tanpaizin yang berhak/kuasa yang sah sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang laranganpemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah jo Undangundang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UndangundangDarurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang yangsudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undangundang;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

Tinggi Surabaya No708/Pdt/2011/PT Sby jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1891 K/Pdt/2012 joPutusan Peninjauan Kembali No. 340 PK/Pdt/2016, 5 (lima) petak tanah sawahyang telah dikuasai dan ditanami padi olen Terdakwa adalah termasuk milik saksiHermanto dan saksi Sri Haryani dan juga Kuhafa (Tergugat dalam perkaraPerdata No. 122/Pdt.G/2010/PN Jr), maka dengan demikian Terdakwa telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf adan b UU No. 51 PRP Tahun 1960 Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya dan karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa jjin yangberhak atau kuasanya yang sah sehingga harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan halhal sebagai berikut: Bahwa atas laporan dari saksi Hermanto dalam perkara ini, Penasihat HukumTerdakwa telah mengirimkan surat permohonan penangguhan pemeriksaanperkara No.

memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Robert Datau tidak dapatmenggarap tanah tersebut sebagaimana mestinya; Terdakwa pernah dihukum;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Halaman 10 dari 11 Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2021/PN LboMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU no 51Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasannya, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sertaPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.

3 (tiga)meter dan setelah rumah gubuk tersebut selesai berdiri diatas tanah hak milikdari Korban JANTO JUNIRO SIMKOPUTERA berdasarkan sertipikat hak miliknomor: 252 atas nama SUSANA SUNGKRISTIANTO yang kemudianberdasarkan akta jual beli No:34/2013, tanggal 19 Maret 2013 peralihnan hakmenjadi atas nama korban memberikan kuasa kepada pelapor untukmelaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acaracepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa:ISKANDAR ALS BAPAK UNIMembaca Berita Acara Pemeriksaan dan suratsurat lain yang terkaitdalam perkara ini;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Menimbang, Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwamelanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang No. 51 Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya.Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untukmenentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanayang telah didakwakan maka segala unsurunsur yang termuat dalam pasalyang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi.Untuk selanjutnya Hakim akanmembuktikan dakwaan dengan unsurunsur sebagai berikut: barang siapa; memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syahMenimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsurunsurtersebut

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi 1/Turut Konvensi 1 untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah yang terletak di Jalan Raya Langsep Nomor 3 Malang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dalam keadaan baik dan kosong dari segala sesuatu yang berdiri diatas tanah dimaksud ;

tanah tanpa ijin sejak berakhirnya ijin pemakaian tempat-tempat tertentu terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2020 adalah 3 tahun dengan rincian luas tanah/Lt (1498 m2) x factor variabel sewa tanah (3,33 %) x nilai tanah/Nt (Rp 4.000.000,00)/m2, dikali 3 (tiga) dari tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2020 = Rp 598.600.800,00 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah), ditambah lagi dengan jumlah yang sama sampai tanah tersebut

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ BTDC, ataskejadian tersebut korban untuk dan atas namalTDC melaporkan kejadian tersebutguna proses lebih lanjut;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51 Prptahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasayang sah Jo.

ada diatasnya pasal 3huruf a, b, pasal 5, Tambahan Lembaran Negara No. 2324, Penjelasan UmumPengertian Umum angka (1), (2) dan (5), Instruksi Presiden RI No. 9/1978,pertama, kedua dan ketiga beserta lampiran INPRES No. 9/1973 pasal 1 ayat (1)dan (2), pasal 3 ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 15 tahun 1975 ketentuan umum pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), pasal 3 huruf a,b dan c, pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c, UU RI No. 51 PRP No. 51 tahun1960, Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang berhak kuasanya pada pasal(2);14.

halaman Perkara Nomor 56/PDT/2015/PN PTK.sehingga merupakan bukti yang sah, tetapi dalam putusan aquoternyata tidak dipertimbangkan, dan dikalahkan dengan orangorangyang mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa, yang tidakdapat menunjukkan bukti kepemilikaannya sama sekali, pada saatproses pemeriksaan setempat ; Bahwa, tindakan pihak ke tiga menempati tanah sengketa adalahmerupakan tindak pidana menempati tanah tanpa ijin sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya,dan tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini .

Pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah dan dalam Pasal22 ; Terhadap tanah yang digarap tanpa jjin yang berhak atau kuasanya,penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UndangUndang No. 51 PP.Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya ;Bahwa dalam Pasal 54 PP.

meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pidanasebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudahlayak dan adil untuk dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang No. 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:1.

halaman Perkara Nomor 56/PDT/2015/PN PTK.sehingga merupakan bukti yang sah, tetapi dalam putusan aquoternyata tidak dipertimbangkan, dan dikalahkan dengan orangorangyang mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa, yang tidakdapat menunjukkan bukti kepemilikaannya sama sekali, pada saatproses pemeriksaan setempat ; Bahwa, tindakan pihak ke tiga menempati tanah sengketa adalahmerupakan tindak pidana menempati tanah tanpa ijin sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya,dan tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini .

Manuel Sirait, ukuran 12 M x 112 Mdengan maksud agar tanah tersebut tidak diganggu oleh orang lain; e Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki buktibukti surat dari orang tuaterdakwa yang menyatakan kepemilikan atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang dikenakan pada Terdakwa,yakni Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51 Prp 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, ialah:1) Barang siapa :Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalahsubjek

Dengan demikianjelaslanh sudah bahwa proses pengalihan Hak Kepemilikan Tanah telahterjadi/oerlangsung tanpa sepengetahuan dan tanpa seijjin kami paraPenggugat sehingga pantas dan wajar untuk dibatalkan demi hukum dalamrangka menegakkan kebenaran dan keadilan.Bahwa apa yang telah diuraikan pada posita 1 adalah sesuai pula denganapa yang dimaksud dalam UndangUndang No. 51 Peraturan Pemerintahtahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin dari yang berhakatau kuasanya yang sah, yang selanjutnya

di dalam Penjelasan Umum hurufD angka 6, dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) disebutkan Pemakaian Tanah tanpa ijin dari yang berhakatau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam puladengan hukuman pidana (Pasal 2 juncto Pasal 6 Ayat 1a).Bahwa apa yang tertuang dan diuraikan secara jelas dan rinci dipertegaspula di dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua Pasal 43 Ayat (4) yang selengkapnya berbunyiPersediaan

Pol : BP/216/IX/Res.1.2/2019/Reskrim, yang pada pokoknya melanggar ketentuan dalamPasal 6 ayat (1) huruf a dan Jo Pasal 2 UU RI No. 51/Perpu/1960 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Catatannya, Penyidik telahmengajukan saksisaksi dimuka persidangan, yang pada pokoknya dibawahsumpah/ janji menerangkan:1.

Pol : BP/22/IX/2018/Reskrim,yang pada pokoknya melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c JoPasal 2 UU RI No. 51/Perpu/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin dariyang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Catatannya, Penyidik telahmengajukan saksisaksi dimuka persidangan, yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan:1.

persidangan dengankonsekwensi apabila dakwaan alternatif kKedua tersebut tidakterbukti maka dakwaan alternatif pertama akan dibuktikankemudian.Hal 30 dari 40 Hal Putusan No. 44K/PM.I05/AD/VIII/2015MenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan yang lebih mendekati kepada unsurunsur daridakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 2 jopasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prop Tahun 1960 tentangLarangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militertelah terbukti secara sah dan menyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sahdan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana :Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak,Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 2 jopasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prop Tahun 1960 tentangLarangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya.Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanadanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diriTerdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalammengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekatdan akibat dari perbuatan Terdakwa serta halhal yangmempengaruhi sebagai berikut :1.

Julius D.Bahwa barang bukti berupa foto kopi suratsurat merupakanbukti pemilikan tanah dari para Saksi yang sejak semula telahmelekat didalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalamperkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 2 jo pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 19601.tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya serta ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa

Dan atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan karena tidak dapatmenggarap lahan yang diakui miliknya.Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN PyaPasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

PERINGATANTanah ini merupakan asset barang milik Negara (BMN) atas nama POLRI sesuaisertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2012 seluas 49.494 M2.DILARANGMemakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.PELANGGARDipidana sesuai pasal 210 dan Pasal 6 peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang No. 50tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.TTDKayanma Polda Jatim 12.Yang mana bidang Btersebut tidak termasuk dalam Sertifikat HakPakai Nomor:6 Tanggal 6 Januari 2012

SBY.tertanggal tertanggal 26 September 2019, Surat peringatan II tertanggal29 Nopember 2019 dan melakukan pemasangan papan peringatantanggal 04 Desember 2019 yang tertulis : PERINGATANTanah ini merupakan asset barang milik Negara (BMN) atas nama POLRI sesuaisertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2012 seluas 49.494 M2.DILARANGMemakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.PELANGGARDipidana sesuai pasal 210 dan Pasal 6 peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang No. 50 tahun 1960 tentang Larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya.TTDKayanma Polda Jatim ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menerbitkan SertifikatHak Pakai Nomor : 6 Tanggal 16 Januari 2012, tanpa meneliti data fisikdan yuridis dasar dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6Tanggal 16 Januari 2012 ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM:Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikatSertifikat Hak Pakai Nomor : 6, tanggal 16 Januari 2012 tersebut yangmenunjuk obyek

Bahwa selanjutnya Tergugat dan turut Tergugat akan mengkaji positaangka 10 gugatan Penggugat yang telah menggunakan Pasal 2Peraturan Pemerintah Penggganti UndangUndang Nomor 51 Tahun1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya;i. Bahwa Tergugat dan turut Tergugat menjadi tidak begitu "ijdel" untukmempertanyakan "apakah terdapat sinkronisasi antara posita Penggugatangka 06 dengan angka 10?;j.