 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh PenghuluKampung Sungai Sikambing D Ketjamatan Medan Barat ;Menimbang, bahwa menurut teori dan praktek beracara di Indonesia,bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap, upaya hukumnya adalah melalui upaya hukum luar biasa yaitu melaluiPeninjauan Kembali dan keberatannya tidak dapat dilakukan melalui gugatanbiasa ke Pengadilan Negeri Medan, karena hal demikian terhadap objek yangsama akan terdapat putusan yang saling tumpang tindin
118 — 25
perbuatan hukum hutangpiutangdengan Petitum Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam keadaandemikian, maka secara hukum akan sangat sulit apabila Pengadilan misalnyamengabulkan suatu Gugatan dengan Petitum seperti halnya dalam PetitumGugatan Para Penggugat a quo; Bahwa oleh karena ternyata Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur(obscuur libel) yang disebabkan karena uraian dalil Posita Gugatan ParaPenggugat maupun uraian Petitum Gugatan Para Penggugat teramat sangatrancu. dan saling tumpang tindin
201 — 94
Hal ini dikarenakan pihak Penggugat mendalilkan Sertifikat HakMilik Nomor 408, atas nama Pemegang Hak Syukur Laman (Penggugat) (Videbukti P1) tumpang tindin dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871 Tahun1989 Desa Pondok Meja atas nama Ranu (Vide bukti T.I5) dan tanah SertifikatHak Milik Nomor 872 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama Sarwan (Videbukti T.I3);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalilPenggugat mengenai tumpang tindih/overlaping tanah sekaligus mendudukkanmengenai
205 — 14
Mereka mengatakan kepada saksibahwa pihak BPN yaitu Irnwan dan saksi Mawardi mengajak bertemu direstoran Tapaz dan setelah bertemu dengan pihak BPN, saksi Mawardimenyampaikan bahwa diatas tanah Penggugat ada tanah milik Tergugat, diminta untuk melakukan balik batas, tetapi kami tidak percaya,kemudian kami disuruh pergi ke kantor Tergugat dan kami bertemu dishowroom motornya, saksi bertanya kepada Tergugat apakah benartanahnya tumpang tindin dengan tanah Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa ia
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak dapat menerangkan adanyaperubahan Persil 63 dan Persil 40 maupun dapat menjelaskan secarajelas dan pasti letak masingmasing persil baik Persil 63 maupun Persil40;Bahwa saksi Lurah Lontar dipersidangan juga menjelaskan tanahPersil 40 (yang didalilkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatsebagai letak tanah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatberada) ternyata dimiliki oleh 27 (dua puluh tujuh) orang pemiliktanah sehingga sangatlah keliru dalam hal Judex Factimempertimbangkan adanya tumpang tindin
158 — 27
ILYAS dan UH.ASERIANSYAH diperlinatkan peta gambar tanah pada tahun 1979 olehJOKO;Bahwa saksi kadangkadang ikut melihat persidangan di Peradilan TataUsaha Negara Banjarmasin pada saat terjadi gugatan antara Penggugatdan Tergugat;Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Penggugat mendapat informasi bahwatanah milik Penggugat tumpang tindin dengan tanah Tergugat;Bahwa saksi pada bulan Nopember 2013 pernah ke lokasi dan melihattanda kepemilikan berupa pemasangan tulisan tanda kepemilikan;Bahwa tanda batas tanah
152 — 81
Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
174 — 95
Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
184 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.
Mamat Bin Niih
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kelurahan Bangka
3.Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan
82 — 48
Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.