Ditemukan 10629 data
11 — 3
Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia Pasirkaliki diBandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 517/2007tertanggal 30 Oktober 2007 menurutstbld. 1917 No. 130 Jo 1919 No.81,yang dikeluarkanoleh Kantor CatatanSipil Kota Bandung.2.
1.PT Buana Bintang Indonesia
2.Internusa Technical Group Pte. Ltd
3.PT. Ad Internusa
4.Ir. Armedta Budi Asmara
Tergugat:
1.Ir. Bayu Prawitasari, MBA
2.Edy Saputra, S.H., M.H
3.PT. Anugrah Bintang Lestari
4.Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum
127 — 43
tahun2013 s.d Maret 2915 berjumlah Rp 11.000.000.000( sebelas milyarrupiah ) dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill tidak membayarkepada Penggugat atas pengguanaan sarana milik Penggugat dari bulan desember 2014 sampai dengan juli 2015 senilai Rp2.500.000.000. ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ).Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatasmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUHPdt Jo putusan hoge Raad dalam perkaraLindenbaum Cohen pada tahun 1919
(dua puluh limamilyar rupiah).Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatasmerupakan perbuatan melawan hukum~ sebagaimana diaturdalam pasal 1365 KUHPdt Jo putusan hoge Raad dalam perkaraLindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatanmelawan hukum ( PMH) yaitu :a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;b. Melanggar hak subyektif orang lain;c. Melanggar kaidah tata susila;d.
(duapuluh milyar rupiah).Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatasmerupakan perbuatan melawan hukum = sebagaimana diaturdalam pasal 1365 KUHPdt Jo putusan hoge Raad dalam perkaraLindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteriaperbuatan melawan hukum ( PMH) yaitu :a.bc.dBertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Melanggar hak subyektif orang lain;Melanggar kaidah tata susila;Bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian serta sikaphatihati yang seharusnya dimiliki Sseseorang
269 — 198
Hal ini disebabkan adanya pengaruhajaran Legisme yang memandang tidak ada hukum di luar Undang Undang, kaedah ini dapat ditemui dalam berbagai putusan Hoge Raaddari tahun 1910 sampai dengan 1919. Dan untuk diketahui bahwaputusan Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 merupakanHalaman 9 dari 17 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN. Sdnputusan terpenting tentang penafsiran Perbuatan Melawan Hukum yangdiatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.
12 — 6
Foto copy Surat keterangan untuk mengikuti proses perceraian Nomor :B/1919/VII/2013/Res Tegal Kota, yang dikeluarkan oleh Kepala KepolisianResor Tegal Kota , tertanggal 23 Juli 2013 bermaterai cukup, telah dinazegelen,diberi kode bukti T.1 ; 2222222222 222222222 e ne ee eee eee n ene n eee e eee ee eeeBahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut,Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;Il.
NURSIDIK MH. tertanggal 28 Mei 2013 mediasi tidak berhasil;Menimbang , bahwa oleh karena mediasi telah gagal dan Penggugat bersikukuhmeneruskan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Anggota Kepolisian republikIndonesia telah mendapat surat Surat keterangan untuk mengikuti proses perceraianNomor : B/1919/VII/2013/Res Tegal Kota, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian ResorTegal Kota , tertanggal 23 Juli 2013 bukti T.1, maka
21 — 2
Stbld 1917 No.130.Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh CatatanSipil DKI Jakarta ( Bukti P1 );2 Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu oranganak lakilaki yang bernama DEX, pada tanggal 2 Agustus 2007 dengan AktaKelahiran No.8733/U/JB/2007;3.
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu denganlainnya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.Maka : berdasarkan halhal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat, agar berkenan kiranya :a Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sepenuhnya ;b Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugatyang dilakukan di Gereja Pantekosta isa almasih Jakarta,pada tanggal 25 September 2004 didaftar perkawinanNo.stbld 1917 No.130.Jo.1919
Terbanding/Penggugat : Trijanto
116 — 43
Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugatyang dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 20 April1995 sesual dengan kutipan akta perkawinan no. 83/B/CS/1995dari daftar perkawinan Stbl.1917 no.130 jo. 1919 no. 81 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang ,Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya.3.
Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yangdilakukan di Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 20 April 1995 sesualdengan kutipan akta perkawinan No. 83/B/CS/1995 dari daftar perkawinanStbl.1917 No.130 jo. 1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKotamadya Ujung Pandang, putus karna perceraian.3.
29 — 13
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130 yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengan segala akibat hukumnya.3.
Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohonyang dilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengankutipan Akte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No.1017 No. 130 yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorStbld catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, putuskarena penceraian dengan segala akibat hukumnya.3.
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengankutipan Akte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No.1017 No. 130 yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorStbld Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, putuskarena penceraian dengan segala akibat hukumnya.3.
JEFRI NEVLY THAMARA
40 — 16
Stbl 1919, No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Bebekan Baru RT.07 RW.02 Kel/Desa Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 15 Mei 1991, telah meninggal dunia seorang Perempuan, yang bernama ALTJE MARAMIS, dalam usianya ke 49 Tahun, terakhir bertempat tinggal di Bebekan Baru RT.07 RW.02 Kel/Desa Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp,191.000,- (seratus
WIDAYATI
19 — 5
melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ibu Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Marjati, agar kematian Marjati, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Suyanto
Terdakwa:
Kurniawan
12 — 7
1919/Pid.C/2022/PN Blt
59 — 10
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Chandra Metta Surya di Jakarta Barat pada tanggal 29 Maret 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 202/I/PPA/1998, dari daftar perkawinan Stbld. 1917.no.130.Yo.1919.No.81, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
JULIANA TARIHORAN SH
Terdakwa:
IKHWANI
24 — 4
1919/Pid.Sus/2019/PN Mdn
MARTA AULIA EKASETYA
24 — 2
bernama Kus Setyorini yang meninggal dan pada tanggal 22 Juni 2004 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ibu Pemohon tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Jo Stbl 1919
Terbanding/Tergugat : DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT TATA BANGUNAN
67 — 62
Bahwa sesuai dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalamARREST COHENLINDENBAUM, yang dianut di dalam hukum positifIndonesia, perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah sebagaiberikut: Onrechtmatigedaad atau perbuatan melawan hukum adalah tidakhanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undangundang saja, tetapi termasuk pula perbuatan yang memperkosasuatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengansuatu
Bahwa perbuatan TERGUGAT telah melanggar kaidah hukum baik tertulismaupun tidak tertulis, sesuai dengan putusan Hooge Raad tertanggal 31Januari 1919 dalam ARREST COHENLINDENBAUM, yang kini dijadikanpendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai hukum positif diIndonesia, yang dikwalifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumdalam arti luas;16.
57 — 43
karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebutMenimbang, bahwa dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenaiunsur unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, oleh karenaitu. majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusahamenguaraikan secara teliti unsur tersebut ;Menimbang, bahwa dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukumsebagai hanya pelanggaran dari pasalpasal hukum tertulis sematamata(pelanggaran perundangundangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919
terjadiperkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan melawan hukumbukan hanya untuk pelanggaran perundangundangan tertulis Sematamatamelainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan ataukepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat ( lihat putusan Hoge Raad negeriBelanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindembaum versus Cohen.)Dengan demikian sejak tahun 1919 tindakan onrechtmatige daad tidak lagidimaksudkan hanya sebagai onwematige daad saja;Menimbang, bahwa
sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dandemikian juga di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luasyakni mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut :Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian atau keharusan dalamfey erpergaulan masyarakat yang baik;(Amir Fuady, SH,MH,Mhum, Perbuatan Melawan Hukum
Hartono
26 — 9
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung dan adik pemohon Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut Stbld. 1971 Nomor 130 jo. 1919 Nomor 81 atas nama
24 — 6
I L I :Dalam Eksepsi :----------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat ;-------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : ------------------------------------------------------------------ Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima sebagian ;----------------------- Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam daftar Pencatatan Perkawinan menurut STBL 1917 Nomor 130 jo 1919
Put.No. 33/Pdt.G/2012/PN.Yk.36Dalam Eksepsi : 222 enn nn nnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnne Menolak EksepsiTergugat ;Dalam Pokok Perkara : e Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterimasebagian ;e Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang tercatat dalam daftar Pencatatan Perkawinan menurut STBL 1917Nomor 130 jo 1919 Nomor 80 pada Kantor Catatan Sipil KotaYogyakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/C/2003 tertanggal 25 Januari 2003 Putus KarenaPerceraian ;e Menyatakan
Terbanding/Tergugat : SUNARJONO PERMANA
Terbanding/Turut Tergugat : KARNISUAYTI
43 — 23
Bahwa sejak arrest kasus LindenbaumCohen tanggal 31 Januari 1919(Mahkamah Agung Hindia Belanda HR tanggal 31 Januari 1919), pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukumkeperdataan diartikan lebih luas, tidak hanya perbuatan yang melanggarundang undang/hukum tertulis melainkan juga yang telah melanggarhukum tidak tertulis, yaitu. (1) melanggar hak orang lain; (2)bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3)bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangandengan kepatutan
Adanya yurisprudensi dalam arrest kasus LindenbaumCohentanggal 31 Januari 1919 (Mahkamah Agung Hindia Belanda HR tanggal31 Januari 1919), pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapanganhukum keperdataan diartikan lebih luas, tidak hanya perbuatan yangHal. 17 dari 25 hal.
DARMAWAN
10 — 1
Stbld.1919 No. 81) di Kualasimpang dalam tahun 1977 Nomor : 11, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kuala Simpang pada tanggal 28 Februari 1977 yang telah mencatatkan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis:
- Tanggal 15 Februari 1977;
- Tanggal 17 Februari 1977;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut
dirubah menjadi:
franciskawati nainggolan
Terdakwa:
EVAN ALI Alias TOPAN
4 — 3
1919/Pid.B/2023/PN Mdn